Balai Wartawan PWI Jatim di Surabaya Pindah Tiga kali

Riwayat Balai Wartawan 

PWI Jawa Timur

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  *)

 

Pada saat PWI dideklarasikan dan berdiri pada Kongres I di Sala, 9 Februari 1946, di Jawa Timur, yang pertama lahir adalah PWI di Kediri, disebut Kring Kediri. Menyusul PWI di Mojokerto, Malang dan Madiun. Di Surabaya sendiri, belum ada PWI, karena wartawannya ikut mengungsi, bersama pindahnya ibukota Jawa Timur ke luar kota, karena berperang melawan tentara Sekutu dan Belanda. Semula Gubernur Jawa Timur bersama staf sebagai pengendali Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tergusur ke Sepanjang Sidoarjo, lalu menyingkir ke Mojokerto, serta pindah ke Kediri. Bahkan kemudian berpindah-pindah lagi ke Malang, Blitar, Gunung Wilis, Lodoyo Blitar Selatan, Madiun dan kemudian baru kembali ke Surabaya.

            Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, akhirnya terwujud dengan adanya Perjanjian KMB (Komisi Meja Bundar) di Denhaag Negeri Belanda akhir tahun 1949. Gubernur beserta staf, juga kembali ke Surabaya dan ibukota Jawa Timur yang sempat mengungsi empat tahun ke luar kota, juga kembali ke tempat asalnya di Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

Balai Wartawan PWI Pertama

Di Jalan Pahlawan Surabaya

 

            Bersamaan dengan kembalinya Ibukota Jawa Timur ke Surabaya, para wartawan dari Surabaya yang juga ikut melakukan aktivitas jurnalistik di wilayah pengungsian, juga pulang ke Surabaya. Kegiatan organisasi PWI yang sudah berjalan di Kediri, Mojokerto, Malang dan Madiun, juga diaktifkan di Kota Surabaya. Awal tahun 1950, secara resmi PWI Kring Surabaya terbentuk dan mendapat tempat sebagai sekretariat di Jalan Alun-Alun 16-18, kemudian berubah menjadi Jalan Pahlawan 16-18. Saat Jalan Pasar Besar dari arah Baliwerti sampai persimpangan Jalan Tembaan dijadikan Jalan Pahlawan, maka dialakukan penertiban Nomor Jalan Pahlawan, sehingga Nomor 16-18 berubah menjadi Jalan Pahlawan 106-108. Demikian pula dengan Kantor Gubernur Jatim, nomornya berubah dari Jalan Pahlawan 20 menjadi Nomor 110 Surabaya sekarang. Bangunan lama beserta beberapa bangunan lain, termasuk Bioskop dan Restoran Bima sudah dibongkar. Kini di atas lahan itu berdiri bangunan gedung baru, kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bapepprov) Jatim.

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

            Sekretarian PWI Kring Surabaya, yang kemudian istilahnya berubah menjadi PWI Cabang Surabaya itu satu bangunan dengan KUP (Kantor Urusan Perumahan) Surabaya. Kantor PWI Surabaya yang sekaligus berfungsi sebagai “Balai Wartawan” Surabaya itu menempati bangunan bawah dari dua lantai bangunan. Bangunan lantai dua ditempati oleh KUP Surabaya.

Balai Wartawan PWI Kedua

Di Jalan Pemuda 42 Surabaya

 

            Tahun 1952, PWI Surabaya mendapat tempat di lantai bawah gedung Bioskop Indra, di Jalan Pemuda 42 (sekarang bernama Jalan Gubernur Suryo 42). Pindahnya kantor PWI atau Balai Wartawan Surabaya ke Jalan Pemuda ini, dibuka secara resmi dengan suatu upacara tanggal 11 November 1952. Acaranya cukup meriah, dihadiri banyak pejabat, karena sehari sebelumnya, 10 November 1952, Presiden Sukarno meresmikan Tugu Pahlawan di Surabaya. Mewakili Pemerintah Pusat, hadir Sekjen Kementerian Penerangan RI, Roeslan Abdulgani.

         

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

   Di samping sebagai Kantor PWI Cabang Surabaya, bangunan ini juga digunakan sebagai Balai Wartawan  Surabaya, sekaligus sebagai Perpustakaan Pers. Saat persemian Balai Wartawan itu, di salah satu ruangan sudah lengkap Perpustakaan Pers yang berisi lebih 200 buku, Buku-buku itu diserahkan tanggal 7 November 1952 oleh Kepala LPPU (Lembaga Pers dan Pendapat Umum) Pusat, WA van Goudoever dari Jakarta.

