Tragis! Sukarno Hatta “Cerai Paksa” di Kota Pahlawan Surabaya

RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN

Tragis!

Dwi Tunggal Sukarno-Hatta

Cerai Paksa di Kota Pahlawan

 

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

 

DULU di bebarapa media, berulangkali saya menulis judul: “Ironis! Kota Pahlawan Miskin Nama Pahlawan” atau “Ironis Nama Sukarno-Hatta Belum Diabadikan di Kota Pahlawan”, dan beberapa judul lagi yang senada.

Memang, di Indonesia, hanya Kota Surabaya satu-satu yang berjuluk Kota Pahlawan, namun perwujudan makna kepahlawanan itu sangat dangkal. Kepahlawanan hanya diterjemahkan dari peristiwa heroik yang terjadi di sekitar tanggal 10 November 1945 yang membawa korban jiwa terhadap ribuan Arek Suroboyo.

Padahal, seyogyanya, pengertian pahlawan itu diwujudkan dengan menjadikan Kota Surabaya ini sebagai “kamus kepahlawanan”. Surabaya dapat dijadikan sebagai museum kepahlawanan yang berskala nasional. Bahkan, kalau memungkinkan diangkat menjadi “Kota Pahlawan Internasional”.

Dalam sejarah, “tewas”-nya salah seorang pimpinan militer Inggeris, Jenderal Mallaby, bagi kita merupakan suatu “kemenangan”. Tetapi, bagi sekutu, dia adalah pahlawan yang “gugur” dalam kancah berjuang demi negaranya dan kepentingan dunia internasional

Suatu hal yang sangat memprihatinkan, adalah kurangnya minat dan perhatian para petinggi di Kota Surabaya ini untuk menampung aspirasi warganya. Salah satu di antaranya, ialah usul-usul warga untuk sebanyak mungkin mangabadikan nama-nama pahlawan di Surabaya. Terlalu berbelitnya prosedur untuk memberi nama pahlawan pada suatu jalan. Bahkan, sangat tidak mudah mengganti nama jalan yang sudah ada dengan nama jalan baru.

Dengan berbagai upaya dan cara, saya sebagai penulis di beberapa suratkabar dan majalah yang terbit di Indonesia, mengungkap kehebatan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Di sana saya menyinggung, sikap abai para petinggi di kota ini untuk menyesuaikan diri dengan julukan Kota Pahlawan itu. Apalagi, sangat lambannya keinginan untuk mengabadikan nama Dwitunggal Sukarno-Hatta selaku Pahlawan Nasional Proklamator Kemerdekaar Repubilik Indonesia di kota kelahiran Bung Karno ini.

Kendati kemudian terwujud pemberian nama Jalan Sukarno-Hatta untuk jalan baru lingkar timur bagian tengah atau MERR (Midle East Ring Road), di akhir masa jabatan Walikota Surabaya, Bambang DH.  DPRD Kota Surabaya, pada sidang paripurna 17 April 2010 menyetujui nama Jalan Sukarno-Hatta sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran menuju ke selatan sampai ke perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Peraturan Walikota Surabaya ditandatangani oleh Walikota Surabaya “yang baru” Ir.Tri Rismaharini yang menggantikan Bambang DH tanggal 24 November 2010.

Saya sebagai penulis yang sudah berulangkali menulis artikel dan kritikan ini merasa gembira. Ternyata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga sangat peduli kepada Proklamator kemerdekaan RI itu. Bahkan, secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya, memberi nama jalan sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran ke selatan sepanjang jalan MERR itu sampai ke perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 itu menetapkan  tentang nama Jalan Sukarno-Hatta di Kota Surabaya sepanjang 10.925 meter. Jalan ini berawal di pertigaan Jalan Kenjeran melintasi: Jl. Kalijudan, Jl. Mulyorejo, Jl. Dharmahusada Indah, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl Arif Rahman Hakim, Jl. Semolowaru, Jl. Semampir Kelurahan, Jl. Semampir Tengah, Jl. Semampir Selatan, Jl. Medokan Semampir, Jl. Kedung Baruk Raya/Jagir, Jl. Wonorejo/Jagir, Jl. Baruk Utara, Jl. Penjaringan Sari, Jl. Kedung Asem, Jl. Pandugo, Jl. Rungkut Madya, Jl. Gunung Anyar Tambak, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Namun, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, Pahlawan Proklamator lambang pemersatu bangsa itu, dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Perceraian ke dua tokoh sentral Kemerdekaan Indonesia itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta untuk jalan MERR itu. Jalan Sukarno-Hatta itu pun diganti menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta dengan  Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/86/436.1.2/2011.

