Rapat Raksasa 21 September 1945 Di Lapangan Tambaksari Surabaya Mengapa Hilang dari Sejarah Perjuangan Arek-Arek Surabaya?

Rapat Raksasa 21 September 1945

Di Lapangan Tambaksari Surabaya

 Yousri Nur RA_Hitam_MP

Mengapa Hilang dari Sejarah Perjuangan Arek-Arek Surabaya?

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam

 

SETELAH peristiwa bersejarah “insiden bendera” di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945, pemuda pejuang dan rakyat terus-menerus menunggu perkembangan. Suasana tanggal 20 September 1945, kelihatan ramai membicarakan rencana Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari, Surabaya, 21 September 1945.

            Beberapa posko dan kantor pemuda, di antaranya di Markas PRI (Pemuda Republik Indonesia) di Wilhelmina Princesslaan atau Jalan Tidar menyelenggarakan rapat merencanakan rapat raksasa di Tambaksari. Selain itu, rapat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surabaya yang berlangsung di GNI (Gedung Nasional Indonesia) di Jalan Bubutan, juga membicarakan tentang rencana Rapat Raksasa di Tambaksari.

            Rapat Raksasa ini awalnya digerakkan oleh Pemuda Minyak yang sudah membentuk panitia sebanyak 20 orang.  Begitu ada keputusan menyetujui rapat raksasa di Tambaksari, S.Kasman dan kawan-kawannya menggerakkan truk-truk pengangkut pegawai menuju Tambaksari. Bahkan di antaranya, truk tanki juga dijadikan alat angkut massa.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rapat raksasa seperti di Surabaya tanggal 21 September 1945 ini sebelumnya ¬†juga sudah berlangsung di Lapangan Ikada (kemudian bernama Lapangan Banteng) Jakarta tanggal 19 September 1945. Beberapa pemuda yang dikenal sebagai anggota GBT (gerakan bawah tanah) juga mempersiapkan mobil berpengeras suara, “berhallo-hallo” keliling kampung di dalam Kota Surabaya.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Para pemuda Indonesia yang sudah terbakar semangat “merdeka” setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, terus berusaha menyebarluaskan informasi itu secara langsung kepada rakyat. Walaupun kabar tentang kemerdekaan ini sudah disebarluaskan melalui mediamassa — radio dan suratkabar — namun belum semua penduduk mengetahui, sebab berita itu masih dari mulut ke mulut.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Begitu ada kabar yang disebarkan melalui mobil pengeras suara yang “berhallo-hallo” keliling kota masuk ke kampung-kampung, rakyat berduyun-duyun menuju Tambaksari. Apalagi disiarkan, dalam rapat raksasa itu akan berpidato para petinggi negeri ini. Acara rapat raksasa yang direncanakan dimulai pukul 15.00 atau jam tiga sore itu, telah ramai sejak pukul satu siang.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pengerahan massa rakyat¬† dilaksanakan kelompok pemuda pejuang yang bergerak “di bawah tanah”. Demikian istilah yang digunakan untuk kegiatan secara diam-diam atau tersamar. Dengan berbagai agitasi dan propaganda yang dilakukan, ternyata hal ini benar-benar menarik masyarakat untuk datang ke Lapangan Tambaksari.

            Selain berjalan kaki, bersepeda, naik beca, ada juga yang naik truk yang sebelumnya dirampas dari pos dan markas tentara Jepang. Bahkan ada pula pemilik truk yang memperbolehkan truknya dipakai pemuda untuk ke Lapangan Tambaksari.

            Rakyat yang datang ke Lapangan Tambaksari itu  juga mendapat selebaran dan pamflet yang dibagi-bagikan melalui mobil berpengeras suara. Selebaran itu dicetak di beberapa percetakan yang biasanya mencetak suratkabar. Truk-truk yang membawa massa rakyat ke Lapangan Tambaksari juga ditempeli berbagai pamflet dan poster. Di samping itu ada pula yang ditulis dengan cat berupa kalimat yang membakar semangat.

            Tidak hanya dalam Bahasa Indonesia, tulis Des Alwi dalam bukunya Pertempuran Surabaya November 1945. Ada yang ditulis dengan Bahasa Inggris, Bahasa Belanda dan juga Bahasa Perancis. Misalnya: Milik RI, Down with Colonialism, Soekarno-Hatta Yes! NICA No, Let Freedom ring all over the World. Bahasa Perancis juga ada selogan yang terinspirasi dari Revolusi Perancis, misalnya: Liberte, Egalite, Fraternite yang artinya kebebasan, persamaan, persaudaraan. Di samping disebarkan kepada masyarakat, juga banyak yang ditempelkan di dinding-dinding gedung yang sebelumnya dikuasai Jepang, kereta api dan truk maupun mobil-mobil yang ada waktu itu.

            Para pemuda yang aktif sebagai panitia dalam penyelenggaraan Rapat Raksasa ini, pengurus PRI (Pemuda Republik Indonesia), antara lain: Hasan, Soemarsono, Soerjono, Dimjati, Hassanoesi, Abdoel Madjid, Pohan, Soemarno, Karjono,  Abdoel Sjoekoer dan Koesnadi.           Puncak keberhasilan menghimpun massa itu, salah satu yang perlu dicatat adalah inisiatif Hassanoesi yang mengerahkan turk-truk dan mobil hasil rampasan dari Jepang. Massa rakyat berebut naik truk dan mobil yang menuju Tambaksari.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rapat raksasa itu bertujuan untuk meningkatkan semangat massa rakyat agar lebih berani berkorban demi mempertahankan¬† proklamasi kemerdekaan.¬† Di samping itu, juga perlu dipupuk rasa persatuan dan bertekad bulat menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu, dicanangkan tekad yang berbunyi: “Merdeka atau Mati”.

Dihadiri Residen Sudirman

            Tepat pukul 16.00, Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari dimulai. Acara dibuka dengan pidato pengantar oleh Ketua BKR Surabaya Abdoel Wahab. Berturut-turut kemudian pidato yang membangkitkan semangat disampaikan oleh Residen Sudirman, Soemarsono, Lukitaningsih, Abdoel Sjoekoer, Sapia dan Koenadi.

            Semua pembicara mendapat sambutan sangat meriah, tulis Des Alwi. Bahkan ada seorang tokoh PRI-Simpang dengan pidato berapi-api melontarkan secara ekspresif hal-hal yang tersimpan dalam lubuk hatinya, sehingga bisa memuaskan perasaan arek-arek Suroboyo.