         

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

   Cukup lama para wartawan menggunakan ruangan yang satu bangunan dengan Bioskop Indra yang berlokasi di seberang Balai Pemuda yang terletak di Jalan Pemuda 15 Surabaya. Namun, karena letak Balai Wartawan ini di pinggir jalan raya, apalagi waktu itu trem (kereta api listrik) masih melewati depan gedung itu, suasananya memang ramai. Suara bising saat trem lewat sering mengganggu saat berlangsung acara jumpa pers.

 

Balai Wartawan PWI Ketiga

(Sampai Sekarang)

Di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya

 

            Nah, berdasarkan ketidaknyamanan karena lalulintas waktu itu masih “double way trafic” dan trem yang hilir mudik itu, beberapa wartawan mengusulkan Balai wartawan dipindah ke tempat lain. Pada suatu hari, Singgih, Sekretaris I PWI Surabaya memberitahu kepada pengurus PWI, bahwa ada sebuah bangunan rumah “kosong” di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya. Letaknya dekat arca Joko Dolok. Jadi, tidak terlalu jauh dari Balai Wartawan di Jalan Pemuda itu.

            Ketua PWI Surabaya waktu itu, Ny.Soewarni Moeljono (Pemimpin Redaksi Harian Umum) menugaskan Wakil Ketua PWI Surabaya waktu itu Stefanus RM Moestopo (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Java Post) untuk mengurus bagaimana cara mendapatkan gedung itu. Diperoleh informasi, bahwa gedung itu berada di bawah kekuasaan NV Intern Cred & Hvg Rotterdam, sebuah perusahaan Belanda yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan di  Gedung Internatio, Jalan Taman Jayengrono 1, kawasan Jembatan Merah Surabaya..

            Sesuai dengan prosedur di masa itu, semua bangunan milik Belanda berada di bawah penguasaan militer yang disebut KMKB (Komando Militer Kota Besar) Surabaya — sekarang disebut Korem (Komanando Resimen Militer). Ny.Soewarni bersama Moestopo menemui Komanda KMKB Surabaya Letkol Soenjoto. Dari pertemuan itu, dinyatakan oleh Soenjoto bahwa bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 boleh digunakan untuk Balai Wartawan PWI Cabang Surabaya dengan cara ruilslag atau tukar-menukar. Kemudian disepakati, PWI menyerahkan Balai Wartawan di Jalan Pemuda 42 kepada KMKB Surabaya dan KMKB Surabaya menyerahkan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya kepada PWI Cabang Surabaya.

            Setelah melalui proses yang cukup rumit, karena waktu itu gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 itu masih ditempati oleh tiga keluarga. Dua keluarga adalah karyawan NV.Internatio dan satu keluarga karyawan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Ke tiga keluarga itu kemudian memperoleh ganti rumah yang yang lain melalui KUP (Kantor Urusan Perumahaan) Surabaya.

            Akhirnya, berdasarkan Surat Keterangan Penempatan dari KMKB No.632/VIII/1958 tanggal 25 Agustus 1958, keluarlah Surat Izin Penempatan (SIP)  dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya No, K.1476 tanggal 12 Desember 1958 yang ditandatangani Kepala KUP Surabaya M.Oeripan Soetopo.

            Sejak diterimanya SIP dari KUP Surabaya itu, maka resmilah gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya dikuasai PWI Cabang Surabaya (sekarang PWI Jawa Timur) yang digunakan sebagai Sekretariat PWI dan Balai Wartawan Surabaya. Sampai sekarang, gedung ini masih dikelola oleh PWI Jawa Timur dan sejak tanggal 9 Februari 1985 diberi nama Gedung Pers A.Azis.

Status Bangunan

            Untuk diketahui oleh para wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur saat ini dan masa yang akan datang, bahwa tahun 1992, penggunaan gedung PWI Jawa Timur ssebagai Balai Wartawan pernah “diungkit-ungkit” sebagai aset PT (Persero) Aneka Gas Industri Cabang Surabaya.

