XIAMEN DI CHINA SISTER CITY KOTA SURABAYA

Yousri Nur Raja Agam  MHKOTA XIAMEN DI CHINA

SISTER CITY SURABAYA

 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH

 

WALIKOTA Surabaya Bambang DH dan Walikota Xiamen (China) Chen Xiumao, menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama sister city (kota kembar)  berlangsung di Surabaya, Jumat, 23 Juni 2008. Penandatanganan kerja sama ini, merupakan tindak lanjut dari upaya penjajakan yang telah dilakukan kedua kota. Letter of Intents` (LoI)  itu terlaksana pada 8 September 2003 di Xiamen

Kerja sama sister city ini menyangkut berbagai bidang, diantaranya perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Iptek).

Mendarat di Bandara Xiamen

Delegasi Xiamen yang dipimpin Walikota Chen Xiumao yang juga Wakil Sekretaris Partai CPC dan Ketua Komite CPPCC KOta Xiamen berjumlah delapan orang. Mereka di antaranya Direktur Utama Kantor Urusan Luar Negeri Xiamen Chen Aijing, Wakil Sekretaris CPPCC Xiamen Chen Baoguo, dan Direktur Utama Xiamen Tourism Board Guo Hengming.

Waktu itu Walikota Surabaya Bambang DH didampingi Wakil Walikota Arif Afandi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Juli Subianto, serta Kepala Dinas Perindustrian, M Taswin.

Pada tahun 2005 lalu, delegasi Xiamen turut hadir dalam event internasional `Surabaya Counterparts Forum`, yang juga dihadiri sejumlah negara dan empat kota dunia yang telah menjalin sister city dengan Surabaya. Sedang delegasi Pemkot Surabaya pada tahun yang sama, menghadiri pameran industri, perdagangan dan investasi di Xiamen.

Surabaya dan Xiamen memiliki sejumlah kesamaan, di antaranya Surabaya punya pelabuhan dan institut teknologi, demikian juga dengan Xiamen. Kesamaan inilah yang bisa terus dikembangkan lebih lanjut. Xiamen merupakan kota kedua di China setelah kota Guang Zhou yang juga sister city Surabaya.

Kantor Pertamanan dan PDAM Xiamen, China

Tahun 2012, Kota Xiamen merupakan tujuan utama kunjungan jurnalistik wartawan Surabaya di China. Ada dua topik yang dijadikan bahan studibanding ke sana. Pertama bidang kepariwisataan dan yang kedua pengelolaan air bersih untuk minum. Khusus di bidang kepariwisataan, topiknya adalah melihat dari dekat pengelolaan benda dan bangunan cagar budaya.

Kendati Kota Xiamen layak menjadi “guru” penataan cagar budaya bagi Kota Surabaya. Kota Xiamen dianggap mempunyai persamaan dengan Kota Surabaya, walaupun dari struktur wilayah daratannya sangat berbeda. Surabaya berada di pinggir laut dengan pelabuhan samudera Tanjung Perak yang berada di dataran rendah. Sedangkan Kota Xiamen merupakan kota pantai, pulau yang berbukit-bukit.

Kota dengan luas wilayah 1.580 kilometer per-segi ini sekarang berpenduduk sekitar 3 juta jiwa — hampir sama dengan Surabaya.  Kawasan yang luasnya dua kali negara Pulau  Singapura itu, ternyata daerah terkecil di Provinsi Fujian atau Hokian. Provinsi ini juga dikenal sebagai tempat para leluhur para Taipan yang menjadi konglomerat di Indonesia. Sebut saja misalnya: Liem Sioe Liong orang top zaman Orde Baru, Liem Seng Tee pendiri pabrik rokok Dji Sam Soe atau Grup Sampoerna, Eka Tjipta Widjaja boss Sinar Mas Group, dan masih banyak lagi yang lain.     Maskot Kota Xiamen, China

Sama dengan Surabaya, masalah pertamanan dan penghijauan di Xiamen tertata rapi. Namun sebuah perbedaan yang sangat mencolok dengan Kota Surabaya adalah sistem penataan lalulintas jalan rayanya. Pejabat Kota Xiamen lebih “berani” mengambil keputusan untuk merangkul investor. Hampir tak ada kemacetan lalulintas di jalan utama. Selain membuat jalan-jalan bebas hambatan yang lebar, juga membuat jalan-jalan layang yang tingginya melebihi pohon pelindung. Artinya, pembuatan jalan layang di sini tidak menggusur taman dan pohon di pinggir jalan yang sudah ada, Justru di bawah jalan layang itu pohon dan taman tertata indah.

Sarana perhubungan dan transportasi di Xiamen cukup lengkap. Ada  beberapa jembatan melintas sungai dan laut antar pulau kecil. Juga ada terowongan yang menerobos badan gunung, bahkan terowongan di bawah laut. Di samping tetap mempertahankan kapal fery yang menyeberangkan penduduk ke pulau lain.          Sarana jalan dan jalan layang di Kota Xiamen, Fujian, China

Pulau Gu Lang Yu — ditulis Gulangyu — adalah satu pulau di depan Kota Xiamen. Hanya delapan menit dengan kapal fery menyeberang ke pulau kecil yang disebut juga Pulau “Jalan Kaki” dan “Pulau Piano”. Pulau kecil ini punya sejarah yang menarik. hampir sama dengan Hongkong dan Macao, pulau ini menjadi kawasan hunian para kolonial dari Eropa. Berbagai peninggalan bangunan kolonial Inggris dan Belanda masih berdiri tagak dan megah di Pulau Gulangyu ini.

Nah, di Gulangyu inilah, kami melakukan studibanding tentang cagar budaya. Bagaimana melestarikan “keangkuhan” benda-benda kuno peninggalan penjajah itu. Sama juga dengan di Kota Surabaya, hampir 90 persen benda dan bangunan cagar budayanya juga peninggalan zaman penjajahan Belanda. Salah satu bangunan kokoh dan antik dengan arsitektur Eropa adalah bekas kantor Konsulat Inggris yang sekarang berubah fungsi menjadi hotel.

Bangunan kolonial di Pulau Gulangyu, Xiamen

Memang, keunikan kawasan Pulau Gulangyu itulah yang menarik. Sehingga menjadi daerah tujuan wisata. Tanpa memilih waktu, hari-hari biasa dan hari libur Gulangyu selalu ramai oleh pelancong dalam negeri, maupun dari mancanegara.

Gulangyu di Xiamen adalah sebuah pulau dari 1,78 kilometer persegi. Apabila kita memasuki daerah perumahan pulau itu, kita akan mulai mendengar gema musik lembut. Gulangyu juga disebut “Pulau Piano” oleh penduduk setempat. Musik piano dari villa dan lingers sepanjang jalan-jalan sempit pulau, banyak seorang musisi terkenal China berasal dari Xiamen.

Tidak hanya bangunan kuno dan antik yang menjadi obyek di Gulangyu, di sini ada sebuah bangunan besar yang dijadikan sekolah musik, bernama Xiamen Music School. Ternyata sejak zaman dulu, di pulau ini ada sebuah bangunan tempat penduduk China belajar musik Barat. Tempat itu, sekarang dijadikan Museum Piano — karena puluhan piano zaman dulu masih terawat rapi di sini — dan  masih bisa difungsikan.      Sekolah Musik, khusus Piano di Pulau Gulangyu, Xiamen, China

Sama juga dengan di Kota Surabaya, perhatian pemerintah kota terhadap cagar budaya di Xiamen juga serius. Mungkin Pemkot Xiamen lebih serius daripada Pemkot Surabaya. Di samping menjaga kelestarian benda peninggalan kolonial dan kerajaan zaman dulu, Pemkot Xiamen juga mengartikan cagar budaya dengan sikap dan keseharian warganya. Cagar budaya tidak semata-mata melestarikan benda mati, seperti gedung, patung dan benda bersejarah. Tetapi, juga melestarikan adat istiadat di kawasan tertentu. Kawasan itu disebut sebagai kawasan cagar budaya.

Tidak hanya itu perhatian yang diberikan oleh Pemerintah, baik pusat maupun kota. Kendati gedung-gedung itu milik perorangan dan swasta, tetapi sejak dinyatakan bangunan atau kawasan itu sebagai cagar budaya, pemerintah menyiapkan pembiayaan dengan anggaran rutin.

Angkutan ini menggunakan accu tanpa motor membawa turis di Pulau Gulangyu          Setiap Mei ada festival musik internasional, dan piano kompetisi dan festival musik juga sering diadakan. Di Huangyan Lu, dalam perjalanan ke Sunlight Rock, ada ruang konser dimana konser klasik secara teratur diadakan pada akhir pekan.    Patung pendiri sekolah musik di Pulau Gulangyu

Dalam bidang seni, di Xiamen ada lukisan cat minyak desa Wushipu. Lukisan minyak desa ini dinobatkan sebagai “kedua dari dasar lukisan minyak dunia industri” . Xiamen memang memiliki keunggulan industri yang kuat di tangan dicat lukisan cat minyak. Kawasan ini memiliki dua basis manufaktur utama, yaitu: Xiamen Wushipu Oil Painting Desa dan Xiamen Haicang Oil Painting Village. Pangsa pasar 80% di pasar Eropa dan Amerika diambil oleh produk ekspor dari Xiamen.