            Sekembalinya dari menghadiri Rapat Raksasa di Tambaksari itu. semangat rakyat berkobar-kobar, berikut datangnya keberanian untuk segera bergerak mempertahankan kemerdekaan. Kesimpulan tersebut sangat tepat, karena para pemuda tersebut sebelumnya tidak pernah minta izin kepada penguasa Jepang untuk menyelenggarakan Rapat raksasa itu. Persitiwa itu bagaikan bensin, sehingga api yang sudah panas semakin membara. Sekaligus bisa memperkuat keyakinan para pemuda bahwa sisa-sisa kekuasaan pasukan pendudukan Jepang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.

            Massa pemuda juga meningkatkan aksinya dengan merobek-robek poster Jepang berisi larangan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Gerakan protes semacam ini kemudian berkembang menjadi aksi massal. Poster-poster Jepang diganti dengan plakat buatan anak-anak muda itu sendiri.

Ditangkap Kempetai

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Lukitaningsih, wartawati Lembaga Kantor Berita Antara yang juga ketua Pemuda Puteri, merupakan satu-satunya tokoh pejuang wanita yang ikut pidato dalam Rapat Raksasa di Tambaksasi 21 September 1945. Di dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi ’45, Lukitaningsih mengungkapkan, bahwa para pemimpin¬† pemuda dengan tegas bergantian pidato untuk membakar semangat juang. Tiada lain tujuannya, agar pemuda-pemuda dan rakyat tetap bersatu padu dan tetap mempertahankan berkibarnya sang merah-putih untuk selama-lamanya.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Selaku ketua Pemuda Puteri, ulas Lukitaningsih, ia mengetahui bahwa saat Rapat Raksasa berlangsung, pasukan Kempetai (Polisi Militer Jepang) bersenjata lengkap bersiaga di sekeliling lapangan Tambaksari. Mereka menempatkan truk, panser dan tank-tanknya. Begitu acara selesai sekitar pukul 19.00, sebelas orang yang dianggap tokoh ditangkap. “Termasuk saya, digiring masuk kendaraan Kempetai dan dibawa ke markasnya di bekas kantor Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi zaman Belanda) — yang sekarang sudah hancur dan di tempat itu didirikan Tugu Pahlawan.

            Sejak ditangkap, kami yang sebelas orang itu ditempatkan di sebuah ruangan besar, kata Lukitaningsih. Kami menunggu nasib, entah mau diapakan. Yang jelas, Kempetai itu tersohor kekejamannya. Menurut cerita, jarang orang yang tertangkap di situ akan keluar hidup-hidup. Dengan penuh kesadaran akan hal itu, jiwa muda kami tidak gentar, hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang terjadi tidak kami pikirkan lagi.

            Kami menunggu sambil berbincang-bincang, bagaimana kalau kami ditembak mati, bagaimana dengan teman-teman selanjutnya.Apabila selamat bagaimana strategi perjuangan kami selanjutnya. Pokoknya kami pertaruhkan segalanya demi kemerdekaan Indonesia, kata Lukitaningsih yang kemudian dikenal dengan nama Hj.Lukitaningsih Irsan Radjamin.. Selain sebagai wartawati dan redaktur senior di LKBN Antara di Jakarta, Lukitaningsih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Wirawati Catur Panca, yakni organisasi para perempuan pejuang kemerdekaan RI.

            Sekitar tengah malam pintu ruangan tempat kami disekap dibuka. Tampak beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh pejuang datang untuk membebaskan kami. Ternyata setelah mengetahui sebelas orang disekap di markas Kempetai, para petinggi pemerintahan dan pejuang berusaha menghubungi pimpinan Kempetai. Kepada pimpinan tentara Jepang di Surabaya dikatakan, bahwa yang disekap itu adalah pemimpin pemuda Surabaya. Apabila mereka tidak dibebaskan, maka massa rakyat dan pemuda Surabaya akan menyerbu markas Kempetai.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Peristiwa itu merupakan modal yang sangat berarti untuk lebih mempersiapkan segenap lapisan pemuda dan rakyat. Kita harus siap mengadakan perlawanan kepada siapapun¬† yang akan menginjak-injak kehormatan bangsa, ujar menantu Radjamin Nasution — Walikota Surabaya yang pertama sejak zaman Jepang dan Indonesia merdeka itu.

Sejarah yang dilupakan

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kendati “Rapat Raksasa” tanggal 21 September 1945 ini merupakan ¬†peristiwa bersejarah yang luar biasa, namun hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan dalam sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Padahal puluhan ribu rakyat Surabaya berduyun-duyun menghadiri acara di lapangan sepakbola yang sekarang bernama Stadion Gelora 10 November di Jalan Tambaksari Surabaya. Konon kabarnya, ada masalah politis di balik peristwa itu.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Roeslan Abdulgani yang lebih akrab disapa Cak Ruslan dalam suatu wawancara khusus dengan penulis, mengakui adanya Rapat Raksasa di lapangan sepakbola ¬†Tambaksari itu. “Saya memang tidak hadir, karena pada hari yang sama ada rapat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surabaya di GNI (Gedung Nasional Indonesia) Jalan Bubutan. Rapat membicarakan berbagai taktik dan cara menghadapi tentara Sekutu yang datang melucuti serdadu Jepang”. Pada hari yang sama ujar Cak Ruslan, ia mengobarkan semangat juang para pemuda dan menanamkan rasa permusuhan terhadap tentara Sekutu.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Namun lain lagi, yang diungkapkan dalam buku Hasil Survey Sejarah Kepahlawanan¬† Kota Surabaya, 1974, pada halaman 60, disebutkan bahwa panitia mendatangi Cak Ruslan untuk memimpin rapat raksasa di Tambaksari itu. Ternyata, Cak Ruslan tidak bersedia memimpin rapat raksasa itu. Cak Ruslan khawatir, kalau rapat raksasa yang juga disebut “rapat samudra” itu dilaksanakan, terjadi bentrok dengan tentara Jepang yang sudah siaga.

            Menurut S.Kasman, Cak Ruslan yang ditemui oleh Sumarsono, Kuslan dan Djamal, menyatakan ketidak bersediaan Cak Ruslan, karena menghendaki  rapat raksasa itu memperoleh izin dari pihak Jepang yang masih diberi kewenangan. Ternyata para pemuda itu tidak mau minta izin dan mengambil keputusan tetap mengadakan rapat raksasa tanpa kehadiran Cak Ruslan.

            Dalam buku yang diterbitkan Bapparda (Badan Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Surabaya itu, disebutkan saat itu semangat pemuda sudah meluap dan diarahkan kepada penguasa Jepang. Panitia Setiakawan Warga Sosialis Surabaya dalam buku In Memorium Djohan Sjahroezah, menyebutkan bahwa, waktu itu sudah ada rencana setelah rapat raksasa rakyat akan digerakkan melucuti senjata tentara Jepang.

