XIAMEN DI CHINA SISTER CITY KOTA SURABAYA

KOTA XIAMEN DI CHINA

SISTER CITY SURABAYA

 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH

 

WALIKOTA Surabaya Bambang DH dan Walikota Xiamen (China) Chen Xiumao, menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama sister city (kota kembar)  berlangsung di Surabaya, Jumat, 23 Juni 2008. Penandatanganan kerja sama ini, merupakan tindak lanjut dari upaya penjajakan yang telah dilakukan kedua kota. Letter of Intents` (LoI)  itu terlaksana pada 8 September 2003 di Xiamen

Kerja sama sister city ini menyangkut berbagai bidang, diantaranya perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Iptek).

Delegasi Xiamen yang dipimpin Walikota Chen Xiumao yang juga Wakil Sekretaris Partai CPC dan Ketua Komite CPPCC KOta Xiamen berjumlah delapan orang. Mereka di antaranya Direktur Utama Kantor Urusan Luar Negeri Xiamen Chen Aijing, Wakil Sekretaris CPPCC Xiamen Chen Baoguo, dan Direktur Utama Xiamen Tourism Board Guo Hengming.

Waktu itu Walikota Surabaya Bambang DH didampingi Wakil Walikota Arif Afandi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Juli Subianto, serta Kepala Dinas Perindustrian, M Taswin.

Pada tahun 2005 lalu, delegasi Xiamen turut hadir dalam event internasional `Surabaya Counterparts Forum`, yang juga dihadiri sejumlah negara dan empat kota dunia yang telah menjalin sister city dengan Surabaya. Sedang delegasi Pemkot Surabaya pada tahun yang sama, menghadiri pameran industri, perdagangan dan investasi di Xiamen.

Surabaya dan Xiamen memiliki sejumlah kesamaan, di antaranya Surabaya punya pelabuhan dan institut teknologi, demikian juga dengan Xiamen. Kesamaan inilah yang bisa terus dikembangkan lebih lanjut. Xiamen merupakan kota kedua di China setelah kota Guang Zhou yang juga sister city Surabaya.

Tahun 2012, Kota Xiamen merupakan tujuan utama kunjungan jurnalistik wartawan Surabaya di China. Ada dua topik yang dijadikan bahan studibanding ke sana. Pertama bidang kepariwisataan dan yang kedua pengelolaan air bersih untuk minum. Khusus di bidang kepariwisataan, topiknya adalah melihat dari dekat pengelolaan benda dan bangunan cagar budaya.

Kendati Kota Xiamen layak menjadi “guru” penataan cagar budaya bagi Kota Surabaya. Kota Xiamen dianggap mempunyai persamaan dengan Kota Surabaya, walaupun dari struktur wilayah daratannya sangat berbeda. Surabaya berada di pinggir laut dengan pelabuhan samudera Tanjung Perak yang berada di dataran rendah. Sedangkan Kota Xiamen merupakan kota pantai, pulau yang berbukit-bukit.

Kota dengan luas wilayah 1.580 kilometer per-segi ini sekarang berpenduduk sekitar 3 juta jiwa — hampir sama dengan Surabaya.  Kawasan yang luasnya dua kali negara Pulau  Singapura itu, ternyata daerah terkecil di Provinsi Fujian atau Hokian. Provinsi ini juga dikenal sebagai tempat para leluhur para Taipan yang menjadi konglomerat di Indonesia. Sebut saja misalnya: Liem Sioe Liong orang top zaman Orde Baru, Liem Seng Tee pendiri pabrik rokok Dji Sam Soe atau Grup Sampoerna, Eka Tjipta Widjaja boss Sinar Mas Group, dan masih banyak lagi yang lain.    

Sama dengan Surabaya, masalah pertamanan dan penghijauan di Xiamen tertata rapi. Namun sebuah perbedaan yang sangat mencolok dengan Kota Surabaya adalah sistem penataan lalulintas jalan rayanya. Pejabat Kota Xiamen lebih “berani” mengambil keputusan untuk merangkul investor. Hampir tak ada kemacetan lalulintas di jalan utama. Selain membuat jalan-jalan bebas hambatan yang lebar, juga membuat jalan-jalan layang yang tingginya melebihi pohon pelindung. Artinya, pembuatan jalan layang di sini tidak menggusur taman dan pohon di pinggir jalan yang sudah ada, Justru di bawah jalan layang itu pohon dan taman tertata indah.

Sarana perhubungan dan transportasi di Xiamen cukup lengkap. Ada  beberapa jembatan melintas sungai dan laut antar pulau kecil. Juga ada terowongan yang menerobos badan gunung, bahkan terowongan di bawah laut. Di samping tetap mempertahankan kapal fery yang menyeberangkan penduduk ke pulau lain.         

Pulau Gu Lang Yu — ditulis Gulangyu — adalah satu pulau di depan Kota Xiamen. Hanya delapan menit dengan kapal fery menyeberang ke pulau kecil yang disebut juga Pulau “Jalan Kaki” dan “Pulau Piano”. Pulau kecil ini punya sejarah yang menarik. hampir sama dengan Hongkong dan Macao, pulau ini menjadi kawasan hunian para kolonial dari Eropa. Berbagai peninggalan bangunan kolonial Inggris dan Belanda masih berdiri tagak dan megah di Pulau Gulangyu ini.

Nah, di Gulangyu inilah, kami melakukan studibanding tentang cagar budaya. Bagaimana melestarikan “keangkuhan” benda-benda kuno peninggalan penjajah itu. Sama juga dengan di Kota Surabaya, hampir 90 persen benda dan bangunan cagar budayanya juga peninggalan zaman penjajahan Belanda. Salah satu bangunan kokoh dan antik dengan arsitektur Eropa adalah bekas kantor Konsulat Inggris yang sekarang berubah fungsi menjadi hotel.

Memang, keunikan kawasan Pulau Gulangyu itulah yang menarik. Sehingga menjadi daerah tujuan wisata. Tanpa memilih waktu, hari-hari biasa dan hari libur Gulangyu selalu ramai oleh pelancong dalam negeri, maupun dari mancanegara.

Gulangyu di Xiamen adalah sebuah pulau dari 1,78 kilometer persegi. Apabila kita memasuki daerah perumahan pulau itu, kita akan mulai mendengar gema musik lembut. Gulangyu juga disebut “Pulau Piano” oleh penduduk setempat. Musik piano dari villa dan lingers sepanjang jalan-jalan sempit pulau, banyak seorang musisi terkenal China berasal dari Xiamen.

Tidak hanya bangunan kuno dan antik yang menjadi obyek di Gulangyu, di sini ada sebuah bangunan besar yang dijadikan sekolah musik, bernama Xiamen Music School. Ternyata sejak zaman dulu, di pulau ini ada sebuah bangunan tempat penduduk China belajar musik Barat. Tempat itu, sekarang dijadikan Museum Piano — karena puluhan piano zaman dulu masih terawat rapi di sini — dan  masih bisa difungsikan.     

Sama juga dengan di Kota Surabaya, perhatian pemerintah kota terhadap cagar budaya di Xiamen juga serius. Mungkin Pemkot Xiamen lebih serius daripada Pemkot Surabaya. Di samping menjaga kelestarian benda peninggalan kolonial dan kerajaan zaman dulu, Pemkot Xiamen juga mengartikan cagar budaya dengan sikap dan keseharian warganya. Cagar budaya tidak semata-mata melestarikan benda mati, seperti gedung, patung dan benda bersejarah. Tetapi, juga melestarikan adat istiadat di kawasan tertentu. Kawasan itu disebut sebagai kawasan cagar budaya.

Tidak hanya itu perhatian yang diberikan oleh Pemerintah, baik pusat maupun kota. Kendati gedung-gedung itu milik perorangan dan swasta, tetapi sejak dinyatakan bangunan atau kawasan itu sebagai cagar budaya, pemerintah menyiapkan pembiayaan dengan anggaran rutin.

          Setiap Mei ada festival musik internasional, dan piano kompetisi dan festival musik juga sering diadakan. Di Huangyan Lu, dalam perjalanan ke Sunlight Rock, ada ruang konser dimana konser klasik secara teratur diadakan pada akhir pekan.   

Dalam bidang seni, di Xiamen ada lukisan cat minyak desa Wushipu. Lukisan minyak desa ini dinobatkan sebagai “kedua dari dasar lukisan minyak dunia industri” . Xiamen memang memiliki keunggulan industri yang kuat di tangan dicat lukisan cat minyak. Kawasan ini memiliki dua basis manufaktur utama, yaitu: Xiamen Wushipu Oil Painting Desa dan Xiamen Haicang Oil Painting Village. Pangsa pasar 80% di pasar Eropa dan Amerika diambil oleh produk ekspor dari Xiamen.

Sebagai basis utama lukisan tangan minyak di China,  desa Xiamen Wushipu Oil Painting memiliki lebih dari 5.000 seniman. Ia memiliki kemampuan untuk memproduksi semua jenis lukisan minyak dengan spesifikasi yang berbeda dan gaya. Dengan dukungan Pemkot  Xiamen, hal itu telah membentuk rantai industri yang kuat.

Kota Xiamen juga merupakan bagian dari sejarah masa lalu China. Dari Kota Xiamen ini sangat mudah menjangkau negara tetangga yang dulu adalah saudara kandungnya, yakni Taiwan. Dari Xiamen ini terpancar nilai budaya dan sejarah China zaman dulu dengan pengaruh kolonial dan budaya Barat. Yang lebih asyik lagi, saat terjadi perpecahan politik antara Partai komunis dengan Partai Nasionalis.

       Ada catatan sejarah unik di Kota Xiamen. Tahun 1934, pemimpin China Chiang Kai Sek mengusir pendukung komunis yang berada di  wilayah China selatan ke wilayah utara. Mereka melakukan Long March dan akhirnya menetap di Yanan. Perang saudara yang didasari ideologi berbeda itu, akhirnya tahun 1950, Mao Tse Tung mengalahkan Chiang Kai Sek. Rezim komunis menguasai seluruh daratan China dan Chiang Kai Sek mendirikan pemerintahan nasionalis di Taiwan.

Saat inilah, suatu “perceraian” terjadi di Kota Xiamen. Diibaratkan suami-isteri, Pulau Xiamen dan Pulau Jinmen dulu sangat mesra, terpaksa berpisah. Pulau Xiamen dikuasai pemerintahan China dan Jinmen menjadi wilayah Pemerintahan Taiwan atau China Nasionalis.

Kota Pelabuhan

Xiamen juga dikenal sebagai sebuah kota di pantai di China tenggara. Sebagai kota pelabuhan, Xiamen juga mengikat kerjasama kepelabuhanan (sister port) dengan Pelabuhan Tanjung Parak Surabaya. Kota Xiamen menghadap ke Selat Taiwan dan perbatasan dengan Quanzhou di utara dan Zhangzhou di selatan.   

Xiamen punya julukan lain, yakni “kota Amoy” dan kota “gerbang rendah”. Ini mungkin mengacu pada posisinya di mulut Sungai Sembilan Naga. Dialek Hokkian Zhangzhou dari membaca karakter ini sebagai “e-mui”, sumber nama “Amoy”. dialek ini masih dituturkan di barat dan barat daya kota.

Berdasarkan catatan sejarah, selama Dinasti Jin awal, Xiamen menjadi Tong’an Distrik  di 282, sub-entitas Jin’an Prefektur. Selama Dinasti Song (960-1279 M), kota ini dikenal sebagai pelabuhan internasional yang berkelanjutan.