Sebagai basis utama lukisan tangan minyak di China,  desa Xiamen Wushipu Oil Painting memiliki lebih dari 5.000 seniman. Ia memiliki kemampuan untuk memproduksi semua jenis lukisan minyak dengan spesifikasi yang berbeda dan gaya. Dengan dukungan Pemkot  Xiamen, hal itu telah membentuk rantai industri yang kuat.

Kota Xiamen juga merupakan bagian dari sejarah masa lalu China. Dari Kota Xiamen ini sangat mudah menjangkau negara tetangga yang dulu adalah saudara kandungnya, yakni Taiwan. Dari Xiamen ini terpancar nilai budaya dan sejarah China zaman dulu dengan pengaruh kolonial dan budaya Barat. Yang lebih asyik lagi, saat terjadi perpecahan politik antara Partai komunis dengan Partai Nasionalis.

Panorama indah pariwisata di Kota Xiamen, China       Ada catatan sejarah unik di Kota Xiamen. Tahun 1934, pemimpin China Chiang Kai Sek mengusir pendukung komunis yang berada di  wilayah China selatan ke wilayah utara. Mereka melakukan Long March dan akhirnya menetap di Yanan. Perang saudara yang didasari ideologi berbeda itu, akhirnya tahun 1950, Mao Tse Tung mengalahkan Chiang Kai Sek. Rezim komunis menguasai seluruh daratan China dan Chiang Kai Sek mendirikan pemerintahan nasionalis di Taiwan.

Saat inilah, suatu “perceraian” terjadi di Kota Xiamen. Diibaratkan suami-isteri, Pulau Xiamen dan Pulau Jinmen dulu sangat mesra, terpaksa berpisah. Pulau Xiamen dikuasai pemerintahan China dan Jinmen menjadi wilayah Pemerintahan Taiwan atau China Nasionalis.

Kota Pelabuhan

Xiamen juga dikenal sebagai sebuah kota di pantai di China tenggara. Sebagai kota pelabuhan, Xiamen juga mengikat kerjasama kepelabuhanan (sister port) dengan Pelabuhan Tanjung Parak Surabaya. Kota Xiamen menghadap ke Selat Taiwan dan perbatasan dengan Quanzhou di utara dan Zhangzhou di selatan.    Pantai rekreasi di Pulau Kota Xiamen, China

Xiamen punya julukan lain, yakni “kota Amoy” dan kota “gerbang rendah”. Ini mungkin mengacu pada posisinya di mulut Sungai Sembilan Naga. Dialek Hokkian Zhangzhou dari membaca karakter ini sebagai “e-mui”, sumber nama “Amoy”. dialek ini masih dituturkan di barat dan barat daya kota.

Berdasarkan catatan sejarah, selama Dinasti Jin awal, Xiamen menjadi Tong’an Distrik  di 282, sub-entitas Jin’an Prefektur. Selama Dinasti Song (960-1279 M), kota ini dikenal sebagai pelabuhan internasional yang berkelanjutan.

Seorang ilmuwan China dan negarawan Shen Kuo (1031-1095) menghabiskan masa mudanya di sana, sedangkan ayahnya adalah seorang birokrat lokal pada pemerintah staf. Pada 1387, Dinasti Ming menggunakan tempat ini sebagai basis melawan bajak laut, dan merupakan bagian dari Quanzhou.

Saat pemerintahan Koxinga, tahun 1650, Xiamen dijuluki sebagai Siming Island atau “Mengingat Ming”. Namun, kemudian kota ini diubah namanya menjadi Manchu dan tahun 1680  menjadi Xiamen Subprefektur. Setelah Revolusi Xinhai tahun 1912 kembali ke nama Xiamen. Pada tahun 1949, Xiamen menjadi kota provinsi, kemudian ditingkatkan menjadi kota wakil-provinsi.

Tahun 1980, Xiamen menjadi sebuah kawasan Zona Ekonomi Khusus. Xiamen menjadi kota pelabuhan pertama yang digunakan orang Eropa, yaitu Portugis pada tahun 1541. Itu adalah pelabuhan utama China pada abad kesembilan belas untuk mengekspor teh. Akibatnya, Hokkien memiliki pengaruh besar pada terminologi China.

Selama Perang Opium Pertama antara Inggris dan China, Inggris merebut kota dalam Pertempuran Amoy pada tanggal 26 Agustus 1841. Xiamen adalah salah satu dari lima pelabuhan di China yang dibuka berdasarkan Perjanjian Nanking (1842). Sebagai hasilnya, itu adalah titik masuk awal untuk misi Protestan di China.     Jalan raya masuk terowongan menembus bukit di  Kota Xiamen

Pada tahun 1999, skandal korupsi terbesar dalam sejarah China telah ditemukan, yang melibatkan sampai dengan 200 pejabat pemerintah. Lai Changxing diduga telah menjalankan operasi penyelundupan besar, yang dibiayai tim sepak bola di kota itu, studio film, proyek konstruksi terbesar, dan rumah bordil besar disewa kepadanya oleh Biro Keamanan Umum setempat. Menurut Waktu, “penduduk setempat sering bercanda bahwa Xiamen harus mengubah nama menjadi Yuanhua, nama perusahaan Lai.”

Kegiatan ekonomi utama Xiamen meliputi perikanan, galangan kapal, pengolahan makanan, penyamakan, tekstil, manufaktur mesin perkakas, industri kimia, telekomunikasi, dan jasa keuangan. Manfaat kota terutama dari modal investasi dari Hong Kong, Macau dan Taiwan.

Kota lama di Xiamen, seperti Tunjungan di Surabaya

Pada tahun 2008, sebanyak 356 proyek dengan investasi langsung asing telah disetujui di kota Xiamen. Jumlah investasi kontrak asing sebesar US $ 1,89 miliar. Pada tahun 1992, Xiamen menduduki peringkat di antara 10 besar kota China sehubungan dengan kekuatan yang komprehensif dengan PDB meningkat rata-rata lebih dari 20% per tahun. Pada tahun 2008, PDB di Xiamen sebesar 156 miliar Yuan, meningkat 11,1% dibanding tahun sebelumnya.  PDB per kapitanya adalah 62.651 yuan (US $ 9,017). Reformasi ekonomi membawa total volume impor dan ekspor tahun 2008 menjadi US $ 45,4 miliar, sementara ekspornya mencapai US $ 29,4 miliar.

Xiamen juga merupakan tuan rumah China International Fair untuk Investasi dan Perdagangan diadakan setiap tahun pada bulan September awal untuk menarik investasi langsung asing ke daratan Cina.
Zona pemrosesan ekspor Xiamen terletak di bagian selatan Kawasan Haicang. Jaraknya hanya 1,5 km dari Haicang Port Area dan 10 km dari Bandara Gaoqi Internasional, serta 3 km dari Haicang stasiun kereta api.

Haicang terletak sebelah tenggara Pulau Xiamen, di ujung Delta Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou Fujian Selatan berbatasan dengan Kota Zhangzhou di barat, Kabupaten Jimei di utara.

Kendaraan dilatang masuk kawasan ini  di siang hari          Kawasan Pengembangan Xinglin Taiwan ini disetujui untuk didirikan pada tanggal 20 Mei 1989 oleh Dewan Negara. Area yang direncanakan adalah 19,36 kilometer persegi dan luas saat ini adalah 12,5 kilometer persegi. Zona ini terletak di Jimei, Xiamen. Industri utama didirikan di zona ini adalah kimia, mesin, tekstil dan elektronik. Zona ini 8 km dari Bandara Internasional Xiamen Gaoqi dan 3 km dari 319 National Highway.

Pada tahun 1992, Xiamen Xiangyu ditetapkan sebagai  Zona Perdagangan Bebas dan disetujui Dewan Negara. Selain itu ada kawasan pengembangan industri  Hi-tech obor. Kawasan ini juga salah satu zona nasional China teknologi tinggi tingkat pembangunan industri.

Saat ini, terdapat 13 kota di Asia yang memiliki penerbangan langsung ke Xiamen. Kota-kota itu adalah Penang, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Osaka, Nagoya, Tokyo, Seoul, Taibei, Kohiong, Taizhong, Singapura dan Bangkok. Kota-kota di luar daratan China yang memiliki penerbangan langsung ke Xiamen adalah Hong Kong dan Makau yang terletak di selatan provinsi Guangdong border.It juga membuka penerbangan ke Amsterdam 29 Maret 2011.         Disediakan tempat duduk sepanjang jalan yang khusus untuk jalan kaki ini

Sebagai kota kembar (sister city), Kota Surabaya “sangat layak berguru” ke Kota Xiamen di China ini. Di Kota Xiamen, transportasi kota dilayani dengan taksi yang  tersedia dari bandara ke kota. Selain layanan feri ke Pulau Gulangyu, di Xiamen ada empat jembatan utama yang menghubungkan Pulau Xiamen ke daratan China.