Dengan janji yang sangat muluk, seolah-olah akan menjadi walikota sepanjang masa, Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai. Maka, di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta. Tragis!

Dalih yang tidak masuk akal, konon perubahan nama itu gara-gara nama Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta, sering disingkat “Soeta”. Jadi, khawatir nanti Jalan Sukarno-Hatta di Surabaya itu disingkat Jalan Suta atau Seoata.

Tidak itu saja dalih yang saya dengar, katanya, di Bukittinggi, Sumetera Barat, di kota kelahiran Bung Hatta, nama Soekarno dengan Hatta juga dipisah. Saya tahu persis, justru, di Bukittinggi itu, Jalan Soekarno-Hatta panjang sekali. Jalan raya Sokarno-Hatta itu, mulai dari dekat rumah kelahiran Bung Hatta, di Pasar bawah Bukittinggi, di dalam kota sampai menuju luar kota, ke Kecamatan Baso Kabupaten Agam terus ke Kabupaten Lima Puluh Kota sampai masuk Kota Payakumbuh. Jadi, Jalan Soekarno-Hatta di Bukittinggi itu merupakan jalan raya dari dalam kota Bukittinggi terus sampai ke Payakumbuh. Tidak tanggung-tanggung, jalan raya Soekarno-Hatta di tanah kelahiran Bung Hatta panjangnya sambung-bersambung dari dua kota dan dua kabupaten.

 

Ditolak DPRD Surabaya

Pemaksaan “cerai paksa” yang dilakukan oleh Walikota Surabaya itu ditolak DPRD Surabaya. Dalam rapat Pansus Pengubahan Nama Jalan DPRD Surabaya, Eddy Budi Prabowo anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan Pemkot sebaiknya tidak terburu-buru mengubah nama jalan itu.

Alasannya, nama dua proklamator secara historis adalah satu kesatuan. Memisahkannya jadi dua nama jalan berbeda dapat menimbulkan polemik, apalagi saat ini tensi politik di Surabaya meninggi.

Maduki Toha, anggota Pansus dari FKB menilai kebijakan Walikota ini terburu-buru karena belum tentu jalan lingkar Barat bisa cepat dibangun.

“Bahkan bisa saja tidak dibangun. Jika ini terjadi, maka hanya ada nama Jl. Bung Karno saja. Kasihan Bung Karno sendirian tidak ada Bung Hatta,” katanya.

Masduki bersikukuh mengusulkan agar nama jalan diubah menjadi Jl. Soekarno-Hatta Timur, sehingga kalau nanti dibangun lingkar Barat, bisa disesuaikan jadi Jl. Soekarno-Hatta Barat.

 

Nama Sukarno-Hatta

Kalau boleh saya mengungkap masa lalu, boleh disebut lebih ironis lagi ketika di masa Orde Baru. Hampir tidak ada upaya dari Pemkot Surabaya untuk mengabadikan nama besar Pahlawan Nasional, Proklamator Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan ini. Saat saya, menyampaikan usul kepada Walikota Surabaya, H.Poernomo Kasidi tahun 1986 agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya, sikap saya selaku penulis dianggap terlalu “berani”.

Pak Pur – begitu walikota yang bertitel dokter itu dipanggil – sembari berbisik mengatakan, jangan dulu. Alasannya, menyebut nama Bung Karno di era Orde baru itu cukup sensitif. Namun, pada tahun 1986 itu Presiden Soeharto, justru mengeluarkan penetapan tentang Dr.Ir.H.Sukarno dan Dr.Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Nasional dengan Kepres 081/TK/Tahun 1986 tertanggal 23 Oktober 1986.