             Memang, begitu rapat raksasa selesai menjelang Maghrib, sekitar 150 ribu lebih rakyat berduyun-duyun keluar lapangan Tambaksari. Di antaranya ada yang beraksi merobek berbagai poster dan tempelan yang disebar oleh tentara Jepang. Beberapa mobil milik tentara Jepang diambilalih dan dibawa ke markas pemuda pejuang.

            Nah, mengapa peristiwa besar yang disebut Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksasi tanggal 21 September 1945 itu seolah-olah lenyap dari sejarah perjuangan Arek-arek Surabaya?

Iklan

Balai Wartawan PWI Jatim di Surabaya Pindah Tiga kali

Riwayat Balai Wartawan 

PWI Jawa Timur

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  *)

 

Yousri Nur RA,MH

Pada saat PWI dideklarasikan dan berdiri pada Kongres I di Sala, 9 Februari 1946, di Jawa Timur, yang pertama lahir adalah PWI di Kediri, disebut Kring Kediri. Menyusul PWI di Mojokerto, Malang dan Madiun. Di Surabaya sendiri, belum ada PWI, karena wartawannya ikut mengungsi, bersama pindahnya ibukota Jawa Timur ke luar kota, karena berperang melawan tentara Sekutu dan Belanda. Semula Gubernur Jawa Timur bersama staf sebagai pengendali Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tergusur ke Sepanjang Sidoarjo, lalu menyingkir ke Mojokerto, serta pindah ke Kediri. Bahkan kemudian berpindah-pindah lagi ke Malang, Blitar, Gunung Wilis, Lodoyo Blitar Selatan, Madiun dan kemudian baru kembali ke Surabaya.

            Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, akhirnya terwujud dengan adanya Perjanjian KMB (Komisi Meja Bundar) di Denhaag Negeri Belanda akhir tahun 1949. Gubernur beserta staf, juga kembali ke Surabaya dan ibukota Jawa Timur yang sempat mengungsi empat tahun ke luar kota, juga kembali ke tempat asalnya di Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

Balai Wartawan PWI Pertama

Di Jalan Pahlawan Surabaya

 

            Bersamaan dengan kembalinya Ibukota Jawa Timur ke Surabaya, para wartawan dari Surabaya yang juga ikut melakukan aktivitas jurnalistik di wilayah pengungsian, juga pulang ke Surabaya. Kegiatan organisasi PWI yang sudah berjalan di Kediri, Mojokerto, Malang dan Madiun, juga diaktifkan di Kota Surabaya. Awal tahun 1950, secara resmi PWI Kring Surabaya terbentuk dan mendapat tempat sebagai sekretariat di Jalan Alun-Alun 16-18, kemudian berubah menjadi Jalan Pahlawan 16-18. Saat Jalan Pasar Besar dari arah Baliwerti sampai persimpangan Jalan Tembaan dijadikan Jalan Pahlawan, maka dialakukan penertiban Nomor Jalan Pahlawan, sehingga Nomor 16-18 berubah menjadi Jalan Pahlawan 106-108. Demikian pula dengan Kantor Gubernur Jatim, nomornya berubah dari Jalan Pahlawan 20 menjadi Nomor 110 Surabaya sekarang. Bangunan lama beserta beberapa bangunan lain, termasuk Bioskop dan Restoran Bima sudah dibongkar. Kini di atas lahan itu berdiri bangunan gedung baru, kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bapepprov) Jatim.

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sekretarian PWI Kring Surabaya, yang kemudian istilahnya berubah menjadi PWI Cabang Surabaya itu satu bangunan dengan KUP (Kantor Urusan Perumahan) Surabaya. Kantor PWI Surabaya yang sekaligus berfungsi sebagai “Balai Wartawan” Surabaya itu menempati bangunan bawah dari dua lantai bangunan. Bangunan lantai dua ditempati oleh KUP Surabaya.

Balai Wartawan PWI Kedua

Di Jalan Pemuda 42 Surabaya

 

            Tahun 1952, PWI Surabaya mendapat tempat di lantai bawah gedung Bioskop Indra, di Jalan Pemuda 42 (sekarang bernama Jalan Gubernur Suryo 42). Pindahnya kantor PWI atau Balai Wartawan Surabaya ke Jalan Pemuda ini, dibuka secara resmi dengan suatu upacara tanggal 11 November 1952. Acaranya cukup meriah, dihadiri banyak pejabat, karena sehari sebelumnya, 10 November 1952, Presiden Sukarno meresmikan Tugu Pahlawan di Surabaya. Mewakili Pemerintah Pusat, hadir Sekjen Kementerian Penerangan RI, Roeslan Abdulgani.

         

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

   Di samping sebagai Kantor PWI Cabang Surabaya, bangunan ini juga digunakan sebagai Balai Wartawan  Surabaya, sekaligus sebagai Perpustakaan Pers. Saat persemian Balai Wartawan itu, di salah satu ruangan sudah lengkap Perpustakaan Pers yang berisi lebih 200 buku, Buku-buku itu diserahkan tanggal 7 November 1952 oleh Kepala LPPU (Lembaga Pers dan Pendapat Umum) Pusat, WA van Goudoever dari Jakarta.

         

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

   Cukup lama para wartawan menggunakan ruangan yang satu bangunan dengan Bioskop Indra yang berlokasi di seberang Balai Pemuda yang terletak di Jalan Pemuda 15 Surabaya. Namun, karena letak Balai Wartawan ini di pinggir jalan raya, apalagi waktu itu trem (kereta api listrik) masih melewati depan gedung itu, suasananya memang ramai. Suara bising saat trem lewat sering mengganggu saat berlangsung acara jumpa pers.

 

Balai Wartawan PWI Ketiga

(Sampai Sekarang)

Di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Nah, berdasarkan ketidaknyamanan karena lalulintas waktu itu masih “double way trafic” dan trem yang hilir mudik itu, beberapa wartawan mengusulkan Balai wartawan dipindah ke tempat lain. Pada suatu hari, Singgih, Sekretaris I PWI Surabaya memberitahu kepada pengurus PWI, bahwa ada sebuah bangunan rumah “kosong” di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya. Letaknya dekat arca Joko Dolok. Jadi, tidak terlalu jauh dari Balai Wartawan di Jalan Pemuda itu.

            Ketua PWI Surabaya waktu itu, Ny.Soewarni Moeljono (Pemimpin Redaksi Harian Umum) menugaskan Wakil Ketua PWI Surabaya waktu itu Stefanus RM Moestopo (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Java Post) untuk mengurus bagaimana cara mendapatkan gedung itu. Diperoleh informasi, bahwa gedung itu berada di bawah kekuasaan NV Intern Cred & Hvg Rotterdam, sebuah perusahaan Belanda yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan di  Gedung Internatio, Jalan Taman Jayengrono 1, kawasan Jembatan Merah Surabaya..

