Melancong ke Australia

Abadilah Sang Merah Putih

Abadilah Sang Merah Putih

Oleh-Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH

Perjalanan akhir tahun 2012 ke Melbourne, Australia sungguh menarik. Di sana saya menyaksikan Festival Indonesia di Kota Melbourne, Negara Bagian Victoria.  Berbagai acara kesenian Nusantara digelar pada acara bertopik “Indonesia Night”. Jawa Timur menjadi ruan rumah Festival Indonesia, sehingga 60 persen acara didominasi oleh delegasi Jawa Timur. Sedangkan daerah lain di Indoneszia diwkili para mahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan di Benua Kanguru itu. Kesempatan itu juga dimanfaatkan delegasi Jawa Timur bekerjasama dengan pengusaha di Australia. Salah satu kegiatan bisnis itu adalah penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo yang mendampingi Ketua Koperasi Peternak Sapi Perah Jatim, Koesnan dengan pengusaha peternakan di Australia.

Foto-foto dokumentasi berikut akan berbicara tentang perjalanan saya bersama kawan-kawan di Australia.

Nendera Australia dan Bendera Indonesia

Bendera Australia dan Bendera Indonesia

IMG_0291

Indonesia Night

IMG_0164IMG_0373Tari Pasambahan menyambut tamuIMG_0344Melancong ke Australia

Iklan

Sawunggaling Menikah dengan Putri Solo BRA Pembayun dan Punya Anak Bernama Raden Mas Arya Bagus Narendra

Sawunggaling
Menikahi Putri Solo
BRA Pambayun

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH  *)

SELAMA ini Sawunggaling dinyatakan tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Demikian cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dan turun temurun atau tutur tinular selama ini. Justru, pada legenda Surabaya versi semi sejarah yang ditulis Febricus Indri (2010) — bukan versi Lidah dan versi Wiyung — disebutkan, Sawunggaling kawin secara sah dan resmi.
Tidak tanggung-tanggung, Adipati Raden Mas Sawunggaling, bahkan berhasil menikahi puteri bungsu Susuhunan Pakubuwana I penguasa keraton Kartasura, bernama Bendara Raden Ayu (BRA) Pembayun. Dari pernikahan resmi yang meriah itu, lahir seorang anak laki-laki bernama Raden Mas Arya Bagus Narendra.
Pesta pernikahan Sawunggaling dengan putri Solo BRA Pembayun itu berlangsung selama dua hari dua malam pada tanggal 17 hingga 19 Agustus 1715 di keraton Kartasura. Upacara pernikahan dipimpin oleh Patih Nerang Kusuma dan dihadiri para adipati dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Jawa.
Kisanya begini. Pertengahan tahun 1715, Adipati Jayengrana merasa sudah tua, karena usianya lebih 70 tahun. Suatu hari Adipati mengirim surat kepada Susuhunan Pakubuwana I di Surakarta, Isi surat itu, meminta pertimbangan pencarian penggantinya sebagai Adipati Surabaya. Jayengrana kesulitan untuk memilih salah satu di antara enam anaknya. Apalagi di antara anaknya itu, belum ada kesepakatan. Bahkan ada dua anaknya, Raden Mas Sawungkarna dengan Raden Mas Sawunggaling selalu bertentangan. Mereka berdua tidak pernah mau bekerjasama.
Setelah membaca surat dari Adipati Surabaya itu, Susuhunan Pakubuwana I berunding dengan patihnya Raden Mas Nerangkusuma, Akhirnya diputuskan untuk menyelenggarakan sayembara berupa lomba memanah dengan panah pusaka kerajaan bernama Gendhewa Sakti. Tanpa kesaktian, tidak mungkin seorang mampu mengangkat busur, apalagi menarik tali busur untuk meluncurkan anak panah menuju selembar cindhe puspita. Siapa yang berhasil memenangkan lomba ini, akan diangkat menggantikan Adipati Jayengrana selaku penguasa di Surabaya. Tidak hanya itu, sang pemenang juga berhak menjadi menantu Susuhunan Pakubuwana I, mempersunting Bendara Raden Ayu (BRA) Pembayun, putri bungsu penguasa keraton Kartasura.
Pada tanggal 17 Agustus 1715, lomba memanah dengan menggunakan pusaka kerajaan Mataram yang bernama, Gendhewa Sakti siap dilaksanakan. Dalam suatu upacara yang diikuti 30 peserta yang berasal dari 17 kadepaten di tanah Jawa. Mereka adalah putera para adipati yang masih bujangan, termasuk putra Adipati Jayengrana.
Disaksikan Susuhunan Pakubuwana I yang duduk di panggung kehormatan didampingi putri bungsunya BRA Pembayun dan Patih Nerang Kusuma, serta petinggi Kompeni Belanda. Setelah 25 peserta maju dan berupaya melaksanakan lomba, semuanya gagal. Tibalah giliran putera-putera Adipati Jayengrana, dimulai dari yang bungsu, Raden Mas Umbulsangga, Raden Mas Suradirana, Raden Mas Jaya Puspita, Raden Mas Sawungsari, dan yang terakhir Raden Mas Sawungkarna. Semuanya pun gagal.
Akibat ulah dan kelicikan Sawungkarna, memang Sawunggaling, tidak diikutkan dalam rombongan Adipati Jayengrana. Kendati demikian, Sawunggaling menyusul dan mendaftar pada giliran kedua. Ia menyamar dengan menggunakan nama Pangeran Menak Ludra, kesatria dari ujung timur Pulau Jawa, sebagai putera keturunan Adipati Blambangan, Menak Jingga. Sawunggaling dengan berpakaian kesatria, dan mengenakan topeng, maju ke tengah gelanggang. Dengan tenang pemuda yang menyamar dengan nama Pangeran Menak Ludra itu mengangkat busur dan memegang anak panah. Berbeda dengan peserta sebelumnya, Menak Ludra memberi hormat dengan membungkuk kepada pejabat di panggung kehormatan, juga kepada para penonton yang berdiri di tribun umum.
Yang lebih unik lagi, kalau peserta sebelumnya setelah mengambil busur dan anak panah, dengan berdiri tegak lalu mengarahkan bidikan ke cindhe puspita. Tidak demikian dengan Menak Ludra, dia mengambil posisi duduk bersila. Kemudian dia membidik tali pengikat cindhe puspita yang tergantung pada ketinggian 17 meter dengan jarak 45 meter. Seolah-olah tidak merasakan berat busur pusaka Mataram itu, dia menarik tali busur yang sudah dipasangi anak panah. Dengan mata terpejam, anak panah dilepas dan tepat mengenai tali pengikat cindhe puspita. Kain selendang warna merah-putih itu melayang ditiup angin dan jatuh persis di pangkuan Menak Ludra. Tepuk tangan dan sorak-sorai membahana memuji keterampilan anak muda yang mengaku dari Ujung Blambangan, Banyuwangi itu.
Patih Nerang Kusuma, berdiri dan dengan suara penuh wibawa berteriak. Suasana menjadi hening. “Hai Pangeran Menak Ludra, tunjukkan wajahmu sebenarnya! Kami sudah mengakui kemenanganmu, ayo silakan maju ke sini”, ujar sang patih sembari melambaikan tangannya.
Pemuda yang mengaku Pangeran Menak Ludra itu berdiri dan serta-merta melepas topengnya. Dengan langkah tegap ia menuju panggung kehormatan. Adipati Jayengrana benar-benar terkejut, begitu juga rombongan dari Surabaya lainnya. “Mohon ampun gusti Patih, hamba sesungguhnya adalah Sawunggaling, putera Adipati Jayengrana”, katanya terbata-bata.
Antara terkejut bercampur gembira, Adipati Jayengrana menyatakan rasa syukur, karena yang bakal menjadi penggantinya, bukan dari luar Surabaya, tetapi adalah putera dan darah dagingnya sendiri.
Setelah Sawunggaling berada di mimbar utama, Patih Nerang Kusuma mengumumkan, bahwa pengganti Adipati Jayengrana sebagai Adipati Surabaya, adalah Raden Mas Sawunggaling.
Tidak hanya itu, Susuhunan Pakuibuwana I juga berdiri dan berkata: “Hai anakmasku Sawunggaling, bersyukurlah dan berbahagialah, engkau terpilih sebagai pengganti ramandamu. Da sebagai hadiahnya, engkau akan kunikahkan dengan putri bungsuku, BRA Pembayun. Bagaimnana, apakah engkau setuju?” Pertanyaan Susuhunan Pakubuwana I itu sesungguhnya tidak perlu dijawab. Tertapi dengan suatu sikap kesungguhan, sembari menunduk kepala, Sawunggaling menjawab: “Sendika dawuh, Gusti,’ katanya.
Raden Mas Sawunggaling kemudian dinobatkan menjadi Adipati Surabaya menggantikan ayahnya Raden Mas Jayengrana. Selesai upacara prosesi pengukuhan itu, Raden Mas Sawunggaling mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara sakral berikutnya, pernikahan dengan Bendara Raden Ayu Pembayun.
Pesta pernikahan itu tanggal 17 Agustus 1715 dilangsungkan di keraton Kartasura. Upacara dipimpin Patih Nerang Kusuma dan dihadiri para adipati dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan perwakilan petinggi Kompeni Belanda.
Walaupun hanya dua hari dua malam tanggal 17 hingga 19 Agustus 1715, pesta pernikahan Sawunggaling dengan BRA Pembayun, suasananya sangat meriah, Biasanya memang, upacara pernikahan anak-anak susuhunan berlangsung tujuh hari tujuh malam. Hal ini mengingat Adipati Jayengrana bersama penggantinya, terlalu lama meninggalkan keraton Surabaya. Apalagi yang diberi kuasa sebagai pejabat ad-interim adalah paman Arya Suradireja yang sudah terlalu tua.
Pada tanggal 20 Agustus 1715, Adipati Surabaya yang baru Raden Mas Sawunggaling dilepas Susuhunan Pakubuwana I dari Kartasura berangkat menuju ke Surabaya. Dengan penuh kasih sayang, Pakubuwana I memeluk puteri bungsunya sebelum menaiki kereta kuda yang sudah disiapkan di halaman keraton. Duduk bersanding di dalam kereta kencana, Sawunggaling dengan isterinya, BRA Pembayun tampak bahagia.
Saat melewati hutan di kawasan Sragen, rombongan Sawunggaling diserang oleh gerombolan perampok Gagak Mataram yang dipimpin Gagak Lodra. Walaupun kewalahan menghadapi gerombolan yang tidak seimbang dengan rombongan kecil Sawunggaling ini, akhirnya berkat kesaktian Sawunggaling, mereka menang. Perjalanan diteruskani ke Surabaya melewati Magetan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan akhirnya sampai di keraton Surabaya pada tanggal 23 Agustus 1715.
Sejak hari itu, resmilah Raden Mas Sawunggaling melaksanakan tugasnya sebagai adipati di Kadipaten Surabaya.
Didampingi isterinya, BRA Pembayun kehidupan di kadipaten semakin hidup. Apalagi, saat BRA Pembayun hamil, ibunda Sawunggaling Raden Ayu Sangkrah dijemput ke Lidah Wetan. Sejak pertengahan tahun 1918 Raden Ayu Sangkrah dengan penuh kasih sayang mendampingi menantunya. Pada tanggal 4 Januari 1719, BRA Pembayun puteri bungsu Susuhunan Pakubuwana I itu melahirkan anak laki-laki. Bayi mungil yang sehat ini diberi nama Raden Mas Arya Bagus Narendra.

**

*) Yousri Nur Raja Agam MH
— Wartawan Senior di Surabaya,pemerhati sejarah, penulis berbagai artikel di mediamassa cetak dan multi
media, serta buku tentang Surabaya, Jawa Timur.
— Bahan diperoleh dari wawancara, investigasi dan leteratur (babad, legenda, buku bahasa Indonesia dan
Asing).

Memindahkan Suphattra Land Thailand ke Surabaya

Bekas LPA Sampah Keputih

Untuk Perkebunan Buah-Buahan

Laporan:  Yousri Nur Raja Agam

Yousri dengan Chatichai Buadit 

KEINGINAN Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini,MT untuk membangun kawasan “agrowisata” berupa perkebunan buah-buah di dalam Kota Surabaya, kelihatan dapat diwujudkan. Jadi, bukan hal yang mustahil, di kota metropolitan seperti Surabaya ini kegiatan pertanian dan perkebunan. Betapa tidak, sebab hal ini sudah dibuktikan. Hasil panen pertanian di kota Surabaya ini ternyata bisa memenuhi kebutuhan daerah lain.