Seorang ilmuwan China dan negarawan Shen Kuo (1031-1095) menghabiskan masa mudanya di sana, sedangkan ayahnya adalah seorang birokrat lokal pada pemerintah staf. Pada 1387, Dinasti Ming menggunakan tempat ini sebagai basis melawan bajak laut, dan merupakan bagian dari Quanzhou.

Saat pemerintahan Koxinga, tahun 1650, Xiamen dijuluki sebagai Siming Island atau “Mengingat Ming”. Namun, kemudian kota ini diubah namanya menjadi Manchu dan tahun 1680  menjadi Xiamen Subprefektur. Setelah Revolusi Xinhai tahun 1912 kembali ke nama Xiamen. Pada tahun 1949, Xiamen menjadi kota provinsi, kemudian ditingkatkan menjadi kota wakil-provinsi.

Tahun 1980, Xiamen menjadi sebuah kawasan Zona Ekonomi Khusus. Xiamen menjadi kota pelabuhan pertama yang digunakan orang Eropa, yaitu Portugis pada tahun 1541. Itu adalah pelabuhan utama China pada abad kesembilan belas untuk mengekspor teh. Akibatnya, Hokkien memiliki pengaruh besar pada terminologi China.

Selama Perang Opium Pertama antara Inggris dan China, Inggris merebut kota dalam Pertempuran Amoy pada tanggal 26 Agustus 1841. Xiamen adalah salah satu dari lima pelabuhan di China yang dibuka berdasarkan Perjanjian Nanking (1842). Sebagai hasilnya, itu adalah titik masuk awal untuk misi Protestan di China.    

Pada tahun 1999, skandal korupsi terbesar dalam sejarah China telah ditemukan, yang melibatkan sampai dengan 200 pejabat pemerintah. Lai Changxing diduga telah menjalankan operasi penyelundupan besar, yang dibiayai tim sepak bola di kota itu, studio film, proyek konstruksi terbesar, dan rumah bordil besar disewa kepadanya oleh Biro Keamanan Umum setempat. Menurut Waktu, “penduduk setempat sering bercanda bahwa Xiamen harus mengubah nama menjadi Yuanhua, nama perusahaan Lai.”

Kegiatan ekonomi utama Xiamen meliputi perikanan, galangan kapal, pengolahan makanan, penyamakan, tekstil, manufaktur mesin perkakas, industri kimia, telekomunikasi, dan jasa keuangan. Manfaat kota terutama dari modal investasi dari Hong Kong, Macau dan Taiwan.

Pada tahun 2008, sebanyak 356 proyek dengan investasi langsung asing telah disetujui di kota Xiamen. Jumlah investasi kontrak asing sebesar US $ 1,89 miliar. Pada tahun 1992, Xiamen menduduki peringkat di antara 10 besar kota China sehubungan dengan kekuatan yang komprehensif dengan PDB meningkat rata-rata lebih dari 20% per tahun. Pada tahun 2008, PDB di Xiamen sebesar 156 miliar Yuan, meningkat 11,1% dibanding tahun sebelumnya.  PDB per kapitanya adalah 62.651 yuan (US $ 9,017). Reformasi ekonomi membawa total volume impor dan ekspor tahun 2008 menjadi US $ 45,4 miliar, sementara ekspornya mencapai US $ 29,4 miliar.

Xiamen juga merupakan tuan rumah China International Fair untuk Investasi dan Perdagangan diadakan setiap tahun pada bulan September awal untuk menarik investasi langsung asing ke daratan Cina.
Zona pemrosesan ekspor Xiamen terletak di bagian selatan Kawasan Haicang. Jaraknya hanya 1,5 km dari Haicang Port Area dan 10 km dari Bandara Gaoqi Internasional, serta 3 km dari Haicang stasiun kereta api.

Haicang terletak sebelah tenggara Pulau Xiamen, di ujung Delta Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou Fujian Selatan berbatasan dengan Kota Zhangzhou di barat, Kabupaten Jimei di utara.

          Kawasan Pengembangan Xinglin Taiwan ini disetujui untuk didirikan pada tanggal 20 Mei 1989 oleh Dewan Negara. Area yang direncanakan adalah 19,36 kilometer persegi dan luas saat ini adalah 12,5 kilometer persegi. Zona ini terletak di Jimei, Xiamen. Industri utama didirikan di zona ini adalah kimia, mesin, tekstil dan elektronik. Zona ini 8 km dari Bandara Internasional Xiamen Gaoqi dan 3 km dari 319 National Highway.

Pada tahun 1992, Xiamen Xiangyu ditetapkan sebagai  Zona Perdagangan Bebas dan disetujui Dewan Negara. Selain itu ada kawasan pengembangan industri  Hi-tech obor. Kawasan ini juga salah satu zona nasional China teknologi tinggi tingkat pembangunan industri.

Saat ini, terdapat 13 kota di Asia yang memiliki penerbangan langsung ke Xiamen. Kota-kota itu adalah Penang, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Osaka, Nagoya, Tokyo, Seoul, Taibei, Kohiong, Taizhong, Singapura dan Bangkok. Kota-kota di luar daratan China yang memiliki penerbangan langsung ke Xiamen adalah Hong Kong dan Makau yang terletak di selatan provinsi Guangdong border.It juga membuka penerbangan ke Amsterdam 29 Maret 2011.        

Sebagai kota kembar (sister city), Kota Surabaya “sangat layak berguru” ke Kota Xiamen di China ini. Di Kota Xiamen, transportasi kota dilayani dengan taksi yang  tersedia dari bandara ke kota. Selain layanan feri ke Pulau Gulangyu, di Xiamen ada empat jembatan utama yang menghubungkan Pulau Xiamen ke daratan China.

Angkutan massa dilayani dengan Xiamen Bus Rapid Transit (BRT). Ini adalah sistem bus dengan jalan ditutup dengan stasiun dan sistem tiket mirip dengan sistem lampu-rel. Sebagian besar dari sistem BRT 115 km jalur bis bebas hambatan. Tidak ada lampu lalu lintas di sepanjang seluruh sistem BRT. Kecepatan maksimum bus dibatasi oleh desain untuk 60 km per jam.

Lima rute BRT saat ini dalam pelayanan, yaitu BRT-1 Route, BRT-2 Route, Route BRT Huandao Avenue, Chenggong Avenue BRT Route, dan Menghubungkan BRT Route. tarif adalah 0.6 RMB per km untuk bus ber-AC. BRT ini dilengkapi dengan 20 layanan shuttle bus yang menghubungkan tempat-tempat ke stasiun BRT. Layanan shuttle bus memiliki tingkat rata 0,5 RMB. Ada beberapa diskon untuk tarif jika pra-bayar e-card yang digunakan.

            Taksi merupakan alat transportasi umum yang menjelajahi sebagian besar wilayah kota Xiamen. Dan yang cukup menarik, di kota ini banyak orang naik sepeda. Tidak seperti di kota-kota China yang lain, selain Beijing,  sepeda motor dan moped adalah bentuk utama transportasi. Kendaraan itu tidak diperbolehkan, bahkan  menggunakan klakson mobil juga dilarang.

Xiamen memiliki sistem jaringan transportasi kereta api dan jalan raya dengan seluruh China. Ini telah membentuk hubungan ekonomi dan perdagangan dengan 162 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiamen  menginvestasikan lebih dari RMB 30 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Ada dua jembatan utama yang menghubungkan pulau Xiamen yang memungkinkan akses mudah ke lalu lintas jalan raya dan transportasi. The Fuzhou-Xiamen dan Zhangzhou-Xiamen Xiamen link jalan raya dengan setiap bagian dari propinsi Fujian dan dengan provinsi Guangdong, Jiangxi dan Zhejiang. Ada juga jasa angkutan kontainer tersedia antara Xiamen dan Shenzhen dan Hong Kong.

Kereta Api di Xiamen terhubung ke semua bagian negara melalui Railway Yingtan-Xiamen, yang terkait dengan jaringan kereta api nasional. Ada layanan penumpang langsung antara Xiamen ke Shanghai, Nanjing, Hefei, Fuzhou, Nanchang dan Yingtan.                  

Selain Stasiun Kereta Api Xiamen, Xiamen Utara Stasiun Kereta Api, di Gaoqi telah diperpanjang untuk pengangkutan barang impor dan ekspor.  Hal ini juga dihubungkan dengan Fuzhou, Shanghai dan sisanya dari China melalui kereta api berkecepatan tinggi yang dibuka 26 April 2010.

Untuk transportasi udara, ada 62 jalur udara dari Bandara Internasional Xiamen Gaoqi. Penerbangan utama dilaksanakan ke sejumlah tujuan di Asia dan kota domestik yang bisa menangani sebanyak 6.280.000 penumpang dan 201.300 ton kargo.

Kegiatan pelabuhan laut di Xiamen, merupakan salah satu pelabuhan utama di China.  Sejak 1981 itu memiliki peringkat ke-8 di antara pelabuhan utama di China dan peringkat ke-30 di antara 100 pelabuhan top dunia. Pelabuhan laut Xiament terletak di Pulau Xiamen yang berada di mulut Sungai Jiulong — seperti Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di muara Sungai Kalimas.

Ada 81 tempat berlabuh dari tonase besar, menengah atau kecil, termasuk 16 tempat berlabuh dalam air, dimana 6 kontainer beroperasi lebih dari 10.000 ton. 100 000 kapal dermaga tidak bisa langsung di pelabuhan dalam, sedangkan 50 000 kapal tidak bisa menarik untuk bongkar muat.

Saat ini, pelabuhan Xiamen memiliki rute navigasi ke Hong Kong, Jepang, Korea, Kaohsiung dan Singapura. Xiamen baru-baru ini membuka rute laut ke Laut Tengah, Eropa dan Amerika. Pada tahun 2000, throughput kargo di pelabuhan adalah 19.650.000 ton, meningkat 10,82% dibanding tahun sebelumnya, throughput kontainer mencapai 108.460.000 TEUs, naik 27,83% dari tahun sebelumnya.

Di antara barang lainnya ditangani, Xiamen adalah suplai terbesar di dunia dasar untuk bahan tungsten baku. Ini adalah kacamata hitam terbesar di dunia basis manufaktur, mengekspor 120 juta pasang setiap tahun.

Dermaga laut Xiamen, juga merupakan markas besar Army Group 31 dari Tentara Pembebasan Rakyat. Ini adalah, salah satu dari tiga pasukan kelompok yang terdiri dari Nanjing Daerah Militer bertanggung jawab atas pertahanan pantai timur China dan pemulihan Taiwan.

Juga sama dengan Kota Surabaya, Kota Xiamen berulangkali terpilih sebagai kota terbersih di China, dan memiliki banyak atraksi untuk wisatawan. Xiamen dan desa sekitarnya memberikan pemandangan spektakuler dan menyenangkan-pohon pantai berjejer.

Berbelanja, juga merupakan bagian kegiatan kepariwisataan di Xiamen. Kota ini  memiliki berbagai department store. Ada juga supermarket  yang dijalankan oleh Metro dan Wal-Mart. Selain itu ada ShoeMart Shopping Mall yang dimiliki dan dioperasikan oleh Mr Henry Sy seorang pengusaha yang berasal dari Filipina. Ada juga supermarket di kampus universitas dan mereka memiliki layanan pengiriman barang banyak. Di kampus universitas, terdapat banyak toko buku.