            Dengan surat No.460/CSb-Um/VII/92 tanggal 15 Juli 1992, Kepala PT Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Ir.Iskandar Yuwono mengirim surat kepada Pengurus Balai Wartawan Cabang Surabaya (diterima oleh Pengurus PWI Cabang Jawa Timur). Pada pokok surat itu, PT Aneka Gas Industri “menagih” sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, terhitung sejak tahun 1958 dengan pembayaran Rp 500,- per bulan sampai tahun 1992 (waktu itu). Waktu itu, sewa yang ditagih sebesar Rp 217 juta.

            Dalam lampiran surat itu disebutkan, dasar penarikan sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, karena bangunan itu tercatat sebagai aset PT.Aneka Gas Industri. Dinyatakan, bahwa PT.Aneka Gas Industri adalah pengalihan dari PN Asam Arang,  yang di zaman Belanda bernama NV.Javasche Koolzuurfabriek. Juga ada lampiran yang menyebutkan beberapa surat tentang SIP (Surat Izin Penempatan) dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Surat dari Dinas Perumahan Daerah Surabaya.

            Nah, setelah menerima surat itu, Ketua PWI Jatim waktu itu Dahlan Iskan  mengadakan rapat pengurus PWI Jatim. Diputuskan untuk mengurus masalah yang disebutkan pada surat dari PT.Aneka Gas Industri, diserahkan kepada dua wakil ketua, yaitu: Hadiaman Santoso (Wk,Ketua Bid.Organisasi) dan Yousri Nur Raja Agam (Wk.Ketua bid.Pendidikan). Saat itu memang PWI tidak mempunyai satu lembar pun bukti tentang status gedung Balai Wartawan. Mungkin karena peralihan kepengurusan yang lama dan situasi administrasi yang belum baik, maka dokumen penting itu tidak ditemukan di dalam arsip inventaris PWI Jawa Timur.

            Hadiaman dan Yousri mempelajari surat itu. Kemudian Hadiaman menugaskan Yousri melakukan konfirmasi kepada Kepala PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Iskandar Yuwono. Dari hasil konfirmasi itu, kemudian dilanjut dengan menghubungi Kepala Dinas Perumahan Daerah Surabaya. Diperoleh penjelasan, bahwa PWI merupakan pemegang SIP yang sah dari Kantor Urusan Perumahan yang berubah namanya menjadi Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Surabaya. Dalam catatan yang ada di Dinas Perumahan, tanah dan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 itu dulu pemiliknya perusahaan Belanda bernama NV.Javasche Kuulzuur Fabriek.

            Ada hikmah yang luar biasa bagi PWI Cabang Jawa Timur dari kasus ini. Memang, sebelumnya pengurus PWI Jawa Timur sama sekali tidak tahu status tanah dan bangunan Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya yang digunakan sebagai Sekretariat dan Balai Wartawan PWI Jawa Timur. Betapa tidak, sebab dengan adanya “kasus” ini, Yousri berhasil memperoleh berkas berupa fotokopi dari Dinas Perumahan Kota Surabaya.

            Dalam berkas itu, ditemukan nama seorang wartawan senior Moestopo (Wartawan Buana Minggu) yang masih aktif. Pada tahun 1958 itu Moestopo adalah Wakil Ketua PWI Cabang Surabaya (Jawa Timur). Setelah diperlihatkan berkas fotokopi itu, Moestopo merasa senang, sebab selama ini berkas tentang status tanah dan bangunan gedung Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya hilang. Mengacu kepada berkas berupa fotokopi itu, Moestopo bernostalgia dan b ersedia memberi kesaksian tentang Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini.

            Ketua PWI Jawa Timur Dahlan Iskan menugaskan kepada Hadiaman dan Yousri untuk memberikan informasi tentang surat dari PT.Aneka Gas Industri dan temuan berkas dari Dinas Perumahan Kota Surabaya itu kepada para wartawan. Beberapa mediamassa memberitakan tentang Balai Wartawan PWI Jatim ditagih sewa oleh PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya. Pengurus PWI Jawa Timur sepakat untuk tidak mananggapi surat dari PT.Aneka Gas Industri itu. Berbagai reaksi muncul, sampai akhirnya Gubernur Jawa Timur (waktu itu) H.Soelarso, memberi jaminan dan minta agar PWI Jatim “mengabaikan” penagihan sewa yang dilakukan PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya tersebut.

            Dengan adanya ketegasan pengurus PWI Jawa Timur dan jaminan Gubernur Jawa Timur H.Soelarso itu, persoalan surat tagihan sewa dari PT.Aneka Gas Industri itu mereda.