Sambutan beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia cukup positif. Bandara Cengkareng yang merupakan pengalihan dari Bandara Kemayoran diberi nama Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Di Ujungpandang yang kembali bernama Makassar, pelabuhan lautnya diberi nama Sukarno-Hatta. Di Bandung, jalan lingkar selatan yang baru dibangun diberi nama Jalan Sukarno-Hatta.

Beberapa kota di Indonesia sertamerrta mengabadikan nama Proklamator Kemerdekaan RI itu sebagai nama jalan maupun nama taman, serta gedung bersejarah lainnya. Tidak ketinggalan pula di Jawa Timur, seperti Kota Malang, mengabadikan nama Sukarno-Hatta untuk jalan baru yang menghubungkan daerah Blimbing ke Dinoyo. Bahkan, di Kota Pasuruan dan di Bangkalan di Madura nama Jalan Sukarno-Hatta diabadikan di poros utama kota itu.

Secara resmi saya menulis surat kepada Walikota Surabaya, langsung ke tangan Pak Pur. Isi surat itu, agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Perak Timur dan Perak Barat sebagai Jalan Sukarno-Hatta. Alasan penulis waktu itu, karena jalan kembar itu menuju gerbang laut Surabaya, yakni Pelabuhan Tanjung Perak.

Ingat, Sukarno-Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan RI adalah Dwitunggal yang mengantar Bangsa Indonesia ke gerbang masa depan yang bebas dari penjajajah. Nah, Surabaya memang hanya punya satu gerbang masuk kota, yakni Tanjung Perak. Gerbang masuk dari udara dan darat Kota Surabaya, ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni Bandara Juanda dan sekarang juga terminal Purabaya di Bungurasih, Waru.

Setelah usul itu tenggelam begitu saja di kantong walikota Poernomo Kasidi, penulis berupaya menanyakan dan mendesak. Ternyata, saya dibentak. Tidak puas dengan sikap sang walikota, penulis membuat artikel di Harian “Surabaya Post” pada tanggal 9 November 1989 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Sebagai penulis artikel, saya berusaha memberi gambaran, bahwa pintu gerbang kota Surabaya ini “hanya satu” yakni dari laut di Tanjung Perak. Sedangkan gerbang kota melalui darat ada di Bungurasih, Waru, Sidoarjo dan gerbang udara ada di Bandara Juanda, Sidoarjo. Untuk itulah, karena Sukarno-Hatta sebagai proklamator yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan, maka penulis mengusulkan nama Jalan Tanjung Perak Barat dan Jalan Tanjung Perak Timur diubah menjadi Jalan Sukarno-Hatta

Setelah tulisan itu turun di koran terbesar di Surabaya waktu itu, saya dipanggil beberapa pejabat Pemda Kodya Surabaya (waktu itu). Ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan alasan perlu ada Perda (Peraturan Daerah). Waktu itu, beberapa anggota DPRD Surabaya yang setuju, tetapi ada yang tidak. Alasannya, macam-macam. Di antaranya berdalih belum ada tempat yang pas untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya. Bahkan yang cukup berkesan, saya dipanggil oleh staf intel Kodam V Brawijaya, meminta penjelasan tentang tulisan di Surabaya Post itu.

Ketika ada rencana pembangunan  jalan lintas timur bagian tengah yang disebut MERR (Midel East Ring Road), ada yang menginginkan nantinya apabila proyek MERR itu jadi, maka nama jalan itu adalah Jalan Sukarno-Hatta. Ternyata MERR yang semula terbengkalai alias mangkrak, tahun 2005 lalu sebagian sudah selesai, termasuk jembatan yang melintas di atas Kali Jagir Wonokroromo sampai ke wilayah Kedung Baruk, di Kecamatan Rungkut.