Zhongshan Lu adalah kawasan komersial utama di Xiamen. Di sini banyak ruko  yang menjual fashion terbaru, sepatu dan berbagai produk. Sebuah bagian besar dari jalan antara pendaratan feri dan Siming Street,  juga nyaman bagi pejalan kaki. Antara Zhongshan Lu Lu dan Shengping, di Shuixian Lu, ada jalan lama yang terkenal dengan sebutan  Zhenbang Lu.

Xiahe Lu, adalah kantor polisi yang baru didirikan komersial sibuk di Xiamen. Pusat perbelanjaan terletak di sini termasuk Stasiun Kereta Api Dunia Trading Mall, Chengda Mall, Holiday Dunia untuk Perempuan dan Anak

Kampus Universitas Xiamen yang didirikan tahun 1921, termasuk kampus tua di Kota Xiamen, Namun sekarang sudah bermunculan kampus-kampus dan elmabaga pendidikan lainnya di Xiamen. Di antaranya, Jimei University, Lujiang University, Sekolah Kejuruan Oseanografi, Xiamen Nanyang College, Xiamen Performing Arts College, dan Sekolah Kejuruan Perangkat Lunak Xiamen. (*)

Tragis! Sukarno Hatta “Cerai Paksa” di Kota Pahlawan Surabaya

RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN

Tragis!

Dwi Tunggal Sukarno-Hatta

Cerai Paksa di Kota Pahlawan

 

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

 

DULU di bebarapa media, berulangkali saya menulis judul: “Ironis! Kota Pahlawan Miskin Nama Pahlawan” atau “Ironis Nama Sukarno-Hatta Belum Diabadikan di Kota Pahlawan”, dan beberapa judul lagi yang senada.

Memang, di Indonesia, hanya Kota Surabaya satu-satu yang berjuluk Kota Pahlawan, namun perwujudan makna kepahlawanan itu sangat dangkal. Kepahlawanan hanya diterjemahkan dari peristiwa heroik yang terjadi di sekitar tanggal 10 November 1945 yang membawa korban jiwa terhadap ribuan Arek Suroboyo.

Padahal, seyogyanya, pengertian pahlawan itu diwujudkan dengan menjadikan Kota Surabaya ini sebagai “kamus kepahlawanan”. Surabaya dapat dijadikan sebagai museum kepahlawanan yang berskala nasional. Bahkan, kalau memungkinkan diangkat menjadi “Kota Pahlawan Internasional”.

Dalam sejarah, “tewas”-nya salah seorang pimpinan militer Inggeris, Jenderal Mallaby, bagi kita merupakan suatu “kemenangan”. Tetapi, bagi sekutu, dia adalah pahlawan yang “gugur” dalam kancah berjuang demi negaranya dan kepentingan dunia internasional

Suatu hal yang sangat memprihatinkan, adalah kurangnya minat dan perhatian para petinggi di Kota Surabaya ini untuk menampung aspirasi warganya. Salah satu di antaranya, ialah usul-usul warga untuk sebanyak mungkin mangabadikan nama-nama pahlawan di Surabaya. Terlalu berbelitnya prosedur untuk memberi nama pahlawan pada suatu jalan. Bahkan, sangat tidak mudah mengganti nama jalan yang sudah ada dengan nama jalan baru.

Dengan berbagai upaya dan cara, saya sebagai penulis di beberapa suratkabar dan majalah yang terbit di Indonesia, mengungkap kehebatan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Di sana saya menyinggung, sikap abai para petinggi di kota ini untuk menyesuaikan diri dengan julukan Kota Pahlawan itu. Apalagi, sangat lambannya keinginan untuk mengabadikan nama Dwitunggal Sukarno-Hatta selaku Pahlawan Nasional Proklamator Kemerdekaar Repubilik Indonesia di kota kelahiran Bung Karno ini.

Kendati kemudian terwujud pemberian nama Jalan Sukarno-Hatta untuk jalan baru lingkar timur bagian tengah atau MERR (Midle East Ring Road), di akhir masa jabatan Walikota Surabaya, Bambang DH.  DPRD Kota Surabaya, pada sidang paripurna 17 April 2010 menyetujui nama Jalan Sukarno-Hatta sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran menuju ke selatan sampai ke perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Peraturan Walikota Surabaya ditandatangani oleh Walikota Surabaya “yang baru” Ir.Tri Rismaharini yang menggantikan Bambang DH tanggal 24 November 2010.

Saya sebagai penulis yang sudah berulangkali menulis artikel dan kritikan ini merasa gembira. Ternyata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga sangat peduli kepada Proklamator kemerdekaan RI itu. Bahkan, secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya, memberi nama jalan sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran ke selatan sepanjang jalan MERR itu sampai ke perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 itu menetapkan  tentang nama Jalan Sukarno-Hatta di Kota Surabaya sepanjang 10.925 meter. Jalan ini berawal di pertigaan Jalan Kenjeran melintasi: Jl. Kalijudan, Jl. Mulyorejo, Jl. Dharmahusada Indah, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl Arif Rahman Hakim, Jl. Semolowaru, Jl. Semampir Kelurahan, Jl. Semampir Tengah, Jl. Semampir Selatan, Jl. Medokan Semampir, Jl. Kedung Baruk Raya/Jagir, Jl. Wonorejo/Jagir, Jl. Baruk Utara, Jl. Penjaringan Sari, Jl. Kedung Asem, Jl. Pandugo, Jl. Rungkut Madya, Jl. Gunung Anyar Tambak, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Namun, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, Pahlawan Proklamator lambang pemersatu bangsa itu, dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Perceraian ke dua tokoh sentral Kemerdekaan Indonesia itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta untuk jalan MERR itu. Jalan Sukarno-Hatta itu pun diganti menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta dengan  Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/86/436.1.2/2011.

Dengan janji yang sangat muluk, seolah-olah akan menjadi walikota sepanjang masa, Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai. Maka, di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta. Tragis!

Dalih yang tidak masuk akal, konon perubahan nama itu gara-gara nama Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta, sering disingkat “Soeta”. Jadi, khawatir nanti Jalan Sukarno-Hatta di Surabaya itu disingkat Jalan Suta atau Seoata.

Tidak itu saja dalih yang saya dengar, katanya, di Bukittinggi, Sumetera Barat, di kota kelahiran Bung Hatta, nama Soekarno dengan Hatta juga dipisah. Saya tahu persis, justru, di Bukittinggi itu, Jalan Soekarno-Hatta panjang sekali. Jalan raya Sokarno-Hatta itu, mulai dari dekat rumah kelahiran Bung Hatta, di Pasar bawah Bukittinggi, di dalam kota sampai menuju luar kota, ke Kecamatan Baso Kabupaten Agam terus ke Kabupaten Lima Puluh Kota sampai masuk Kota Payakumbuh. Jadi, Jalan Soekarno-Hatta di Bukittinggi itu merupakan jalan raya dari dalam kota Bukittinggi terus sampai ke Payakumbuh. Tidak tanggung-tanggung, jalan raya Soekarno-Hatta di tanah kelahiran Bung Hatta panjangnya sambung-bersambung dari dua kota dan dua kabupaten.

 

Ditolak DPRD Surabaya

Pemaksaan “cerai paksa” yang dilakukan oleh Walikota Surabaya itu ditolak DPRD Surabaya. Dalam rapat Pansus Pengubahan Nama Jalan DPRD Surabaya, Eddy Budi Prabowo anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan Pemkot sebaiknya tidak terburu-buru mengubah nama jalan itu.

Alasannya, nama dua proklamator secara historis adalah satu kesatuan. Memisahkannya jadi dua nama jalan berbeda dapat menimbulkan polemik, apalagi saat ini tensi politik di Surabaya meninggi.

Maduki Toha, anggota Pansus dari FKB menilai kebijakan Walikota ini terburu-buru karena belum tentu jalan lingkar Barat bisa cepat dibangun.

“Bahkan bisa saja tidak dibangun. Jika ini terjadi, maka hanya ada nama Jl. Bung Karno saja. Kasihan Bung Karno sendirian tidak ada Bung Hatta,” katanya.

Masduki bersikukuh mengusulkan agar nama jalan diubah menjadi Jl. Soekarno-Hatta Timur, sehingga kalau nanti dibangun lingkar Barat, bisa disesuaikan jadi Jl. Soekarno-Hatta Barat.

 

Nama Sukarno-Hatta

Kalau boleh saya mengungkap masa lalu, boleh disebut lebih ironis lagi ketika di masa Orde Baru. Hampir tidak ada upaya dari Pemkot Surabaya untuk mengabadikan nama besar Pahlawan Nasional, Proklamator Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan ini. Saat saya, menyampaikan usul kepada Walikota Surabaya, H.Poernomo Kasidi tahun 1986 agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya, sikap saya selaku penulis dianggap terlalu “berani”.

Pak Pur – begitu walikota yang bertitel dokter itu dipanggil – sembari berbisik mengatakan, jangan dulu. Alasannya, menyebut nama Bung Karno di era Orde baru itu cukup sensitif. Namun, pada tahun 1986 itu Presiden Soeharto, justru mengeluarkan penetapan tentang Dr.Ir.H.Sukarno dan Dr.Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Nasional dengan Kepres 081/TK/Tahun 1986 tertanggal 23 Oktober 1986.

Sambutan beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia cukup positif. Bandara Cengkareng yang merupakan pengalihan dari Bandara Kemayoran diberi nama Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Di Ujungpandang yang kembali bernama Makassar, pelabuhan lautnya diberi nama Sukarno-Hatta. Di Bandung, jalan lingkar selatan yang baru dibangun diberi nama Jalan Sukarno-Hatta.

Beberapa kota di Indonesia sertamerrta mengabadikan nama Proklamator Kemerdekaan RI itu sebagai nama jalan maupun nama taman, serta gedung bersejarah lainnya. Tidak ketinggalan pula di Jawa Timur, seperti Kota Malang, mengabadikan nama Sukarno-Hatta untuk jalan baru yang menghubungkan daerah Blimbing ke Dinoyo. Bahkan, di Kota Pasuruan dan di Bangkalan di Madura nama Jalan Sukarno-Hatta diabadikan di poros utama kota itu.

Secara resmi saya menulis surat kepada Walikota Surabaya, langsung ke tangan Pak Pur. Isi surat itu, agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Perak Timur dan Perak Barat sebagai Jalan Sukarno-Hatta. Alasan penulis waktu itu, karena jalan kembar itu menuju gerbang laut Surabaya, yakni Pelabuhan Tanjung Perak.

Ingat, Sukarno-Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan RI adalah Dwitunggal yang mengantar Bangsa Indonesia ke gerbang masa depan yang bebas dari penjajajah. Nah, Surabaya memang hanya punya satu gerbang masuk kota, yakni Tanjung Perak. Gerbang masuk dari udara dan darat Kota Surabaya, ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni Bandara Juanda dan sekarang juga terminal Purabaya di Bungurasih, Waru.