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sesuai dengan prosedur di masa itu, semua bangunan milik Belanda berada di bawah penguasaan militer yang disebut KMKB (Komando Militer Kota Besar) Surabaya — sekarang disebut Korem (Komanando Resimen Militer). Ny.Soewarni bersama Moestopo menemui Komanda KMKB Surabaya Letkol Soenjoto. Dari pertemuan itu, dinyatakan oleh Soenjoto bahwa bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 boleh digunakan untuk Balai Wartawan PWI Cabang Surabaya dengan cara ruilslag atau tukar-menukar. Kemudian disepakati, PWI menyerahkan Balai Wartawan di Jalan Pemuda 42 kepada KMKB Surabaya dan KMKB Surabaya menyerahkan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya kepada PWI Cabang Surabaya.

            Setelah melalui proses yang cukup rumit, karena waktu itu gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 itu masih ditempati oleh tiga keluarga. Dua keluarga adalah karyawan NV.Internatio dan satu keluarga karyawan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Ke tiga keluarga itu kemudian memperoleh ganti rumah yang yang lain melalui KUP (Kantor Urusan Perumahaan) Surabaya.

            Akhirnya, berdasarkan Surat Keterangan Penempatan dari KMKB No.632/VIII/1958 tanggal 25 Agustus 1958, keluarlah Surat Izin Penempatan (SIP)  dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya No, K.1476 tanggal 12 Desember 1958 yang ditandatangani Kepala KUP Surabaya M.Oeripan Soetopo.

            Sejak diterimanya SIP dari KUP Surabaya itu, maka resmilah gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya dikuasai PWI Cabang Surabaya (sekarang PWI Jawa Timur) yang digunakan sebagai Sekretariat PWI dan Balai Wartawan Surabaya. Sampai sekarang, gedung ini masih dikelola oleh PWI Jawa Timur dan sejak tanggal 9 Februari 1985 diberi nama Gedung Pers A.Azis.

Status Bangunan

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Untuk diketahui oleh para wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur saat ini dan masa yang akan datang, bahwa tahun 1992, penggunaan gedung PWI Jawa Timur ssebagai Balai Wartawan pernah “diungkit-ungkit” sebagai aset PT (Persero) Aneka Gas Industri Cabang Surabaya.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dengan surat No.460/CSb-Um/VII/92 tanggal 15 Juli 1992, Kepala PT Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Ir.Iskandar Yuwono mengirim surat kepada Pengurus Balai Wartawan Cabang Surabaya (diterima oleh Pengurus PWI Cabang Jawa Timur). Pada pokok surat itu, PT Aneka Gas Industri “menagih” sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, terhitung sejak tahun 1958 dengan pembayaran Rp 500,- per bulan sampai tahun 1992 (waktu itu). Waktu itu, sewa yang ditagih sebesar Rp 217 juta.

            Dalam lampiran surat itu disebutkan, dasar penarikan sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, karena bangunan itu tercatat sebagai aset PT.Aneka Gas Industri. Dinyatakan, bahwa PT.Aneka Gas Industri adalah pengalihan dari PN Asam Arang,  yang di zaman Belanda bernama NV.Javasche Koolzuurfabriek. Juga ada lampiran yang menyebutkan beberapa surat tentang SIP (Surat Izin Penempatan) dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Surat dari Dinas Perumahan Daerah Surabaya.

            Nah, setelah menerima surat itu, Ketua PWI Jatim waktu itu Dahlan Iskan  mengadakan rapat pengurus PWI Jatim. Diputuskan untuk mengurus masalah yang disebutkan pada surat dari PT.Aneka Gas Industri, diserahkan kepada dua wakil ketua, yaitu: Hadiaman Santoso (Wk,Ketua Bid.Organisasi) dan Yousri Nur Raja Agam (Wk.Ketua bid.Pendidikan). Saat itu memang PWI tidak mempunyai satu lembar pun bukti tentang status gedung Balai Wartawan. Mungkin karena peralihan kepengurusan yang lama dan situasi administrasi yang belum baik, maka dokumen penting itu tidak ditemukan di dalam arsip inventaris PWI Jawa Timur.

            Hadiaman dan Yousri mempelajari surat itu. Kemudian Hadiaman menugaskan Yousri melakukan konfirmasi kepada Kepala PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Iskandar Yuwono. Dari hasil konfirmasi itu, kemudian dilanjut dengan menghubungi Kepala Dinas Perumahan Daerah Surabaya. Diperoleh penjelasan, bahwa PWI merupakan pemegang SIP yang sah dari Kantor Urusan Perumahan yang berubah namanya menjadi Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Surabaya. Dalam catatan yang ada di Dinas Perumahan, tanah dan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 itu dulu pemiliknya perusahaan Belanda bernama NV.Javasche Kuulzuur Fabriek.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ada hikmah yang luar biasa bagi PWI Cabang Jawa Timur dari kasus ini. Memang, sebelumnya pengurus PWI Jawa Timur sama sekali tidak tahu status tanah dan bangunan Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya yang digunakan sebagai Sekretariat dan Balai Wartawan PWI Jawa Timur. Betapa tidak, sebab dengan adanya “kasus” ini, Yousri berhasil memperoleh berkas berupa fotokopi dari Dinas Perumahan Kota Surabaya.

            Dalam berkas itu, ditemukan nama seorang wartawan senior Moestopo (Wartawan Buana Minggu) yang masih aktif. Pada tahun 1958 itu Moestopo adalah Wakil Ketua PWI Cabang Surabaya (Jawa Timur). Setelah diperlihatkan berkas fotokopi itu, Moestopo merasa senang, sebab selama ini berkas tentang status tanah dan bangunan gedung Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya hilang. Mengacu kepada berkas berupa fotokopi itu, Moestopo bernostalgia dan b ersedia memberi kesaksian tentang Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ketua PWI Jawa Timur Dahlan Iskan menugaskan kepada Hadiaman dan Yousri untuk memberikan informasi tentang surat dari PT.Aneka Gas Industri dan temuan berkas dari Dinas Perumahan Kota Surabaya itu kepada para wartawan. Beberapa mediamassa memberitakan tentang Balai Wartawan PWI Jatim ditagih sewa oleh PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya. Pengurus PWI Jawa Timur sepakat untuk tidak mananggapi surat dari PT.Aneka Gas Industri itu. Berbagai reaksi muncul, sampai akhirnya Gubernur Jawa Timur (waktu itu) H.Soelarso, memberi jaminan dan minta agar PWI Jatim “mengabaikan” penagihan sewa yang dilakukan PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya tersebut.