Kabarnya, kalangan veteran pejuang kemerdekaan dan Angkatan 45 juga pernah mengusulkan jalan raya dari ITS sampai ke viaduk Jalan Sulawesi, yakni Jalan Kertajaya Indah, Manyar Kertoarjo sampai Jalan Kertajaya diganti menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Itu juga tidak mendapat tanggapan dari eksekutif dan legislatif.

 

Pro-Kontra

Keinginan saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Kota Pahlawan ini kembali menggebu-gebu. Setelah di Harian “Surabaya Post”, beberapa tulisan tentang perlunya Surabaya mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saya turunkan di Majalah Gapura (majalah resmi Pemkot Surabaya), tabloid Teduh, SKM Palapa Post, tabloid Metropolis dan Majalah DOR. Ketika saya mempunyai kesempatan yang “sangat baik” dengan Walikota Surabaya H.Sunarto Sumoprawiro, kumpulan tulisan dan artikel ini penulis serahkan kepada Cak Narto – panggilan sang walikota.

Luar biasa, Cak Narto menyambut baik ide untuk pengabadian nama proklamator ini. Saking bersemangatnya, Cak Narto sertamerta menginginkan nama jalan yang layak untuk sang Proklamator adalah mengganti nama Jalan Raya Darmo. Cak Narto waktu itu mengabaikan usul saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Tanjung Perak Timur-Barat dan alternatif kedua sebagai pengganti Jalan Prapen Jemursari (mulai dari perempatan di Jembatan Bratang sampai ke Jalan A.Yani di bundaran Dolog.

Akibat keinginan Cak Narto mengganti nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Sukarno-Hatta, timbul pro-kontra yang luar biasa di mediamassa. Padahal keinginan Cak Narto mendapat dukungan dari tokoh Surabaya, Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani atau Cak Roeslan. Namun upaya saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya kembali terganjal, bersamaan dengan “kasus walikota Surabaya”, sampai akhirnya Cak Narto sakit dan meninggal dunia di Australia tahun 2002. Begitu juga, Cak Roeslan juga sudah wafat, 28 Juni 2005 lalu di Jakarta.

Bagaimanapun juga, ketika Walikota Surabaya dijabat Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd, saya mengharapkan carapandang yang berbeda. Mungkin, waktu yang paling tepat untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saat Presiden RI masih dijabat oleh Megawati Sukarnoputri dan diresmikan sendiri oleh anak kandung Bung Karno waktu itu.

Saya mengharapkan, sebagai seorang nasionalis, Bambang DH yang waktu itu juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, tentu sangat tepat kalau momen peringatan Hari Jadi Surabaya, 31 Mei 2003 atau peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2003 atau peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2003 ditandai dengan pengabadian nama Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan Surabaya. Namun, waktu yang baik itu berlalu begitu saja. Kelihatan nyali dan kemauan politik Bambang DH sama sekali masa bodoh untuk mengabadikan nama sang Proklamator Soekarno-Hatta.

Padahal, wakt u itu sebenarnya ada dua ikatan emosional yang bisa dibangun. Selain bambang DH yang aktivis PDI-P, wakilnya Arif Afandi berasal dari Blitar, tempat asal orang tua Bung Karno. Perpaduan Bambang DH-Arif Afandi itu bisa dengan mudah mewujudkan pengabadian nama Sukarno-Hatta.

Alhamdulillah, perasaan warga kota Surabaya terobati, di masa akhir jabatannya sebagai walikota, Bambang DH bersama DPRD Kota Surabaya, tanggal 27 April 2010  sepakat memberikan nama jalan lingkar timur bagian tengah atau MERR menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Kata-kata “Ironis!” yang selama ini disandang Kota Pahlawan yang lamban mengabadikan nama Sukarno-Hatta menjadi berubah.

Namun, seperti saya tulis di atas, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, setelah terwujud pasangan pemersatu bangsa itu menjadi satu, lalu dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta, sertamerta Jalan Sukarno-Hatta itu pun diubah menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta.

Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai.