            Tahun 2013 lalu, pengurus melaporkan keadaan dan kondisi bangunan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini kepada Gubernujr Jatim Dr.H.Soekarwo. Pengurus yang dipimpin ketua Akhmad Munir, mengharapkan kepada Pemprov Jatim untuk membantu perbaikan dan renovasi bangunan yang beberapa bagian sudah mulai rusak. Setelah dilakukan penelitian dan penilaian kondisi gedung yang sudah berusia tua, yang diperkirakan dibangun tahun 1930-an,  akhirnya disetujui untuk dilakukan perbaikan dan renovasi. Maka dibuatlah perencanaan dan penyusunan anggaran. Tahun 2014 ini, bangunan Balai Wartawan PWI Jawa Timur diperbaiki dan direnovasi.

            Pesan kami, jangan sampai lahan dan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur di Jalan Taman Apsari 15-17 yang bernama “Gedung Pers A.Azis” sampai beralih fungsi, apalagi beralih penguasaan dan kepemilikan ke pihak lain. (**)

*) Wartawan Penulis Buku Riwayat Surabaya Rek (2013)

Mata Sipit Membelalakkan Mata Dunia

Dunia

Kini Berinvestasi

Ke Negeri China

Laporan: Yousri Nur Raja Agam

Budaya masyarakat China kini, hidup di rumah susun (flat)

KEMAJUAN yang dicapai pemerintahan China setelah berakhirnya rezim Mao Tse Tung (Mao Zedong) dan beralih ke era Deng Xiaoping, kini benar-benar membelalakkan mata dunia. China tidak lagi menjadi negeri “di balik tirai” yang dikelilingi tembok tinggi yang angkuh. Kini, China yang komunis itu sudah membuka gerbangnya lebar-lebar dan menjadi negara sosialis kapitalis.

Memang, julukan itulah yang tepat disandang negara Tiongkok itu sekarang. China tidak lagi menjadi kawasan tertutup bagi investasi dari luar. Justru kini, dunia sedang berlomba-lomba menancapkan paku bumi investasinya di negeri China itu. Tidak sedikit tenglang yang pulang ke negeri leluhurnya. Mereka membawa kekayaan yang diperoleh di perantauan setelah menjadi konglomerat.

Tidak hanya itu, hampir seluruh negara maju di dunia ini kini pun membangun pabrik, industri, pusat-pusat perdagangan, gedung-gedung pencakar langit dan berbagai properti lainnya di sana. Inilah perubahan zaman yang dilakukan China semenjak pemerintahan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dikuasai Deng Xiaoping awal tahun 1980-an.

Ketika saya bersama rekan H.Hadiman Santoso mantan wartawan Harian Surya dan Fery Is Mirza mantan wartawan Harian Jawa Pos, berkunjung ke beberapa kota di China, di akhir musim dingin, Maret 2007 lalu, banyak cerita dan kenyataan yang kami saksikan. Begitu banyak pengalaman sebagai bekal yang saya peroleh untuk penulisan. Rasanya, tidak akan habis untuk dituangkan secara bersambung sampai kapan pun..

Salah satu yang menonjol sekarang ini, adalah kegiatan pembangunan industri di wilayah China daratan itu. Sekarang, hampir seluruh negara “kaya” di dunia sudah menapakkan kakinya di China. Industri apa saja ada di sini. Tidak hanya mobil-mobil Jepang yang menggerayangi jalan-jalan tol di dalam dan luar kota di China. Hampir seluruh merek mobil buatan Amerika dan Eropa, juga Korea ada di China. Pabriknya dibangun di China.

Motor China

Kendati sepedamotor “diharamkan” di kota Beijing dan beberapa kota besar lainnya di China, karena asap knalpotnya dianggap pencemar lingkungan dan penyebab kecelakaan lalulintas terbesar, tetapi China memproduksi sepedamotor secara besar-besaran untuk ekspor. Salah satu negara pengimpor mochin (motor China) terbesar adalah Indonesia.