Kendati demikian, jangan membayangkan kegiatan pertanian dan perkebunan itu berupa lahan sawah dan ladang yang membentang luas seperti di daerah perdesaan di wilayah kabupaten. Namun, bentuknya menyesuaikan dengan keadaan Surabaya sebagai Kota Metropolitan

Diilhami oleh bukti nyata pertanian cabai di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya Barat yang bisa panen 15 ton per-hektar, tanpa rasa ragu dan canggung, Risma – panggilan walikota Surabaya – berulangkali mengatakan, tidak mustahil bertani dalam kota. Kegiatan pertanian tradisional masih ada di Surabaya Barat. Sebagian lagi di daerah pinggiran kota yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Kecuali itu, di dalam kota Surabaya juga masih banyak lahan produktif untuk pertanian dalam bentuk urban farming, kata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini.

Kendaraan untuk meninjau keliling di dalam kawasan perkebunan buah-buahan Suphattra

Sebenarnya, kita sendiri tiap hari melihat aktivitas pertanian itu di dalam kota. Mulai dari kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang menghijaukan se antero kota, kegiatan para penjual pohon dan tanaman hias di sepanjang jalan kota, begitu pula program yang dikelola oleh Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan (DPKPPK) Kota Surabaya.

Apa yang dikatakan walikota yang mantan Kepala DKP Kota Surabaya itu memang bukan tak mungkin. Surabaya masih punya banyak lahan yang produktif untuk kegiatan pertanian dan berkebun dalam kota atau urban farming itu.

Dalam praktiknya urban farming, dapat memanfaatkan lahan tidur dan RTH (Ruang Terbuka Hijau), serta halaman atau tanah di sekitar rumah. Bahkan yang lebih ektrim lagi, berkebun pun bisa dilakukan dengan menggunakan pot-pot, kendati di rumah bertingkat sekali pun.

Tidak salah, para wartawan Surabaya yang kritis dan kreatif bulan lalu melakukan studibanding ke Thailand. Di sana, salah satu obyek kunjungan adalah kawasan perkebunan buah Suphattra Land yang terletak di Tambol Nong La Lok, Amphur Bankai, Rayong, sebuah wilayah yang tidak jauh dari Bangkok, ibukota Thailand. Dari kunjungan itu, terinspirasi kemungkinan mendirikan kawasan perkebunan dalam kota Surabaya.

Mimpi Tri Rismaharini yang ingin menjadikan Surabaya sebagai kota yang hijau dan produktif itu akan segera terwujud. Langkah ke arah sana juga sudah dilaksanakan. Selain menggalakkan pertanian, perikanan dan perkebunan di wilayah pinggir kota, penghijauan dengan pohon produktif berupa buah-buahn juga sangat layak direalisasikan di tengah perumahan yang padat penduduk.

Surabaya punya lahan yang sangat potensial, di antaranya bekas lahan pembuangan akhir (LPA) sampah di Keputih, Sukolilo, Surabaya bagian timur. Saat ini, lahan itu menjadi lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Dari hasil penelitian “konon” lahan itu memenuhi syarat dijadikan perkebunan buah-buahan, palawija dan sayur-sayuran seperti di Suphatra Land, Thailand itu.

Sebelum melakukan studibanding ke kawasan perkebunan buah di negara Gajah Putih itu, beberapa masukan sudah diperoleh dari Tri Rismaharini dan pejabat di Dinas PKPPK Kota Surabaya. Kecuali itu, juga dilakukan investigasi dan penghimpunan data dari berbagai sumber. Ternyata, Pemerintah Kota Surabaya sangat serius untuk mewujudkan urban farming itu.

Anggaran Rp 10 Miliar

Keseriusan Pemkot Surabaya yang tidak dapat dipungkiri adalah menyedikan dana berupa anggaran Rp 10 miliar pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2011 ini. Anggaran itu untuk membantu program urban farming tersebut.

Manfaat bertani, berkebun, beternak dan memelihara ikan di dalam kota, tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan warga dalam mencari nafkah. Sudah banyak petani binaan Dinas PKPPK Surabaya yang menikmatinya. Yang diolah pun bervariasi. Tidak sekadar diberikan penyuluhan cara bercocok tanam atau merawat ternak dan perikanan saja, tetapi merekla juga dibantu permodalan, kata Kepala DPKPPK Surabaya, Ir.Sjamsul Arifin.

Program ini sebenarnya tercetus setelah di Surabaya banyak dilakukan penataan lahan atau penggusuran. Akibat penggusuran dengan memindahkan penduduknya ke pemukiman baru, membuat pemkot harus berpikir. Sebab, perpindahan itu mematikan penghasilan warganya. Dengan cara urban farming itulah rupanya yang dianggap solusi saat ini.

Urban farming sendiri sudah dijalankan sejak 2008. Sejak itu, sudah banyak kelompok tani urban farming yang dibentuk. Dari evaluasi yang dilakukan, masih banyak kegagalan untuk mengembangkannya. Seperti karena terbatasnya lahan, namun tetap dipaksakan untuk mengembangkan urban farming. Diakui memang, akhirnya 30 persen mengalami kegagalan, ujar Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan DPKPPK Surabaya, Aris Munandar.

Urban Farming juga memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan  sampah dan menciptakan kota yang bersih dengan pelaksaan 3 R (reuse, reduse, recycle) untuk pengelolaan sampah kota. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota, meningkatkan estetika kota dan mengurangi biaya urntuk mendapatkan bahan pangan lebih segar bagi orang kota.

Suphattra Land di Thailand

Sebelum meninggalkan Kota Surabaya, para wartawan yang akan ke Thailand mendapat membekalan pengetahuan sekilas dari Sekkota Surabaya, Sukamto Hadi,SH. Dia mengatakan, di Thailand itu ada suatu kawasan perkebunan yang layak dipelajari sebagai bahan perbandingan. Namanya Suphattra Land, tidak jauh dari ibukota Thailand, bangkok.            Memang benar, hanya sekitar 80 menit perjalanan darat dari Bangkok, hamparan luas perkebunan buah-buahan, palawija dan sayur-mayur ini sudah dapat disaksikan. Di atas lahan sebagian  bekas perkebunan karet, ini tumbuh aneka buah tropis yang tertata rapi.

General manager Suphattra Land, Chotichai Buadit,  yang menyambut kedatangan delegasi khusus dari Surabaya ini, menjelaskan, riwayat berdrinya kawasan perkebunan buah di distrik Rayong sejak tahun 1997. Awalnya, memang akibat jatuhnya harga karet, yang ditentukan pedagang di Singapura. Pemerintah Thailand, Indonesia dan Malaysia sebagai produsen karet bekerjasama dan berhasil menghadapi ulah pedagang Singapura itu.

Menghadapi permasalahan harga yang terus terjadi, maka terinspirasi mengalihkan sebagian lahan karet untuk menanam buah-buahan. Apalagi selama ini lahan di Thailand sudah dikenal sebagai penghasil buah-buahan.

Suphattra Land dirancang menjadi kawasan perkebunan buah-buahan modern, sekaligus sebagai obyek wisata.  Semula ditanam 22 jenis buah-buahan yang diprioritaskan untuk ekspor. Kemudian terus dikembangkan ke produksi buah olahan dan kemasan. Buah-buah itu diproses dalam bentuk buah segar, gorengan, dodol, kalengan dan kemasan lainnya. Selain buah, juga ditanam beberapa jenis palawija, sayur-sayuran dan bunga anggrek. Tidak kurang 70 persen produk perkebunan Suphattra Land menjadi komoditas ekspor,

ujar Uan – panggilan Chotichai Buadit.

Walaupun awalnya “coba-coba”, ternyata sekarang Suphattra Land sudah menjadi  salah satu ikon pariwisata agro di Thailand. Pengunjungnya sekitar 200 ribu wisatawan per-tahun yang berasal dari negara-negara di dunia. Terbanyak dari Asia dan Eropa. Untuk kawasan Asia, wisatawan dari Indonesia menempati peringkat ke dua di bawah China.

Wisatawan yang datang,  kata Uan, selain berlibur, juga para pelajar, mahasiswa dan peneliti, termasuk yang melakukan studibanding.

Memang, buah-buahan itu panennya tergantung musim, tetapi ada yang bisa panen sepanjang masa. Bahkan dengan menggunakan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), kesuburan tanah bisa dikendalikan. Di antaranya, pengatur pH (keasaman dan kebasaan) tanah. Namun, kalau menyangkut cuaca yang tidak menentu, ini memang sulit diprediksi, ulas Chotichai Buadit dalam bahasa Thailand yang diterjemahkan oleh Peter yang bernama asli Somphorn Wang Seritham, pemandu wisata yang setia mendampingi rombongan.

Selain meninjau langsung ke Suphattra Land, rombongan yang dipimpin Kabag Humas Pemkot Surabaya, Dra.Nanies Chairani,MM itu, juga berkunjung ke kantor Redaksi Suratkabar harian Bangkok Post. Di sini para wartawan Surabaya mendapat penjelasan langsung dari Wakil Dirut Bangkok Post Phornphon Dencha. Saat berkunjung ke kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Bangkok, rombongan diterima konsuler Bob Tobing dan Sekretaris KBRI Suargana Pringganu.

Dalam perjalanan keliling masih terlihat sisa-sisa banjir yang melanda Bangkok dan beberapa wilayah Thailand.  Rombongan menggunakan segala jenis alat transportasi yang ada di sana, mulai dari bus, perahu motor di sungai Chao Phraya dan keretaapi monorail.

Sebelumnya juga melihat dari dekat lokasi wisata pantai di Pattaya,  Pasar terapung yang menyediakan cinderamata hasil kerajinan rakyat di Pattaya dan berkunjung ke Siam Night Paradise Market.

Memang, dianggap belum ke Thailand, kalau belum melihat dari dekat kuil-kuil Budha di negara yang dulu dikenal dengan nama Siam itu. Dan satu lagi yang menarik adalah berkunjung ke Madame Tussaud’s Wax Museum, yang mengoleksi patung beberapa tokoh dunia yang terbuat dari fiberglas. Kunjungan dilanjutkan ke studio alam Nongnooch Village menyaksikan sendratari tradisional Thailand dan atraksi gajah.

LPA Sampah Keputih

Mengacu kepada bentuk perkebunan Suphattra Land di Thailand itu, bukan mustahil proyek serupa bisa dibangun di Surabaya, kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, Dra.Nanies Chairani,MM yang memimpin langsung, perjalanan wisata pers ke Thailand, 21 hingga 24 November 2011 lalu.

Lokasi yang dianggap layak, ujar Tri Rismaharini saat menyaksikan panen cabai di Kelurahan Made, awal tahun 2011 lalu, adalah memanfaatkan lahan “tidur” bekas LPA (Lahan Pembuangan Akhir) Sampah di Keputih, Sukolilo, Surabaya Timur.

Memang, untuk mewujudkan komplek perkebunan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Harus ada perencanaan yang matang dan dikelola oleh suatu badan khusus, misalnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Surabaya yang berkoordinasi dengan Dinas PKPPK Kota Surabaya.

Selama ini, di wilayah Surabaya, beberapa jenis buah-buahan bisa berkembang  dan panen dengan baik. Di antaranya: mangga, nangka, pepaya, buah naga, pisang, jambu biji, jambu air, salak, belimbing, kelapa, kopyor, aren, siwalan, sawo, dan lain-lain. Juga beberapa jenis sayur-sayuran, cabai dan sayur hidroponik, serta berbagai jenis bunga, termasuk anggrek.

Apalabila perkebunan buah-buahan, palawija, sayur-sayuran dan bunga ini dapat direalisasikan, maka akan memperoleh nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Selain memberi lapangan pekerjaan kepada warga kota untuk bergabung dalam bidang pertanian, juga bisa menjadi buruh pada perusahaan atau pabrik yang mengolah hasil panen buah-buahan itu.

Seandainya, ini benar-benar menjadi kenyataan, kawasan ini akan menjadi obyek wisata pertanian atau agrowisata dalam kota Surabaya. Wilayah Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) ini kelak akan menjadi suatu kesatuan wilayah wisata terpadu. Mulai dari wilayah pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Suramadu, pantai Kenjeran, agrowisata Keputih ini, sampai ke wisata mangrove di Wonorejo, Rungkut.

Artinya, masa depan Surabaya di bidang kepariwisataan mulai dari wilayah Tanjung Perak, Selat Madura di sekitar jembatan Suramadu sampai ke Kenjeran bisa digiatkan kegiatan wisata air atau kemaritiman. Berperahu motor ataupun layar dan memancing. Dilanjutkan dengan berbagai jenis rekreasi alam dan buatan di kawasan pantai Kenjeran dan agrowisata di Keputih, sampai ke wisata mangrove di Wonorejo, Rungkut. Ini memang luar biasa.