Angkutan massa dilayani dengan Xiamen Bus Rapid Transit (BRT). Ini adalah sistem bus dengan jalan ditutup dengan stasiun dan sistem tiket mirip dengan sistem lampu-rel. Sebagian besar dari sistem BRT 115 km jalur bis bebas hambatan. Tidak ada lampu lalu lintas di sepanjang seluruh sistem BRT. Kecepatan maksimum bus dibatasi oleh desain untuk 60 km per jam.

Lima rute BRT saat ini dalam pelayanan, yaitu BRT-1 Route, BRT-2 Route, Route BRT Huandao Avenue, Chenggong Avenue BRT Route, dan Menghubungkan BRT Route. tarif adalah 0.6 RMB per km untuk bus ber-AC. BRT ini dilengkapi dengan 20 layanan shuttle bus yang menghubungkan tempat-tempat ke stasiun BRT. Layanan shuttle bus memiliki tingkat rata 0,5 RMB. Ada beberapa diskon untuk tarif jika pra-bayar e-card yang digunakan.

Rumah susun atau apartemen sebagai rumah warga Kota Xiamen            Taksi merupakan alat transportasi umum yang menjelajahi sebagian besar wilayah kota Xiamen. Dan yang cukup menarik, di kota ini banyak orang naik sepeda. Tidak seperti di kota-kota China yang lain, selain Beijing,  sepeda motor dan moped adalah bentuk utama transportasi. Kendaraan itu tidak diperbolehkan, bahkan  menggunakan klakson mobil juga dilarang.

Xiamen memiliki sistem jaringan transportasi kereta api dan jalan raya dengan seluruh China. Ini telah membentuk hubungan ekonomi dan perdagangan dengan 162 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiamen  menginvestasikan lebih dari RMB 30 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Ada dua jembatan utama yang menghubungkan pulau Xiamen yang memungkinkan akses mudah ke lalu lintas jalan raya dan transportasi. The Fuzhou-Xiamen dan Zhangzhou-Xiamen Xiamen link jalan raya dengan setiap bagian dari propinsi Fujian dan dengan provinsi Guangdong, Jiangxi dan Zhejiang. Ada juga jasa angkutan kontainer tersedia antara Xiamen dan Shenzhen dan Hong Kong.

Kereta Api di Xiamen terhubung ke semua bagian negara melalui Railway Yingtan-Xiamen, yang terkait dengan jaringan kereta api nasional. Ada layanan penumpang langsung antara Xiamen ke Shanghai, Nanjing, Hefei, Fuzhou, Nanchang dan Yingtan.                   Hotel tempat menginap rombongan wartawan dari Surabaya di Kota Xiamen

Selain Stasiun Kereta Api Xiamen, Xiamen Utara Stasiun Kereta Api, di Gaoqi telah diperpanjang untuk pengangkutan barang impor dan ekspor.  Hal ini juga dihubungkan dengan Fuzhou, Shanghai dan sisanya dari China melalui kereta api berkecepatan tinggi yang dibuka 26 April 2010.

Untuk transportasi udara, ada 62 jalur udara dari Bandara Internasional Xiamen Gaoqi. Penerbangan utama dilaksanakan ke sejumlah tujuan di Asia dan kota domestik yang bisa menangani sebanyak 6.280.000 penumpang dan 201.300 ton kargo.

Kegiatan pelabuhan laut di Xiamen, merupakan salah satu pelabuhan utama di China.  Sejak 1981 itu memiliki peringkat ke-8 di antara pelabuhan utama di China dan peringkat ke-30 di antara 100 pelabuhan top dunia. Pelabuhan laut Xiament terletak di Pulau Xiamen yang berada di mulut Sungai Jiulong — seperti Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di muara Sungai Kalimas.

Ada 81 tempat berlabuh dari tonase besar, menengah atau kecil, termasuk 16 tempat berlabuh dalam air, dimana 6 kontainer beroperasi lebih dari 10.000 ton. 100 000 kapal dermaga tidak bisa langsung di pelabuhan dalam, sedangkan 50 000 kapal tidak bisa menarik untuk bongkar muat.

Saat ini, pelabuhan Xiamen memiliki rute navigasi ke Hong Kong, Jepang, Korea, Kaohsiung dan Singapura. Xiamen baru-baru ini membuka rute laut ke Laut Tengah, Eropa dan Amerika. Pada tahun 2000, throughput kargo di pelabuhan adalah 19.650.000 ton, meningkat 10,82% dibanding tahun sebelumnya, throughput kontainer mencapai 108.460.000 TEUs, naik 27,83% dari tahun sebelumnya.

Di antara barang lainnya ditangani, Xiamen adalah suplai terbesar di dunia dasar untuk bahan tungsten baku. Ini adalah kacamata hitam terbesar di dunia basis manufaktur, mengekspor 120 juta pasang setiap tahun.

Dermaga laut Xiamen, juga merupakan markas besar Army Group 31 dari Tentara Pembebasan Rakyat. Ini adalah, salah satu dari tiga pasukan kelompok yang terdiri dari Nanjing Daerah Militer bertanggung jawab atas pertahanan pantai timur China dan pemulihan Taiwan.

Juga sama dengan Kota Surabaya, Kota Xiamen berulangkali terpilih sebagai kota terbersih di China, dan memiliki banyak atraksi untuk wisatawan. Xiamen dan desa sekitarnya memberikan pemandangan spektakuler dan menyenangkan-pohon pantai berjejer.

Berbelanja, juga merupakan bagian kegiatan kepariwisataan di Xiamen. Kota ini  memiliki berbagai department store. Ada juga supermarket  yang dijalankan oleh Metro dan Wal-Mart. Selain itu ada ShoeMart Shopping Mall yang dimiliki dan dioperasikan oleh Mr Henry Sy seorang pengusaha yang berasal dari Filipina. Ada juga supermarket di kampus universitas dan mereka memiliki layanan pengiriman barang banyak. Di kampus universitas, terdapat banyak toko buku.

Zhongshan Lu adalah kawasan komersial utama di Xiamen. Di sini banyak ruko  yang menjual fashion terbaru, sepatu dan berbagai produk. Sebuah bagian besar dari jalan antara pendaratan feri dan Siming Street,  juga nyaman bagi pejalan kaki. Antara Zhongshan Lu Lu dan Shengping, di Shuixian Lu, ada jalan lama yang terkenal dengan sebutan  Zhenbang Lu.

Xiahe Lu, adalah kantor polisi yang baru didirikan komersial sibuk di Xiamen. Pusat perbelanjaan terletak di sini termasuk Stasiun Kereta Api Dunia Trading Mall, Chengda Mall, Holiday Dunia untuk Perempuan dan Anak

Kampus Universitas Xiamen yang didirikan tahun 1921, termasuk kampus tua di Kota Xiamen, Namun sekarang sudah bermunculan kampus-kampus dan elmabaga pendidikan lainnya di Xiamen. Di antaranya, Jimei University, Lujiang University, Sekolah Kejuruan Oseanografi, Xiamen Nanyang College, Xiamen Performing Arts College, dan Sekolah Kejuruan Perangkat Lunak Xiamen. (*)

Iklan

Hari Bhayangkara dan Proklamasi Polisi di Surabaya

Proklamasi Polisi di Surabaya

Mendahului Hari Bhayangkara

Yousri Nur RA_Hitam_Merah

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH  *)

 

HARI ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara. Hari Bhayangkara, bukanlah ”hari lahir” Polri. Sebab Polri atau Polisi, sudah ada sebelum Hari Bhayangkara 1 Juli 1946. Lebih unik lagi, Kota Surabaya punya “sejarah khusus tentang kepolisian”. Di Kota Pahlawan ini, Polisi pernah melaksanakan “Proklamasi Polisi”.

Dalam ejaan lama, Proklamasi Polisi itu tertulis:

Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.

Soerabaja, 21 Agoestoes 1945.

 Atas Nama Seloeroeh Warga Polisi:

Moehammad Jasin – Inspektoer Polisi Kelas I.

Ceritanya: Menjelang pendaratan armada kapal perang Sekutu di Tanjung Perak Surabaya, 25 Oktober 1945, situasi di kota Surabaya semakin mencekam. Kemarahan rakyat terhadap Indo-Belanda yang membonceng rombongan Palang Merah Internasional (Intercross) dan RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Interneers) makin menjadi-jadi.

Selain pemuda yang bergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat), polisi juga mempunyai peran yang cukup menentukan menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Ketika terjadi insiden bendera, 19 September 1945, polisi bergerak cepat, mereka menyatu dengan massa.

Bahkan di Surabaya, selain polisi umum ada pasukan PI (Polisi Istimewa) yang sangat disegani. PI adalah jelmaan dari CSP (Central Special Police). Apalagi saat bulan Agustus 1945 itu, hanya polisi yang masih memegang senjata. Sebab setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara PETA dan Heiho. Jepang memulangkan para pemuda yang dilatih dalam pasukan PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho dan senjata mereka dilucuti.

Karena polisi mempunyai peran yang istimewa dalam masyarakat, maka kondisi itu dimanfaatkan untuk melakukan pemantapan. Dalam buku “Sejarah Kepolisian di Indonesia”, disebutkan: di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I (Iptu) Moehammad Jasin, memproklamasikan kedudukan kepolisian pada tanggal 21 Agustus 1945.