            Dengan adanya ketegasan pengurus PWI Jawa Timur dan jaminan Gubernur Jawa Timur H.Soelarso itu, persoalan surat tagihan sewa dari PT.Aneka Gas Industri itu mereda.

            Tahun 2013 lalu, pengurus melaporkan keadaan dan kondisi bangunan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini kepada Gubernujr Jatim Dr.H.Soekarwo. Pengurus yang dipimpin ketua Akhmad Munir, mengharapkan kepada Pemprov Jatim untuk membantu perbaikan dan renovasi bangunan yang beberapa bagian sudah mulai rusak. Setelah dilakukan penelitian dan penilaian kondisi gedung yang sudah berusia tua, yang diperkirakan dibangun tahun 1930-an,  akhirnya disetujui untuk dilakukan perbaikan dan renovasi. Maka dibuatlah perencanaan dan penyusunan anggaran. Tahun 2014 ini, bangunan Balai Wartawan PWI Jawa Timur diperbaiki dan direnovasi.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pesan kami, jangan sampai lahan dan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur di Jalan Taman Apsari 15-17 yang bernama “Gedung Pers A.Azis” sampai beralih fungsi, apalagi beralih penguasaan dan kepemilikan ke pihak lain. (**)

*) Wartawan Penulis Buku Riwayat Surabaya Rek (2013)

Melancong ke Australia

Abadilah Sang Merah Putih

Abadilah Sang Merah Putih

Oleh-Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH

Perjalanan akhir tahun 2012 ke Melbourne, Australia sungguh menarik. Di sana saya menyaksikan Festival Indonesia di Kota Melbourne, Negara Bagian Victoria.¬† Berbagai acara kesenian Nusantara digelar pada acara bertopik “Indonesia Night”. Jawa Timur menjadi ruan rumah Festival Indonesia, sehingga 60 persen acara didominasi oleh delegasi Jawa Timur. Sedangkan daerah lain di Indoneszia diwkili para mahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan di Benua Kanguru itu. Kesempatan itu juga dimanfaatkan delegasi Jawa Timur bekerjasama dengan pengusaha di Australia. Salah satu kegiatan bisnis itu adalah penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo yang mendampingi Ketua Koperasi Peternak Sapi Perah Jatim, Koesnan dengan pengusaha peternakan di Australia.

Foto-foto dokumentasi berikut akan berbicara tentang perjalanan saya bersama kawan-kawan di Australia.

Nendera Australia dan Bendera Indonesia

Bendera Australia dan Bendera Indonesia

IMG_0291

Indonesia Night

IMG_0164IMG_0373Tari Pasambahan menyambut tamuIMG_0344Melancong ke Australia

Ibukota Jawa Timur Pindah 11 Kali Setelah 10 November 1945

Setelah 10 November 1945

Gubernur Jawa Timur “Tergusur”

Dari Kota Surabaya

Yousri N.Raja AgamOleh: Yousri Nur Raja Agam  MH  *)

KILAS BALIK setelah Peristiwa Bersejarah

10 November 1945 di Surabaya.

TERHITUNG sejak tanggal 11 November 1945, ibukota Provinsi Jawa Timur “tergusur” dari Kota surabaya¬† ke luar kota. Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo beserta staf “terpaksa” pindah kantor ke berbagai tempat di luar kota Surabaya. Ada 11 tempat yang sempat menjadi ibukota Jawa Timur di luar Kota Surabaya, sejak tanggal 11 November 1945 hingga 24 Desember 1949 atau empat tahun lebih. Selama dalam pengungsian itu, tiga kali penggantian Gubernur Jawa Timur. Pertama kali Gubernur Suryo diganti oleh dr.Moerdjani dan yang selanjutnya dr.Moerdjani diganti oleh Samadikun.

Tentara Sekutu Mengamuk,  Gubernur Jatim Mengungsi Lebih 4 Tahun dari Kota Surabaya

 

kantor-gubernur-difoto-dari-kantor-gubernur-yang-baru

KANTOR Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan 110 Surabaya

SEJARAH Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, masih banyak yang belum terungkap  secara jelas kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda dan generasi yang akan datang. Salah satu informasi dan catatan sejarah yang layak untuk disebarluaskan tersebut, adalah sejarah perjuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Arek-arek Suroboyo setelah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945.

Sejak siang hingga malam pada hari Sabtu, tanggal 10 November 1945 itu, situasi di Kota Surabaya benar-benar mencekam. Desingan peluru dan dentuman meriam tidak henti-hentinya menghujani Kota Surabaya. Asap membubung ke udara, akibat kebakaran dan bumi hangus di seluruh pelosok Kota Surabaya.

Warga kota Surabaya berhamburan ke luar rumah menyelamatkan diri. Mereka mengamsi pakaian untuk segera mengungsi. Kecuali para pemuda, yang tua dan perempuan muda, bersama anak-anak kecil dan bayi, berbondong-bondong menuju ke luar kota. Mengungsi ke daerah yang dianggap aman. Tidak banyak barang yang dibawa, selain pakaian yang dipakai serta beberapa potong pakaian yang dibungkus. Rumah ditinggalkan begitu saja, sehingga banyak pula rumah yang diduduki dan ditempati oleh serdadu Sekutu dan Belanda. Awalnya rumah-rumah itu dijaga oleh para pejuang, namun kemudian para pemuda pejuang Arek-arek Suroboyo itu pun ikut mengungsi.

Tidak hanya penduduk yang merasa tidak aman, kedudukan Gubernur Jawa Timur, RMTA Suryo selaku kepala pemerintahan bersama stafnya juga terancam. Untuk mempertahankan kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah¬† Republik Indonesia ‚Äúmerdeka‚ÄĚ, ¬†maka gubernur Jawa Timur beserta stafnya ‚Äúterpaksa‚ÄĚ mengungsi ke daerah yang aman. Segala kegiatan pemerintahan diatur dari daerah pengungsian.¬† Dengan demikian, maka ibukota Provinsi Jawa Timur ikut pindah dari Kota Surabaya ke daerah pengungsian di luar kota.

Kedudukan gubernur Jawa Timur beserta stafnya terus didesak oleh pasukan Belanda yang membonceng di belakang tentara Sekutu. Gubernur dan ibukota Pemerintah Provinsi Jawa Timur “tergusur”. Tidak hanya pindah pada satu tempat, tetapi berpindah-pindah sampai 11 tempat di kota dan desa di pelosok Jawa Timur.

Dari catatan sejarah yang ada, sejak tanggal 10 November 1945 hingga akhir tahun 1949, terjadi tiga kali penggantian gubernur, yakni Gubernur RMTA Suryo kepada dr.Moerdjani dan Gubernur Militer Kolonel Soengkono, serta Wakil Gubernur Samadikun yang ikut berpindah-pindah. Dengan demikian ibukota Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut berpindah-pindah.