Sebagai Kota Pahlawan, yang juga berjuluk “Kota Pariwisata”, Surabaya sudah sangat memenuhi syarat sebagai DTW (Daerah Tujuan Wisata) di Indonesia. ***

Tragis! Sukarno Hatta “Cerai Paksa” di Kota Pahlawan Surabaya

RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN

Tragis!

Dwi Tunggal Sukarno-Hatta

Cerai Paksa di Kota Pahlawan

 

Yousri Nur RA, MH.

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

 

DULU di bebarapa media, berulangkali saya menulis judul: “Ironis! Kota Pahlawan Miskin Nama Pahlawan” atau “Ironis Nama Sukarno-Hatta Belum Diabadikan di Kota Pahlawan”, dan beberapa judul lagi yang senada.

Memang, di Indonesia, hanya Kota Surabaya satu-satu yang berjuluk Kota Pahlawan, namun perwujudan makna kepahlawanan itu sangat dangkal. Kepahlawanan hanya diterjemahkan dari peristiwa heroik yang terjadi di sekitar tanggal 10 November 1945 yang membawa korban jiwa terhadap ribuan Arek Suroboyo.

Padahal, seyogyanya, pengertian pahlawan itu diwujudkan dengan menjadikan Kota Surabaya ini sebagai “kamus kepahlawanan”. Surabaya dapat dijadikan sebagai museum kepahlawanan yang berskala nasional. Bahkan, kalau memungkinkan diangkat menjadi “Kota Pahlawan Internasional”.

Dalam sejarah, “tewas”-nya salah seorang pimpinan militer Inggeris, Jenderal Mallaby, bagi kita merupakan suatu “kemenangan”. Tetapi, bagi sekutu, dia adalah pahlawan yang “gugur” dalam kancah berjuang demi negaranya dan kepentingan dunia internasional

Suatu hal yang sangat memprihatinkan, adalah kurangnya minat dan perhatian para petinggi di Kota Surabaya ini untuk menampung aspirasi warganya. Salah satu di antaranya, ialah usul-usul warga untuk sebanyak mungkin mangabadikan nama-nama pahlawan di Surabaya. Terlalu berbelitnya prosedur untuk memberi nama pahlawan pada suatu jalan. Bahkan, sangat tidak mudah mengganti nama jalan yang sudah ada dengan nama jalan baru.

Dengan berbagai upaya dan cara, saya sebagai penulis di beberapa suratkabar dan majalah yang terbit di Indonesia, mengungkap kehebatan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Di sana saya menyinggung, sikap abai para petinggi di kota ini untuk menyesuaikan diri dengan julukan Kota Pahlawan itu. Apalagi, sangat lambannya keinginan untuk mengabadikan nama Dwitunggal Sukarno-Hatta selaku Pahlawan Nasional Proklamator Kemerdekaar Repubilik Indonesia di kota kelahiran Bung Karno ini.

Monumen Dwitunggal Sukarno-Hatta di gerbang Taman Tugu Pahlawan Surabaya.

Kendati kemudian terwujud pemberian nama Jalan Sukarno-Hatta untuk jalan baru lingkar timur bagian tengah atau MERR (Midle East Ring Road), di akhir masa jabatan Walikota Surabaya, Bambang DH.  DPRD Kota Surabaya, pada sidang paripurna 17 April 2010 menyetujui nama Jalan Sukarno-Hatta sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran menuju ke selatan sampai ke perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Peraturan Walikota Surabaya ditandatangani oleh Walikota Surabaya “yang baru” Ir.Tri Rismaharini yang menggantikan Bambang DH tanggal 24 November 2010.

Saya sebagai penulis yang sudah berulangkali menulis artikel dan kritikan ini merasa gembira. Ternyata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga sangat peduli kepada Proklamator kemerdekaan RI itu. Bahkan, secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya, memberi nama jalan sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran ke selatan sepanjang jalan MERR itu sampai ke perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 itu menetapkan  tentang nama Jalan Sukarno-Hatta di Kota Surabaya sepanjang 10.925 meter. Jalan ini berawal di pertigaan Jalan Kenjeran melintasi: Jl. Kalijudan, Jl. Mulyorejo, Jl. Dharmahusada Indah, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl Arif Rahman Hakim, Jl. Semolowaru, Jl. Semampir Kelurahan, Jl. Semampir Tengah, Jl. Semampir Selatan, Jl. Medokan Semampir, Jl. Kedung Baruk Raya/Jagir, Jl. Wonorejo/Jagir, Jl. Baruk Utara, Jl. Penjaringan Sari, Jl. Kedung Asem, Jl. Pandugo, Jl. Rungkut Madya, Jl. Gunung Anyar Tambak, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Namun, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, Pahlawan Proklamator lambang pemersatu bangsa itu, dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Perceraian ke dua tokoh sentral Kemerdekaan Indonesia itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta untuk jalan MERR itu. Jalan Sukarno-Hatta itu pun diganti menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta dengan  Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/86/436.1.2/2011.

Dengan janji yang sangat muluk, seolah-olah akan menjadi walikota sepanjang masa, Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai. Maka, di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta. Tragis!

Dalih yang tidak masuk akal, konon perubahan nama itu gara-gara nama Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta, sering disingkat “Soeta”. Jadi, khawatir nanti Jalan Sukarno-Hatta di Surabaya itu disingkat Jalan Suta atau Seoata.

Tidak itu saja dalih yang saya dengar, katanya, di Bukittinggi, Sumetera Barat, di kota kelahiran Bung Hatta, nama Soekarno dengan Hatta juga dipisah. Saya tahu persis, justru, di Bukittinggi itu, Jalan Soekarno-Hatta panjang sekali. Jalan raya Sokarno-Hatta itu, mulai dari dekat rumah kelahiran Bung Hatta, di Pasar bawah Bukittinggi, di dalam kota sampai menuju luar kota, ke Kecamatan Baso Kabupaten Agam terus ke Kabupaten Lima Puluh Kota sampai masuk Kota Payakumbuh. Jadi, Jalan Soekarno-Hatta di Bukittinggi itu merupakan jalan raya dari dalam kota Bukittinggi terus sampai ke Payakumbuh. Tidak tanggung-tanggung, jalan raya Soekarno-Hatta di tanah kelahiran Bung Hatta panjangnya sambung-bersambung dari dua kota dan dua kabupaten.

 

Ditolak DPRD Surabaya

Pemaksaan “cerai paksa” yang dilakukan oleh Walikota Surabaya itu ditolak DPRD Surabaya. Dalam rapat Pansus Pengubahan Nama Jalan DPRD Surabaya, Eddy Budi Prabowo anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan Pemkot sebaiknya tidak terburu-buru mengubah nama jalan itu.

Alasannya, nama dua proklamator secara historis adalah satu kesatuan. Memisahkannya jadi dua nama jalan berbeda dapat menimbulkan polemik, apalagi saat ini tensi politik di Surabaya meninggi.

Maduki Toha, anggota Pansus dari FKB menilai kebijakan Walikota ini terburu-buru karena belum tentu jalan lingkar Barat bisa cepat dibangun.

“Bahkan bisa saja tidak dibangun. Jika ini terjadi, maka hanya ada nama Jl. Bung Karno saja. Kasihan Bung Karno sendirian tidak ada Bung Hatta,” katanya.

Masduki bersikukuh mengusulkan agar nama jalan diubah menjadi Jl. Soekarno-Hatta Timur, sehingga kalau nanti dibangun lingkar Barat, bisa disesuaikan jadi Jl. Soekarno-Hatta Barat.

 

Nama Sukarno-Hatta

Kalau boleh saya mengungkap masa lalu, boleh disebut lebih ironis lagi ketika di masa Orde Baru. Hampir tidak ada upaya dari Pemkot Surabaya untuk mengabadikan nama besar Pahlawan Nasional, Proklamator Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan ini. Saat saya, menyampaikan usul kepada Walikota Surabaya, H.Poernomo Kasidi tahun 1986 agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya, sikap saya selaku penulis dianggap terlalu “berani”.

Pak Pur – begitu walikota yang bertitel dokter itu dipanggil – sembari berbisik mengatakan, jangan dulu. Alasannya, menyebut nama Bung Karno di era Orde baru itu cukup sensitif. Namun, pada tahun 1986 itu Presiden Soeharto, justru mengeluarkan penetapan tentang Dr.Ir.H.Sukarno dan Dr.Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Nasional dengan Kepres 081/TK/Tahun 1986 tertanggal 23 Oktober 1986.

Sambutan beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia cukup positif. Bandara Cengkareng yang merupakan pengalihan dari Bandara Kemayoran diberi nama Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Di Ujungpandang yang kembali bernama Makassar, pelabuhan lautnya diberi nama Sukarno-Hatta. Di Bandung, jalan lingkar selatan yang baru dibangun diberi nama Jalan Sukarno-Hatta.

Beberapa kota di Indonesia sertamerrta mengabadikan nama Proklamator Kemerdekaan RI itu sebagai nama jalan maupun nama taman, serta gedung bersejarah lainnya. Tidak ketinggalan pula di Jawa Timur, seperti Kota Malang, mengabadikan nama Sukarno-Hatta untuk jalan baru yang menghubungkan daerah Blimbing ke Dinoyo. Bahkan, di Kota Pasuruan dan di Bangkalan di Madura nama Jalan Sukarno-Hatta diabadikan di poros utama kota itu.

Secara resmi saya menulis surat kepada Walikota Surabaya, langsung ke tangan Pak Pur. Isi surat itu, agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Perak Timur dan Perak Barat sebagai Jalan Sukarno-Hatta. Alasan penulis waktu itu, karena jalan kembar itu menuju gerbang laut Surabaya, yakni Pelabuhan Tanjung Perak.

Ingat, Sukarno-Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan RI adalah Dwitunggal yang mengantar Bangsa Indonesia ke gerbang masa depan yang bebas dari penjajajah. Nah, Surabaya memang hanya punya satu gerbang masuk kota, yakni Tanjung Perak. Gerbang masuk dari udara dan darat Kota Surabaya, ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni Bandara Juanda dan sekarang juga terminal Purabaya di Bungurasih, Waru.

Setelah usul itu tenggelam begitu saja di kantong walikota Poernomo Kasidi, penulis berupaya menanyakan dan mendesak. Ternyata, saya dibentak. Tidak puas dengan sikap sang walikota, penulis membuat artikel di Harian “Surabaya Post” pada tanggal 9 November 1989 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Sebagai penulis artikel, saya berusaha memberi gambaran, bahwa pintu gerbang kota Surabaya ini “hanya satu” yakni dari laut di Tanjung Perak. Sedangkan gerbang kota melalui darat ada di Bungurasih, Waru, Sidoarjo dan gerbang udara ada di Bandara Juanda, Sidoarjo. Untuk itulah, karena Sukarno-Hatta sebagai proklamator yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan, maka penulis mengusulkan nama Jalan Tanjung Perak Barat dan Jalan Tanjung Perak Timur diubah menjadi Jalan Sukarno-Hatta

Setelah tulisan itu turun di koran terbesar di Surabaya waktu itu, saya dipanggil beberapa pejabat Pemda Kodya Surabaya (waktu itu). Ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan alasan perlu ada Perda (Peraturan Daerah). Waktu itu, beberapa anggota DPRD Surabaya yang setuju, tetapi ada yang tidak. Alasannya, macam-macam. Di antaranya berdalih belum ada tempat yang pas untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya. Bahkan yang cukup berkesan, saya dipanggil oleh staf intel Kodam V Brawijaya, meminta penjelasan tentang tulisan di Surabaya Post itu.

Ketika ada rencana pembangunan  jalan lintas timur bagian tengah yang disebut MERR (Midel East Ring Road), ada yang menginginkan nantinya apabila proyek MERR itu jadi, maka nama jalan itu adalah Jalan Sukarno-Hatta. Ternyata MERR yang semula terbengkalai alias mangkrak, tahun 2005 lalu sebagian sudah selesai, termasuk jembatan yang melintas di atas Kali Jagir Wonokroromo sampai ke wilayah Kedung Baruk, di Kecamatan Rungkut.

Kabarnya, kalangan veteran pejuang kemerdekaan dan Angkatan 45 juga pernah mengusulkan jalan raya dari ITS sampai ke viaduk Jalan Sulawesi, yakni Jalan Kertajaya Indah, Manyar Kertoarjo sampai Jalan Kertajaya diganti menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Itu juga tidak mendapat tanggapan dari eksekutif dan legislatif.