Proklamasi polisi itu merupakan suatu tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi polisi juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat, bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat dapat melihat bahwa polisi bukanlah alat penjajah.

Jadi, di Surabaya, Kepolisian Republik Indonesia lahir mendahului keberadaan polisi secara resmi di Indonesia yang ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara, 1 Juli 1946.

Dalam waktu singkat, polisi melakukan koordinasi dengan pejuang yang tergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang kemudian berubah nama menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), serta BPRI (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia) pimpinan Sutomo (Bung Tomo). Mereka bahu-membahu dan menyatu dalam berbagai kegiatan pengamanan dan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan serdadu Jepang dan anak-anak muda Indo-Belanda.

Selama bulan September dan Oktober 1945, situasi bercampur antara semangat kemerdekaan oleh rakyat dan sikap Jepang “yang kalah perang” tetapi masih bersenjata. Di samping itu, utusan yang mempersiapkan kedatangan pasukan Sekutu juga sudah terlihat. Jepang tidak begitu saja menyerahkan senjatanya kepada para pemuda yang berusaha merampas senjata yang dipegangnya. Namun dalam beberapa kasus, pihak Jepang hanya bersedia menyerahkan senjatanya kepada polisi, seraya minta jaminan keselamatan.

Perebutan Senjata

Situasi ekplosif yang berjalan hampir dua minggu sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, di Surabaya berubah dengan cepat. Dalam buku “Pertempuran Surabaya” yang diedit Prof.Dr.Nugroho Notosusanto disebutkan tanggal 2 September 1945 tersusun kepemimpinan BKR (Badan Keamanan Rakyat) di Surabaya. Para pemuda di kampung-kampung dan pabrik-pabrik menyusun kekuatan dan penjagaan keamanan.

Tentara Peta dilucuti senjatanya sebelum dibubarkan. Hanya polisi yang masih memiliki senjata. Sekalipun polisi masih memiliki senjata, bukan tidak mungkin Jepang akan melucuti mereka. Karena peristiwa pelucutan senjata Peta secara licik itu, seorang bekas daidanco Gresik, bernama drg.Moestopo memerintahkan kepada bekas shodanco Abdurahman untuk menghubungi kepala polisi M.Jasin.

Drg.Moestopo berpesan melalui suratnya yang mengingatkan polisi jangan sampai ditipu oleh Jepang, seperti Peta. Abdurahman pergi ke SMT (Sekolah Menengah Tinggi) menghubungi Isman. Bersama Isman ia menghadap M.Jasin. Adanya pesan itu, menjadikan polisi waspada terhadap kemungkinan atau usaha melucuti dirinya.

Pemuda-pemuda sebagian besar tidak memiliki senjata apai. Yang digunakan hanya senjata tradisional, seperti bambu runcing (takeyari), kelewang, pedang, clurit dan lain-lain. Mereka memerlukan senjata api.

Tentunya untuk mendapatkan senjata itu tidak gratis dari Jepang, tetapi harus direbut. Nah, api pembakarnya telah dinyalakan oleh KNI dan membuat maklumat pemerintah daerah yang tertuang di dalam Proklamasi RI daerah Surabaya tanggal 3 September 1945. Mulai saat itulah Surabaya memulai revolusi. Sasaran pokoknya adalah gudang-gudang penyimpanan senjata Jepang. Tindakan pertama yang dilakukan adalah melucuti pasukan-pasukan Jepang yang menjaga dan menguasai senjata.

Pada waktu itu gudang senjata Jepang yang terbesar terletak di Sawahan di gedung sekolah Don Bosco. Gudang senjata ini dikuasai oleh Dai 10360 Butai Kaisutiro Butai yang dipimpin oleh Mayor Hazimoto, dengan personil Jepang 16 orang dan heiho satu peleton. Sebelumnya di sana ada 150 orang karyawan sipil, tetapi mereka sudah diberhentikan sejak bulan Agustus 1945. Namun mereka masih dipekerjakan untuk menginventarisasi senjata yang akan diserahkan kepada Serikat (Sekutu).

Dari karyawan yang masih ada di gudang itulah diperoleh keterangan tentang keadaan arsenal Don Bosco. Informasi itu disebarluaskan dan kemudian tempat inilah yang menjadi sasaran pertama para pemuda. Tanggal 16 September 1945, gudang mesiu Don Bosco dikepung pemuda, pelajar dan massa rakyat. Beberapa orang maju menemui pimpinannya. Mereka adalah Subianto Notowardojo dan Mamahit guru Sekolah Teknik Don Bosco, serta seorang wartawan bernama Sutomo (dikenal dengan panggilan: Bung Tomo).

Ketiga orang ini berdiplomasi agar kekuasaan arsenal diserahkan kepada mereka. Mayor Hazimoto setuju dengan penyerahan itu, tetapi yang menerima harus polisi. M.Jasin beserta anak buahnya dari Polisi Istimewa, maju dan menandatangani naskah serah terima penguasaan arsenal. Sutomo dengan segenap yang hadir menjadi saksi penyerahan. Jumlah senjata di arsenal Don Bosco tidak terhitung. Bahkan Bung Tomo pernah mengirim senjata ke Jakarta sebanyak empat gerbong kereta api yang diambil dari arsenal ini.

Para bekas tentara Peta yang dilucuti senjatanya tanggal 18 Agustus 1945 tidak tinggal diam. Bekas Cudanco Suryo bersama Syudanco Isa Edris pegi menemui Kohara Butai di Gunungsari. Di sana mereka diterima Kolonel Kohara Jingo. Kepada Jingo mereka meminta agar senjata yang ada di markas itu diserahkan. Sebagai tentara yang “kalah perang”, Kolonel Kohara Jingo tidak keberatan menyerahkan semua senjatanya. Hanya satu permintaannya, agar pedang pribadinya dikecualikan. Permintaan itu diluluskan. Berkat diplomasi ini berhasil diangkut senjata ringan dan berat yang jumlahnya mencapai 100 pucuk. Senjata itu sebagian besar diserahkan kepada pasukan Tentara Pelajar di HBS (Hogere Burgere School) dan kepada BKR Laut.

Usaha mendapatkan senjata terus berlanjut. Samekto Kardi bersama Isa Edris dan rombongan menuju ke bekas Daidan tentara Peta di Gunungsari. Di sana mereka langsung menuju gudang senjata dan mengambil 514 pucuk senjata yang terdiri dari 400 pucuk karaben, 14 pucuk pistol Vickers, 50 mortir, 50 tekidanto dan 30 pucuk senapan mesin ringan dan berat.

Pangkalan udara Morokrembangan juga diambil alih oleh pemuda dan polisi. Ali Jayengrono berdiplomasi dengan pimpinan pangkalan dan behasil mendapatkan beberapa pucuk senjata.

Jumlah senjata terbanyak diperoleh dari markas Jepang Tobu Jawa Boetai yang dipimpin Jenderal Iwabe. Caranya cukup unik. Pagi-pagi sejumlah pemuda mengepung markas itu. Kemudian, Moestopo bersama Wahab, Suyono, Mudjoko, M.Jasin dan Rahman dengan seragam daidanco menghadap Jenderal Iwabe. Kepada Iwabe, Moestopo atas nama pimpinan BKR, atas nama Gubernur Jatim dan atas nama Presiden Republik Indonesia, serta atas nama rakyat, meminta agar senjata diserahkan kepada mereka. Permintaan itu ditolak oleh Iwabe. Moestopo mengancam, kalau tidak berhasil, maka pukul 10.00 terjadi tembak-menembak. Ancaman itu benar-benar terjadi pada pukul 10.00. Masrkas Iwabe dikepung dan ditembaki. Anak buah Iwabe membalas, sehingga terjadilah pertempuran.

Jenderal Iwabe dengan perantaraan seorang kolonel meminta agar Moestopo menghentikan tembakan. Namun tidak mudah. Akhirnya, Iwabe mengumpulkan stafnya. Moestopo juga memanggil M.Jasin, Suyono, Mudjoko, Wahab dan Rahman. Maka terjadilah perundingan. Namun Iwabe tetap menyatakan tidak akan menyerahkan senjata tanpa ada orang yang bertanggungjawab. Moestopo menanyakan bertanggungjawab kepada siapa. Iwabe mengatakan kepada Serikat (Sekutu), sebab sewaktu-waktu mereka datang. Moestopo langsung menjawab dan menunjuk dirinya.

“Ya ini, pemimpin Jawa Timur, yang mewakili Gubernur, yang bernama Moetopo mantan Daidanco, ini yang bertanggungjawab”, kata Moestopo menunjuk ke arah dirinya.

Oleh staf Jenderal Iwabe, Moestopo disodori naskah dalam bahasa Jepang. Tanpa menunggu lebih lama naskah itu ditandatangani berganti-ganti, mulai dari Moestopo disusul Suyono, Mudjoko, M.Jasin, Abdul Wahab dan Rahman.

Setelah penandatanganan, gudang senjata di tingkat bawah dibuka. Pemuda-pemuda berhamburan memasuki gudang senjata dan dibagi-bagikan. Markas pimpinan Iwabe itupun kemudian diambilalih, dijadikan markas BKR Jawa Timur dan “Kementerian Pertahanan” di bawah komando Drg.Moestopo. Sejata-senjata itu dibawa ke markas BKR Kota, Markas PRI, markas BKR Keresidenan dan gedung HBS untuk dbagi-bagikan kepada pemuda.