Hampir seluruh kegiatan industri berkembang dengan pesat di kawasan-kawasan industri yang berbasis di kota-kota kabupaten. Otonomi daerah benar-benar terlihat dari pertumbuhan pembangunan. Satu wilayah berlomba dengan wilayah lain untuk menarik investasi dari luar negeri secara langsung. Pemerintah daerah setempat membuat Perda (Peraturan Daerah) yang memberi kemudahan dan keringan – termasuk pajak. Sehingga, tidaklah mengherankan kalau investor asing berebut menukarkan uang dolar, euro, pound sterling,, franc, gulden, mark, yen, riyal, peso, bath, ringgit dan juga rupiah ke mata uang yuan. Di sana para industriawan mengolah segalanya menjadi produk untuk kebutuhan 1,6 miliar penduduk China dan sebagian besar lagi diekspor ke berbagai negara.

Pabrik dan kawasan industri tersebar di seluruh wilayah China

Indonesia, adalah salah satu negara pengimpor terbesar barang buatan China. Hampir seluruh barang elektronik, mainan anak-anak, obat-obatan, makanan dan minuman, serta kebutuhan rumahtangga dibuat di sini. Dan yang menarik, harga jual barang-barang China sangat murah. Akibatnya, barang buatan dalam negeri di berbagai negara “hancur” akibat murahnya barang-barang buatan China.

Nah, mengapa barang-barang China bisa dijual dengan murah? Ternyata rahasianya terletak pada kemudahan berinvestasi. Para investor yang menanamkan modalnya di  China tidak pernah merasa dipersulit oleh birokrasi dan perizinan.

Salah satu yang juga menguntungkan di Tiongkok dan berbeda dengan di negara kita adalah kepemilikan tanah. Di sana, tanah merupakan milik negara dan dikuasai sepenuhnya leh negara. Sehingga untuk kepentingan pembangunan, hampir tidak ada permasalahan hambatan akibat ganti rugi. Walaupun demikian, hak-hak raklyat yang tergusur sangat diperhatikan, sehingga di sana tidak ada istilah ganti rugi, tetapi sebaliknya, ganti untung.

Bukan tidak ada kasus dalam pembebasan tanah. Tahun 2006 lalu, berdasarkan data, sebanyak 3.593 orang dihukum akibat terlibat dalam 130 ribu kasus pembebasan tanah secara ilegal. Kasus pembebasan tanah secara ilegal terjadi akibat kebutuhan tanah untuk lahan industri. Tidak sedikit pejabat, dengan dalih pembangunan kawasan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melakukan perampasan tanah yang dikuasai rakyat secara ilegal.

Berbagai anekdot muncul di sana berkaitan dengan kemudahan berinvestasi. Sebagai contoh, kata Dahlan Iskan – komisaris Jawa Pos Group yang juga berinvestasi di China – untuk menarik investor, ada kepala daerah yang mengeluarkan keputusan yang dianggap nyeleneh. Misalnya, bahwa untuk para investor bangsa asing, apabila mengendarai mobil dalam mabuk, kemudian menabrak, dia dibebaskan dari hukum.

Anekdot dan juge seperti itu muncul, sebagai gambaran perlombaaan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya menarik investor asing menanamkan modalnya di sana.

Transportasi

Kemudahan berinvestasi di China, juga ditunjang sepenuhnya oleh pemerintahan pusat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan raya yang lebar, lurus dan lancar. Transportasi seluruh wilayah antar desa, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi sudah terhubung dengan jalan raya seperti jalan tol, dengan dua jalur dan masing-masing jalur terdiri tiga sampai lima lajur.

Naik bus umum antarkota bagaikan naik bus pariwisata dengan terminal yang ditata rapi seperti bandara di Indonesia

Hubungan antarkota, juga ditingkatkan dengan pembangunan bandara (bandar udara) baik tingkat regional, maupun berstandar internasional. Untuk daerah timur, di samping bandara juga pembenahan pelabuhan laut. Bahkan, hampir tiap provinsi di China mempunyai maskapai penerbangan.

Bandara Beijing, ibukota RRT, merupakan bandara tersibuk di China. Hampir tiap lima menit melalui dua landasan pacu, silih berganti pesawat terbang yang tinggal landas dan mendarat. Di samping penerbagangan lokal, juga penerbangan internasional.