 

Pro-Kontra

Keinginan saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Kota Pahlawan ini kembali menggebu-gebu. Setelah di Harian “Surabaya Post”, beberapa tulisan tentang perlunya Surabaya mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saya turunkan di Majalah Gapura (majalah resmi Pemkot Surabaya), tabloid Teduh, SKM Palapa Post, tabloid Metropolis dan Majalah DOR. Ketika saya mempunyai kesempatan yang “sangat baik” dengan Walikota Surabaya H.Sunarto Sumoprawiro, kumpulan tulisan dan artikel ini penulis serahkan kepada Cak Narto – panggilan sang walikota.

Luar biasa, Cak Narto menyambut baik ide untuk pengabadian nama proklamator ini. Saking bersemangatnya, Cak Narto sertamerta menginginkan nama jalan yang layak untuk sang Proklamator adalah mengganti nama Jalan Raya Darmo. Cak Narto waktu itu mengabaikan usul saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Tanjung Perak Timur-Barat dan alternatif kedua sebagai pengganti Jalan Prapen Jemursari (mulai dari perempatan di Jembatan Bratang sampai ke Jalan A.Yani di bundaran Dolog.

Akibat keinginan Cak Narto mengganti nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Sukarno-Hatta, timbul pro-kontra yang luar biasa di mediamassa. Padahal keinginan Cak Narto mendapat dukungan dari tokoh Surabaya, Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani atau Cak Roeslan. Namun upaya saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya kembali terganjal, bersamaan dengan “kasus walikota Surabaya”, sampai akhirnya Cak Narto sakit dan meninggal dunia di Australia tahun 2002. Begitu juga, Cak Roeslan juga sudah wafat, 28 Juni 2005 lalu di Jakarta.

Bagaimanapun juga, ketika Walikota Surabaya dijabat Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd, saya mengharapkan carapandang yang berbeda. Mungkin, waktu yang paling tepat untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saat Presiden RI masih dijabat oleh Megawati Sukarnoputri dan diresmikan sendiri oleh anak kandung Bung Karno waktu itu.

Saya mengharapkan, sebagai seorang nasionalis, Bambang DH yang waktu itu juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, tentu sangat tepat kalau momen peringatan Hari Jadi Surabaya, 31 Mei 2003 atau peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2003 atau peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2003 ditandai dengan pengabadian nama Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan Surabaya. Namun, waktu yang baik itu berlalu begitu saja. Kelihatan nyali dan kemauan politik Bambang DH sama sekali masa bodoh untuk mengabadikan nama sang Proklamator Soekarno-Hatta.

Padahal, wakt u itu sebenarnya ada dua ikatan emosional yang bisa dibangun. Selain bambang DH yang aktivis PDI-P, wakilnya Arif Afandi berasal dari Blitar, tempat asal orang tua Bung Karno. Perpaduan Bambang DH-Arif Afandi itu bisa dengan mudah mewujudkan pengabadian nama Sukarno-Hatta.

Alhamdulillah, perasaan warga kota Surabaya terobati, di masa akhir jabatannya sebagai walikota, Bambang DH bersama DPRD Kota Surabaya, tanggal 27 April 2010  sepakat memberikan nama jalan lingkar timur bagian tengah atau MERR menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Kata-kata “Ironis!” yang selama ini disandang Kota Pahlawan yang lamban mengabadikan nama Sukarno-Hatta menjadi berubah.

Namun, seperti saya tulis di atas, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, setelah terwujud pasangan pemersatu bangsa itu menjadi satu, lalu dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta, sertamerta Jalan Sukarno-Hatta itu pun diubah menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta.

Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai.

Sekali lagi saya ulangi, “Sungguh tragis! Justru di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta.” ***

*) Penulis adalah Wartawan berdomisili di Surabaya

Jalur Ganda Kereta Api di Surabaya Dari Bandara Juanda ke Pasar Turi

Laporan :Yousri Nur Raja Agam       Yousri Nur RA, MH

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperbaiki infrastruktur, khususnya sarana lalulintas. Salah satu proyek yang yang bakal digarap adalah pembangunan jalur ganda kereta api (double track elevated railway) dari bandar udara (bandara) Juanda sampai ke Stasiun Surabaya Kota (Semut) sampai ke Pasar Turi.

Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo menyatakan, tekad untuk menambah jalur lalulintas kereta api (KA) dari bandara Juanda ke pusat Kota Surabaya itu sebagai langkah alternatif menarik investasi di Jawa Timur.

Di samping itu, pembangunan jalur KA ini untuk mengimbangi pembangunan dua jalur lintasan pacu di bandara Juanda. Jadi, kata Soekarwo, dengan terus meningkatnya volume penerbangan ke  dan dari  ibukota Jatim ini, tentu memelukana kelancaran angkutan orag dan barang.

Dari hasil penelitian, keadaan lalulintas jalan raya di Surabaya, khususnya yang menghubungkan dari bandara ke pusat kota, maupun dari pelabuhan ke daerah industri, belum terjangkau dengan baik. Para investor mempertanyakan ini, kata Pakde Karwo – panggilan akrab Dr.H.Soekarwo. Nah, untuk menjawabnya, Pemprov Jatim harus berinisiatif memanfaatkan lahan yang memungkinkan dimanfaatkan.

Secara tersirat, sebenarnya Soekarwo menginginkan jalan tol tengah kota Surabaya segera diwujudkan. Apalagi, investor yang akan membangun sudah ada dan sudah siap. Tetapi, terhambat oleh kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. “Walikotanya, dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak setuju adanya jalan tol tengah kota itu”, ujarnya.

Biarlah, untuk sementara waktu, mungkin kalau pengelola kota ini berganti, kebijakannya berubah. Nah, kebetulan Pemprov Jatim melihat adanya alternatif, yakni memanfaatkan jalur jalan KA yang sudah ada dengan menambah satu lajur lagi. Jadi, nanti satu jalur bisa menjadi dua lajur. Satu arah khusus dari pusat kota ke Juanda dan satu lajur dari Juanda ke pusat kota. Artinya, dengan dua lajur (double track)  perjalanan KA akan lancar.

Proyek ini segera dilaksanakan dan siap dibangun dengan pamancangan tiang  pertamanya di Aloha Sidoarjo. Pembangunan jalur ganda ini, mendapat dukungan penuh dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), ujar Soekarwo.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekprov Jatim, Ir.Hadi Prasetyo, usai rapat tertutup di kantor gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya,  mengatakan, nantinya KA yang akan digunakan di double track elevated railway (DTER) itu adalah Keretaapi Listrik (KRL) atau Light Rain Transit.

Proses pembangunan sistem angkutan KA dari Juanda ke pusat kota Surabaya itu sudah disetujui Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api, PT Angkasa Pura I, TNI Angkatan Laut (sebagai pemilik lahan bandara Juanda), serta Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, ujar Hadi Prasetyo.

Mantan Kepala Bapepprov (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi) Jatim ini menjelaskan, jalur KA ini dimulai dari bandara Juanda sampai Sawotratap (Aloha), Sidoarjo menggunakan sistem rel di darat. Kemudian dari kawasan Aloha, rel akan dibuat melayang sepanjang 22 kilometer menuju stasiun Gubeng, stasiun Surabaya Kota sampai ke stasiun Pasar Turi Surabaya.

Khusus yang ada di kawasan Bandara Juanda, pembangunan kereta api double track tak berupa elevated, melainkan bisa di bawah tanah (underground). Sebab, jika elevated, akan mengganggu radar yang ada di Bandara Juanda. “Kalau di bandara itu ada yang namanya daerah otorita, nanti jika kereta ini sudah masuk daerah otorita itu, kereta harus berada di bawah tanah. Karena jika tidak, akan mengganggu radar yang ada di bandara,” tukasnya.

Karena rel kereta apinya di bawah tanah, secara otomatis stasiunnya juga berada di bawah tanah juga. “Stasiun keretanya nanti berada di Bandara Juanda yang baru. Untuk tempatnya, kemungkinan berada di bawah tempat parkir. Sekarang masih dikaji terus kepastian lokasinya,” jelasnya.

Dia juga mengelak jika pembangunan kereta api elevated ini, ada kaitannya dengan rencana pembangunan tol tengah kota Surabaya. Sebab, munculnya rencana pembangunannya saat tol tengah kota sedang ramai dibicarakan dan menjadi polemik di masyarakat. \

“Ini tak ada kaitannya dengan tol tengah kota. Sebab rencana pembangunan kereta api elevated sudah lama. Kebetulan saja waktunya bersamaan, sebab anggarannya juga baru turun sekarang,” kilahnya.

Untuk biaya pembangunan DTER secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 16 triliun. Guna mengatasi kekurangan anggaran, pihaknya menyatakan, akan melakukan pembicaraan dengan PT KAI. Misalnya, apakah pendanaan bisa dikerjasamakan seperti jalan tol supaya mempercepat pembangunannya.

“Kekurangan dana bisa ditawarkan ke investor seperti melepas obligasi ke pasar. Makanya pihak-pihak yang terkait kami dorong supaya mempercepat masalah perizinan lebih dulu, seperti IMB, HO dan yang lain,” tandasnya.

Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Wahid Wahyudi, mengakui persiapan pembangunan jalur KA dari bandara Juanda ke pusat Kota Surabaya sudah matang. Kordinasi antar instansi terkait juga berjalan lancar.

Wahid Wahyudi menyebut, proyek jalur ganda KA baru ini akan meniru jalur kereta di Jakarta, yaitu dari stasiun Manggarai ke bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, bantrn. Pembangunannya sudah dirancang akan dimulai pertengahan Juni 2011 ini dan ditargetkan selesai pertengahan tahun 2013 mendatang. 

Ternyata benar, persiapan dan kordinasi antar instansi benar-benar sudah matang. Hal ini dibenarkan Humas PT KA Daop 8 Surabaya, Sri Winarto. Secara tegas ia  mengatakan, pihak PT.KAI mendukung rencana pembangunan jalur KA tengah kota yang mendapat kucuran dana awal dari Pemerintah Pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) sebesar Rp 30 miliar.

Sri Winarto menyatakan, pembongkaran bangunan milik warga yang ada di lahan milik PT KA sisi timur Jalanl Ahmad Yani Surabaya, merupakan salah satu persiapan terkait rencana pembangunan lajur ganda rel KA itu.

Kendati demikian, Sri Winarto mengaku belum mendapatkan gambaran rinci dari proyek itu. Namun, program itu pernah disampaikan Menteri Perhubungan ke PT KA Daop 8, ujarnya.***

718 Tahun Usia Kota Surabaya

31 Mei 1293 -31 Mei 2011

 

Oleh; Yousri Nur Raja Agam MH *)

Yousri Nur RA MH

TAHUN 2011, Kota Surabaya memperingati Ulangtahun ke 718. Tepatnya pada tanggal 31 Mei 2011 ini. Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya, dulu diperingati setiap tanggal 1 April. Sebab pada tanggal 1 April 1906 itulah Pemerintah Kota Surabaya terbentuk. Tetapi, mengapa sekarang warga kota Surabaya merayakan hari jadi Kota Pahlawan ini menjadi tanggal 31 Mei?

Seandainya, HUT Surabaya diperingati setiap tanggal 1 April, maka tahun 2011 ini Surabaya baru berusia 108 tahun. Namun dengan diubah menjadi tanggal 31 Mei, maka usianya menjadi tujuh abad lebih, yakni 718 tahun. Sebab, hari lahir Surabaya dianggap tanggal 31 Mei 1293.

Perubahan hari ulang tahun Kota Surabaya itu terjadi sejak tahun 1975. Artinya pada tahun 1974, Surabaya masih memperingati HUT ke 68 pada tanggal 1 April 1974. Setahun kemudian, pada tahun 1975, HUT itu berubah menjadi tanggal 31 Mei dan serta merta Surabaya menjadi sangat tua, yakni berusia 682 tahun waktu itu.

Nah, generasi muda dan generasi yang akan datang perlu mengetahu sejarah Kota Surabaya. Termasuk sejarah perubahan hari jadi Surabaya dari tanggal 1 April menjadi 31 Mei.

Beginilah kisahnya:

Berdirinya Pemerintahan Kota Surabaya, bersamaan dengan empat kota di Hindia Belanda atau Indonesia waktu sekarang. Ini adalah pembentukan pemerintahan kota yang pertama kali di Nusantara ini. Keempat kota itu adalah: Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Selanjut tiap tanggal 1 April berdiri kota-kota lain di Indonesia.

Pemerintahan Kota umumnya didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di kota yang banyak ditinggali oleh warga Belanda. Demi keamanan dan terpisah dari Pemerintahan Kabupaten Surabaya yang dipimpin oleh bupati yang berasal dari warga pribumi. Sedangkan Pemerintah Kota dinyatakan bersifat otonom dan dipimpin oleh bangsa Belanda. Pemerintahan Kota disebut Gemeente.