Perjalanan perebutan senjata belum selesai. Sasaran selanjutnya Kitahama Butai yang semula menjadi kantor Lindeteves. Dari sini berhasil direbut 23 tank, 18 senjata pengkis udara, enam pucuk watermantel. Perebutan senjata ini dipimpin Isa Edris dan Suprapto.

Bendera Putih

Sutjipto Danukusumo dalam bukunya “Hari-hari Bahagia Bersama Rakyat” mengisahkan peristiwa dari hari ke hari di Surabaya. Di antaranya juga bercerita tentang pelucutan senjata Jepang di Wonokromo, di sekolah Don Bosco Jalan Tidar dan di gedung GE (General Electronics) di Kaliasin, serta di berbagai tempat lainnya.

Salah satu peristiwa berdarah terjadi di depan markas Kempetai di depan kantor gubernur Jatim (sekarang menjadi taman Tugu Pahlawan Surabaya). Di sini rakyat bergerak untuk merebut senjata yang berada di tangan tentara Jepang, namun mereka melakukan perlawanan. Dalam tembak-menembak ini puluhan pemuda gugur dan beberapa tentara Jepang terluka.

Tembak menembak baru berhenti setelah Iptu M.Jasin datang bersama beberapa polisi dengan membawa bendera putih ke dalam markas Kempetai. Di dalam berlangsung perundingan yang cukup alot dan gagal. Tembak menembak terjadi lagi, namun Komandan Polisi Paiman dengan naik Bren Carier yang dikemudikan Pelamonia menerobos masuk ke gedung Kempetai. Tembak menembak terhenti dan kemudian dilakukan perundingan ulang.

Akhirnya, pasukan Kempetai bersedia menghentikan tembak-menembak dengan syarat jaminan keselamatan jiwa bagi seluruh pasukannya yang ada dalam gedung Kempetai itu. Komandan polisi itu mengiyakan, kontak senjatapun betul-betul berhenti. Seluruh pasukan Kempetai yang sudah menyerahkan diri dan senjatanya diamankan di Yarmark (THR atau Taman Hiburan Rakyat di Jalan Kusumabangsa sekarang).

Setelah terjadi pertempuran dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang, maka pemuda-pemuda mendapat pembagian senjata bersama amunisinya. Pembagian senjata ini dilakukan di berbagai tempat. Polisi, PRI dan TKR selain mendapat senjata juga menguasai beberapa kendaraan tempur milik tentara Jepang. Dengan adanya senjata di tangan itu semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan semakin berkobar.

Hari Kamis, 25 Oktober 1945, armada kapal transport dan kapal perang pasukan Sekutu pimpinan Brigjen Mallaby, sandar di dermaga pelabuhan Tanjung Perak. Dua perwira: Kapten Mc.Donald dan Letnan Gordon Smith diutus menghadap Gubernur Jawa Timur, Soeryo. Kedatangan utusan ini menyampaikan undangan lisan Brigjen Mallaby kepada Pak Suryo untuk datang ke atas kapal perang milik Inggris. Namun, Pak Suryo tidak dapat memenuhi undangan itu karena sedang memimpin konferensi para residen se Jawa Timur.

Dua perwira ini bersikeras mendesak, tetapi Gubernur Suryo tetap menolak. Dengan gerakan kurang sopan, tanpa pamit mereka meninggalkan ruangan. Pak Suryo terlihat marah terhadap sikap dua perwira itu.

Kabar pendaratan tentara Sekutu ini menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat Indonesia di Surabaya tidak rela “tentara asing” kembali menguasai tanahairnya. Tekad perlawanan rakyat ini membuat Mallaby bersikap hati-hati. Apalagi, informasi yang sudah diterima dari mata-matanya, seluruh senjata Jepang sudah dilucuti dan rakyat sudah dipersenjatai.

Malam harinya, berlangsung perundingan antara Drg.Moestopo dengan Kolonel Pugh, utusan Mallaby. Dalam perundingan di markas TKR Jawa Timur, disepakati pasukan dari armada kapal Sekutu (Inggris) mendarat di Tanjung Perak dan berhenti 800 meter dari pantai. Dengan adanya pembatasan ini, konflik bersenjata dengan rakyat dapat dicegah.

Besoknya, 26 Oktober 1945, perundingan dilanjutkan antara wakil Indonesia dengan wakil Sekutu di gedung Jalan Kayun 42 Surabaya. Dari Indonesia dihadiri Residen Sudirman, Walikota Surabaya Radjamin Nasution, Ketua KNID Doel Arnowo, Muhammad dan Moestopo. Selain itu juga hadir beberapa orang dari PRI, TKR dan Poliri, yakni: Roeslan, Ronokoesoemo, Ronopradopo, Soehoed Prawirodidjo, Paiman, Soejono dan Soejanto. Pihak Sekutu dipimpin langsung oleh Brigjen Mallaby yang membawa sepuluh orang stafnya..

Ada tiga kesepakatan yang disimpulkan dalam perundingan itu.

Pertama: Yang dilucuti senjatanya hanya tentara Jepang, bukan TKR dan juga badan perjuangan rakyat lainnya.

Kedua: Tentara Inggris selaku wakil Sekutu akan membantu Indonesia dalam pemulihan keamanan, ketertiban dan perdamaian.

Ketiga: Setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka mereka akan diangkut melalui laut.

 *) Yousri Nur Raja Agam MH — tulisan ini juga dimuat pada http://www.wikimu.com. – 1 Juli 2009)

Situasi menjelang 10 November 1945

Tentara Inggris

Dipaksa Menyerah

Oleh: Yousri Nur Raja Agam M.H.

PERUNDINGAN antara pihak Sekutu dengan Indonesia, dilanjutkan Selasa besoknya, 30 Oktober 1945, pukul 11.00 di ruang rapat Gubernur Jatim, Suryo.

Dari pihak Sekutu dipimpin oleh Mayjen DC Hawthorn, Panglima tentara Inggris yang membawahi wilayah Jawa, Madura, Bali dan Lombok. Ia didampingi Brigjen AW Mallaby, Kolonel LHO Pugh, Mayor M.Hudson, Kapten H.Shaw dan beberapa perwira lainnya.

Sedangkan dari pihak Indonesia, Presiden bersama Wakil Pesiden RI, Sukarno-Hatta atau popular dengan sapaan Bung Karno dan Bung Hatta didampingi Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, Gubernur Jawa Timur, Suryo, Residen Sudirman dan para tokoh pejuang Arek Suroboyo, yakni: Doel Arnowo, Atmadji, Moehamad, Soengkono, Soejono, Roeslan Abdulgani, Kusnandar dan TD Koendan.

Dalam perundingan itu ada empat masalah pokok yang dibahas. Perundingan berjalan alot, ungkap Roeslan Abdulgani.

Pertama: masalah pamflet yang disebarkan Inggris, 27 Oktober 1945 lalu yang mengancam melucuti senjata TKR, Polisi dan pasukan rakyat bersenjata lainnya. Isi pamflet itu dengan tegas ditolak dan dikecam oleh TKR, Polisi, PRI dan BPRI.

Akhirnya Jenderal Hawthorn menarik kembali pamflet itu dan sekaligus mengakui eksikstensi TKR dan Polisi Indonesia.

Kedua: daerah yang diawasi pasukan Inggris. Mereka ingin menguasai tempat-tempat yang mereka duduki dan minta kepungan-kepungan yang dilakukan pejuang Surabaya dihapuskan. Pihak pejuang Surabaya dengan tegas menolak dan menuntut pihak Inggris menarik mundur pasukannya sampai ke daerah pelabuhan Tanjung Perak.

Terjadi kompromi, pasukan Inggris ditarik dari tempat yang diduduki, seperti: gedung HBS Ketabang (SMA Komplek sekarang), BPM (gedung Pertamina di Jalan Veteran sekarang), Internatio (gedung Panca Niaga di Taman Jayengrono – Jembatan Merah sekarang) dan beberapa gedung lain. Jadi, pasukan Inggris hanya berada di dua tempat saja, yaitu: pelabuhan Tanjung Perak dan di daerah interniran RAPWI di Darmo.

Ketiga: hal yang berhubungan dengan siapa yang berhak menjaga tempat interniran RAPWI di Darmo. Pihak Indonesia atau Inggris?

Untuk butir ini, perunding Indonesia agak mengalah, dengan mempercayakannya kepada pasukan Inggris. Tetapi sebaliknya, TKR dan Polisi Indonesia ikut menjaga kawasan pelabuhan.

Keempat: mengenai perlu atau tidaknya dibentuk “biro kontak”.

Dalam perundingan, semula Inggris menolak. Namun, pihak Indonesia minta jaminan tidak terulang kembali tindakan sepihak yang sifatnya melanggar persetujuan yang disepakati. Akhirnya, delegasi Inggris menyetujui adanya “biro kontak” yang bertugas mengawasi dan melaksakan persetujuan secara rinci.