Setelah usul itu tenggelam begitu saja di kantong walikota Poernomo Kasidi, penulis berupaya menanyakan dan mendesak. Ternyata, saya dibentak. Tidak puas dengan sikap sang walikota, penulis membuat artikel di Harian “Surabaya Post” pada tanggal 9 November 1989 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Sebagai penulis artikel, saya berusaha memberi gambaran, bahwa pintu gerbang kota Surabaya ini “hanya satu” yakni dari laut di Tanjung Perak. Sedangkan gerbang kota melalui darat ada di Bungurasih, Waru, Sidoarjo dan gerbang udara ada di Bandara Juanda, Sidoarjo. Untuk itulah, karena Sukarno-Hatta sebagai proklamator yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan, maka penulis mengusulkan nama Jalan Tanjung Perak Barat dan Jalan Tanjung Perak Timur diubah menjadi Jalan Sukarno-Hatta

Setelah tulisan itu turun di koran terbesar di Surabaya waktu itu, saya dipanggil beberapa pejabat Pemda Kodya Surabaya (waktu itu). Ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan alasan perlu ada Perda (Peraturan Daerah). Waktu itu, beberapa anggota DPRD Surabaya yang setuju, tetapi ada yang tidak. Alasannya, macam-macam. Di antaranya berdalih belum ada tempat yang pas untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya. Bahkan yang cukup berkesan, saya dipanggil oleh staf intel Kodam V Brawijaya, meminta penjelasan tentang tulisan di Surabaya Post itu.

Ketika ada rencana pembangunan  jalan lintas timur bagian tengah yang disebut MERR (Midel East Ring Road), ada yang menginginkan nantinya apabila proyek MERR itu jadi, maka nama jalan itu adalah Jalan Sukarno-Hatta. Ternyata MERR yang semula terbengkalai alias mangkrak, tahun 2005 lalu sebagian sudah selesai, termasuk jembatan yang melintas di atas Kali Jagir Wonokroromo sampai ke wilayah Kedung Baruk, di Kecamatan Rungkut.

Kabarnya, kalangan veteran pejuang kemerdekaan dan Angkatan 45 juga pernah mengusulkan jalan raya dari ITS sampai ke viaduk Jalan Sulawesi, yakni Jalan Kertajaya Indah, Manyar Kertoarjo sampai Jalan Kertajaya diganti menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Itu juga tidak mendapat tanggapan dari eksekutif dan legislatif.

 

Pro-Kontra

Keinginan saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Kota Pahlawan ini kembali menggebu-gebu. Setelah di Harian “Surabaya Post”, beberapa tulisan tentang perlunya Surabaya mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saya turunkan di Majalah Gapura (majalah resmi Pemkot Surabaya), tabloid Teduh, SKM Palapa Post, tabloid Metropolis dan Majalah DOR. Ketika saya mempunyai kesempatan yang “sangat baik” dengan Walikota Surabaya H.Sunarto Sumoprawiro, kumpulan tulisan dan artikel ini penulis serahkan kepada Cak Narto – panggilan sang walikota.

Luar biasa, Cak Narto menyambut baik ide untuk pengabadian nama proklamator ini. Saking bersemangatnya, Cak Narto sertamerta menginginkan nama jalan yang layak untuk sang Proklamator adalah mengganti nama Jalan Raya Darmo. Cak Narto waktu itu mengabaikan usul saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Tanjung Perak Timur-Barat dan alternatif kedua sebagai pengganti Jalan Prapen Jemursari (mulai dari perempatan di Jembatan Bratang sampai ke Jalan A.Yani di bundaran Dolog.

Akibat keinginan Cak Narto mengganti nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Sukarno-Hatta, timbul pro-kontra yang luar biasa di mediamassa. Padahal keinginan Cak Narto mendapat dukungan dari tokoh Surabaya, Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani atau Cak Roeslan. Namun upaya saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya kembali terganjal, bersamaan dengan “kasus walikota Surabaya”, sampai akhirnya Cak Narto sakit dan meninggal dunia di Australia tahun 2002. Begitu juga, Cak Roeslan juga sudah wafat, 28 Juni 2005 lalu di Jakarta.

Bagaimanapun juga, ketika Walikota Surabaya dijabat Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd, saya mengharapkan carapandang yang berbeda. Mungkin, waktu yang paling tepat untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saat Presiden RI masih dijabat oleh Megawati Sukarnoputri dan diresmikan sendiri oleh anak kandung Bung Karno waktu itu.

Saya mengharapkan, sebagai seorang nasionalis, Bambang DH yang waktu itu juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, tentu sangat tepat kalau momen peringatan Hari Jadi Surabaya, 31 Mei 2003 atau peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2003 atau peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2003 ditandai dengan pengabadian nama Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan Surabaya. Namun, waktu yang baik itu berlalu begitu saja. Kelihatan nyali dan kemauan politik Bambang DH sama sekali masa bodoh untuk mengabadikan nama sang Proklamator Soekarno-Hatta.

Padahal, wakt u itu sebenarnya ada dua ikatan emosional yang bisa dibangun. Selain bambang DH yang aktivis PDI-P, wakilnya Arif Afandi berasal dari Blitar, tempat asal orang tua Bung Karno. Perpaduan Bambang DH-Arif Afandi itu bisa dengan mudah mewujudkan pengabadian nama Sukarno-Hatta.

Alhamdulillah, perasaan warga kota Surabaya terobati, di masa akhir jabatannya sebagai walikota, Bambang DH bersama DPRD Kota Surabaya, tanggal 27 April 2010  sepakat memberikan nama jalan lingkar timur bagian tengah atau MERR menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Kata-kata “Ironis!” yang selama ini disandang Kota Pahlawan yang lamban mengabadikan nama Sukarno-Hatta menjadi berubah.

Namun, seperti saya tulis di atas, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, setelah terwujud pasangan pemersatu bangsa itu menjadi satu, lalu dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta, sertamerta Jalan Sukarno-Hatta itu pun diubah menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta.

Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai.

Sekali lagi saya ulangi, “Sungguh tragis! Justru di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta.” ***

*) Penulis adalah Wartawan berdomisili di Surabaya

Siapa Walikota “Pertama” Surabaya

Radjamin Nasution

Walikota Pertama Surabaya

Oleh: Yousri Nur Raja Agam M.H.

SAAT Surabaya dinyatakan sebagai sebuah permukiman resmi pada abad ke-13 sebagaimana disebutkan Surabaya lahir 31 Mei 1293, penduduknya mungkin belum mencapai seribu orang. Namun, dengan makin berkembangnya Kerajaan Majapahit di bawah Raden Wijaya dan seterusnya mencapai puncak saat Raja Hayamwuruk didampingi perdanamenterinya, Mahapatih Gajah Mada, pelabuhan Hujunggaluh semakin ramai.

Kesibukan di pelabuhan Hujunggaluh yang merupakan nama asal Surabaya, menjadi daya tarik warga daerah lain datang ke sini. Ada yang datang dari daratan pedalaman Pulau Jawa, ada pula yang menyeberang dari pulau-pulau lain di Nusantara. Bahkan, tidak sedikit yang semula sebagai saudagar dari Arab, India dan Cina, menetap di sini.

Bercampurbaurlah masyarakat pendatang dari berbagai suku, ras dan keturunan di Surabaya ini, yang kemudian menetap, lalu menjadi “Arek Suroboyo”.

Perkembangan penduduk Surabaya ini memang unik dan menarik, kata sesepuh Kota Surabaya, Prof.DR.H.Roeslan Abdulgani. Kendati hidup berkelompok menurut asalnya, tapi dalam kegiatan bermasyarakat untuk kepentingan Surabaya, mereka bersatu. Lihat saja, mereka yang berada di sekitar pantai dan pelabuhan, umumnya mereka berasal dari Madura, Bugis, Ambon dan Banjar. Sedangkan yang berada di tengah kota asal, yaitu sekitar pusat perdagangan Kembang Jepun sampai Tunjungan, kebanyakan warga keturunan Arab, Cina dan India, serta warga pendatang dari pedalaman Jawa dan perantau dari Sumatera.

Saat Belanda menjajah dan memerintah di Indonesia, termasuk Kota Surabaya, semula mereka bekerjasama dengan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Di Surabaya ada keadipatian atau Kadipaten Surabaya, terus sampai kemudian Indonesia merdeka.

Surabaya sebagai sebuah pusat perdagangan yang mempunyai pelabuhan tempat sandar kapal-kapal dagang, maju dan berkembang. Surabaya menjadi kabupaten yang wilayahnya termasuk Gresik. Awal abad ke-20 Kabupaten Surabaya dibagi menjadi Kota Surabaya dan Kabupaten Surabaya – Kabupaten Surabaya kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Gresik.

Burgemeester

Hari lahir atau ditetapkannya Surabaya sebagai kota, oleh Pemerintah Kolonial Belanda, bersamaan dengan beberapa kota lain di Indonesia, tanggal 1 April 1906. Dulunya, tanggal 1 April itulah Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Surabaya, namun sejak tahun 1975 diubah menjadi 31 Mei.

Sejak Surabaya menjadi kota dan berpemerintahan sendiri, Kota Surabaya ini pemimpinnya dirangkap oleh Residen Surabaya. Pemerintahan Dalam Negeri Hindia Belanda menetapkan status Surabaya sebagai Kotapaja dengan Hak Otonom (Zelfstaandige Stadsgemeente). Perangkapan jabatan oleh Residen Surabaya berlangsung 10 tahun sebagai masa peralihan. Baru 21 Agustus 1916, diserahkan kepada kepala pemerintahan kota yang disebut Burgemeester.

Orang pertama yang ditunjuk sebagai burgemeester adalah Mr.A.Mey Roos. Empat tahun kemudian, tahun 1920 ia diganti oleh Ir.G.J.Dijkerman. Selama enam tahun memerintah sampai tahun 1926, ia digantikan oleh H.J.Bussemaker (1926-1932). Berturut-turut berikutnya burgemeester adalah:: Ter Poorten (1932-1936), MHW Van Helsdingen (1936-1942). Pada bulan Januari 1942, burgemeester Surabaya diserahterimakan kepada Mr.W.A.H.Fuchter. Namun, hanya satu bulan memerintah, Balatentara Jepang masuk ke Indonesia. Belanda, pada Februari 1942 meninggalkan pemerintahan kota Surabaya.

Begitu Belanda angkat kaki dari Indonesia, pemerintahan Kota Surabaya diambilalih oleh para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pada masa transisi ini berdasarkan kesepakatan bersama ditetapkan, karyawan pribumi yang cukup berwibawa waktu itu Radjamin Nasution Gelar Sutan Komala Pontas, sebagai Pejabat Walikota. Di bawah suasana Perang Dunia II itu, pengaruh kekuasaan Balatentara Jepang semakin terasa. Selama delapan bulan sejak Februari hingga September 1942, Radjamin Nasution mengendalikan Pemerintahan Kota Surabaya.

Jepang yang sudah berkuasa secara penuh di persada Nusantara, kemudian ikut menata pemerintahan. Namun Jepang bersikap kooperatif. Kendati kekuasaan tertinggi di Kota Surabaya diambilalih, dengan menetapkan Takahashi Ichiro sebagai walikota yang disebut Shi Tyo , namun mereka menetapkan Radjamin Nasuition menjadi wakil walikota yang disebut Asisten Shi Tyo.

Walikota Pertama

Saat Pemerintahan Jepang menyatakan “kalah” dalam Perang Dunia II, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, bulan Agustus 1945, kemudian Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Takahashi Ichiro kemudian menyerahkan sepenuhnya kepala pemerintahan Kota Surabaya kepada wakilnya, Radjamin Nasution.

Pemerintah Balatentara Jepang kalah dan Indonesia merdeka. Maka terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Radjamin Nasution Gelar Sutan Komala Pontas ditetapkan sebagai Walikota Surabaya.