Status yang diberikan kepada Surabaya oleh Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1906 adalah “Zelfstaandige Stadsgemeente” atau Kotapraja dengan hak otonom.

Peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Surabaya yang selalu dirayakan setiap tanggal 1 April itu dirasa kurang sreg atau kurang pas. Rasanya kurang pas kalau Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mojopahit, ternyata dalam peringatan HUT-nya masih “terlalu muda”.

Dalam berbagai legenda dan cerita lama, nama Surabaya tidak lepas dari sejarah berdirinya Karajaan Majapahit. Maka disepakatilah, bahwa hari lahir Surabaya hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit.

Citra dan image sudah terbentuk, bahwa Surabaya sudah berusia “tua sekali”, yakni tujuh abad. Hari ulang tahunnya diperingati setiap tanggal 31 Mei, karena disepakati Surabaya ada dan berdiri sebagai sebuah permukiman resmi pada tanggal 31 Mei 1293.

Ceritanya dulu, beberapa orang yang peduli terhadap Surabaya, menyampaikan kepada Walikota Surabaya, R.Soekotjo (waktu itu), agar hari lahir atau hari jadi Surabaya, tidak berdasarkan pembentukan pemerintahan kota atau Gemeente, tetapi berdasarkan sejak kapan adanya nama Surabaya disebutkan sebagai suatu kawasan permukiman. Dengan demikian, usia Surabaya tidak terlalu muda, namun sudah sekian abad.

Para tokoh masyarakat, ahli sejarah, pengamat dan para wakil rakyat waktu itu bersepakat untuk melakukan pengkajian tentang sejarah Surabaya. Dari penelusuran sejarah yang diperoleh dari berbagai buku bacaan, prasasti dan temuan-temuan lainnya, termasuk cerita rakyat dan legenda, ditemukan beberapa tanggal yang mempunyai kaitan dengan sejarah Surabaya

Berdasarkan keputusan Walikota Surabaya tahun 1973, dibentuklah tim khusus untuk melakukan penelitian. Tim itu melakukan penelitian secara ilmiah, selama satu tahun lebih. Akhirnya, ada empat tanggal yang ditetapkan sebagai alternatif hari jadi Surabaya. Dari empat tanggal yang diusulkan itu, ditetapkan tiga tanggal yang cukup layak dan satu tanggal dinyatakan minderheids nota, oleh anggota tim.

Alternatif pertama yang diajukan tim adalah tanggal 31 Mei 1293. Disebutkan, bahwa pada tanggal itu, tentara Raden Wijaya dari Mojopahit memenangkan peperangan melawan tentara Tar-tar yang dikomandani Khu Bilai Khan dari Cina dan berhasil mengusirnya dari Hujunggaluh, nama desa di muara Kalimas.

Alternatif kedua, tanggal 11 September 1294, waktu itu Raden Wijaya menganugerahkan tanda jasa kepada Kepala Desa Kudadu dan seluruh rakyatnya atas jasa mereka membantu tentara Raden Wijaya mengusir tentara Tar-tar.

Alternatif ketiga, tanggal 7 Juli 1358, yaitu tanggal yang terdapat pada Prasasti Trowulan I yang menyebut untuk pertamakalinya nama Surabaya dipakai sebagai naditira pradeca sthaning anambangi (desa di pinggir sungai tempat penyeberangan).

Alternatif keempat adalah tanggal 3 November 1486, tanggal yang terdapat pada Prasasti Jiu yang menjelaskan, bahwa Adipati Surabaya untuk pertamakalinya melakukan pemerintahan di daerah ini.

Dari empat alternatif tentang hari yang bakal ditetapkan sebagai hari jadi Surabaya, dilakukan pengkajian menyangkut data sejarah, pertimbangan yang ideal dan nilai serta jiwa kepahlawanan sebagai ciri khas Surabaya. Walikota Surabaya, R.Soekotjo waktu itu mengusulkan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya untuk menetapkan Hari Jadi Surabaya tanggal 31 Mei 1293.

Dalam rapat-rapat DPRD Kota Surabaya, setelah melakukan kaji ulang dari berbagai aspek, DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No.02/DPRD/Kep/75 tertanggal 6 Maret 1975, mengesahkan dan menetapkan Hari Jadi Surabaya tanggal 31 Mei 1293. Berdasarkan itu, Walikota Surabaya R.Soekotjo menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.64/WK/75 tanggal 18 Maret 1975, yang menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai Hari Jadi Surabaya.

Dengan ditetapkannya tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Surabaya, maka sejak tahun 1975, peringan HUT Surabaya berubah dari tanggal 1 April menjadi 31 Mei, hingga sekarang ini.

Diprotes Ahli Sejarah

Saat peringatan tujuh abad atau 700 tahun Berdiri Kerajaan Majapahit, penetapan Hari Jadi Surabaya, 31 Mei 1293, yang disebutkan sebagai hari bersejarah, yaitu saat kemenangan tentara Raden Wijaya mengusir tentara Tar Tar pimpinan Khu Bilai Khan, dan meninggalkan Hujunggaluh, ternyata “diprotes” ahli sejarah.

Dalam Buku 700 Tahun Majapahit, Suatu Bunga Rampai, tentang sejarah perkembangan Majapahit, halaman 53, oleh Dr.Riboet Darmosutopo dari Universitas Gadjah Mada, menegaskan, bahwa tentara Khu Bilai Khan, meninggalkan Jawa, yakni pantai Hujung-galuh adalah tanggal 19 April 1293 M. Pasukan Tar Tar itu dihancurkan oleh pasukan Raden Wijaya, dan sebagian lagi melarikan diri dan selamat sampai di Cina. (W.P.Groeneveldt, 1960: 20-24)

Setelah berhasil mengusir tentara Tar Tar, Raden Wiijaya melakukan persiapan mendirikan kerajaan baru, namanya Majapahit. Berdirinya Majapahit, ditandai dengan naik tahtanya Raden Wijaya tanggal 12 November 1293.

Nah, kalau tanggal kemenangan Raden Wijaya itu yang dijadikan patokan Hari Lahir atau Hari Jadi Surabaya, kata beberapa ahli sejarah dalam perdebatannya saat memperingati 700 tahun Majapahit itu, maka tanggal yang benar adalah 19 April 1293, bukan tanggal 31 Mei 1293.

Yang jelas, apapun dalilnya, sejak tahun 1975, Surabaya memperingati hari jadi tiap tanggal 31 Mei dan sebelumnya tiap tanggal 1 April. Tetapi, apakah mungkin diubah lagi? Ah, rasanya tidak perlu. Tua atau muda sebuah kota seperti Surabaya ini, yang penting penataan kota itu bermanfaat bagi warganya.

Raden Wijaya

Kelahiran Surabaya selalu dikaitkan dengan Raden Wijaya. Siapakah sebenarnya Raden Wijaya? Warga kota Surabaya dan pemerhati Surabaya, layak mengetahui tentang siapa sebenarnya Raden Wijaya.

Banyak sumber yang membicarakan tentang tokoh Raden Wijaya. Kitab-kitab kidung Pararaton, Nagarakertagama dan prasasti adalah sumber pokok yang mengungkap peranan Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit.

Raden Wijaya adalah anak Dyah Lembu Tal, cucu Mahisa Cempaka atau Narasinghamurti, buyut Mahisa Wongateleng, piut (canggah) dari Ken Arok-Ken Dedes.

Raden Wijaya mula-mula mengabdi kepada raja Kertanegara dan dipercaya memimpin prajurit Singasari. Maka tidak aneh ketika Singasari diserang Jayakatwang, Raden Wijaya diperintah untuk menghadapinya.

Ketika Singasari diduduki prajurit Kadiri, puteri-puteri Kertanegara yang akan dikawinkan dengan Raden Wijaya ditawan mereka. Dengan usaha yang gigih puteri yang tua berhasil direbut Raden Wijaya, meskipun Raden Wijaya beserta teman-temannya terus dikejar tentara Kadiri.

Prasasti Kudadu menyebutkan bahwa Raden Wijaya kemudian berunding dengan ke-12 prajuritnya yang setia. Mereka sepakat mengungsi ke Madura untuk berlindung kepada Arya Wiraraja. Raden Wijaya keluar dari hutan menuju Pandakan, dan karena Gajah Panggon sakit, ia ditinggal di rumah kepala desa Pandakan. Raden Wijaya dan prajuritnya menuju ke Datar dan malam harinya menyeberang dengan perahu ke Madura.

Setiba di Madura Raden Wijaya menghadap Arya Wiraraja. Dia dinasehati agar menghamba kepada Jayakatwang di Kadiri. Tujuan pokoknya ialah untuk melihat kekuatan kerajaan Kadiri. Ketika penghambaan telah diterima dan juga diberi kepercayaan oleh oleh Jayakatwang, Raden Wijaya dianjurkan Arya Wiraraja agar minta huta Terik untuk dijadikan kota. Arya Wiraraja membantu dengan mengerahkan orang Madura sebagai tenaga kerja.

Setelah Terik sudah jadi kota dan Raden Wijaya tinggal di sana, ia berhasrat menyerang Jayakatwang. Tetapi atas nasehat Arya Wiraraja, maksud Raden Wijaya itu ditangguhkan sambil menunggu datangnya tentara Tar Tar.

Tentara Tar Tar yang dipimpin Shih-pi, Ike Mase, dan Kau Hsing datang ke Jawa dengan maksud menghukum raja Kertanegara yang telah berani merusak muka Meng Chi utusan Kaisar Khubhilai Khan. Mereka tidak tahu kalau Kertanegara sudah wafat karena serangan Jayakatwang. Atas nasehat Arya Wiraraja, Raden Wijaya bersekutu dengan tentara Tar Tar untuk menghantam tentara Jayakatwang. (W.P.Groeneveldt, 1960: 20-30). Karena kalah Jayakatwang kemudian lari ke Junggaluh, tetapi ia tertangkap dan ditahan di Junggaluh ini. Di tempat tahanan, Jayakatwang menulis kidung Wukir Polaman. Disebutkan ia meninggal di Junggaluh pula.

Tentara Tar Tar  Kalah

Setelah Jayakatwang mangkat, Raden Wijaya melihat peluang untuk menghancurkan tentara Tar Tar. Dengan kekuatan dan taktik yang jitu, Raden Wijaya dengan pasukan setianya berhasil memporakporandakan tentara Tar Tar. Tentara Tar Tar kalah dan diusir dari Junggaluh. Sebagian di antara mereka meninggal dunia, sebagian lagi terpencar lari menyelamatkan diri menuju pelabuhan Tuban dan kembali ke Cina.

Peristiwa kekalahan tentara Tar Tar oleh pasukan Raden Wijaya terjadi tanggal 19 April 1293. Jadi bukan tanggal 31 Mei 1293 yang dijadikan sebagai rujukan untuk menetukan lahirnya Surabaya – belum disebut kota – karena pemerintahan waktu itu masih setingkat desa. Pararaton dan Nagarakertagama memberi data yang sama. Pararaton memberitakan bahwa Raden Wijaya naik takhta pada tahun 1216 C atau sama dengan 1294 M: …. samangka raden wijaya ajejeneng prabbu i caka rasa rupa dwi citangcu, 1216 …. (Par). Demikian pula Nagarakertagama memberitakan bahwa setelah Jayakatwang maninggal dunia, pada tahun 1216 C sama dengan 1294 AD, Raden Wijaya naik takhta di Majapahit bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Berita tersebut dikutip sebagai berikut:
……. ri pjah nrpa jayakatwan awa tikang jagat alilan masa rupa rawi cakabda rika nararyya sira ratu siniwin pura ri majapahit tanuraga jayaripu tinlah nrpa krtarajasa jayawardhana nrpati (Nag..45:1)

Menurut kidung Harsawijaya, Raden Wijaya naik tahta tepat pada purneng kartika masa panca dasi 1215 C, yaitu tanggal 15 saat rembulan purnama bulan Kartika tahun 121 C yang bertepatan dengan 12 November 1293. Bardasarkan pada prasasti Kudadu, pada bulan Bhadrawapada 1216 C (1294 M), Raden Wijaya telah disebut Kartarajasa Jayawardhananamarajabhiseka. Dan di sini ditegaskan pula, bahwa tentara Khubilai Khan meninggalkan Jawa tanggal 19 April 1293 dan Raden Wijaya naik takhta tanggal 12 November 1293, serta Raden Wijaya yang sudah bergelar Kertarajasa Jayawardhana memberi anugerah sima kepada rama di Kudadu.

Menentukan Hari Jadi

Tidak mudah menentukan dan menetapkan tanggal 31 Mei 1293 Masehi sebagai Hari Jadi Surabaya. Sebagaimana bunyi pepatah, “tidak semudah membalik telapak tangan”. Artinya, untuk menentukan tanggal yang dianggap paling mendekati, melalui proses panjang dan cukup rumit.