Sekali lagi saya ulangi, “Sungguh tragis! Justru di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta.” ***

*) Penulis adalah Wartawan berdomisili di Surabaya

Pusura Surabaya

PUSURA

Organisasi Sosial Tertua

Arek Surabaya

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

PUSURA, merupakan singkatan dari “Putera Surabaya”. Ini adalah nama organisasi sosial yang cukup tua di Kota Surabaya. Berdasarkan catatan yang ditemukan penulis, serta hasil pengecekan di kantor Pusura, hari lahir atau berdirinya Pusura adalah tanggal 26 September 1936.

Kita patut berbangga, sebab organisasi yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda itu masih ada sampai sekarang. Para pengurusnya, benar-benar dapat melaksanakan amanah dari para pendiri dan pengurus-pengurus sebelumnya. Berkat kesinambungan kepengurusan itulah, kegiatan Pusura terus berkembang, terutama di bidang sosial.

Memang, pada awalnya ide mendirikan Pusura tidak semata-mata di bidang sosial. Namun kegiatan sosial itu hanya “kedok” untuk mengelabui penjajah Belanda waktu itu. Sebenarnya, kegiatan yang dilakukan Pusura pada tahun 1930-an itu adalah kegiatan politik terselubung, terutama menanamkan semangat perjuangan warga kota Surabaya ikut merebut kemerdekaan.

Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu, para pendiri Pusura berusaha secara maksimal meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Di samping itu, menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di Kota Surabaya ini. Apalagi para pendiri organisasi yang semula bernama “Poesoera” ini, umumnya tokoh masyarakat yang berlatarbelakang politisi, cendekiawan, pendidik dan ulama.

Mereka antara lain, empat orang dokter pejuang, yakni: Dr.Sutomo, Dr.Soewandi, Dr.Yahya dan Dr.Samsi. Di samping itu ada ulama yang juga pejuang kemerdekaan, yakni KH Mas Mansur, H.Nawawi Amin, Koesnan Effendi, H.Manan Edris dan H.Hoesein. Foto para pendiri Pusura ini, sekarang dipajang di kantor Pusura yang terletak di Jalan Yos Sudarso 9 Surabaya.

Sebelum Pusura dilahirkan, kata Ketua Pusura (saat ini), H.Kadaruslan yang biasa disapa: Cak Kadar itu, Dr.Sutomo dan kawan-kawannya lebih dulu mendirikan Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Jalan Bubutan. GNI ini merupakan pendopo dari gedung penerbitan dan percetakan, serta tempat pendidikan dan poliklinik kesehatan.

Di masa perjuangan itulah kegiatan sosial dikembangkan Pusura melalui kegiatan “sinoman”. Selain mengurusi warga yang meninggal dunia, sinoman juga tempat berhimpun warga yang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun saat kegiatan perjuangan kemerdekaan memuncak, aktivitas Pusura menurun, bahkan sempat terhenti.

Itulah sebabnya, saat kemerdekaan diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan berlanjut hingga peristiwa bersejarah 10 November 1945, organisasi Pusura bagaikan tenggelam. Pengurusnya sibuk dalam kesatuan perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi, kelompok dan paguyuban.

Saat Pusura “hilang” di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia, lahir organisasi bernama GPP (Gabungan Pemuda Perjuangan) Surabaya. Organisasi ini menggunakan seluruh fasilitas dan inventaris Pusura, kata Cak Kadar yang ditemui penulis di gedung Pusura yang terletak persis diseberang kantor DPRD Kota Surabaya.

Nah, barulah pada tahun 1950 nama Pusura dihidupkan lagi. Waktu itu, H.Doel Arnowo menjabat sebagai walikota Surabaya (1950-1952). Pusura bangkit dan ditata kembali. Selain kegiatan sinoman yang dimasyarakatkan ke seluruh kampung-kampung di Surabaya, kegiatan lainnya adalah mengumpulkan barang-barang inventaris yang berserakan akibat perang kemerdekaan, maupun akibat warga Surabaya mengungsi ke luar kota.