Saat menunggu keberangkatan ke kota Yantai, saya duduk di anjungan bandara Beijing. Dari badan pesawat yang meluncur di pelatara parkir bandara, hampir seluruh nama penerbangan dari berbagai negara saya lihat. Saya catat satu persatu. Di samping Garuda Indonesia, ada TWA (Trans World Air Lines) dan Pan Am dari Amerika, Brithis Airways (Inggris), Royal Brunai (Brunai Darussalam), Alitalia (Itali), SAS (Scandinavia Airline System), Aeroflot (Rusia), Qantas (Australia), KAL (Korean Air Lines), JAL (Japan Air Lines),  Philipine Airlines (Filipina), Thai (Thailand), SIA (Singapura), MAS (Malaysia), Israel-AL (Israel), Airpac (Fiji), PIA (Pakistan), UTA (Francis), Arabic (Arab), Eqips (Mesir) dan tentu ada yang lain.

Penerbangan lokal antarprovinsi, di antaranya terlihat maskapai penerbangan China Eastern, China Western, China Northern, Shanghai Air, Shandong Air, Hainan dan yang terbesar adalah Air China.

Reformasi Birokrasi

Di samping penyedian fasilitas dan kemudahan, pemerintah China juga sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi di birokrasi. Kebetulan saat kami berada di China, sedang berlangsung kongres tahunan parlemen Tiongkok di Tiananmen, Beijing. Salah satu keputusan kongres yang disampaikan oleh PM (Perdana Menteri) Tiongkok, Wen Jiabao, adalah tekad untuk memberantas korupsi.

Pada siaran televisi, yang disebarluaskan ke seluruh negara, Wen Jiabao, mengakui, penyakit korupsi masih mengakar di tubuh birokrasi.  Ini, katanya, karena sistem top down (dari atas ke bawah) yang digunakan dalam politik Tiongkok selama ini.

PM Tiongkok ini tidak segan-segan mengakui, bahwa korupsi menjadi penyakit yang serius di negaranya. Tidak jarang, korupsi itu juga melibatkan pejabat tinggi di negaranya. Terjadinya korupsi, akibat terpusatnya kekuasaan pada salah satu pihak tanpa pengawasan.

Untuk itulah, ujar Wen, pada penutupan kongres tahunan itu, ia menegaskan ditingkatkannya reformasi di bidang birokrasi. Ia juga akan memangkas hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan persetujuan yang berbelit-belit.

Menurut PM yang berkuasa sejak tahun 2003 itu, kalangan pemerintahan yang berwenang memeriksa dan memberi persetujuan, rentan dengan korupsi dan berkolusi dengan pengusaha.

Secara jujur pula, Wen mengakui, sepanjang tahun 2006 lalu, tidak kurang dari 100 ribu kader PKC (Partai Komunis China) yang berkuasa dihukum akibat korupsi. Salah satu kasus terbesar adalah yang melibatkan ketua PKC Shanghai, Cheng Liangyu bersama 20 pejabat dan pengusaha dengan kerugian negara 32,2 juta yuan lebih atau sekitar Rp 36,4 miliar.

Tetapi, secara berangsur-angsur otonomi diserahkan ke daerah bawah. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat menarik investasi lebih banyak lagi demikia kemajuan rakyat Tiongkok, katanya.

Dan ada yang perlu dicatat dari hasil kongres tahunan  parlemen Tiongkok itu, yakni untuk pertamakali adanya “pengakuan hak atas properti pribadi”. Dengan keputusan itu, tidak mudah lagi bagi pejabat melakukan pengambilalihan tanah warga secara paksa.

Mudah-mudahan tulisan yang saya laporkan ini ada yang dapat diambil hikmahnya.

——–

40 % Warga China

Belum Bisa Berbahasa

Mandarin

Ternyata dari 1,6 miliar jiwa penduduk yang menghuni daratan Tiongkok atau China, baru sekitar 60 persen yang bisa berbahasa Mandarin. Kendati bahasa Mandirin sudah dicanangkan menjadi bahasa nasional China, dari data yang diperoleh sebanyak 640 juta jiwa warga RRC (Republik Rakyat China)belum bisa berbahasa Mandarin. Mereka masih menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Akbatnya, apabila warga China dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

INDONESIA memang jauh lebih baik dianding negara RRC, dalam berkomunikasi antar sesama warganegaranya. Betapa tidak, sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, di Indonesia sudah ada kesepakatan mempunyai bahasa persatuan, yakni Bahasa Indonesia.

China, yang selama ini kita kenal mempunyai bahasa China, ternyata bukan bahasa persatuan. China yang ada di Indonesia ini masih menggunakan bahasa daerah asalnya. Ada yang berasal Kanton menggunakan bahasa Kanton, ada yang menggnakan bahasa Fujian, bahasa Hakka, bahasa Zhung, bahasa Wu dan bahasa-bahasa daerah asal lainnya.