Ceritanya, pada tahun 1970-an, peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang diperingati tiap tanggal 1 April dirasakan kurang mantap. Sebab, tanggal 1 April 1906 yang dijadikan pedoman peringatan hari jadi atau hari ulang tahun, adalah tanggal pembentukan Pemerintah Kota Surabaya yang di zaman Hindia Belanda disebut Gemeente Surabaya. Jadi, bukan tanggal lahir atau berdirinya Surabaya sebagai satu ranah permukiman. Secara tegas dinyatakan, bahwa 1 April 1906 adalah hari pembentukan Pemerintahan Kota Surabaya, bukan hari jadi atau berdirinya Surabaya. Artinya, Surabaya sudah ada sebelum Pemerintahan Kota Surabaya dibentuk.

Setelah menerima berbagai saran, usul dan bahkan kritik dari warga kota yang disampaikan secara langsung, melalui surat dan menulis opini di mediamassa, tentang Hari Jadi Surabaya, akhirnya Pemerintah Kota Surabaya, memutuskan membentuk sebuah tim.

Wiwiek Hidayat, wartawan senior yang waktu itu sebagai Kepala Kantor LKBN Antara Surabaya, mengatakan kepada penulis, saat peringatan HUT ke-67 Kota Surabaya tanggal 1 April 1973, ia secara pribadi mendesak Walikota Surabaya, R.Soekotjo, waktu itu untuk melakukan tinjauan ulang terhadap HUT Surabaya berdasarkan pembentunkan Gemeente Surabaya, 1 April 1906 itu. Untuk meyakinkan Pak Koco – panggilan akrab Walikota Surabaya R.Soekotjo – ujar ujar Wiwek Hidayat, ia juga membawa tulisan-tulisannya yang dimuat di Bulletin Antara dan juga dikutip di berbagai suratkabar dan majalah tentang sejarah Surabaya.

“Pak Koco benar-benar bersemangat. Beliau langsung mengajak saya bertemu di ruang kerjanya. Bahan-bahan berupa kliping berita dan tulisan tentang Sejarah Surabaya itu saya serahkan kepada Pak Koco. Setelah membaca sejenak, beliau memanggil ajudan agar menelepon beberapa orang stafnya. Hadir empat orang menyertai Pak Koco.Yang saya ingat waktu itu salah satu stafnya Pak Pakiding. Sebab dia yang diserahi untuk mempersiapkan pembentukan Tim Peneliti Sejarah Surabaya, khususnyya untuk menentukan tanggal yang pantas untuk Hari Jadi Kota Surabaya”, kata Wiwik Hidayat dalam suatu wawancara khusus dengan penulis.

Sehari setelah peringatan Hari Jadi atau HUT (Hari Ulang Tahun) ke-67 Kota Surabaya, yakni tanggal 2 April 1973, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya R.Soekotjo mengeluarkan Surat Keputusan No.99/WK/73 tentang perlunya diadakan kaji ulang penentuan Hari Jadi Kota Surabaya.

Untuk melengkapi SK Walikota Surabaya No.99/WK/73 itu, Walikota Surabaya, R.Soekotjo kemudian menerbitkan SK No.109/WK/73 tanggal 10 April 1973 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya.

Salah satu alasan dibentuknya tim, diungkap pada dasar SK tersebut, yaitu: bahwa hari ulang tahun Kota Surabaya pada tanggal 1 April, adalah saat peresmiannya sebagai Gemeente Surabaya pada tanggal 1 April 1906 oleh Pemerintah Belanda. Tanggal hari ulang tahun Kota Surabaya tersebut di atas (1 April) selain berbau kolonial juga tidak sesuai dengan kenyataan, karena Surabaya sudah ada jauh sebelum tanggal tersebut, yaitu sudah ada pada zaman Pemerintah Prabu Kartanegara sekitar abad ke-13.

Begitu seriusnya Pak Koco – begitu walikota R.Soekotjo akrab disapa – menyambut harapan warga Kota Surabaya untuk melakukan kaji ulang hari jadi Surabaya, maka diundanglah para ahli sejarah, peneliti, pemerhati, wartawan, penulis dan tokoh masyarakat. Dari sekian banyak yang berkumpul, akhirnya disepakati menunjuk 13 orang yang dinilai layak dan patut, yaitu:
1. Prof.A.G.Pringgodigdo,SH – pensiunan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya selaku Penasihat merangkap anggota.
2. Prof.Drs.S.Wojowasito – Guru besar IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Malang, sekarang menjadi UM (Universitas Negeri Malang) selaku Ketua I merangkap anggota.
3. Prof.Koentjoro Poerbopranoto,SH – Guru besar Fakultas Hukum Unair Surabaya selaku Ketua II merangkap anggota.
4. Drs.Prayoga – Kepala Pembinaan Museum Jawa Timur selaku Ketua III merangkap anggota.
5. Kolonel Laut Dr.Sugiyarto – Kepala Staf Kekaryaan Daerah Angkatan Laut 4 Surabaya sebagai anggota.
6. Drs.M.D.Pakiding – Staf Pemerintah Kotamadya Surabaya selaku Sekretaris merangkap anggota.
7. Drs.Issatrijadi – Dosen Fakultas Sosial IKIP Surabaya (sekarang bernama Universitas Negeri Surabaya disingkat Unesa) selaku anggota.
8. Drs.Heru Soekadri K – Dosen Fakultas Sosial IKIP Surabaya. Selaku anggota.
9. Banoe Iskandar – Pensiunan Kepala Inspeksi Kebudayaan Jawa Timur selaku anggota.
10. Wiwiek Hidayat – Pimpinan LKBN Antara Cabang Surabaya dan Anggota Dewan Kesenian Surabaya (DKS) selaku anggota.
11. Tajib Ermadi – Redaksi Majalah Jayabaya selaku anggota.
12. Soenarto Timoer – selaku anggota.
13. Soeroso – Pensiunan Komisaris Polisi selaku anggota.

Setelah tim terbentuk, maka diselenggarakan rapat-rapat untuk menentukan pembagian tugas dan kegiatan masing-masing anggota tim. Untuk menghimpun data faktual, relevan dan valid, maka tim membentuk tiga Panitia Ad-Hoc.

Proses dan Historis Surabaya, penelitiannya diketuai oleh Prof.Drs.Suwoyo Woyowasito. Hal yang berhubungan dengan Mitos Surabaya, diketuai oleh Drs.Heru Soekadri K. Untuk menghimpun data tentang lokasi Surabaya, diketuai oleh Wiwiek Hidayat.

Ketiga panitia Ad-Hok melakukan penelitian yang mendalam, Metoda penelitian sebagaimana lazimnya, dilakukan secara ilmiah, yaitu library research (riset perpustakaan), field research (riset lapangan) dan intervieuw (wawancara).

Tim peneliti bertugas merumuskan tanggal yang tepat berdasarkan sejarah tentang hari jadi Surabaya. Jadwal yang ditetapkan untuk anggota tim adalah tanggal 16 April 1973 hingga 16 September 1973.

Tiga Alternatif

Dari berbagai sumber penelitian yang dilakukan secara cermat selama lima bulan itu, tim sampai pada suatu kesimpulan. Ada tiga tanggal yang ditetapkan sebagai alternatif. Ke tiga tanggal itu diajukan kepada Walikota Surabaya untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Surabaya. Ke tiga tanggal tersebut mempunyai peristiwa dan riwayat sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain ada pertautan dan kaitannya. Selain itu diajukan pula satu “minderheids nota” yang berisi pendapatdari Soeroso.

Tanggal-tanggal yang diajukan itu adalah:

1. Tanggal 31 Mei 1293 Masehi, Yaitu: saat kemenangan tentara Raden Wijaya atas tentara Tartar. (berdasarkan laporan penelitian ilmiah Drs.Heru Soekadri, Kol.Laut.Dr.Sugiyarto dan Wiwiek Hidayat).

2. Tanggal 11 September 1294 Masehi, Yaitu saat penganugerahan tanda jasa kepada kepala desa dan rakyat desa Kudadu atas jasanya menyelamatkan Raden Wijaya.

3. Tanggal 7 Juli 1358 Masehi, Yaitu suatu tanggal pada Prasasti Trowulan, di mana disebutkan untuk pertamakalinya nama Surabaya dengan tulisan SURABAYA (menurut transkripsi dari huruf Jawa kuno ke huruf Latin). Surabaya dinyatakan selaku naditira pradeca sebagai salah satu tempat penambangan ke pulau-pulau Nusantara atau pelabuhan intersuler. (laporan ilmiah itu disampikan oleh Issatrijadi dan Soenarto Timoer).

4. Tanggal 3 November 1486 Masehi, Yaitu tanggal pada Prasasti Jiu di mana Adipati Surabaya menuirut pakem melakukan pemerintahan (Laporan dari Soeroso).

Laporan Soeroso ini diajukan oleh tim sebagai “minderheids nota”, karena dianggap muda. Tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya dengan seberkas data menyampaikan laporan hasil kerja mereka kepada Walikota Surabaya. Dengan surat resmi No.36/II/73/TP.HJKS tanggal 27 September 1973 tim mengharapkan Pemerintah Kota Surabaya menetapkan satu di antara tiga alternatif tanggal di atas, karena yang satu sudah dinyatakan “minderheids nota”.

Tim melampirkan tujuh makalah (kertas kerja) anggota tim dengan judul masing-masing, yaitu:

1. “Sekitar Legende Mythos Surabaya” disusun oleh Drs.M.D.Pakiding.

2. “Tentang hal Hari Jadi Kota Surabaya” disusun oleh Prof.Drs.S.Wojowasito.

3. “Usia Surabaya” disusun oleh Prof.Koentjoro Poerbopranoto,SH.

4. “Lokasi Surabaya di Waktu Kapan” disususn oleh Wiwiek Hidayat.

5. “Surabaya, suatu pendekatan dalam meneliti Hari Jadi Surabaya” disusun oleh Drs.Issatrijadi.

6. “Dari Hujung Galuh ke Surabaya” disusun oleh Heru Soekadri.

7. “Surabaya, manifestasi ehidupan rakyat Kahuripan, Jawa Timur” disusun oleh Kolonel Laut.Dr.Sugiyarto.

Setelah menerima laporan dari panitia bersama lampiran penelitiannya, maka Walikota Surabaya, R.Soekotjo dengan suratnya No.0.104/20 tanggal 27 Desember 1973, mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Surabaya, dengan tidak mengurangi kebebasan mengeluarkan pendapat dari pihak legislatif, agar dapatnya dipilih tanggal 31 Mei 1293 Masehi sebagai Hari Jadi Kota Surabaya, sebagai pengganti 1 April 1906, dengan alasan: Kemenangan Raden Wijaya atas tentara Tartar (tentara kolonial Khu Bi Lai Khan) merupakan suatu kebanggaan (pride) rakyat Surabaya khusunya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena apabila dihubungkan dengan peristiwa 10 November 1945, membuktikan kepada kita bahwa sejak dari dahulu bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mau dijajah.

Sulit Ditentukan DPRD Kota Surabaya yang menerima usulan perubahan peringatan Hari Jadi Surabaya dari tanggal 1 April 1906 menjadi tanggal 31 Mei 1293, tidak sertamerta menyetujui. Pimpinan DPRD menugaskan Komisi A untuk melakukan kajian dan pembahasan. Beberapa kali diselenggarakan rapat khusus untuk menentukan tanggal yang dapat ditetapkan atau dipilih.