Tempat-tempat kedudukan gubernur Jawa Timur yang sekaligus menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur setelah tergusur dari Kota Surabaya, pertama kali pindah ke Sepanjang, Kewedanaan Taman, wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tidak lama di sini, pindah ke Mojokerto, lalu ke  Kediri dan ke Malang. Di sini pun didesak oleh tentara Balenda dan gubernur mengungsi ke Blitar, terus naik ke lereng Gunung Wilis sebelah barat Kediri dan kembali ke  Malang. Situasi yang semakin genting memaksa gubernur beserta staf mengungsi ke Jombang dan terus ke satu tempat Bojonegoro. Dari sini terpaksa pindah lagi ke Madiun dan ke Nganjuk. Baru setelah Penyerahan Kedaulatan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949, ibukota Provinsi Jawa Timur kembali ke Kota Surabaya.

Sepanjang, Taman Sidoarjo

HARI pertama berpindahnya ibukota Provinsi Jawa Timur tanggal 11 November 1945 dari Kota Surabaya, adalah Sepanjang, masuk dalam wilayah Kewedanaan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Pada hari itu pasukan Sekutu yang diwakili Inggris dengan perlengkapan mesin perang yang lengkap, tank dan mortir dan didukung pesawat-pesawat terbang terus menyerang dan membombardir Kota Surabaya. Pertempuran yang mendapat perlawanan dari pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan warga kota Surabaya terasa tak seimbang. Atas saran dari pimpinan TKR, Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo bersama staf Pemprov Jatim memindahkan kedudukan pemerintahan daerah ke Sepanjang, wilayah Kewedanaan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Kota Mojokerto

Mengetahui kedudukan pusat pemerintahan Jawa Timur pindah ke Sepanjang, pihak Sekutu menyerang kedudukan gubernur itu. Hanya dua hari di Sepanjang, gubernur memindahkan ibukota Provinsi Jawa Timur ke Mojokerto. Selama berada di Mojokerto, sebagai ibukota dalam pengungsian yang ke-dua, suasana makin mencekam. Serbuan tentara Sekutu yang dihadang pasukan TKR akhirnya jebol juga.

Kota Kediri

Pada tanggal 17 November 1945, gubernur Jatim terpaksa hijrah ke pedalaman, di Kediri sebagai ibukota Jatim dalam pengungsian yang ke-tiga. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan RI terus berlangsung, kendati ibukota Provinsi Jawa Timur berada di Kediri, Kordinasi dan konsolidasi anatar gubernur dengan pimpinan TKR, serta pemerintah pusat tetap berlangsung melalui kurir dan radio.

Walaupun ibukota Jawa Timur pindah ke Kediri, ibukota Keresidenan Surabaya yang dipimpin Residen Sudirman tetap berada di Mojokerto. Demikian pula dengan Pemerintah Kota Surabaya yang ikut mengungsi setelah Balaikota Surabaya diduduki oleh Belanda yang membonceng Sekutu. tetap bertahan di Mojokerto. Walikota Surabaya, Radjamin Nasution membagi stafnya menjadi dua bagian. Satu kelompok staf yang berada di pengungsian di Mojokerto, yang lainnya berada di rumah pribadi Radjamin di Alun-alun Rangkah Surabaya.

Pemerintahan Kota Surabaya dalam pengungsian tetap dijabat oleh Radjamin dengan selalu berkordinasi dengan Residen Sudirman dan Gubernur Suryo. Saat itu diu gedung Balaikota Surabaya pihak Belanda sudah menugaskan Mr.O.J.C.Becht sebagai Kepala Urusan Pemerintahan (Haminte) Surabaya. Dalam situasi sulit itu, Radjamin wira-wiri pergi pulang dari Surabaya ke Mojokerto. Bahkan, saat Mojokerto mendapat serangan tentara Belanda, kedudukan ibukota Pemerintah Kota Surabaya dalam pengasingan pindah ke Tulungagung.

Sebagai walikota Surabaya de-facto di bawah Pemerintahan RI, tetap Radjamin Nasution, kata wartawan senior dari LKBN Antara Surabaya Wiwiek Hidayat (alm)  yang tinggal di Jalan Jimerto 19-21 Surabaya, berdekatan dengan Balaikota Surabaya. Sebab,  sebagai walikota Surabaya, ia setia dan selalu berkordinasi dengan Residen Sudirman dan Gubernur Suryo. Namun saat itu, secara de-jure, kantor Balaikota di Surabaya sudah dikuasai oleh Haminte Mr.O.J.C.Becht. Hanya dua bulan Surabaya dijabat oleh O.J.C.Becht, kemudian jabatan walikota Surabaya diserahkan kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, Mr.Indrakoesoema mulai tahun 1946. Hanya tiga bulan menjadi walikota Surabaya, Indrakoesoema kembali ke instansinya Kementerian Kehakiman. Jabatan walikota Surabaya kemudian diserahkan kepada Mr.Soerjadi.

Saat ibukota Pemprov Jatim berada di Kediri, kegiatan yang berhubungan dengan kepamongprajaan, pengajaran, kesehatan, perekonomian dan lain-lain tetap berada satu kordinasi. Komunikasi dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, tetap pula berkoordinasi dengan para residen. Jawa Timur waktu itu mempunyai tujuh keresidenan, yaitu: Surabaya, Madiun, Kediri, Besuki, Malang, Bojonegoro dan Madura.

Ada yang menarik saat itu, yakni mata uang yang digunakan untuk belanja masih uang Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan mata uang rupiah. Peristiwa ini mendapat sambutan rakyat di Jawa Timur, karena berbelanja dengan mata uang negaranya sendiri.

Setelah setahun ibukota Jawa Timur berada dalam pengungsian, tanggal 15 November 1946 diparaf naskah Perjanjian Linggarjati antara Pemerintah RI dengan pihak Belanda. Kendati demikian Belanda tidak melaksanakan perjanjian Linggarjati yang mengatur tentang gencatan senjata. Namun perjanjian ini dilanggar oleh pihak Belanda. Situasi bukannya menjadi aman, tetapi menjadi tidak menentu. Apalagi kemudian tanggal 14 Januari 1947, Belanda melanggar batas wilayah yang sudah disepakati.

Kota Malang

Ternyata, kedudukan ibukota Provinsi Jawa Timur di Kediri mulai terusik. Pihak Belanda mulai melakukan serangan-serangan bersenjata. Untuk menghindari hal yang tidak menguntungkan, Gubernur Suryo beserta stafnya memindahkan pusat pemerintahan Jawa Timur dalam pengungsian yang ke-empat ke Kota Malang pada bulan Februari 1947.