Sedangkan bahasa Mandarin yang selama ini kita anggap sebagai bahasa nasional RRC, ternyata belum sepenuhnya dimengerti oleh penduduk daratan China. Justru, bahasa mandarin lebih memasyarakat di Taiwan, kepulauan Formosa.

Waktu pemerintahan Mao Tse Tung atau Mao Zedong, sudah ada upaya menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesatuan. Tetapi, beberapa daerah di China masih betahan dengan bahasa daerahnya.

Sewaktu berada di China, awal Maret 2007 lalu, saya melakukan pelacakan tentang penggunaan bahasa Mandarin di China. Ternyata, menurut  pemandu yang mendampingi saya di beberapa provinsi yang saya kunjungi, belum semua provinsi menggunakan bahasa Mandarin.

Memang bahasa Mandarin termasuk bahasa yang paling banyak digunakan warga China. Berdasar data yang diperoleh di perpustakaan, diperkirakan sudah ada 960 juta dari 1,6 miliar warga RRC yang bisa berbahasa Mandarin. Sisanya masih menggunakan bahasa lokal atau daerah.

Ada 10 bahasa daerah di China, yakni bahasa Kanton yang dipergunakan sebaga bahasa sehari-haril oleh tidak kurang 200 juta orang, bahasa Hakka (100 juta), bahasa Wu (60 juta), bahasa Min (50 juta), bahasa Zhung (20 juta), bahasa Uighur (19 juta), bahasa Yi (16 juta) bahasa Tong (2 juta) dan bahasa Buyi (2 juta). Selain itu, masih ada yang menggunakan bahasa Inggris China di Hongkong.

Tembok China

Ada yang menarik dalam perjalanan saya di China. Di negeri Tirai Bambu itu, sejarah tercatat dengan rapi. Kehidupan 3000 tahun sebelum masehi (SM) sudah dicatat. Dinyatakan waktu itu sudah ada desa dan perkampungan di lembah Sungai Kuning, China.

Secara jelas pula diungkap bahwa Tahun 1523-1027 SM, dinasti Shang sebagai dinasti pertama di China mengatur pemerintahan dan rakyat. Peradaban waktu itu, sudah ada kelas-kelas petani, kelas tukang, kelas pendeta, kelas bangsawan dan raja yang merangkap sebagai pendeta.

Tahun 1027-256 SM, kekuasaan berpindah kepada dinasti Chou. Pada zaman ini hidup ahli filsafat Konfusius, Lao Tse dan Men Tse. Ajarannya berkembang di China tahun 551-479 SM. Sewaktu dinasti Chin memerintah dan mempersatukan China tahun 221-207 SM, kaisar Chin memulai pembangunan tembok besar (great wall) di pegunungan China.

Ketika dinasti Han memerintah tahun 202 SM – 220 M, agama Budha mulai dikenal. Suasana dalam masa damai yang panjang. Kegiatan politik secara bertahap melakukan perluasan pengaruh dan wilayah. Saat ini pula budaya dan kesenian mulai berkembang. Tetapi, tahun 317-589, China terpecah menjadi dua bagian: Utara dan Selatan yang masing-masing dipimpin oleh dinasti.

Tahun 585-608, pembangunan tembok China dilanjutkan untuk menghadang serangan Turki dan Mongol dari Asia Tengah. Tahun 618-906, dinasti Tang melakukan perang besar-besar ke negara tetangga. Pasukan China menguasai Korea, menyerang ke  Mongolia, Nepal, Tibet dan Turkistan. Ini merupakan zaman keemasan China pada zaman itu.

Keadaan berubah, tahun 960-1279, China berada di bawah kekuasaan dinasti Sung. Saat ini merupakan masa jaya pendidikan dan kesenian. Apalagi ketika tahun 1271, Marcopolo dari Venesia dengan kapal laut berkunjung ke China, hubungan luar negri mulai berkembang.