Pada rapat tanggal 17 Februari 1974, Komisi A membuat kesimpulan yang isinya: “Sulit ditentukan tangal mana dari tiga alternatif tanggal yang diajukan oleh tim untuk ditetapkan sebagai tanggal Hari Jadi Kota Surabaya. Sebab ke tiga tanggal tersebut sama-sama merupakan hasil penemuan ilmiah”. Masalah tersebut dikembalikan kepada Pimpinan DPRD Surabaya, dengan permintaan agar diadakan suatu pertemuan kembali dengan eks tim Peneliti Hari Jadi Kota Surabaya. Di mana unsur Pimpinan Komisi yang lain diikutsertakan. Di bawah pimpinan Ketua DPRD Kotamadya Surabaya, Komisi A dan unsur pimpinan lainnya, pada tanggal 28 Maret 1974, diadakan pertemuan dengan eks Tim Peneliti Hari jadi Kota Surabaya. Pertemuan itu tidak banyak menghasilkan kemajuan. Komisi A tetap pada pendirian semula dan menyerahkan kembali masalahnya kepada Pimpinan DPRD Surabaya. Ada yang menarik di tahun 1974 ini, peringatan HUT ke-67 Kota Surabaya tanggal 1 April 1974 tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana perubahan Hari Jadi Surabaya sudah mempengaruhi opini masyarakat warga kota. Apalagi waktu itu, tulisan tentang sejarah dan hari jadi Surabaya banyak muncul di media massa. Secara kebetulan walikota Surabaya juga baru diganti. Masa jabatan R.Soekotjo sudah berakhir. Sejak tanggal 23 Januari 1974, tampuk pimpinan kota Surabaya sebagai Walikotamadya Surabaya beralih kepada Kolonel R.Soeparno. Kendati demikian, DPRD Surabaya tidak berhenti membahas masalah kaji ulang penetuan hari Jadi Kota Surabaya. Sesuai dengan jenjang pembahasan berikutnya, permasalahan itu diajukan oleh Pimpinan dalam forum Panmus (Panitia Musyawarah) yang diadakan tanggal 29 Mei 1974. Kesimpulan rapat Panmus disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD Surabaya No.84/DPRD/SK tanggal 26 Juni 1974 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya.

Walikotamadya Surabaya R.Soeparno (walikota Surabaya R.Soeparno menggantikan jabatan R.Soekotjo, terhitung sejak 23 Januari 1974) tidak langsung membalas surat dari DPRD Surabaya itu. Baru tiga bulan kemudian dengan surat No.01000/23 tanggal 25 September 1974, Walikotamadya Surabaya, R.Soeparno, memberikan penegasan bahwa, kembali mengusulkan dapat kiranya tangal 31 Mei 1293 untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Surabaya. Alasannya sama dengan surat yang dikirim ke DPRD tanggal 27 Desember 1973. Tidak cukup dengan surat, Walikotamadya Surabaya Drs.R. Soeparno kemudian menyampaikan penjelasan lisan dalam forum Rapat Peleno Terbuka DPRD Surabaya tanggal 7 November 1974.

Dari Rapat Pleno DPRD Surabaya itu, kemudian dibentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk mengadakan penilaian terhadap usul yang disampaikan oleh Walikota Surabayas tersebut. Anggota Pansus DPRD Kotamadya Surabaya yang membahas usulan tentang penetapan Hari jadi Kota Surabaya itu sebanyak 15 orang dengan ketua Eddy Sutrisno dan wakil ketua H.A.Zakky Ghoefron. Anggotanya adalah: Sutrisno BA, Hasan Ibrahim SH, Muchsin SH, Munahir, Bambang Rudjito, J.Sugiyanto, Anas Thohir Syamsudin, R.Sumono Hs, Drs.J.Karmeni, Ahadin Mintarum, Umar Buang, Kaptiyono, Drs.Nana Sumantri.

Delapan kali dilakukan rapat untuk membahas secara khusus untuk menetapkan Hari Jadi Surabaya itu. Secara berturut-turut tanggal 8, 9, 13, 16, 18 dan 30 Januari 1975, serta dilanjutkan tanggal 3 dan 10 Februari 1975. Rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DPRD Surabaya itu selalu mencapai quorum, sesuai tatatertib, sehingga dinyatakan sah. Tidak begitu mudah DPRD Surabaya menyetujui usul Walikotamadya Surabaya agar menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Surabaya. Pansus DPRD Surabaya itu lebih dahulu menetapkan pedoman yang dipakai.

Diawali dengan kalimat: “Mencari Hari Jadi Kota Surabaya dengan jiwa kepahlawanan yang diridloi Tuhan Yang Maha Esa menuju kerukunan dan pembangunan nasional”, bahwasanya yang hendak dicapai adalah: Hari Jadi sebuah kota yang idiil merupakan Kota Pahlawan. Hari jadi sebuah kota yang cukup memenuhi ketentuan ketatanegaraan sesuai dengan kondisi pada saat ini.\. Terhadap masalah ini Panitia telah menetapkan bahwa materi yang menjadi pokok pembahasan adalah “Penjelasan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya pada Sidang Pleno DPRD Surabaya tanggal 7 November 1974.

Pembahasan masih terus berlanjut. Bahan-bahan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya diplototi. “Bagaimanapun juga, hasil yang diperoleh dari tim ini merupakan bahan-bahan komplementer yang berfungsi sebagai barometer. Penjabaran dari tema itu menghasilkan landasan berpijak yang kokoh sebagai fondasi yang sangat prinsip dalam menentukan Hari Jadi Surabaya”, ujar Ahadin Mintarum salah seorang anggota Pansus DPRD Surabaya yang sangat berhati-hati untuk menyetujui tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi yang diusulkan tim dan walikota Surabaya.

Berubah menjadi 31 Mei

Anggota DPRD Surabaya dengan seksama menyimak peristiwa abad XIII sesudah pemerintahan Prabu Kartanegara. Saat itu terjadi suatu peristiwa sejarah yang membanggakan. Peristiwa itu adalah kemenangan pasukan Raden Wijaya yang dibantu rakyatnya mengusir tentara Tartar. Dipandang dari segi tinjauan nasional, peristiwa pengusiran tentara Tartar itu merupakan peristiwa terbebasnya kepulauan Indonesia dari penjajahan atau intervensi tentara asing.

Pelaku peristiwa itu adalah Raden Wijaya, yang menurut bukti sejarah, diakui sebagai pahlawan besar. Sebagai ilustrasi, kita perlihatkan di sini faktanya sebagai berikut:
a. Dalam Prasasti Gunung Butak tahun 1216 Caka atau 1294 AD, Raden Wijaya disebut sebagai “Raja yang dipujikan sebagai pahlawan besar yang utama”.
b. Dalam Prasasti Gunung Pananggungan oleh Kertarajasa tahun 1218 Caka atau 1296 AD, Raden Wijaya disebut sebagai “Pahlawan di antara Pahlawan”.
Dari uraian singkat di atas sudah dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut nilai idiil yang mengandung sifat kepahlawanan dapat terpenuhi.

Pembahasan mengenai lokasi terjadinya peristiwa kepahlawanan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Pendapat Prof.Dr.N.J.Krom dan lebih diperkuat lagi dengan pendapat Drs.Oei Soen Nio, dosen sejarah Tiongkok dari Seksi Sinologi Jurusan Asia Timur, Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang menerangkan bahwa menurut pembacaan tulisan Cina, kata Sugalu, harus dibaca Jung Ya Lu. Dengan demikian, maka ucapannya lebih mendekati Junggaluh daripada Sedayu.

b. Prof Dr. Suwoyo Woyowasito dengan dasar perkembangan bunyi, dapat membuktikan bahwa Suyalu adalah perubahan bunyi lafal Tionghoa dari kata Hujungaluh.

c. Suatu data lagi, bahwa Shihpi, salah seorang panglima tentara Tartar yang semula men-darat di Tuban, setelah tiba di Su-ya-lu memerintahkan tiga pejabat tinggi dengan naik perahu cepat ke jembatan terapung Majapahit (The Floating Bridge of Majapahit). Ketiga pejabat tinggi yang berangkat dari Su-ya-lu tersebut tentunya melalui sungai menuju ke pusat kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Dengan demikian dapat dibuktikan sungai yang dilalui adalah Kali Brantas, bukan Bengawan Solo. Bahkan dapat dikatakan bahwa Su-ya-lu terdapat di pantai dan muara Kali Brantas. Kenyataan ini sesuai dengan faktor dari sumber Prasasti Kelagen (1037 AD) yang dilengkapi dengan faktor dari buku Chu-fan-Chi-kua (1220 AD), yang menyatakan bahwa Hujunggaluh terletak di pantai dan muara Kali Surabaya. Maka dengan demikian, kuatlah suara pendapat bahwa:
Su-ya-lu sama dengan Hujunggaluh yang terletak di pantai, di muara Kali Surabaya dan tidak sama dengan Sedayu yang sekarang terletak di tepi Bengawan Solo, dengan muaranya yang baru di Ujung Pangkah.

d. Fakta itu diperkuat lagi behubungan dengan Kidung Harsa Wijaya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Mangke wus wonten Jung Galuh sampun akukuto lor ikang Tegal Bobot Sekar sampun cirno linurah punang deca tepi siring ing Canggu”

Artinya:
“Sekarang (tentara Tartar) sudah ada di Jung Galuh dan sudah membuat benteng sebelah utara Tegal Bobot Sekar (sari) para lurah desa di wilayah Canggu sudah musnah.”

Dengan demikian Panitia Khusus (Pansus) DPRD dapat menerima, bahwa lokasi Hujunggaluh ada di wilayah Surabaya.

Menganai persyaratan hukum ketatanegaraan sebagai kota, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan tinjauan sosial ekonomis, Drs.JBA Mayor Polak menentukan dua ukuran yang dipakai sebagai penentu ciri kota, yaitu:
a. Ukuran pertama berhubngan dengan sifat ekonomis kota, yaitu tidak agraris. Penduduk kota mendatangkan makanannya dari tempat lain. Orang kota bukan orang tani. Berhubungan dengan lapangan pekerjaan, ini menimbulkan adanya sebutan-sebutan seperti kota dagang, kota industri, kota pegawai dan lain-lain.
b. Ukuran yang kedua, berdasarkan tinjauan sosiologis yang menitikberatkan pada sifat hubungan antara anggota masyarakat. Penduduk kota kurang menitikberatkan pada antar hubungan primer, tetapi lebih mengutamakan antar hubungan kepentingan sehingga mempunyai ikatan yang agak longgar. Hal ini menurut Dr.Bouman, disebabkan karena penduduknya yang heterogen.

Berdasarkan dua kriteria kota tersebut, Drs.JBA Mayor Polak, lalu membedakan adanya dua macam kota asli di Indonesia.

Pertama: kota yang punya corak sebagai kota keraton di pedalaman.
Kedua, sebagai kota dagang di pantai. Kota keraton timbul karena adanya pusat pemerintahan di suatu tempat. Sedangkan kota dagang, biasanya timbul di tempat-tempat yang cocok bagi perdagangan, misalnya muara sungai besar atau di mana ada pertemuan jalan lalulintas yang amat penting.
Berpijak kepada pendapat Drs.JBA Mayor Polak itu, maka dapatlah dibuktikan bahwa Hujunggaluh dalam abad XIII sudah merupakan kota pelabuhan dagang.

Dari Prasasti Kalagen (1037 AD) dapatlah diketahui bahwa Hujunggaluh adalah pelabuhan dagang dwipantara atau interinsuler. Pada zaman sekarang, istilah yang digunakan Departemen Perhubungan (Dephub) adalah pelabuhan nusantara (antarpulau) dan pelabuhan samudera untuk pelayaran antar benua.

Karena pengertian ketatanegaraan itu sangat luas, maka disini dikaitkan dengan negara kerajaan yang membawahi Hujunggaluh yang kemudian menjadi Kota Surabaya. Fakta sejarah menunjukkan, bahwa kota pelabuhan Hujunggaluh pada abad XIII merupakan wilayah kerajaan Singasari (sampai Juni 1292) dan kemudian menjadi daerah dari kerajaan Kediri (sampai April 1293). Setelah itu, menjadi kota pelabuhan Surabaya yang berada di bawah kerajaan Majapahit.

Berdasarkan sumber data dari prasasti, kitab Pararaton dan kitab Negarakertagama, dapat dpastikan bahwa Singasari, Kediri dan Majapahit berbentuk negara kerajaan (monarkhi). Pemegang kekuasaan dan penjunjung tinggi kedaulatan adalah raja.

Dengan demikian, dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta sejarah, metoda riset “logical acontrario” atau pembuktian “crossing system”, serta pertimbangan akal yang sehat, bahwa Hujunggaluh sebagai suatu “kota pelabuhan dan kota dagang”. Unsur-unsur yang dimliki dan persyaratan ketatanegaraan sudah terpenuhi, walaupun dalam bentuk dan kadar yang paling sederhana.

Dapat berubah lagi

Memang, jika dibaca pendapat dan tanggapan, serta kesimpulan tentang penetapan tanggal Hari Jadi Kota Surabaya, masih lemah. Diakui secara faktual bahwa tanggal yang pasti dengan pembuktian data sejarah belum ditemukan. Oleh karena itu, faktor idiil dalam penetapan tanggal Hari Jadi Kota Surabaya menjadi dominan.

Dengan pertimbangan itulah, maka tanggal Hari Jadi Kota Surabaya, diambil dari tanggal terjadinya peristiwa sejarah kepahlawanan sebagai pembahasan di atas. Sesuai pembahasan dan menurut penelitian tersebut, jatuhnya pada tanggal 31 Mei 1293 Masehi.