Berbagai upaya dilakukan untuk menarik warga kota Surabaya dalam berorganisasi di bidang sosial ini. Salah satu di antaranya adalah menyelenggarakan kegiatan olahraga. Mulai dari olahraga ringan, seperti catur, pencaksilat dan mendirikan klub sepakbola “mini” dan perkumpulan “anak gawang”. Anak-anak gawang ini difungsikan membantu pemungutan bola yang ke luar lapangan, saat pertandingan berlangsung. Tidak hanya yang diselenggarakan Persebaya saja, tetapi juga untuk klub-klub sepak bola lainnya.

Menurut Cak Kadar, Pusura pernah melahirkan grand master olahraga catur tingkat nasional dan internasional, yakni: Ardiansyah dan Taufik.

Saat kegiatan politik praktis menjelang Pemilu (Pemilihan Umum) pada tahun 1970-an, Pusura sempat terpecah. Pusura yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, oleh orang tertentu digiring ke dunia politik. Namun upaya itu berhasil dicegah. Akibatnya, lahir organisasi “tandingan” bernama Pasura (Paguyuban Arek Surabaya).

Tidak hanya itu, Pusura pada dekade 1970-an hingga 1980-an sempat menjadi sorotan masyarakat dan aparat keamanan. Para tokoh tua yang menjadi pengurus Pusura, memilih untuk tidak aktif. Maka, anak-anak muda yang berada di markas Pusura lepas kontrol. Gedung Pusura menjadi “angker”, karena dijadikan tempat berkumpul para preman. Waktu itu, juga sering terjadi perkelahian antar geng anak muda.

Nama-nama geng yang cukup dikenal waktu itu, antara lain: Besi Tua, Air Laut, Massa 33 dan sebagainya. Sedangkan tokoh di balik geng ini antara lain, sebut saja: Cak Nuralim, Harun, Maison, Sugianto dan sederetan nama lainnya,

Walikota Surabaya Drs.Moehadji Widjaja (1979-1984), mempunyai perhatian yang cukup baik terhadap Pusura. Ia melakukan pendekatan persuasif kepada anak muda yang dicap sebagai preman. Cak Nuralim, salah seorang yang cukup disegani di kalangan anak muda yang dicap preman waktu itu, didekati oleh walikota Moehadji Widjaja.

Bersama beberapa wartawan dan tokoh muda Surabaya, Moehadji Widjaja menyambut baik berdirinya organisasi yang diberi nama Generasi Muda Arek-Arek Surabaya (Gemaas). Cak Nuralim diangkat sebagai ketua Gemaas yang pertama dengan wakilnya Hari Sasono DS yang waktu sebagai wartawan majalah “Selecta Group” Jakarta, perwakilan Jawa Timur.

Cak Nuralim dan Cak Hari Sasono mengajak beberapa wartawan sebagai pengurus Gemaas. Mereka antara lain: Arifin Perdana, Anton Abdullah, Anton Tjondro, Yousri Nur Raja Agam, Yamin Akhmad dan beberapa anak-anak muda lainnya. Saat Gemaas diresmikan oleh walikota Moehadji Widjaja, tahun 1980 itu, anggota Gemaas ini terdiri dari gabungan anak muda yang dicap sebagai “preman”, juga beberapa orang wartawan dan seniman.

Begitu akrab dan dekatnya “mantan preman” ini dengan wartawan dan seniman, gedung Pusura sempat dijadikan markas penerbitan Suratkabar Mingguan “Surabaya Minggu” yang dipimpin oleh Anwar Arief. Ikut bergabung sebagai pengelola koran itu, dua orang aktivis Pusura: Cak Nuralim dan Cak Jayeng Wandi.

Cak Kadaruslan, mantan wartawan Harian Berita Yudha perwakilan Jawa Timur, yang sebelumnya merantau ke Kalimantan, tahun 1993 kembali ke Surabaya. Sebagai mantan aktivis Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Angkatan 66, ia melihat Pusura sebagai organisasi “Arek Suroboyo” kurang terurus. Tidak ada tokoh tua yang mau berinisiatif mengaktifkan kembali oraganisasi yang punya nama besar ini.