Sampai di Indonesia

Kegiatan pelayaran dan hubungan luar negeri benar-benar pesat. Bahkan tahun 1279-1368, saat kekuasaan di China beralih ke dinasti Yuan (bangsa Mongol) kegiatan armada laut makin kuat. Saat inilah kekuasaan tertinggi berada di bawah Khublai Khan, cucu dari Jenghis Khan. Sampai-sampai mereka mengadakan hubngan dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Dalam catatan sejaran bangsa Indonesia, di zaman inilah berdiri kerajaan Majapahit, setelah pasukan Raden Wijaya berhasil mengusir armada tentara Tar-tar yang dikirim Khublai Khan

Tahun 1368-1644, dinasti Ming berhasil mengambilalih kekuasaan dan mengusui bangsa Mongol dari China. Saat itu, dinasti Yi (1342-1410) di Korea menyatakan tetap setia kepada China.

Petualangan bangsa Eropa semakin banyak mancari tempat-tempat baru. Begitu pula dengan ke China. Tahun 1557, bangsa Portogis menduduki Makao dan berdagang dengan China.

Tahun 1644-1712, dinasti Ching dari bangsa Manchu dari Siberia mengambilalih kekuasaan di China. Tahun 1735-1796, kaisar Chien Lung (dinasti Ching) memerintah dengan wilayah China yang semakin luas. Tahun 1751 China  menyerbu Tibet.

Sejarah China mencatat, tahun 1848-1865, terjadi pemberontakan Taiping yang mengancam posisi pemerintahan China. Dinasti Ching semakin tertekan dan lemah. Kemudia tahun 1894-1895, terjadi peperangan dengan Jepang. Tentara Jepang berhasil merebut Pascadora dan Pulau Formosa (Taiwan) dari China.

Ada hal yang menarik. Tahun 1898-1900, terjadi pemberontakan oleh bangsa Boer di China. Perkumpulan rahasia jago Kungfu China berusaha mengusir orang asing dari daratan China. Namun mereka kalah oleh keuatan gabungan Inggris, Rusia, Jerman dan Amerika Serikat. Kemudian tahun 1899, China dipaksa menggunakan “politik pintu terbuka”, dengan demikian semua bangsa mempunyai hak berdagang di China.

Revolusi China

Perkembangan China terus berlalu. Tahun 1911, terjadi revolusi di China di bawah piminan Sun Yat Sen. Akhirnya kaisar Manchu turun takhta.

Tahun 1912, berdiri Republik China dengan presiden pertama Sun Yat Sen.

Tahun 1917, terjadi perang saudara di China. Koumintang sebagai partai nasionalis pimpinan Sun Yat Sen membentuk pusat pemerintahan di Kanton dan berperang menghadapi pemberontak yang barada di wilayah utara.            Tahun 1921, berdiri Partai Komunis China (PKC) yang secara resmi menyatakan bersekutu dengan Koumintang.

Chiang Kai Sek, tahun 1926 memimpin tentara Koumintang dan menaklukkan daerah utara. Namun setelah kemenangan itu, Koumintang pecah dengan PKC. Sehingga pada tahun 1927, Chiang Kai Sek mengusir Komunis dari Shanghai dan membunuh banyak pemimpin PKC. Sejak saat itu terjadi perang saudara antara pengikut Koumintang lawan PKC.

Setahun kemudian, tahun 1928, Chiang Kai Sek membentuk pemerintahan nasionalis di Nanking dan mendapat pengakuan internasional.

Sedangkan tahun 1931, Mao Tse Tung terpilih sebagai Ketua RRC (Republik Rakyat China).

Tahun 1934, Chiang Kai Sek mengusir pendukung komunis yang berada di wilayah selatan ke wilayah utara, sehingga mereka melakukan Long March dan akhirnya menetap di Yanan

Perang saudara yang didasari ideologi berbeda itu, akhirnya tahun 1950, Mao Tse Tung mengalahkan Chiang Kai Sek. Rezim komunis menguasai seluruh daratan China dan Chiang Kai Sek mendirikan pemerintahan nasionalis di Taiwan.

Sejahar China berubah lagi. Tahun 1963, China menyatakan permusuhan dengan Uni Sovyet. Tahun 1964, China meledakkan bom nuklir ciptaannya untuk pertama kali. Berikutnya tahun 1967, China melakukan percobaan bom Hydrogen untuk pertama kali.

Tahun 1976, Mao Tse Tung (Mao Zedong) wafat. Kemudian pemerintahan China beralih kepada Deng Xiaoping. Di masa pemerintahan Deng Xiaoping inilah, tahun 1984, China menerima pengembalian Hongkong dari Inggris. ***.