Selama berlangsung perundingan, meriam kapal perang Inggris terus memuntahkan dentuman dahsyat. Tetapi tidak jelas apa sasarannya. (Mungkin hanya penggunakan peluru hampa – pen). Mendengar gertak sambal Inggris itu, para pejuang, TKR dan Polisi Istimewa (PI) yang berjaga dalam kota juga tidak kalah akal. Mereka melakukan aksi balasan. Komandan TKR dan PI memerintahkan tank dan panser bergerak mengepung kantor gubernur, tempat perundingan berlangsung.

Tank dan Panser

Suaranya gemuruh, karena tank dan panser itu berputar-putar tanpa arah. Apalagi di antara mereka ada yang baru belajar mengemudikan tank dan panser, bila maju dan mundur perlu manuver garak berulang-ulang. Akibatnya, ruang perundinganpun merasakan getaran itu.

“Pikir kita, biar Inggris terkena taktik intimidasi kita. Anehnya yang paling berpengaruh oleh gemuruh suara tank-tank kita itu adalah pemimpin tertinggi kita dari Jakarta. Berkali-kali Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Amir Sjarifudin dengan suara tertekan minta agar bunyi suara tank dan gerakan manuver itu dihentikan”, tutur Roeslan Abdulgani.

Cak Roeslan meninggalkan ruang sidang, ia ke luar dan menemui pemuda pejuang untuk menghentikan manuver gerakan tank.

“Stop! Jangan ribut. Hentikan gerakan tank. Yok opo rek, ternyata yang gemetar itu bukan Inggris, tetapi justru penggede-penggede dari Jakarta”, ujar Cak Roeslan.

Ungkapan Cak Roeslan itu dijawab pengemudi tank. “Jadi bagaimana Cak! Berhenti atau tidak”. “Saiki mandeko sediluk bae, tapi enkuk terusno mane! (Sekarang berhenti sebentar, tetapi nanti diteruskan lagi)”, jawab Cak Roeslan.

Jadi, suasana di luar sidang cukup tegang dengan tekad membara. Kendati demikian, tetap penuh kelakar dan humor.

Selesai perundingan, disampaikan kesimpulan tentang persetujuan gencatan senjata yang diumumkan Menteri Penerangan Amir Sjarifudin. Kemudian rombongan Bung Karno dan Jenderal Hawthorn kembali ke Jakarta melalui lapangan terbang Morokrembangan. Saat melewati jalan-jalan kota, suasana perang masih terasa. Di sana-sini terdengar suara tembakan.

Di ruang kerja Residen Soedirman sorenya pukul 15.00 dilangsungkan rapat biro-kontak. Dalam rapat itu, diangkat sekretaris bersama biro-kontak, masing-masing Roeslan Abdulgani dan Kapten H.Shaw. Cak Roeslan diberi pangkat Kapten (tituler), disejajarkan dengan pangkat sekretaris dari pihak Inggris.

Radio BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) pimpinan Bung Tomo dan Radio Surabaya terus menyiarkan hasil persetujuan yang ditandatangani Bung Karno dan Jenderal Hawthorn itu. Namun rakyat dan komponen pejuang kemerdekaan tidak begitu saja menerima gencatan senjata itu. Mereka masih terus mengepung gadung Lindeteves dekat jembatan Semut dan gedung Internatio di Jembatan Merah.

Biro-kontak memutuskan datang sendiri menyelesaikan konflik bersenjata yang belum reda di gedung Internatio dan Lindeteves.

Rombongan biro-kontak dengan delapan mobil pukul 17.00 tiba di dekat gedung Lindeteves. Ternyata di sini tembak-menembak sudah usai. Rombongan meneruskan perjalanan ke gedung Internatio. Di sini masih terjadi tembak-menembak. Ketika rombongan kontak-biro tiba, tembak-menembak berhenti.

Pemuda-pemuda mengerumuni mobil rombongan kontak-biro Indonesia. Mereka menuntut pimpinan tentara Inggris yang ikut dalam rombongan memerintahkan pasukannya yang sudah terkepung di gedung Internatio untuk menyerah. Atau setidak-tidaknya sore itu juga diangkut ke pelabuhan Tanjung Perak dengan peninggalkan senjata masing-masing.

Residen Soedirman memberi pengertian tentang situasi dan adanya persetujuan bersama hasil perundingan. Kemudian Doel Arnowo dan Soengkono naik ke atas kap mobil. Dengan berdiri tegap mereka bergantian memberi penjelasan. Rakyat diminta sabar. Tentara Inggris malam ini diperkenankan tinggal di gedung Internatio. Besok pagi akan diangkut ke pelabuhan dengan penjagaan TKR. Sudah ada persetujuan antara Bung Karno dengan Jenderal Hawthorn, ujarnya.

Rakyat dan pemuda yang mendengar penjelasan itu, hanya nggrundel (mengomel) dengan wajah tak puas.

Rombongan mobil biro-kontak bergerak ke arah Jembatan Merah. Di tikungan jalan sekelompok pemuda yang dipimpin seorang yang tampak histeris menghadang. Dia membawa bendera merah putih. “Yang merah ini, merah karena darah. Merah ini adalah merah darah seorang tentara Inggris”, ujar anak muda itu sembari menunjukkan kepada Cak Roeslan.

Iringan mobil yang dihadang itu berhenti. Kelompok pemuda ini kembali mengajukan tuntutan. Mereka minta, sekarang juga pasukan Inggris yang terkepung dalam gedung untuk menyerah. Sore ini juga diangkut ke palabuhan dan meninggalkan senjata. Kalau tidak, selama mereka berada di gedung itu rakyat tidak akan merasa aman. Rakyat terus terancam keselamatannya, sebab beberapa kali pasukan Inggris membabibuta menembaki rakyat secara brutal.

Residen Soedirman, Doel Arnowo dan Soengkono kembali memberi keterangan, bahwa tuntutan tidak bisa dipenuhi dan minta kesabaran rakyat.

Suasanapun mereda.

“Berilah kami jaminan, pasukan Inggris malam ini berhenti menembak ke luar”, pinta para pemuda itu.

“Baik”, jawab Residen Soedirman.

Setelah berunding dengan Mallaby dan staf, mereka bersedia berunding dengan tentara yang berada di dalam gedung. Bahkan, Mallaby sendiri bersedia masuk ke dalam gedung untuk memerintahkan penghentian tembakan. ***

Menjelang Hari Pahlawan di Surabaya

Arek Surabaya Marah

Diultimatum Sekutu

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam

BERDASARKAN kesepakatan 26 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia di Surabaya mengizinkan pihak Inggris mengunjungi kamp penampungan (interniran) Belanda dan tawanan Jepang di berbagai tempat, besoknya 27 Oktober 1945..

Namun para tokoh pemuda di Surabaya benar-benar kecewa dan marah atas sikap Tentara Sekutu. Sebab, siang itu ada pesawat terbang Inggris terbang di atas udara kota Surabaya. Dari pintu pesawat terbang itu disebarkan kertas berupa pamflet yang berisi ancaman bersifat ultimatum.

Selebaran itu berbunyi:

“Memerintahkan kepada seluruh rakyat, penduduk kota Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan kembali senjata dan peralatan perang Jepang kepada tentara Sekutu (Inggris). Semua orang yang memegang senjata dan yang tidak bersedia menyerahkan kepada Sekutu, akan ditembak di tempat. Batas waktu penyerahan, pukul 18.00 tanggal 28 Oktober 1945.”

Setelah membaca selebaran yang berupa ancaman itu, Drg.Mustopo bersama Residen Sudirman yang didampingi tokoh-tokoh Surabaya melakukan kontak dengan Brigjen Mallaby. Kemudian berlangsung pertemuan antara pukuk 12.00 hingga 15.00. Residen Sudirman mengingatkan kepada Mallaby, agar menghentikan penyebaran pamflet itu. Ternyata Mallaby sendiri terkejut dengan adanya selebaran itu. Ia mengatakan, bahwa selebaran itu mungkin dilakukan atas perintah atasannya dari Jakarta.

Kepada Mallaby diingatkan, bahwa isi selebaran itu tidak sesuai dengan isi persetujuan 26 Oktober 1945. Tetapi Mallaby kemudian menjawab, kalau itu merupakan perintah atasannya dari Jakarta, sebagai militer ia harus menaatinya.

Suhu politik di Surabaya memanas. Situasi makin mencekam. Sekutu mulai betindak sewenang-wenang. Mereka menangkapi rakyat yang mereka curigai. Akibatnya, pimpinan BKR, PRI, BPRI, Polisi dan Polisi Istimewa tersentak. Tindakan tentara Inggris telah melewati batas. Demi kehormatan bangsa Indonesia yang sudah merdeka, semua itu tidak bisa dibiarkan. “Kita harus bertindak!”, ujar para pimpinan pejuang di Surabaya.

Malamnya para pejuang Arek Suroboyo melakukan perundingan dan langkah yang akan dilakukan apabila sikap Inggris yang melanggar perjanjian itu.