Setelah menemui para sesepuh Pusura, seperti Pak Asmuri, Pak Yahya Hasjim dan Pak Iskandar Yasin, kemudian mendapat masukan dari beberapa tokoh lainnya, maka Cak Kadaruslan menyatakan bersedia membenahi Pusura. Cak Kadar, kemudian terpilih dan mendapat mandat sebagai ketua Pusura. Ia berusaha menemui tokoh masyarakat Surabaya untuk diajak menjadi pengurus. Ternyata berhasil.

Dengan diaktifkannya kembali kepengurusan Pusura, image Pusura sebagai “sarang preman” berhasil dihapus, kata Cak Kadar yang juga dikenal sebagai seniman anggota DKS (Dewan Kesenian Surabaya) ini.

Secara bertahap pengurus menyusun program kerja jangka pendek dan jangka pajang. Juga dibuat kalender kegiatan rutin tiap tahun. Misalnya, kegiatan yang berhubungan dengan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus dan peringatan Hari pahlawan 10 November.

Kegiatan yang bersifat sosial ditingkatkan, termasuk mengembang Poliklinik Pusura yang menyediakan pelayanan gabungan dokter spesialis. Tidak hanya di komplek Pusura di Jalan Yos Sudarso, tetapi jug di beberapa tempat yang tersebar di kota Surabaya. Tidak hanya itu, ulas Cak Kadar, kegiatan bakti sosial, donor darah, bantuan untuk penderita penyakit kusta dan anak jalanan juga diselenggarakan terus-menerus. Pusura juga menyelenggarakan pengajian rutin ibu-ibu dan pemuda. Di samping itu, dibuka pula Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusura yang malayani masyarakat umum. Pada saat tertentu diselenggarakan seminar dan diskusi membahas persolan yang aktual.

Ada lagi satu kepercayaan yang “luar biasa” yang saat ini diemban Pusura, yakni mengelola Taman Pemakaman Umum (TPU) Tembok Dukuh oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kepercayaan ini, dilaksanakan oleh Pusura dengan menunjuk kordinator pelaksana. Walaupun kepercayaan mengelola TPU Tembok Dukuh yang luasnya 13 hektar ini diberikan oleh Pemkot Surabaya, tetapi tanpa disertai dukungan dana. Jadi, Pusura mengelola TPU itu secara swakelola dan mandiri, kata Cak Kadar.

Susunan pengurus Pusura saat ini, terdiri dari Penasehat, yaitu: H.Yahya Hasjim, H. Asmoeri, Ir.H.Moechajat, H.Iskandar Yasin. Ketua Umum: H.Kadaruslan, dibantu lima orang ketua, masing-masing: Ir.H.Mustahid Astari, Drs.H.Manan Chamid, H.Latif Burhan, H.Binsjeh Abuyani dan H.Basori Effendi. Sekretaris Umum: HM Zaidun,SH dengan dua sekretaris: Hoslih Abdullah dan Ir.H.Abdul Muin. Bendahara Umum H.Sofwan hadi dengan wakil bendahara: Ny.Hj.A.Manan Chamid.

Dengan melihat susunan pengurus Pusura itu, kata Cak Kadar, jelas bahwa Pusura tidak membeda-bedakan orang berdasarkan aliran politik yang diikutinya. Pusura merupakan organisasi sosial yang terbuka dan tidak terkena imbas politik praktis. Dalam organisasi ini semua “lepas baju”. Artinya, saat berada di lingkungan Pusura, tidak ada pengaruh warna politik yang dianut oleh orang perorang dalam organisasi sosial kemasyarakatan ini.

Musyawarah Pusat ke I  

Semangat reformasi juga bermunculan di kalangan keluarga besar Pusura. Para sespuh dan tokoh Surabaya menyadari, perlu dilakukan peremajaan dalam tubuh Pusura. Berbagai kegiatan yang membawa corak kehidupan yang khas di Surabaya harus dipertahankan. Budaya “Arek Suroboyo” yang sudah mendunia akibat semangat juang Arek-arek Suroboyo di tahun 1945, perlu diketuktularkan menurut versi zaman kini.