Radjamin Nasution yang bertempat tinggal di Jalan Alun-alun Rangkah No.3 Surabaya atau Jalan Taman Putroagung No.9 Surabaya itu, memerintah Kota Surabaya dalam suasana perang. Betapa tidak, menurut orang-orang tuawarga di kampung Rangkah, saat menjadi walikota itu, Radjamin lebih banyak disibukkan dengan urusan perang. Sebab, setelah Indonesia merdeka dan Jepang kalah, ternyata orang-orang Balanda yang ada di Surabaya bangkit. Belanda yang ada di Surabaya seolah-olah ikut menang, sehingga mereka berusaha untuk kembali memerintah. Di tambah lagi dengan gencarnya serangan tentara Sekutu untuk merebut kekuasaan di Indonesia, termasuk Surabaya.

Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, Radjamin Nasution sebagai seorang pejabat karir berusaha memperbaiki administrasi pemerintahan kota. Ia berkoordinasi dengan Residen Surabaya, waktu itu, R.Soedirman dan Gubernur Jatim RM Soeryo.

Saat terjadi pertempuran sengit antara pejuang Arek Suroboyo melawan Sekutu yang dikendalikan tentara Inggris, korban berjatuhan. Ratusan dan mungkin ribuan orang gugur di medan perang Surabaya. Patriot bangsa ini dikuburkan di berbagai makam. Salah satu di antaranya, lapangan olahraga pelajar juru rawat yang terletak di belakang Rumah Sakit Simpang dijadikan kuburan.

Atas gagasan Walikota Surabaya, Rajamin Nasution, kemudian pemakaman para pejuang yang gugur itu dipindahkan ke lapangan “Canna” (di Jalan Kusuma Bangsa, sekarang). Untuk pertamakalinya dimakamkan 26 orang pejuang. Upacara pemakaman ini dipimpin langsung oleh Rajamin Nasution selaku Kepala Pemerintahan Kota (Walikota).

Saat berpidato mengantarkan para pejuang ke tempat peristirahatannya yang terakhir itulah tercetus untuk menjadikan lapangan Canna itu menjadi “Taman Bahagia” dankemudian berubah menjadi TMP (Taman Makam Pahlawan) Kusuma Bangsa.

Masih menurut penuturan orang-orang tua, warga Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, kepemimpinan Radjamin Nasution itu cukup bagus. Ia sangat memperhatikan karyawan. Bahkan, saat pemerintahan Kota Surabaya “terpaksa” mengungsi ke Mojokerto dan Tulungagung, ia mengendalikan Surabaya dengan wira-wiri antara Surabaya, Mojokerto dan Tulungagung.

Ketika menjadi walikota itu, Radjamin juga sibuk menghimpun kekuatan perlawanan terhadap gempuran sekutu. Ia bersama pemuda dan karyawan yang masih bertahan di Surabaya, bahu membahu menyediakan keperluan pejuang. Ada satu yang tidak pernah dilupakan oleh ibu-ibu tua warga kampung Rangkah yang ikut mengungsi ke Tulungagung, Radjamin mengumpulkan pakaian bekas dan karung goni untuk bahan pakaian para pejuang di Surabaya.

Perhatian Radjamin di masa “sulit” itu kepada pegawai Pemkot Surabaya yang mengungsi sangat besar. Dari Surabaya, ia membawa sendiri uang untuk membayar gaji para karyawan yang berada di tempat pengungsian, di Mojokerto, Jombang dan Tulungagung.

Belanda “sempat merebut” pemerintahan di Kota Surabaya, dengan menetapkan Mr.O.J.C.Becht sebagai Kepala Urusan Haminte selama dua bulan. Sehingga, berakhirlah masa pemerintahan Radjamin Nasution sebagai walikota pertama Surabaya.

Pemakaman Rangkah

Radjamin Nasution Gelar Sutan Komala Pontas menjadi arek Suroboyo sejak tahun 1930-an dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Alun Alun Rangkah No.3 Surabaya. Setelah melepas jabatan walikota Surabaya, Radjamin duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya sampai tahun 1955.

Saat menjadi anggota DPRD Kota Surabaya itu, Rajamin Nasution ikut mendirikan YKP (Yayasan KasPembangunan) Kota Surabaya. YKP adalah sebuah yayasan yang sudah banyak mendirikan perumahan untuk pegawai dan masyarakat umum dengan sitem menabung. Hingga sekarang YKP masih ada dan sudah mempunyai anak perusahaan bernama PT.Yekape yang juga bergerak di bidang real estat (pengembang kawasan perumahan) di dalam kota Surabaya dan sekarang bahkan sudah sampai ke luar kota.

Setelah Pemilu 1955, Radjamin terpilih mewakili Jawa Timur di DPR Pusat di Jakarta. Radjamin meninggal dunia 10 Februari 1957 dan dimakamkan di Kota Surabaya.

Radjamin Nasution yang lahir di Desa Barbaran Julu, Panyabungan, Mandailing, Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 1892, saat meninggal dunia, ia meninggalkan delapan orang anak. Salah satu di antaranya adalah Irsan Radjamin, suami dari wanita pejuang Surabaya, Hj.Lukitaningsih Irsan Radjamin, Ketua Umum Wirawati Catur Panca (Ibu-ibu Kelasyakaran Pejuang Eksponen Angkatan 45).

Menurut warga Rangkah, saat jenazah disemayamkan di rumah duka ada yang mengusulkan almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Sebab, dalam kegiatannya menjelang dan setelah Kemerdekaan RI, selalu berada di garis perjuangan. Namun atas “wasiat” almarhum, kata anak-anaknya, ia ingin dimakamkan di tengah-tengah warga Surabaya. Maka, Radjamin Nasution, dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Rangkah, di Jalan Kenjeran. TPU Rangkah ini adalah TPU terbesar ke dua setelah TPU Tembok. Dan di TPU Rangkah ini pulalah dimakamkan Pahlawan Nasional Pencipta Lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Soepratman.

Mr.Indrakoesoema dan Mr.Soerjadi

Pada bulan Desember 1945, pemerintahan kota Surabaya kembali direbut Arek-arek Suroboyo dan menunjuk Mr.Indrakoesoema sebagai walikota. Tidak lama memang, Mr.Indrakoesoema menjadi walikota, hanya tiga bulan dari bulan Desember 1945 hingga Februari 1946. Walikota Indrakoesoema diganti oleh Mr Soerjadi. Cukup lama,lima tahun masa pemerintahan dipegang Mr.Soerjadi.

Pada awal pemerintahan Walikota Surabaya, Mr.Soerjadi, suasana kota masih mencekam. Tentara Inggris dan Sekutu masih berada di Surabaya. Di beberapa tempat masih terdengar denduman bom dan mortis, serta desingan peluru senapan. Menurut Sutjipto Danukusumo yang waktu itu menjadi komandan pasukan Polisi Istimewa dengan pangkat Inspektur Polisi, tentara Inggris masih mengejar-ngejar pejuang sampai ke Karangpilang dan Sepanjang.

Walaupun situasi masih gawat, Mr.Soerjadi berusaha mengendalikanberbagai kegiatan pembangunan kota. Puing-puing sisa perang melawan Sekutu dan anteknya Belanda mulai dibenahi. Para pejuang yang mengungsi ke berbagai kota, mulai kembali secara bertahap ke kota Surabaya. Soerjadi juga melakukan pembenahan administrasi dan kantor Pemkot Surabaya. Gedung balaikota sebagai pusat pemerintahan difungsikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan.

Suhu politik di ibukota Pemerintah Republik Indonesia (waktu itu di Jogjakarta) pada awal tahun 1946 kian memanas. Berbagai kegiatan yang mendukung persatuan nasional semakin meningkat di kalangan pelajar dan mahasiswa. Begitu pula dengan wartawan. Sampai-sampai di saat yang genting itu, para wartawan dari seluruh Indonesia, khususnya dari Jawa dan Sumatera, berkumpul di Solo. Di sana bahkan dideklarasikan berdirinya organisasi wartawan Indonesia yang bernama PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tepatnya tanggal 9 Februari 1946.

Pak Wiwiek yang punya nama asli Said Hidayat, kelahiran Rembangan, Jember, Jawa Timur tanggal 22 April 1922 itu mengisahkan, sebagai wartawan dan pendiri Kantor Berita Antara di Surabaya, ia sering mendampingi Mr. Soerjadi. Tidak jarang, ia duduk berlama-lama bersama Soerjadi membicarakan pasca perang di Surabaya itu.

Masa kepemimpinan Mr. Soerjadi ini keadaan negara dalam keadaan genting, sebab terjadi agresi pertama tahun 1947. Perselisihan dengan pihak Belanda semakin meruncing sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Saat beberapa kali Pemerintah Republik Indonesia yang disebut Pemerintah Pusat melakukan perundingan dengan pihak Belanda mengalami kegagalan, kejadian inipun menimbulkan ketegangan internal dalam Pemerintahan Kota Surabaya.

Berkat tangan dingin Mr. Soerjadi yang ahli hukum pemerintahan itu, situasi Kota Surabaya dapat dikendalikan. Inipun tidak lepas dari kordinasi dan kerjasama sesama mantan pejuang. Bahkan, kerjasama dengan pihak kepolisian, khusunya waktu itu Polisi Istimewa dan tentara (BKR, kemudian menjadi TKR, TRI dan terakhir menjadi TNI) berjalan sangat harmonis.Waktu itu, Komandan Komando Pertahanan Kota Surabaya dijabat oleh Kolonel Soengkono dan Kepala Kepolisian Surabaya adalah Komisaris Polisi Budiman.

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan bersenjata melalui darat, laut dan udara. Perang Kemerdekaan I yang disebut Agresi I melawan Belanda berlangsung di mana-mana. Belanda dengan tuntutan Gandarmerry tidak mengakui kemerdekaan RI.Namun peperangan itu berakhir dengan gencatan senjata, 4 Agustus 1947. Pemerintah Pusat mulai melakukan perundingan dan menempuh jalur diplomatik. Sebagaimana diungkap dalam sejarah, terjadi perundingan KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai pendamai. Indonesia diwakili Australia, Belanda oleh Belgia dan Amerika mewakili negara-negara lain di dunia.

Perundingan berlanjut dengan “Perjanjian Renvile”, karena perundingan dilaksanakan di atas kapal Renvile yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan demi perundingan berlangsung, sampai terlaksana Perjanjian Linggarjati. Tetapi sayang, pihak Belanda igkar janji, perjanjian Linggarjati dilanggar. Akhirnya terjadilah Perang Kemerdekaan II atau Agresi Belanda II bulan Desember 1948.

Keadaan ini sangat berpengaruh kepada pemerintahan kota Surabaya. Mr.Soerjadi terus melakukan koordinasi dengan staf dan jajaran pegawai. Urusan administrasi dan keperluan warga terus dilayani. Waktu itu, yang sangat dibutuhkan adalah kartu pengenal dan surat jalan. Waktu itu, lalulintas manusia dari dalam ke luar kota menimbulkan saling curiga. Di samping adanya mata-mata Belanda, juga ada kegiatan pemberontakan PKI di Madiun.

Tidak jarang sesama mantan pejuang tahun 1945 itu terdengar pekik “merdeka”, apabila mereka bertemu. Namun keadaan tidak sepenuhnya kondusif, karena juga ada yang saling curiga. Di beberapa tempat di Surabaya ini terjadi tindakan anarkis.