Saat ibukota Jawa Timur berada di Kota Malang, Pemerintah Pusat menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah Rapat Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berlangsung tanggal 25 Februari 1947 hingga 6 Maret 1947. Acara ini menarik perhatian dunia luar. Selain diikuti wartawan dalam negeri, bebeberapa wartawan luar negeri juga hadir meliput kegiatan Sidang Pleno KNIP itu. Berdasarkan hasil Sidang Pleno KNIP  di Malang itu, akhirnya tanggal 24 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh pihak belanda dan Indonesia di Jakarta,

Pertempuran di lapangan masih terus terjadi antara tentara Belanda dengan TRI (Tentara Republik Indonesia). Pihak Belanda masih saja melanggar isi naskah Perjanjian Linggarjati yang sudah diparaf. Pihak Belanda menyerbu ke wilayah pedalaman. Akibatanya pada bulan Maret 1947, Ibukota Keresidenan Surabaya yang dipimpin Residen Sudirman yang berkedudukan di Mojokerto terpaksa menyingkir ke Jombang dan Walikota Surabaya Radjamin Nasution pindah ke Tulungagung.

RMTA Suryo Diganti dr.Moerdjani

 KENDATI Pemerintahan dalam pengasingan, dengan ibukota Provinsi Jawa Timur berada di Kota Malang,   Gubernur Jatim RMTA Suryo mendapat promosi jabatan. Pemerintah Pusat mengangkat Suryo menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) yang berkedudukan di Jogjakarta yang saat itu menjadi ibukota Republik Indonesia.

Terhitung sejak 1 Juni 1947, Pemerintah Pusat menunjuk RP Soeroso sebagai Gubernur Jawa Timur. Penunjukan RP Soeroso mendapat reaksi keras di Jawa Timur, sehingga akhirnya Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan dr.Moerdjani sebagai pengganti RMTA Suryo.

Kota Blitar

Pihak Belanda benar-benar tidak menaati hasil Perundingan Linggarjati. Pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Kota Malang diserbu  pasukan militer bersenjata. Pertempuran dengan pasukan Indonesia tidak terelakkan. Gubernur Moerdjani terpaksa mengungsi ke Kota Blitar. Ibukota Provinsi Jawa Timur untuk yang ke-lima kalinya pindah ke Kota Blitar. Dengan didudukinya Kota Malang oleh Belanda, maka wilayah kekuasaan Jawa Timur makin mengecil.

Perlawanan dari para pejuang membuat pihak Belanda sadar. Mereka tidak mungkin bisa kembali menjajah Indonesia seperti sebelum Perang Dunia II. Untuk itulah, pihak Belanda menggunakan taktik lain, dengan membuat gagasan mendirikan Negara Indonesia Serikat. Gagasan itu disampaikan oleh Gubernur Jenderal Belanda H.J.van Mook pada Konferensi Malino, sebuah kota kecil di tenggara Makassar bulan April 1946. Gagasan itu dipertegas dalam Konferensi Denpasar tanggal 23-28 Desember 1946.

Nah, dalam Konferensi Denpasar inilah Belanda membentuk Negara Indonesia Timut (NIT) yang merupakan negara bagian pertama dari negara Serikat yang akan didirikan tersebut. Belanda semakin giat membentuk negara-negara baru di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memperlemah kedudukan Negara Republik Indonesia yang waktu itu beribukota di Jogjakarta.

Pemerintahan Provinsi jawa Timur yang dipimpin Gubernur dr.Moerdjani mendapat serangan besar-besaran dari Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan ini dikenal dengan “Aksi Militer I”. Dalam aksi militer ini pasukan Belanda dengan cepat berhasil menduduki beberapa kota di wilayah kekuasaan RI. Di wilayah yang sudah dikuasai, Belanda segera membentuk negara bagian, seperti NIT.

Suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan waktu itu dalam sejarah perjuangan di Jawa Timur, adalah kejadian yang sangat menyakitkan, adalah peristiwa “Gerbong Kereta Api Maut”.¬† Pada tanggal 23 November 1947 suatu rangkaian gerbong kereta api barang, dimuati tawanan dari Bondowoso ke Surabaya. Akibat tidak ada udara, tidak diberi makan dan minum, serta berdesak-desaknya manusia di dalam gerbong tertutup itu, dari 100 orang tawanan, sebanyak 46 orang tewas dalam perjalanan. Sesampai di stasiun Wonokromo Surabaya, mayat-mayat yang bergelimpangan itu dimasukkan ke dalam truk untuk dimakamkan. Sedangkan yang masih hidup digiring ke penjara Kalisosok Surabaya. Peristiwa “gerbong maut” itu hingga kini menjadi catatan hitam dalam sejarah perjuangan rakyat Jawa Timur.

Aksi Militer I berakhir setelah Persetujuan Renvile tanggal 17 Januari 1948. Akibat perjanjian itu, wilayah Jawa Timur makin sempit, yakni hanya meliputi Keresidenan Madiun, Kediri, Bojonegoro dan sebagi Keresiden Surabaya dan Keresidenan Malang. Daerah yang dikuasai Belanda, segera membentuk negara, yaitu Negara Madura beribukota di Pamekasan tanggal 20 Februari 1948 dan Negara Jawa Timur dengan ibukota Surabaya tanggal 26 November 1948. Keberadaan negara boneka ini juga merupakan pengepungan terhadap wilayah Republik Indonesia.

Di saat Belanda sudah siap mengadudomba antar daerah, terjadi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Muso di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan itu, berhasil ditumpas TNI (Tentara  Nasional Indonesia). Di samping Gubernur Sipil dr.Moerdjani, pemerintah menetapkan pula Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur.

Situasi ini, ternyata dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk mengatur strategi melemahkan kedudukan pemerintahan RI. Belasnda melancarkan serangan yang dikenal dengan sebutan Aksi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Ibukota RI di Jogjakarta juga digempur dan berhasil diduduki. Belanda bahkan berhasil menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta beberapa pejabat pemerintahan RI.

Lereng Gunung Wilis

Aksi Militer II ini di Jatim, membuat kedudukan Gubernur Jawa Timur terdesak, sebab Belanda berhasil menduduki Kota Blitar tanggal 21 Desember 1948. Gubernur Jatim dr.Moerdjani bersama stafnya terpaksa menyingkir ke sebuah desa di lereng Gunung Wilis. Dari lereng Gunung Wilis yang dijadikan sebagai ibukota Jawa Timur dalam pengungsian yang ke-enam ini, Gubernur Moerdjani berkoordinasi dengan Gubernur Militer Kolonel Soengkono mengendalikan pemerintahan Jawa Timur.