Benar saja, besoknya, 28 Oktober 1945, pagi hari beberapa orang tentara Inggris menghadang kendaraan bermotor dan senjata yang dipegang para pemuda di jalanan. Pasukan Sekutu juga melakukan gerakan penyerbuan ke berbagai instansi vital. Di antaranta ke kantor Jawatan Kereta Api, kantor telepon dan telegrap, Rumah Sakit Darmo dan beberapa gedung kantor instansi vital lainnya.

Pukul 11.00 (siangnya), Mustopo datang ke markas PRI di Balai Pemuda. Ia memberitahu tentang sudah siapnya tentara Sekutu melucuti senjata secara paksa yang berada di tangan pemuda dan pejuang. Para pemuda yang berada di markas PRI benar-benar marah oleh sikap Sekutu yang mengingkari perjanjian yang sudah dibuat.

Siang itu juga para pimpinan pejuang melakukan konsolidasi. Polisi Istimewa sebagai kekuatan bersenjata dan terlatih juga langsung melakukan dengan rakyat yang sudah memegang senjata. Kontak antarkomponen pejuang berjalan terus.

Pimpinan BPRI Bung Tomo yang berada di markasnya juga sudah mendapat kontak dari PRI. Sorenya diadakan pertemuan dengan pimpinan drg.Mustopo. Disepakati, bahwa gerakan Sekutu (Inggris) “harus dilawan”.

Bersamaan dengan ini, polisi di bawah pimpinan Komandan Polisi Sahoed Prawirodirdjo dan Komandan Polisi Soekardi, seta Agen Polisi Kadam dengan menggunakan sepedamotor Zyspan Harley Davidson melakukan konsinyasi pasukan di Kantor Besar Polisi dan mendatangi beberapa asrama polisi.

Sekembalinya dari asrama polisi Kebalen, ketika melewati Jalan Rajawali pukul 17.00, yakni satu jam sebelum batas waktu ultimatum yang disebutkan dalam pamflet, tiga polisi ini dihadang. Sahoed, Soekardi dan Kadam digiring ke arah lapangan terbang di Tanjung Perak. Pihak Sekutu melepaskan tembakan, akibatnya mereka terluka tembak.

P impinan Palang Merah segera menyelamatkan ke tiga polisi itu. Petugas Palang Merah juga memberitahu kepada radio Pemberontak di Surabaya melalui telepon, bahwa ada tiga Polisi Istimewa ditembak Sekutu. Saat itu juga Bung Tomo melalui pemancar radio BPRI tiada henti memperingatkan dan memerintahkan seluruh rakyat Surabaya untuk mulai melakukan serangan terhadap tentara Inggris.

Dalam siaran radio yang berapi-api itu Bung Tomo menyebut nama ke tiga anggota Polisi Istimewa yang tertembak itu. “Mereka bertiga adalah korban kebrutalan Sekutu-Inggris”, ujar Bung Tomo.

Diperoleh pula laporan, di waktu yang sama juga terjadi insiden provokatif. Tentara Inggris menghentikan truk yang ditumpangi para pemuda, lalu mereka melucuti senjata yang mereka bawa. Agaknya Inggris memandang enteng para pemuda yang berasal dari TKR, PRI, BPRI, PI (Polisi Istimewa) dan rakyat pejuang lainnya.

Mayat Bergelimpangan

Malamnya situasi kota Surabaya benar-benar mencekam. Maut membayangi dari balik gedung, rumah dan dari gang-gang permukiman. Tidak sedikit yang terluka bahkan menemui ajalnya akibat terkena tembakan, ujung pisau, pedang, celurit, bambu runcing dan sangkur. Markas tentara Inggris diserbu rakyat tanpa memikirkan akibat yang fatal. Mayat bergelimpangan di daerah Darmo, Ketabang, Gubeng, sekitar gedung Internatio dan kawasan Tanjung Perak.

Selain pasukan TKR, para pemuda pejuang dan rakyat yang sudah memegang senjata rampasan, Komandan PI Surabaya Soetjipto Danoekoesoemo mengirim pasukannya yang dilengkapi senjata berat watermantel, tank dan panser. Surabaya benar-benar dilanda prahara. Api perang berkobar. Korban berjatuhan dari ke dua belah pihak, Inggris dan rakyat Surabaya.

Kendati mayat bergelimpangan akibat tembakan, semangat perjuangan makin membara. Rakyat tidak menghitung korban. Mati satu datang seribu. Bagai banteng terluka rakyat mengamuk.

Ben Anderson dalam bukunya “Revoloesi Pemoeda” terbitan Pustaka Sinar Harapan (1988), menyebutkan para pemuda yang melakukan penyerbuan ke berbagai markas pasukan Sekutu-Inggris itu mencapai 12 ribu orang. Pejuang Indonesia bertempur dengan fanatik tanpa mempedulikan jumlah korban yang jatuh. Pasukan Inggris meskipun mempunyai perlengkapan senjata berat dan tank-tank terancam oleh kehancuran.

Selain pos-pos pertahanan mereka terkepung, di daerah pelabuhan mereka harus mundur. Lapangan terbang Morokrembangan dapat direbut para pemuda pejuang. Beberapa gedung, seperti gedung Internatio, gedung BPM dan gedung Lindetives juga dikepung.

Soekarno-Hatta Datang

Dalam keadaan gawat, terdesak dan terkepung oleh rakyat pejuang itu, pimpinan pasukan Inggris di Surabaya minta bantuan “juru selamat”. Akhirnya, didatangkanlah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, didampingi Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin dari Jakarta. Ikut pula dalam rombongan itu, Mayor Jenderal Hawthorn.

Bung Karno, Bung Hatta, Amir Sjarifuddin dan Mayjen Hawthorn mendarat di bandara Morokrembangan pukul 11.45 pada tanggal 29 Oktober 1945. Pembesar bangsa Indonesia dan Sekutu ini juga mengikutkan beberapa wartawan ibukota dan wartawan asing. Mereka disambut para tokoh pejuang Surabaya, juga Brigjen Mallaby, Kolonel Pugh bersama perwira staf lainnya. Rombongan langsung menuju kantor gubernur Jatim dan diterima langsung oleh Gubernur Jatim, Suryo. Di kantor gubernur jatim ini dilangsungkan perundingan.

Dr.Roeslan Abdulgani dalam bukunya “100 Hari di Surabaya”, terbitan Yayasan Idayu, Jakarta (1975) menulis bahwa ada empat masalah pokok yang disimpulkan dalam perundingan itu. Perundingan berakhir pukul 19.30 malam itu. Hasil kesepakatan itu langsung diumumkan oleh Presiden Soekarno melalui Radio Surabaya. ***

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur


Berdasarkan Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1929 No.2

Hari Lahir

Provinsi Jawa Timur

5 Januari 1929

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH

SUNGGUH memalukan, kalau para petinggi dan pengambil keputusan di Jawa Timur ini “membohongi” sejarah. Sebenarnya, hari lahir atau hari jadi Provinsi Jawa Timur ini datanya sudah ada di Surabaya, Jawa Timur ini. Jadi tidak perlu harus jauh-jauh pergi ke negeri Belanda sana mencari dokumennya.

Tidak sedikit buku lama di perpustakaan yang ada di Jawa Timur dan kota-kota lain di Indonesia, mermasuk di Museum Pusat dan di gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta data dan dokumen tentang sejarah bangsa Indonesia.

Sebagaimana sekarang, ramai dipergunjingkan tentang pro-kontra rencana kunjungan kerja (kunker) anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ke luar negeri. Salah satu di antara kunker itu adalah ke Negeri Belanda. Di negeri kincir angin itu, para anggota dewan yang terhormat ini “hanya” akan bertamu ke museum sejarah dan perpustakaan untuk mencari data tentang Hari Jadi Jawa Timur (HJJT).

Perbincangan miring yang santer terhadap rencana kunker itu, karena obyeknya cukup menggelikan. Sebab, kalau hanya untuk sekedar mencari dan menelusuri HJJT, tidak harus anggota dewan beramai-ramai ke sana. Di samping waktunya sangat pendek dan pola penelusuran seperti itu tidak logis. Padahal biaya untuk ke sana cukup besar, apalagi menggunakan uang rakyat yang diambil dari APBD Jatim.

Kalau itu berkaitan dengan sejarah, maka seyogyanya serahkanlah kepada ahlinya, yakni mereka yang ahli di bidang sejarah. Sekarang ini, tidak sedikit ahli dan pemerhati sejarah yang potensial dengan tersistem bisa dimanfaatkan. Tidak perlu berbondong-bondong meninggalkan kantor di Jalan Indrapura nomor 1 Surabaya. Sesampainya di sana, toh juga masih bingung, karena “maaf” yang ke sana itu tidak semuanya mampu berbahasa Belanda dan memiliki basis disiplin ilmu sejarah.

Ratusan, bahkan puluhan mahasiswa Indonesia, saat ini sedang menuntut ilmu di berbagai negara, termasuk di Negeri Belanda. Di antaranya, juga sedang menggali sejarah bangsa ini. Mereka bisa “dititipi” atau ditugaskan khusus untuk memperoleh tanggal yang pasti tentang HJJT dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu tidak ada salahnya “disisihkan” sedikit anggaran sebagai uang lelah kepada mereka yang mau menelusuri sejarah melalui buku-buku dan arsip masa lalu di museum atau perpustakaan di sana.