Setelah melalui tahap pembahasan, maka landasan tema yang telah ditentukan, Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kotamadya Surabaya dapat menerima dan menyetujui usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, untuk menetapkan Hari Jadi Kota Surabaya tanggal 31 Mei 1293 M. Dengan catatan, bahwa penetapan Hari Jadi Kota Surabaya masih memungkinkan untuk dapat ditinjau kembali, bilamana di kemudian hari berdasarkan fakta sejarah yang lebih kuat ditemukan tanggal yang pasti.

Setelah melalui pembahasan yang rumit dalam waktu yang cukup panjang, pada sidang paripurna DPRD Surabaya, 6 Maret 1975, dilaksanakan sidang khusus untuk menetapkan tanggal Hari Jadi Kota Surabaya.

Pada sidang pleno itu DPRD Kotamadya Surabaya secara resmi setelah seluruh fraksi menyampaikan stemotivoring (pendapat akhir), maka menyetujui usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk menetapkan Hari Jadi Kota Surabaya: tanggal 31 Mei 1293. Persetujuan resmi DPRD Kotamadya Surabaya itu dituangkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Kotamadya Surabaya Nomor 02/DPRD/Kep/75 tanggal 6 Maret 1975. Keputusan DPRD itu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya No.64/WK/75 tanggal 18 Maret 1975.

Pada pertimbangan SK Walikota Surabaya tersebut, dinyatakan Hari Jadi Kota Surabaya yang diperingati setiap tanggal 1 April, saat diresmikannya Gemeente Surabaya tahun 1906 oleh Pemerintah Belanda pada saat itu, adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, selain penetapan tanggal tersebut berbau kolonial, Surabaya sebenarnya sudah ada jauh sebelum tanggal tersebut, yaitu sekitar abad XIII.

Berdasarkan pertimbangan itu, dirasa perlu untuk menetapkan tanggal Hari Jadi Kota Surabaya yang sesuai dengan data faktual yang diperoleh dari hasil penelitian, sejarah dan ciri khas Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Dari hasil penelitian tim dan pertimbangan DPRD Kotamadya Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa tanggal yang sesuai dengan keinginan, adalah tanggal 31 Mei 1293.
Maka pada bagian akhir SK Walikota Surabaya yang ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya, H.Soeparno, tertanggal 18 Maret 1975 itu, diputuskan bahwa tanggal 31 Mei 1293 sebagai Hari Jadi Kota Surabaya.

Hingga sekarang, peringatan Hari Jadi Kota Surabaya tetap dilaksanakan setiap tanggal 31 Mei. Belum ada pihak yang secara tegas untuk mengubahnya. Kendati ada protes-protes “ringan” dari ahli sajarah dalam beberapa kali seminar. Dalam persetujuan Pansus DPRD Kota Surabaya tanggal 6 Maret 1975 ada klausal yang berbunyi “bahwa penetapan Hari Jadi Kota Surabaya tanggal 31 Mei 1293 ini masih dimungkinkan untuk ditinjau kembali, bilamana di kemudian hari berdasarkan fakta-fakta sejarah yang lebih kuat ditemukan tanggal yang pasti”. Begitulah catatan yang berhasil penulis temukan dari dokumen sidang DPRD Kota Surabaya. Dirgahayu Surabaya. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Ketua Yayasan Citra Nusantara Surabaya dan Ketua Yayasan Peduli Surabaya

Industri di Surabaya Dulu

Surabaya

“Juga”  Berjuluk Kota Industri


Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)     

KOTA Surabaya pernah menggunakan julukan sebagai   Kota Indamardi (Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan) sebagai salah satu julukan di samping Kota Pahlawan. Memang kegiatan industri di Surabaya bukan hanya hadir sejak zaman penjajahan Belanda. Konon sejak masa kerajaan Majapahit di Surabaya sudah berkembang kegiatan industri. Mulai dari kegiatan pertenunan, pembuatan dokar, perahu, sampai kepada kegiatan pandai besi yang membuat berbagai alat-alat dari logam.

Dengan posisi Surabaya sebagai kota pelabuhan dengan berbagai kegiatan kemaritiman dan perdagangannya, maka kegiatan industri juga berkembang pesat. Nah, kegiatan industri dan perdagangan itulah salah satu penyebab Surabaya ini tumbuh kembang menjadi sebuah kota dengan tingkat hunian yang terus meningkat.

Daya tarik Surabaya semakin tinggi dengan banyaknya kesempatan kerja dan berusaha. Pendatang ke kota Surabaya inipun majemuk. Mulai dari kalangan pengusaha yang ingin menanamkan investasi raksasa, sampai kepada buruh-buruh yang ingin memeras keringat untuk mendapatkan sesuap nasi. Dua kepentingan antara cukong yang punya investasi dan usaha dengan masyarakat kecil yang hanya bermodal dengkul, menyatu menjadi sebuah kegiatan industri.

Di zaman dulu, dengan bukti peninggalan hingga sekarang, kegiatan industri sudah berkembang. Ada kampung bernama Pandean, di sana dulu adalah tempat kegiatan para pandai besi dan industri pengolahan logam. Di kawasan ini dibuat pisau, parang, alat-alat perabot rumahtangga, keperluan pertukangan, sampai kepada perbaikan dokar dan perahu. Pokoknya, macam-macam usaha yang berkaitan dengan tempa menempa besi, ada di kawasan ini.

Ada lagi kampung yang bernama Pecindilan. Asal katanya bukan cindil, tetapi cinde. Artinya, kain batik motif kembang. Di daerah ini kegiatan masyarakat sampai ke rumahtangga adalah bertenun dan membuat kain batik. Sedangkan bahan baku tenun adalah kapas, gudang penimbunan kapas itu terletak di daerah Kapasan sekarang. Tidak jauh dari Kapasan dan Pecindilan ada daerah yang bernama Ngaglik. Asal katanya adalah agel, kemudian berubah menjadi aglik. Artinya alat pembersih kapas untuk kain yang akan ditenun. Konon adanya daerah Ngagel, juga sama asalnya dulu adalah agel.

Masih di sekitar wilayah ini, ada pula kampung bernama Ketabang yang asalnya adalah ketabagan, yang berarti tempat pengrajin gedeg atau anyaman bambu. Bertetangga dengan kampung ini ada kawasan Ondomohen (sekarang Jalan Walikota Mustajab). Kata ini berasal dari gemoh atau gemohen yang artinya kerajinan tangan atau tempat tinggal para pengrajin. Terus ke arah timur ada perkampungan bernama Gubeng. Berasal dari kata gubengan, yaitu kain penutup kepala yang dililitkan, semacam jubah atau serban yang biasa dipakai para kiyai dan santri. Dulu di daerah inilah terdapat kegiatan usaha pembuatan gubengan yang dipergunakan santri-santri murid Sunan Ampel.

Di sekitar kawasan Masjid Ampel, ada kampung pernama Petukangan. Disini dulu adalah tempat tinggal para tenaga kerja bidang pembangunan perumahan atau tukang. Mulai tukang batu, tukang kayu sampai kepada mandor dan pemborong. Masyarakat Surabaya yang ingin mencari pemborong pembangunan perumahan, biasanya datang ke daerah Petukangan itu. Sedangkan para pekerja atau buruhnya banyak terdapat di Pegirian. Pegirian berasal dari kata giri yang artinya pekerja atau buruh.

Itu sebagian kisah tentang Surabaya tempodulu berdasarkan Babad Surabaya. Adanya kisah masa lalu tentang Surabaya dan kegiatannnya itu, memang tidak tertulis, tetapi berkembang menjadi cerita tutur dari mulut ke mulut. Cerita atau dongeng ayah, ibu atau kakek dan nenek kepada anak-cucunya. Itulah yang berkembang sampai sekarang.

Terlepas dari ia atau tidak tentang cerita masa lalu itu, yang jelas Surabaya sejak zaman dulu sudah mempunyai berbagai kegiatan industri dan kerajinan. Kemudian di zaman penjajahan Belanda, kegiatan industri di Surabaya juga berkembang pesat. Pada awal abad ke 17 mulai dibangun berbagai bengkel untuk perbaikan kapal di sekitar Jembatan Merah dan Kalimas. Sebab, waktu itu, kapal dan perahu dagang yang datang ke Surabaya berlabuh di kawasan itu.

Beberapa perusahaan besar yang di Negeri Belanda mulai membuka cabang usahanya di Surabaya. Tahun 1808 didirikan perusahan konstrusi baja bernama Constructie Winkel di Kampementstraat yang sekarang menjadi Jalan KH Mas Mansur. Pabrik dan bengkel baja ini melayani kebutuhan pabrik-pabrik gula yang waktu itu sudah beroperasi di berbagai daerah di Jawa Timur.

Melihat perkembangan perusahaan konstruksi ini, beberapa pengusaha besar dari Belanda juga membuka cabang usahanya di Surabaya. Tahun 1823 berdiri bengkel reparasi kapal bernama NV.Nederland Indische Industrie yang sekarang menjadi PT.Boma Bisma Indra (BBI). Sedangkan BBI itu sendiri adalah gabungan dari perusahaan yang dulunya bernama NV.Boma Stork di Pasuruan, NV Bisma (di Jalan KH Masur) dan NV Indra (di Jalan Ngagel).

Menyusul berdiri pula perusahaan dok kapal di Kalimas tahun 1845. Setahun kemudian, tahun 1846, berdiri pula perusahaan De Volharding atau dikenal juga dengan De Phoenix. Tiga tahun berikutnya (1849)  perusahaan ini dikembangkan ke daerah Ujung sebagai perusahaan dok dan pembuatan kapal. Nah, inilah cikal-bakal PT.PAL Indonesia yang pernah berjaya saat dipimpin oleh  Prof.Dr.BJ.Habibie.

Perkembangan industri lainnya yang kecil-kecil dan menengah juga cukup pesat. Lokasinya paling banyak di sekitar aliran sungai Kalimas. Mulai dari kawasan Wonokromo, Ngagel, sampai daerah Jembatan Merah terus ke Tanjung Perak.

Tahun 1853 didirikan pabrik penggilingan tebu di wilayah Keputran. Daerah itu sekarang dikenal dengan nama Pandegiling. Tidak lama berdiri lagi cabang perusahaan Belanda bernama De Voeharding yang bergerak di bidang mesin pabrik. Lalu muncul pula industri pembuatan ketel uap di daerah Jembatan Merah. Secara bertahap di daerah kosong dan strategis didirikan berbagai kegiatan industri. Ada pabrik es, penggergajian kayu, pembuatan minuman, penyulingan arak dan sebagainya. Pembangunan pabrik-pabrik ini berkembang terus hingga awal abad ke-20.

Ada yang menarik, ternyata sejak zaman dulu warga Surabaya sudah menggemari minuman dingin. Bayangkan, di abad ke-19 itu di Surabaya sudah berdiri empat pabrik es. Ijsfabriek Petodjo atau Pabrik Es Petojo di Jalan Petojo yang dulu bernama Radersmastraad. Tetapi sekarang pabrik es ini sudah dibongkar dan lahannya dibangun gedung rumahsakit swasta. Ada lagi pabrik es NV.Ijsfabrieken Ngagel di Jalan Ngagel, pertigaan masuk kampung Bagong Ginayan. Pabrik es NV.Ijs en Handel Mij di Pasarturi dan NV.Vereenigde Ijsfabriek di Heerenstraat atau Jalan Rajawali sekarang.

Begitu pesatnya perkembangan kegiatan indsutri di Surabaya, pada tahun 1916, Gemeente Soerabaia (Pemerintah Kota Surabaya), mulai melakukan penataan. Kawasan industri dipusatkan di kawasan Ngagel. Beberapa perusahaan besar yang berdiri di sini antara lain NV.Braat yang sekarang menjadi PT.Barata Indonesia, NV.Philips (PT.Philips-Ralin) yang sudah pindah ke Rungkut, NV.BAT (British American Tobacco), perusahaan rokok yang sudah pindah dan sekarang di atas lahannya berdiri apartemen yang terbengkalai. Masih banyak pabrik lain, seperti pabrik sabun Lux dan Pepsodent yang dikelola oleh PT.Unilever. Pabrik gelas PT.Iglas, Pabrik Kamajaya Tex, Perusahan Makanan dan Minuman, serta Pabrik Bir Bintang yang sekarang juga sudah pindak ke Mojokerto.

Selain di kawasan Ngagel, juga berkembang kegiatan industri di daerah Kenjeran, Wonocolo dan Tandes. Terakhir beberapa perusahan dan pabrik besar itu pindah dan sudah menempati lokasi khusus kawasan industri Rungkut atau SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) dan Margo Mulyo. ***

*) HM Yousri Nur Raja Agam, wartawan senior di Surabaya.