Setelah masa tegang mulai mengendur, kehidupan warga Surabaya mulai membaik. Kegiatan ekonomi di pasar-pasar mulai bergairah. Kantor-kantor juga mulai melakukan penataan. Tetapi di balik itu semua, tidak dapat dipungkiri, bahwa para pemuda pejuang yang merasa punya peran menghadapi Jepang dan Sekutu, melakukan perampasan barang-barang peninggalan Belanda dan Jepang. Rumah-rumah di kawasan elite, seperti di sekitar daerah Darmo, Ketabang, Genteng, Embong Kaliasin, Undaan, Raya Gubeng dan wilayah lainnya diduduki. Lama kelamaan, rumah itu dikuasai dan ditempati oleh keluarga. Bahkan, sekarang sudah menjadi milik mereka.

Walikota Surabaya, Mr. Soerjadi juga sangat berperan dalam pengaturan barang-barang milik Belanda yang ditinggal saat terjadi perang perjuangan tahun 1945 itu. Dinas perumahan bekerjasama dengan pihak militer, melakukan inventarisasi dan pengaturan. Walaupun awalnya mendapatkan rumah-rumah itu secara “gratis”, namun Pemerintahan di bawah Mr. Soerjadi ini berusaha menjaring pemasukan keuangan untuk Pemkot Surabaya. Ada yang dengan sistem sewa, izin pemakaian dan izin menghuni, sehingga ada pemasukan untuk kas Pemkot Surabaya. Tarifnya memang tidak mahal, sehingga terjangkau oleh warga kota Surabaya yang umumnya adalah para pegawai di kantor-kantor pemerintah maupun perusahaan besar waktu itu.

Mr.Soerjadi juga banyak melakukan pendidikan hukum bagi warga kota tatkala terjadi perselesihan dan sengketa antarwarga. Adakalanya, rumah yang ditempati bekas pejuang itu adalah inventaris kantor perusahaan perkebunan, pelabuhan, pabrik atau swasta lainnya. Dengan sikap kepemimpinan yang bijaksana, perselisihan dapat didamaikan, kata Wiwiek Hidayat (alm), mantan kepala kantor LKBN Antara Surabaya langsung kepada penulis.

Banyak cerita tentang Mr.Soerjadi ini yang penulis peroleh Wiwiek Hidayat yang tinggal di Jalan Jimerto 23 A atau Jalan Jaksa Agung Suprapto 31 Surabaya itu. Pak Wiwiek – begitu wartawan senior ini biasa disapa – banyak tahu tentang Surabaya, sehingga tidak mengherankan kalau Walikota Surabaya R. Soekotjo mempercayakan kepadanya untuk memimpin tim penyusunan sejarah Surabaya tahun 1973.

Tahun 1947 hingga 1949, katanya, situasi negara kita ini dalam keadaan menegangkan. Konfrontasi secara nasional dengan pihak Belanda masih terjadi. Belanda masih berusaha untuk mencengkamkan kembali kekuasaannya di tanahair tercinta ini. Kerajaan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Kordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada zaman Mr. Soerjadi berjalan baik, di samping dengan Residen Sudirman. Ada tiga gubernur yang menjadi atasan langsung Mr. Soerjadi. Pertama, RT Soerjo yang memerintah sejak tahun 1945 hingga 1948. Belanjut yang kedua dengan gubernur Jatim, Dr. Moerdjani tahun 1948-1949 dan yang ketiga, saat pemerintahan gubernur Jatim R. Samadikoen.

Sebagai walikota Surabaya dalam keadaan negara yang bergolak, kepemimpinan Mr. Soerjadi layak dicatat sebagai penegak kedaulatan pemerintahan sipil di Surabaya, kata Wiwiek Hidayat yang pernah dinobatkan Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai “wartawan perang” itu.

Kepada penulis saat di akhir hayatnya, Pak Wiwiek sempat mengeluh. Ia merasa heran terhadap beberapa pejabat di kantor Pemkot Surabaya, mengapa dalam pemerintahan kota Surabaya terjadi “diskriminasi” sejarah. Jasa yang begitu besar dari para walikota di zaman perang kemerdekaan, seolah-olah tidak pernah ada. Menurut Pak Wiwiek, ia tahu persis bagaimana kiprah walikota Radjamin Nasution dan Mr.Soerjadi. Sebagai seorang wartawan, ia sering hanya berdua dengan sang walikota. Wawancara khusus, katanya.

Sebagai pejabat pemerintahan kota Surabaya, kiprah ke dua walikota ini patut diabadikan. Apalagi hingga akhir hayatnya ke dua orang itu masih tetap peduli dengan kota Surabaya. Merekapun meninggaldunia dan dimakamkan di bumi Surabaya, kata mantan Kepala LKBN Antara di Filipina itu.

Namun ujar Wiwiek Hidayat, ia tidak tahu persis bagaimana dengan walikota Indra Koesoema, sebab, dia hanya sebentar menjabat. Saat itu Indra Koesoema adalah hakim di Pengadilan Surabaya. Dia menggantikan Mr.C.J.C. Becht, Kepala Urusan Haminte saat Belanda kembali mengambilalih pemerintahan. Tiga bulan di sejak Desember 1945 dan berakhir Februari 1946. Setelah itu, walikota dijabat oleh Mr.Soerjadi sampai tahun 1950.

H.Doel Arnowo

Lima tahun menjadi walikota Surabaya, bagi Mr.Soerjadi adalah merupakan pengabdian yang cukup sebagai abdi negara. Apalagi waktu itu adalah masa penataan kembali bangsa ini sehabis diobrak-abrik oleh penjajah yang ingin mencengkeramkan kembali kuku kolonilaismenya di bumi Pertiwi.

Tahun 1950, setelah “Penyerahan Kedaulatan” , walikota Surabaya dijabat oleh Doel Arnowo. Doel Arnowo adalah tokoh Surabaya yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Keresidenan Surabaya yang terbentuk tanggal 27 Agustus 1945.

Hanya dua tahun Doel Arnowo menjadi walikota Surabaya, yakni hingga 1952.

Dalam masa pemerintahan Doel Arnowo ini, ada sejarah luar biasa yang dicatat Pemkot Surabaya. Di tahun 1950 itu, Presiden Soekarno menetapkan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Pada upacara peringatan peristiwa bersejarah 10 November 1945 yang pertamakalinyaberlangsung di Surabaya, 10 November 1950, Bung Karno menyatakan tanggal 10 November sebagai “Hari Pahlawan”.

Bersamaan dengan itu, Bung Karno juga melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Pahlawan di bekas lahan gedung Raad van Justitie (pengadilan tinggi) zaman Belanda dan markas Kenpetai pada zaman Jepang. Tanggal 17 Agustus 1952, pembangunan Tugu Pahlawan selesai dan diresmikan sebagai monumen bersejarah untuk memperingati perjuangan heroik Arek Suroboyo melawan Sekutu dan Inggris, serta Belanda.

Tahun 1952, arek kampung Genteng ini diganti Moestadjab Soemowidagdo. Di masa pemerintahan Moestadjab Soemowidagdo inilah secara bertahap pembangunan Surabaya ditata. Sebab, sejak walikota pertama (Radjamin Nasution), hingga walikota hingga walikota ke empat (Doel Arnowo), pemerintahan lebih terfokus kepada perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan.

Berikutnya, pemerintahan kota Surabaya berjalan di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia. Setelah lima tahun memerintah, Moestadjab sebagai walikota tahun 1956 diganti oleh walikota R.Istidjab Tjokrokoesoemo (1956-1958). Kemudian berturut-turut Kota Surabaya dipimpin walikota Dr.R.Satrio Sastrodiredjo (1958-1964), Moerachman,SH (1964-1965), Kolonel R.Soekotjo (1965-1974).

Saat walikota dijabat R.Soekotjo, sebutan walikota ditambah menjadi Walikota Kotamadya Surabaya. Sewaktu walikota berikutnya, Kolonel HR Soeparno (1974-1979), sebutan untuk walikota diubah menjadi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II (KDH) Tk.II Surabaya. Begitu pula saat kursi walikota diduduki Kolonel CPM Drs.Moehadji Widjaja (1979-1984).

Tahun 1984, walikotamadya Surabaya beralih kepada Kolonel dr.H.Poernomo Kasidi yang memerintah dua kali masa jabatan hingga tahun 1994. Dalam pemerintahan Poernomo Kasidi ini, tahun 1988 ditetapkan adanya jabatan Wakil Walikota untuk Kotamadya Surabaya. Orang yang mendapat kepescayaan sebagai wakil walikotamadya itu adalah Drs.H.Soenarjo (1988-1992). Tahun 1992, Soenarjo diganti oleh Drs.Istijono Soenarto.

Setelah habis masa jabatan dr.H.Peornomo Kasidi, tahun 1994, terpilihlah Kolonel H.Sunarto Sumoprawiro sebagai walikotamadya Surabaya dengan wakil walikotamadya tetap Drs.Istijono Soenarto. Tahun 1995, Istijono diganti oleh Drs.Wardji sampai tahun 2000. Masa jabatan Cak Narto – panggilan akrab untuk Sunarto Sumoprawiro – habis tahun 1998. Namun, karena suasana politik Indonesia di awal masa Reformasi, pemilihan walikota tak mungkin dilaksanakan, maka masa jabatan Cak Narto diperpanjang hingga Juni 2000.

Sewaktu dilaksanakan pemilihan walikota – sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999, sebutan walikotamadya KDH Tk.II diubah menjadi walikota – terpilihlah pasangan Cak Narto bersama Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya untuk masabakti 2000-2005. Dalam perjalanan pemerintahannya, pada tanggal 15 Januari 2002, H.Sunarto Sumoprawiro, diberhentikan oleh DPRD Kota Surabaya sebagai walikota. Kemudian, sejak Juni2002, Wakil Walikota Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd diangkat sebagai Walikota Surabaya untuk menghabiskan sisa masabakti pasangan Cak Narto-Bambang DH hingga 2005.

Tanggal 7 Maret 2005, masajabatan Bambang DH berakhir. Ia diberhentikan dengan hormat. Pada hari itu Gubernur Jawa Timur, H.Imam Utomo melantik Asisten I (Bidang Tatapraja) Sekretaris Provinsi Jatim , Drs.H.Chusnul Arifien Damuri,MM,Msi sebagai Pejabat (Pj) Walikota Surabaya.

Sesuai dengan perundang-undang baru, yakni Undang-undang No.32 tahun 2004, penggantian kepala daerah dilaksanakan dengan pemilihan langsung. Kepala daerah, yakni: gubernur, walikota dan bupati. Untuk pertamakalinya Pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung diselenggarakan 27 Juni 2005.

Dalam Pilkada langsung pemilihan walikota langsung berpasangan dengan wakil walikota. Empat pasang calon walikota-wakil walikota yang dipilih warga kota Surabaya itu adalah:

(1) Ir.H.Erlangga Satriagung berpasangan dengan Drs.A.Hermas Thony. (2) Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd berpasangan dengan Drs.Arif Afandi. (3) Drs.H.Gatot Sudjito,MSi berpasangan dengan Ir.Benyamin Hilly,MSi. (4) Ir.H.Alisjahbana,MA berpasangan dengan Drs.H.Wahyudin Husein.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, 27 Juni 2005, dimenangkankan pasangan Bambang DH dengan Arif Afandi. Kemudian pasangan Bambang DH dengan Arif Afandi dilantik 31 Agustus 2005 dan sekaligus pada hari itu berakhir masa jabatan Chusnul Arifin Damuri sebagai Pj.Walikota Surabaya.

Pasangan walikota dengan wakil walikota hasil Pilkada 2005, Bambang DH denganArief Afandi, memimpin Kota Surabaya untuk masabakti 2005-2010.