Sebenarnya, kalau mau serius, di negara kita sendiri tidak sedikit perpustakaan dan museum yang mampu mengungkap HJJT itu. Tidak sulit. Misalnya sedikit mempunyai kemampuan menerjemahkan bahasa asing, misalnya Belanda. Sebab, data lama tentang HJJT itu, mungkin banyak dari dokumen berbahasa Belanda.

Tanpa ke Negeri Belanda pun, data akurat dan positif bisa diperoleh di negeri sendiri. Tidak usah jauh-jauh membuang tenaga, waktu dan biaya ke sana. Sebab, di museum dan perpustakaan yang ada di Indonesia ini, baik di Jakarta atau kota-kota lain, maupun di Surabaya sendiri data itu ada. Hanya sayang, anggota dewan kita yang terhormat itu “malu” berkunjung ke rumah tetangga sendiri.

Di Kota Surabaya saja, tidak sedikit buku-buku lama peninggalan zaman dulu tersimpan dengan rapi. Saking jarangnya buku-buku itu dijamah apalagi dibaca, buku-buku itu tetap saja tersusun rapi dan indah bak hiasan di rak buku perpustakaan.

Saya sudah melakukan penelusuran “tanpa biaya” ke beberapa perpustakaan. Ternyata cukup banyak data dan dokumen yang memapu mengungkap sejarah Provinsi Jawa Timur. Penulis berhasil menghimpun berbagai bahan yang berhubungan dengan HJJT itu. Kalau mau jujur, seharusnya sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, harus menggunakan kaidah ilmu sejarah. Salah satu unsur itu adalah tidak “membohongi” sejarah, hanya karena kepentingan. Kalau itu merupakan fakta sejarah, walupun pahit sekalipun, bahkan menyangkut harga diri dan martabat, harus tetap dijadikan dasar.

Berdasarkan SK Gubernur Jatim No.188/101/KPTS/013/2007 tanggal 5 Maret 2007 lalu sudah terbentuk Tim HJJT. Uniknya, tim itu sudah menetapkan HJJT tanggal 19 Agustus 1945. Sebab, pada tanggal 19 Agustus 1945 itulah sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan delapan propvinsi di Indonesia sebagai kepanjangantangan Pemerintah Republik Indonesia. Dari delapan provinsi itu, termasuk Provinsi Jawa Timur. Artinya, Provinsi Jawa Timur ini lahir bersamaan dengan delapan provinsi pada awal kemerdekaan RI itu.

Nah, kalau memang tanggal 19 Agustus 1945 yang ditetapkan sebagai HJJT, itu berarti Provinsi Jatim ini berulangtahun serentak dengan tujuh provinsi lainnya di Indonesia, yakni: Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Sebelumnya tim HJJT punya empat tanggal alternatif, yakni:

Pertama, tanggal 28 Desember 1255, yakni masa kejayaan Kerajaan Singasari yang konon wilayahnya mencakup wilayah Jawa Timur sekarang ini.

Kedua, tanggal 14 Agustus 1636, di masa Kerajaan Mataram memperkenalkan istilah “Bang Wetan” yang ditafsirkan sebagtai sebutan untuk Jawa Timur.

Ketiga, tanggal 1 Januari 1929, di zaman Hindia Belanda, saat ditingkatkannya status Oost Java (Jawa Timur) dari Gewest menjadi Provincie.

Keempat, tanggal 19 Agustus 1945, sebagai tanggal ditetapkannya delapan provinsi di Indonesia – salah satu di antaranya Provinsi Jawa Timur – sebagai kepanjangantangan Pemerintah Pusat di daerah.

Saya selaku pemerhati sejarah dan membaca berbagai sumber dari buku lama, ternyata ke empat tanggal alternatif itu yang paling mendekati adalah akternatif yang ketiga. Namun, saya lebih cenderung, bergeser sedikit, tidak tanggal 1 Januari, tetapi tanggal 5 Januari 1929. Di bawah ini, penulis uraikan landasan hukumnya.

5 Januari 1929

Konon tim sudah sepakat memilih tanggal 19 Agustus 1945 sebagai HJJT (Hari Jadi Jawa Timur). Alasannya, keputusan sidang PPKI itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 yang diikuti dengan Maklumat Pemerintah yang mengangkat Raden Mas Tumanggung Aryo (RMTA) Soeryo sebagai Gubernur Jawa Timur.

Bahan kajian lain, adalah adanya struktur organisasi pemerintahan Provinsi Jawa Timur dikuatkan dengan berhimpunya 8 (delapan) keresidenan yang masing-masing dipimpin oleh residen.

Penelusuran “pribadi” yang dilakukan penulis, diperoleh data yang cukup akurat dan mempunyai dasar hukum, HJJT itu yang tepat adalah tanggal 5 Januari 1929.

Jadi, secara resmi Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi memang tanggal 5 Januari 1929. Penetapan itu termaktub dalam Undang-Undang No.2 tahun 1929 Pemerintahan Hindia Belanda atau Staatsblad van Nedelandsch-Indie tentang bentuk pemerintahan lokal di Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.25 tanggal 5 Januari 1929.

Pada buku Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1929 No.2 tentang bentuk pemerintahan di Jawa dan Madura ini, ditetapkan pula kelahiran Provincie West Java (Jawa Barat) dengan ibukota Batavia (Jakarta), Provincie Oost Java (Jawa Timur) dengan ibukota Surabaya dan Gewest Midden Java (Jawa Tengah) dengan ibukota Semarang.

Secara rinci untuk Jawa Timur, wilayahnya dibagi menjadi 15 keresidenan, yakni: Surabaya, Mojokerto, Grisce (Gresik), Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Kediri, Blitar, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, West Madura (Madura Barat) dan Oost Madura (Madura Timur).

Masing-masing keresidenan membawahkan Afdelingen (Kabupaten) yang dipimpin oleh Regent (bupati), di bawahnya ada Districten (Kewedanaan) – dikepalai oleh wedana dan di bawahnya ada Onderdistricten (Kecamatan) – dipimpin oleh asisten wedana (camat).

Dalam sejarah yang selama ini disebarluaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang sudah menetapkan, bahwa Pemerintahan Hindia Belanda mengangkat Gubernur Jawa Timur untuk pertama kalinya tahun 1929 dan berakhir saat kedatangan balatentara Jepang tahun 1942.

Memang benar, secara berturut-turut Gubernur Jawa Timur itu adalah: M.Ch.Handerman (1929-1931), Ch.De Han (1931-1933), J.H.B.Kuneman (1933-1936), Ch.O.vd.Plas (1936-1941) dan Mr.Ch.Hartevelt (1941-1942).

Sebenarnya Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sudah “mengakui” bahwa Pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu ada sejak tahun 1929 dengan para gubernurnya seperti tersebut di atas. Selama ini, pengakuasn itu dibuktikan, dengan dipajangnya gambar dan foto-foto gubernur yang pernah memerintah di zaman Belanda tersebut di kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan 110 Surabaya dan gedung negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo 7 Surabaya. Bahkan, inipun tertulis di buku-buku resmi terbitan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berjajar dengan foto-foto gubernur pendahulu di zaman Hindia Belanda itu, juga terpajang berderet nama, foto dan tahun masa jabatan para gubernur di zaman Indonesia merdeka hiingga sekarang. Nama-nama gubernur tersebut adalah: RT Soerjo (1945-1948), Dr,Moerdjani (1948-1949), R.Samadikoen ((1949-1957), RTA Milano (1957-1959), R.Soewondo Ranuwidjojo (1959-1963), Moch Wijono (1963-1967), RP Mohammad Noer (1967-1971 dan 1971-1976), H.Soenandar Prijosoedarmo (1976-1981 dan 1981-1983), H.Wahono (1983-1988), H.Soelarso (1988-1993), HM Basofi Soedirman (1993-1998), H.Imam Utomo (1998-2003 dan 2003-2008).

Kalau “mau jujur” tim HJJT tidak usah membohongi sejarah. Apalagi berdalih untuk mencari data yang akurat, harus pergi ke Negeri Belanda. Anehnya lagi, walaupun nanti tim HJJT ini “melancong” ke negeri “kincir angin” itu, tanggal yang bakal ditetapkan adalah tanggal 19 Agustus 1945. Nah, apa yang dilakukan para anggota dewan terhormat ini bersama staf Pemprov Jatim, apakah tidak mubazir?

Untuk itu, saya sangat yakin tanggal yang tepat sebagai HJJT yang mempunyai kekuatan hukum adalah tanggal 5 Januari 1929, yakni tanggal ditetapkannya UU No.2 tahun 1929 atau Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1929 No.2 tentang pembentukan pemerintahan lokal di Jawa dan Madura yang menetapkan Jawa Timur sebagai Provinsi. Tanggal 5 Januari ini bisa diuji berdasarkan pendapat dan kajian para ahli, meupun pemerhati sejarah.

Oleh sebab itu, tidak tepat kalau tanggal 19 Agustus 1945 yang dijadikan tanggal HJJT (Hari Jadi Jawa Timur) sebagaimana Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang HJJT yang sekarang sedang diproses tim HJJT bersama Komisi A DPRD Jatim. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jatim.