Cak Kadar, bersama pengurus Pusura tahunn 2009 bersepakat untuk melakukan peremajaan kepengurusan melalui media formal. Sesuai dengan AD-ART yang sudah dibuat, peremajaan dan penggantian pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pusat Pusura. Untuk pertamakali diselenggarakan Musyawarah Pusat Pusura tanggal 28 Juni 2009.

Pada Musyawarah Pusat I-2009 itu terpilih formatur untuk menyusun kepengurusan Pusura masabakti 2009-2013. Formatur yang sekaligus sebagai Ketua Umum, terpilih H.Muchammad Zaidun. Disepakati pula, Hoslih Abdullah dan Ka Loko Djojo sebagai anggota formatur.

Untuk masabakti 2009-2013 ini tersusun pengurus yang cukup lengkap. Pada jajaran Dewan Pertimbangan, diisi sepuluh sesepuh dan tokoh masyarakat Surabaya, yakni: H.Yahya Hasyim, H.Asmoeri, H.Kadaruslan, H.Mustahid Astari, H.Bambang Sulistomo, H.Manan Chamid, H.Abdul Karim, H.Abduyl Latief Burhan, H.Herman Rivai dan H.Kusnandar.

Kepengurusan juga dilengkapi dengan Dewan Pakar, yaitu: Prof.Dr.Ir.M.Nuh,DE ; Prof.Dr.Aminuddin Kasdi,MA ; Prof.Dr.Eman Ramelan,SH,MS ; Dr.Tjoek Kastoeri Soekiadi,SE ; Dr.Ir.H.Alisjahbana,MA dan Drs.Aribowo,MA.

Pengurus harian: Ketua Umum H.Muchammad Zaidun disertai tiga Ketua, yakni: Sabrot D.Malioboro, H.Muhammad Fadil dan Wisnubroto Heruputranto. Sekretaris Umum: Hoslih Abdullah dengan dua sekretaris, yaitu: Zakaria Anshori dan Heroe Poernomosidi. Bandahara H.Supardi dan Wakil Bendahara Bambang Sukariadji.

Ada delapan bidang yang sebagai kelengkapan kepengurusan, yaitu: bidang Hubungan Masyarakat (Humas), bidang Hukum, bidang Organisasi, bidang Pemuda, bidang Wanita, bidang Kesehatan, bidang Seni Budaya dan bidang Wira Usaha.

Kegiatan Pusura, juga ditunjang oleh organisasi yang bersifat otonom. Badan otonom Pusura itu, di antaranya: Sinoman Kematian Pusura, Wanita Pusura, Gemaas (Generasi Muda Arek-arek Surabaya) Pususa, POB (Persatuan Olahraga Beladiri) Garuda Mas Pusura, Pemuda Pusura, Lembaga Kesehatan Pusura dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusura.

Sabrot Dodong Malioboro, ketua Pusura yang ditemui penulis di kantor pusat Pusura Jalan Yos Sudarso 9 Surabaya, mengakui, sekarang kegiatan Pusura semakin banyak. Di samping pelayanan sosial dan poliklinik Pusura yang ada di beberapa tempat, nama dan citra Pusura sebagai ikon Kota Surabaya sudah terangkat. Gedung Pusura hampir tak pernah lengang. Berbagai aktivitas dilaksanakan di gedung tua yang masuk kategori “cagar budaya” ini. Ruang utama sering dipergunakan untuk kegiatan seminar, pengajian, olahraga dan pertemuan lainnya.

            Memang, ujar Sabrot, kendati sudah melekat di hati masyarakat Surabaya, ke depan Pusura akan terus melakukan kegiatan yang bernafaskan sosial kemasyarakatan. Masing-masing bidang dalam kepengurusan sudah dan akan terus meningkatkan aktivitasnya. Begitu pula dengan badan otonom yang bernaung di Pusura. ***.

 *) Yousri Nur Raja Agam MH – Ketua Yayasan Peduli Surabaya