Fotonya Tak Dipajang

Pemerintah Kota Surabaya perlu diingatkan, dalam gedung-gedung resmi Pemerintah Kota Surabaya, tiga walikota sejak Indonesia merdeka tidak terpajang seluruhnya. Tiga foto mantan walikota pertama sampai ke tiga, yakni Radjamin Nasution, Mr.Indrakoesoema dan Mr.Soerjadi, tak terpanjang di tempat-tempat resmi di lingkungan Pemkot Surabaya. Seharusnya foto mereka itu dipasang dan digantung di gedung balaikota, gedung Pemerintahan Kota Surabaya dan rumah dinas walikota, serta di tempat lain yang layak.

Kecuali itu, foto mantan walikota Surabaya, Murachman,SH (1964-1965) karenaterlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September (G.30.S)/PKI (Partai Komunis Indonesia), juga tidak pernah dipajang. Ini mungkin pertimbangan politis.

Generasi muda memang layak mempertanyakan, mengapa yang dipajang, hanya mulai dari Walikota Doel Arnowo? Seolah-olah terjadi diskriminasi dan“pembohongan publik”, Selama ini, seolah-olah walikota pertama Surabaya itu adalah Doel Arnowo. Tetapi, kemudian untuk sekedar berkelit, maka disebutkanlah bahwa Doel Arnowo adalah walikota Surabaya pertama setelah “Penyerahan Kedaulatan”. Apakah memang ketentuannya demikian?

Sejarah harus diluruskan dan terbuka secara jujur. Jadi mengapa harus berat mengatakan bahwa walikota Surabaya yang pertama itu adalah “orang Batak” yang bernama Radjamin Nasution gelar Sutan Komala Pontas.

Kalau mau jujur, di berbagai kota dan kabupaten, foto-foto walikota dan bupati berkebangsaan Belanda dan Jepang juga ikut dipajang dan ditulis dalam prasasti. Sebagai contoh lagi, di kantor Gubernur Jawa Timur, foto-foto gubernur sejak zaman Belanda sampai Gubernur Jatim saat ini, H.Imam Utomo terpasang dan dipajang dengan rapi.

Lima foto gubernur Belanda yang dipajang di kantor Gubernur Jatim, adalah: M.Ch.Handerman (1928-1931), Ch de Man (1931-1933), JHB Kuneman (1933-1936), Ch.O.Van Der Plas (1936-1941), Mr.Ch.Hartevelt (1941-1942). Juga disebutkan nama Penguasa Perang di Jawa Timur oleh Pemerintahan Jepang yang bernama Syuchokan dijabat oleh Yasaoka Masaomi dengan wakilnya Soedirman – dikenal kemudian sebagai Residen Sudirman (1942-1945).

Berikut juga dipajang foto-foto gubernur Jatim di zaman merdeka, yaitu: RT Soeryo (1945-1948), Dr.Moerdjani (1948-1949), R.Samadikoen (1949-1957), RTA Milano (1957-1959), R.Soewondo R (1959-1963), Moch Wijono (1963-1967), RP Moh.Noer (1967-1976), R.Soenandar Prijosoedarmo (1976-1983), H.Wahono (1983-1988), H.Soelarso (1988-1993), HM Basofi Soedirman (1993-1998) dan H.Imam Utomo (1998-2008), serta begitu pula seterusnya nanti.

Dari Burgemeester ke Walikota

Selengkapnya inilah nama-nama Burgemeester, Kepala Pemerintahan Kota sampai ke Walikota Surabaya sejak 1 April 1906 hingga sekarang:

No.:Nama:Sebutan Jabatan : Masa Jabatan

1 : Mr.A.Meyroos : Burgermeester:1916-1920

2 : Ir.G.J.Dijkermen: Burgermeester:1920-1926

3 : H.J.Bussemaker: Burgermeester:1926-1932

4 : Ter Poorten: Burgermeester:1932-1936

5 : MHW Van Helsdingen: Burgermeester:1936-1942

6 : Mr.W.A.H.Fuchter: Burgermeester:1942(Jan-Feb)

7 : Radjamin Nasution: Pejabat Walikota:1942-1943

8 : Takahashi Ichiro: Shi Tyo:1943-1945

– Radjamin Nasution: Asisten Shi Tyo:1943-1945

9 : Radjamin Nasution: Walikota:1945(Ags-Nov)

10 : Mr.C.J.C. Becht: Kepala Urusan Haminte: 1945 (Nov)

11 : Mr.Indrakoesoema: Walikota:1945-1946

12 : Mr.Soerjadi: Walikota:1946-1950

13 : Doel Arnowo: Walikota:1950-1952

14 : Moestadjab Soemowidigdo: Walikota:1952-1956

15 : R.Istidjab Tjokrokoesoemo: Walikota:1956-1958

16 : dr.R.Satrio Sastrodiredjo: Walikota:1958-1964

17 : Moerachman, SH: Walikota:1964-1965

18 : R.Soekotjo: Walikota:1965-1969

19 : R.Soekotjo: Walikota Kotamadya:1969-1974

20 : HR Soeparno: Walikotamadya:1974-1979

21 : Drs.Moehadji Widjaja: Walikotamadya: 1979-1984

22 : dr.Poernomo Kasidi: Walikotamadya:1984-1989

– Drs.H.Soenarjo: Wakil Walikotamadya:1988-1989

23 : dr.H.Poernomo Kasidi: Walikotamadya:1989-1994

– Drs.H.Soenarjo: Wakil Walikotamadya:1994-1992

– Drs.Istiono Sunarto: Wakil Walikotamadya:1992-1994

24 : H.Sunarto Sumoprawiro: Walikotamadya:1994-2000

– Drs.Istiono Sunarto: Wakil Walikotamadya:1994-1995

– Drs.H.Wardji: Wakil Walikotamadya:1995-2000

25 : H.Sunarto Sumoprawiro: Walikota:2000-2002

– Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd: Wakil Walikota:2000-2002

26 : Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd: Walikota:2002-2005

27 : Drs.H.Chusnul Arifien Damuri,MSi: Pj.Walikota:2005(7 Maret- 30 Agst)

28 : Drs.H.Bambang Dwi Hartono,MPd: Walikota:2005-2010

– Drs.H.Arif Afandi: Wakil Walikota:2005-2010

29: Ir.Tri Rismaharini,MT: Walikota:2010-2015

-Drs.H.Bambang Dwi Hartono,MPd:Wakil Walikota:2010-2015

Dari urutan kepala pemerintahan Kota Surabaya sejak berbentuk gemeente yang dipimpin burgermeester di zaman penjajahan Belanda, hinggaShi Tyo pada penjajahan Jepang, kemudian Walikota mulai zaman kemerdekaan sampai sekarang, walikota pertama Surabaya adalah Radjamin Nasution.

Ternyata, Pemkot Surabaya menyadari hal ini. Dalam “buku kerja” tahun 2006, pada halaman 23, nama Radjamin Nasution sudah diletakkan pada urutan pertama nama-nama walikota Surabaya sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut nama walikota kedua dan ketiga, Mr Indra Koesoema dan Mr Soerjadi. Begitu pula dengan nama dr.Satrio dan Moerachman,SH.

Diperoleh informasi, saat ini Pemkot Surabaya sedang berusaha mencari foto ke empat orang itu untuk dipajang di tempat-tempat resmi di balaikota dann kantor Pemkot Surabaya.

Tidak hanya foto-foto mantan walikota Surabaya yang seharusnya dilengkapi, tetapi juga perlu menelusuri jejak langkah kepemimpinan mereka. Para saksi mata dan saksi sejarah yang masih hidup sekarang ini, selayaknya memberi masukan ke Pemerintah Kota Surabaya.

Warga kota Surabaya juga menginginkan, apabila pada peringatan Hari Jadi Surabaya, tiap tanggal31 Mei, dilaksanakan ziarah ke makam-makam mantan walikota Surabaya yang terpencar di tiga tempat. Ada yang di pemakaman Rangkah, ada yang di TPU Ngagel dan TMP 10 November Jalan Mayjen Sungkono. ***

Kendati Tidak Rawan Tsunami

Hutan Mangrove “Wana Mina”

Tanggul Alam

Pantai Timur Surabaya

Tim wartawan Surabaya saat berada di menara pemantau hutan mangrove di Bali

 Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH 

 

SURABAYA memang tidak begitu rawan terhadap bencana alam tsunami. Tidak seperti wilayah pantai selatan dan barat Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Namun ombak besar pasang surut di Selat Madura layak diwaspadai. Sebab, gelombang laut itu mampu  menguras pesisir pantai timur Surabaya. Bahkan, asinnya air laut dapat mencemari sumber air tawar di daratan kota Surabaya.

   Menghadapi gejala alam yang tidak bersahabat itu, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siaga. Siap untuk menghadang perubahan iklim yang sewaktu-waktu akan memporakporandakan pesisir pantai Surabaya dari arah timur. Tercetuslah rencana membangun benteng dengan membuat tanggul alam di pantai timur Surabaya – yang dipopularkan dengan sebutan Pamurbaya itu.

Tanggul alami itu adalah merehabilitasi hutan bakau di kawasan Pamurbaya. Hutan bakau yang lebih dikenal dengan istilah mangrove ini, memang sedang mendapat perhatian dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya, menetapkan Pamurbaya sebagai kawasan konservasi hutan mangrove.

Pemkot Surabaya, tidak sekedar membangun tanggul alam pantai dengan hutan mangrove, tetapi mengembangkan kawasan pantai timur dari daerah Kenjeran sampai Gununganyar Tambak sebagai “Wana-Mina” . Artinya, masyarakat tani dan nelayan di Wonorejo, Medokan Ayu, Kejawen Putih dan Gununganyar Tambak juga menjadikan kawasan hutan mangrove itu, sebagai kawasan pembudidayaan berbagai jenis ikan dan udang, serta biota laut lainnya.

Setelah pencanangan kawasan Pamurbaya sebagai wilayah konservasi hutan mangrove “Wana-Mina” itu, ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat tani dan nelayan di sana, kata Kepala Bidang Pertanian dan Kelautan Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan (DPKPPK) Kota Surabaya, Drs.Syaiful Arifin.

Hasilnya pun tidak sia-sia, kata Syaiful Arifin. Masyarakat petani dan nelayan binaan di Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar Surabaya ini, berhasil meraih Juara Nasional Biota Tambak tahun 2007 lalu.

Di samping budidaya perikanan, manfaat ekonomis lainnya, sejak dari akar, batang, daun dan beberapa jenis buah mangrove, ada yang dijadikan bahan pembuat sirup, dodol, bahan kosmetik dan medis.

Menurut Syaiful, memang secara umum tidak ada pohon yang bernama mangrove. Mangrove adalah sekumpulan pohon dan semak-semak yang tumbuh di daerah pantai pasang surut. Vegatasi hutan mangrove, memiliki keanekaragaman yang tinggi. Mangrove ada dua kategori, yaitu: mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Khusus mengrove sejati terdiri dua dari dua jenis, masing-masing: mangrove mayor dan mangrove minor. Mangrove mayor ada 34 jenis dan minor 20 jenis.

Manfaat Mangrove itu sendiri, selain sebagai tanggul alam di kawasan pantai, sekaligus juga berfungsi untuk memperluas daratan. Sebab, akar pohon mangrove yang mencekam tanah, dapat pula menahan endapan, sehingga luas daratan bisa bertambah.

Tidak hanya itu, bagi Surabaya, mangrove merupakan kawasan pelestarian alam pantai timur. Bahkan yang menarik, kawasan hutan mangrove ini mampu mengundang kehadiran berbagai jenis burung. Hasil pengamatan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jogjakarta,  menyebutkan dalam waktu satu tahun terakhir ini terjadi pertambahan jenis burung yang hidup menetap di hutan mangrove itu. Kalau semula berhasil didata sebanyak 140 jenis burung, sekarang bertambah menjadi 147 jenis burung. Dari jumlah itu 38 jenis burung berimigrasi dari Australia dan Thailand.

Nanti apabila hutan mangrove ini benar-benar terwujud dengan luas sekitar 400 hektar, dengan lebar rata-rata dari pantai antara 50 sampai 500 meter, ulas Saiful Arifin, tentunya mampu menjaga pantai timur Surabaya dari hantaman gelombang dan badai Selat Madura.

 

 

Ide Walikota

Tidak tanggung-tanggung, ide dan gagasan pengembangan kawasan hutan mangrove itu, ternyata dicanangkan langsung oleh Walikota Surabaya, Drs.H.Bambang Dwi Hartono,MPd. Begitu kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kota Surabaya, Drs.H.Hari Tjahjono kepada wartawan, pekan lalu..

“Begitu antusias dan semangatnya walikota Surabaya, sampai-sampai Pak Bambang DH sendiri yang hadir dalam beberapa kali pertemuan nasional dan regional tentang konservasi alam dan pengelolaan hutan mangrove”, kata Hari Tjahjono.

Walikota Surabaya, Bambang DH, tidak sekedar menghadiri pertemuan dan seminar saja, tetapi sudah melihat sendiri proses pembudidayaan hutan mangrove di berbagai daerah di Indonesia. Lebih serius lagi, ujar Hari Tjahjono, walikota bersama staf yang membidangi masalah kelautan di Pemkot Surabaya sengaja melakukan studi lapangan di kawasan  Sawung Kauh, Denpasar, Bali.

Kawasan budidaya hutan mangrove di pantai selatan Kota Denpasar itu memang menjadi percontohan. Hutan mangrove di Denpasar, Kabupaten Badung itu merupakan yang terbaik saat ini di Indonesia. Selain dikelola oleh Balai Penglolaan Hutan Mangrove (BPHM) Wilayah I Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan RI, juga merupakan proyek kerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Keseriusan walikota dibuktikan dengan studi lapangan yang dipimpinnya langsung ke berbagai lokasi. Hal ini mendapat tanggapan serius dari BPHM Wilayah I yang meliputi wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, kepulauan Maluku dan Papua. Sehingga terjadi kesepakatan awal menjadikan kawasan hutan mangrove di Surabaya sebagai kawasan konservasi. Selain itu akan didirikan pusat penelitian dan pengembangan (litbang), pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat) mangrove, serta kegiatan ekowisata di Pamurbaya itu.

Sambutan warga kota Surabaya luar biasa. Kepedulian untuk menyelamatkan kawasan Pamurbaya juga didorong melalui sosialisasi ke permukiman, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang berhasil dirangkul. Beberapa LSM dan organisasi kemasyarakatan bahu-membahu mengadakan gerakan penanaman bibit mangrove di Pamurbaya.

Gerakan penanaman mangrove yang sudah mencapai ratusan ribu batang oleh kelompok masyarakat. Tercatat beberapa kelompok masyarakat yang sudah terjun melakukan kegiatan penanaman mangrove. Di antaranya: Kelompok Alas Kedung-Kedungcowek, Amal Mangrove-Kedungcowek, Parikesit-Kenjeran, Peduli Pantai-Sukolilo, Mangrove Beach-Sukolilo, Sutorejo-Dukuh Sutorejo, Sekarlaut I-Kalisari, Sekarlaut II-Kalisari, Lestari-Kejawan Putih, Mina Putih I, Mina Putih II, Mina Putih III, Mina Putih IV, Wonojoyo-Keputih, Marina Tani-Keputih, Wonorejo I, Wono Mangrove-Medayu, dan Trisno Mangrove-Medayu.

Saat diadakan gerakan Green and Clean bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan tahun lalu, peranserta pengusaha bersama masyarakat peduli lingkungan Tunas Hijau dan warga kota berhasil menanam 20 ribu batang lebih tanaman mangrove.

Kesadaran mesyarakat setempat untuk memelihara lingkungan di sana sudah semakin baik. Dari investigasi lapangan, terbukti tidak ada lagi warga setempat yang melakukan penjarahan dan penebangan liar terhadap pohon mangrove, maupun berburu satwa yang hidup di sana. Larangan menembak burung dan merusak lingkungan sudah ditaati. Masyarakat kawasan sekitar hutan mangrove itu juga berani menegur dan mengusir kalau ada pendatang yang berburu satwa dan burung.

Dengan berbagai gerakan dan kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan itu, Pemkot Surabaya menargetkan mulai tahun 2009 nanti, hingga lima tahun ke depan, kawasan hutan mangrove di Surabaya bisa seperti di Bali, bahkan mukin bisa lebih besar.

            Syaiful Arifin pada suatu wawancara khusus, mengakui, untuk kawasan Surabaya tidak semua jenis mangrove bisa ditanam. Dalam beberapa kali diselenggarakan gerakan penanaman, jenis terbanyak adalah bakau yang nama latinnya Rhizophora mucronata . Pohon bakau ini dapat mencapai tinggi di atas 25 meter. Ada lagi yang bernama tajang (Rhizophora apiculata), tingginya bisa mencapai 15 meter. Selain itu juga tumbuh jenis kacang-kacangan (Aegiceras corniculatum) dan api-api (Avicennia lanata) yang merupakan tanaman perdu atau semak.

            Oh ya, jenis yang dapat dijadikan bahan untuk pembuat sirup dan dodol itu nama lokalnya adalah bogem. Nama latinnya Sooneratia alba atau di  tempat lain disebut dengan nama prapat. Ada lagi yang namanya Sonneratia caseolaris atau pedada. Ke dua jenis pohon ini bisa mencapai tinggi 16 meter, ulas Syaiful Arifin.

 

Akan Dibantu

            Keinginan dan target yang dicanangkan Pemkot Surabaya mendapat perhatian khusus dari BPHM Wilayah I dan perwakilan JICA yang berkantor di Denpasar, Bali. Kepada wartawan Surabaya yang mengikuti karyawisata pers ke Bali, Senin (17/11)  pekan lalu, Kepala BPHM Wilayah I, Ir.Sasmito Hadi, MSi menyatakan serius akan memberi bantuan.

             “Kami akan memberi bantuan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya. Bantuan dari kami berupa peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya  Manusia), sistem informasi, dan percontohan tanaman mangrove. Sebab, tidak semua jenis mangrove bisa ditanam di setiap daerah. Kami sudah punya beberapa contoh dari hasil pembibitan”, jelas Sasmito Hadi, Ia didampingi Hatori Hiroyuki chief advisor JICA di Bali yang juga mengeloa museum mini MIC (Mangrove Information Centre).

             Dari 75 jenis mangrove yang hidup di pantai-pantai kepualauan Indonesia, ada 28 jenis yang hidup di Bali. Mangrove sebagai Tahura (Tanaman Hutan Rakyat), memang rawan terhadap perambahan dan penyerobotan lahan. Itulah sebabnya, luas lahan Tahura mangrove terus menyusut. Untuk itu, ulas pejabat Dephut itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus-menerus melakukan penanggulangan.

            Usai mendapat penjelasan singkat tentang mangrove dan kegiatan BPHM di Bali itu, rombongan karyawisata pers Surabaya, dibawa menelusuri jalan kayu yang menerobos masuk ke dalam hutan mangrove. Dari menara-menara pos pantau terlihat keindahan alam yang hijau dengan tanaman pohon mangrove. Pohon mangrove di Bali ini, sudah tinggi-tinggi, tidak lagi menyerupai semak belukar, tetapi sudah menjadi hutan yang rimbun.

Hatori Hiroyuki dari JICA memberi informasi, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi  mengrove terluas di dunia. Dari total sekitar 18 juta hektar luas hutan mangrove di dunia, seperempatnya atau sekitar 4,5 juta hektar dimiliki Indonesia.

Kondisi mangrove di Indonesia semakin banyak mendapat tekanan, baik fisik maupun ekolgis. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara mangrove dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi pemicu terhadap penurunan luas dan kualitas hutan mangrove, katanya.

Sasmito Hadi menambahkan, mengrove memegang peranan penting melindungi lingkungan. Melindungi daratan dari abrasi gelombang laut dan juga sebagai pelindung alami dari terjangan tsunami. Menyusutnya luas hutan mangrove juga akibat pengolahan lahan untuk berbagai kepentingan (konversi), eksplotasi sumberdaya mangrove yang berlebihan dan pencemaran (polusi). Dengan kondisi demikian, diperlukan penanganan yang khusus untuk pelestariannya..

 Lomba Pidato

            Ada yang menarik dari ungkapan yang disampaikan Sasmito Hadi. Untuk memberdayakan dan mengajak peranserta masyarakat, di Bali awalnya dilakukan dengan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.

            Kegiatan yang pernah dilaksanakan antara lain, menyelenggarakan lomba pidato tentang  mangrove dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kebetulan Hatori itu punya darah seni dan senang melukis. Maka beberapa kali diselenggarakan lomba melukis tentang mangrove, mulai dari tingkat anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa. Lukisan itu, sekarang menjadi salah satu koleksi yang bergantungan di dinding museum mini MIC tersebut.

Bagi Kota Surabaya, sosialisasi dengan lomba pidato, lomba melukis, lomba foto dan menulis, bisa pula dilakukan. Apalagi, Pemkot Surabaya akan membuka jalur jalan sepeda dan jalan kaki menembus hutan mangrove itu. Di tengah hutan manrove itu didirikan menara (tower) yang dapat memantau  alam sekeliling. Melihat dan memotret keindahan alam sekitar. Dengan demikian, kawasan hutan mangrove difungsikan sebagai obyek wisata hutan dan pantai.

Gerakan menyayangi hutan mangrove, perlu ditularkan sejak dini kepada anak-anak, mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, SMA sampai mahasiswa perguruan tinggi. Di samping itu, perlu pula dimasyarakatkan secara umum, sehingga kawasan hutan mangrove itu bisa dijadikan obeyek rekreasi dan wisata alam.

Obsesi Walikota Surabaya, Bambang DH harus segera dapat diwujudkan, yaitu pembangunan jalan kayu di kawasan hutan mangrove untuk bersepeda dan jalan kaki. Pada hari-hari libur diadakan gerakan jalan kaki atau bersepeda mengelilingi kawasan hutan mangrove itu. Kecuali itu, di tempat-tempat tertentu dibangun menara pantau (tower) untuk umum yang cukup tinggi. Dari puncak menara itu pengunjung dapat menyaksikan keindahan alam Surabaya dan Selat Madura.  

Kerjasama dengan pihak pers, mediamassa dan perguruan tinggi dalam pengembangan hutan mangrove terus ditingkatkan. Dengan sistem kebersamaan dan terpadu itu, akan diperoleh berbagai masukan, ujar Hari Tjahjono. Untuk itu, diharapkan keberadaan hutan mangrove dengan segala aktivitasnya nanti akan dapat pula menambah salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Nah, ini perlu dikaji, melalui sektor apa PAD itu dapat digali. Seandainya kawasan ini memang menarik, tetntu pemasang papan reklame, misalnya akan melirik. Berarti, salah satunya nanti akan ada pemasukan dari sektor pajak reklame, kata Hari yang mantan camat Tegalsari dan camat Wonokromo itu berandai-andai. ***.