Dialihkan kepada Samadikun

Walaupun sudah menyingkir ke lereng Gunung Wilis, ternyata pihak Belanda tidak puas. Kedudukan gubernur pun diserang dan Gubernur Moerdjani dan Wakil Gubernur Doel Arnowo, serta beberapa pejabat Pemprov Jatim ditangkap. Mereka dibawa ke Surabaya dan ditawan di Hotel Sarkies, di Jalan Embong Malang Surabaya. Hotel ini sudah dibongkar, letaknya di dekat Hotel Tunjungan sekarang.

Pada saat bersamaan, terjadi peristiwa yang menyedihkan, Menteri Pembangunan dan Pemuda PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Soepeno, gugur ditembak tentara Belanda di Desa Genter, Kabupaten Nganjuk. Saat itu Soepeno sedang mencari kedudukan ibukota Jawa Timur dalam pengungsian yang merupakan bagian dari PDRI dan Gubernur Jatim dr.Moerdjani.

Lodoyo, Blitar Selatan

UNTUK mengatasi keadaan, Gubernur Militer Kolonel Soengkono menugaskan Wakil Gubernur Samadikun meneruskan perjuangan dari Lodoyo, Blitar Selatan bersama Bupati Blitar Darmadi. Lodoyo, menjadi ibukota Jawa Timur ke-tujuh yang berada dalam pengungsian.

Walaupun menghadapi keadaan yang sukar, namun Pemerintah Republik Indonesia di Jawa Timur tetap melakukan gerilya. Kemudian tanggal 15 Maret 1949 datang instruksi PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang berpusat di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) PDRI  Mr.Soesanto Tirtoprodjo, mengirim delegasi A.Gapar Wirjosoedibjo menemui Wagub Samadikun. Kepada Samadikun diberi tugas istimewa untuk berkeliling Jawa Timur, mengadakan hubungan langsung dengan para residen yang ada di wilayah Jawa Timur.

Desa Sinurejo, Tumpang, Malang

Tugas itu dilaksanakan Wagub Samadikun dengan menyusuri jalan-jalan desa dan gunung. Wagub berhasil menemui Residen Malang R.Aboebakar Kartowinoto di Desa Sinurejo, Tumpang, Malang.

Gudo, Jombang

Perjalanan diteruskan ke Mojowarno, Jombang untuk  menemui Residen Surabaya, R.Soedirman. Tetapi diperoleh kabar duka yang menyebutkan, Residen Soedirman sudah meninggal dunia Desa Jogos, Kediri tanggal 9 April 1949. Walaupun tidak bertemu dengan R.Soedirman, pesan bisa disampaikan kepada Wakil Residen Surabaya M.Soetadji di Desa Gudo, Jombang.

Desa Deling Bojonegoro

Dari Jombang, Wagub Samadikun, terus berjalan menuju Bojonegoro. Perjalanan ke Bojonegoro melalui daerah kering dan tandus melewati Gunung Kendeng yang merupakan perbatasan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Bojonegoro. Rombongan sampai di rumah Residen Bojonegoro Mr.Tandiono Manu di Desa Deling, Kabupaten Bojonegoro. Setelah acara pertemuan dengan aparat pemerintahan se Keresidenan Bojonegoro, pejalanan Wagub Samadikun dilanjutkan ke Madiun.

Desa Seran, Kandangan Kabupaten Madiun

Long-march ke Madiun ini melalui Gunung Pandan dan Gunung Wilis, lewat Desa Gemagah akhirnya sampai di Desa Seran, perkebunan Kandangan, Kabupaten Madiun. Saat itu, kawasan ini menjadi pusat Markas Polisi Jawa Timur yang dipimpin M.Jasin, Komandan Mobrig (Mobile Brigade) sekarang diubah menjadi Brimob (Brigade Mobil). Di sinilah Wagub Jatim Samadikun bertemu dengan Residen Madiun Pamoedji dan Wakil Residen Sidarta.

Usai bertemu dengan residen Madiun, Wagub Samadikum mengakhiri pertemuannya dengan Residen Besuki R.Soekartono dan Residen Kediri R.Soewondo. Dengan demikian Wagub Samadikun sudah selesai melaksanakan tugas istimewa yang diberikan Mendagri PDRI, Mr.Soesanto Tirtoprodjo.

Hasil pertemuan dengan seluruh residen di Jawa Timur itu ditulis dalam laporan khusus yang diberi nama “Djungkring Salaka” tertanggal 22 Mei 1949 oleh Wagub Samadikun. Laporan itu dikirim kepada Mendagri PDRI Mr.Soesanto Tirtoprodjo ke kediamannya di Desa Nglorok, Pacitan oleh¬† Bupati Madiun Pamoedji tanggal 27 Mei 1949.

Sejak tercapainya Persetujuan Room-Royen tanggal 7 Mei 1949, PDRI di Jawa makin kuat. Ini karena dibentuknya Komisariat di Jawa dengan Komisaris Mr.Soesanto Tirtoprodjo yang merangkap Menteri Kehakiman. Sedangkan menteri lainnya, J.Kasimo sebagai Menteri Persediaan Makan Rakyat,  KH Maskoer sebagai Menteri Agama dan RP Soeroso sebagai Mendagri.

Kordinasi dengan Presiden PDRI Mr.Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat berjalan dengan lancar. Sementara itu, perjanjian tentang penarikan tentara Belanda dari Jogjakarta sebagai kelanjutan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Denhag semakin jelas. Bahkan,  akhirnya tanggal 8 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa pejabat pemerintah pusat kembali dari pengasingan.

Presiden RI Soekarno kemudian mengumumkan, kembalinya pemerintahan Republik Indonesia dan berakhirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr.Sjafruddin Prawiranegara.  Wakil Gubernur Jatim Samadikun,  dikukuhkan menjadi Gubernur Jawa Timur, menggantikan dr.Moerdjani.

Kembali ke Kota Surabaya

Dari 11 Tempat Pengungsian

Setelah empat tahun ibukota Provinsi Jawa Timur mengungsi dengan berpindah-pindah di 11 tempat di beberapa desa, kabupaten dan kota di Jawa Timur, maka tanggal 24 Desember 1949, secara resmi ibukota Jawa Timur kembali ke Kota Surabaya. Ke 11 tempat yang pernah menjadi kedudukan Gubernur Jawa Timur, selama masa pengungsian. menurut mantan pejabat Pemprov Jatim, Ir.Oerip Soedarman, dapat disebut sebagai ibukota Jawa Timur. Ke 11 tempat itu adalah: Sepanjang (Taman, Sidoarjo), Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, Lereng Gunung Wilis, Lodoyo (Blitar Selatan), Desa Sinurejo (Tumpang, Kabupaten Malang), Desa Mojowarno (Jombang), Desa Deling (Kabupaten Bojonegoro) dan  Desa Seran (kawasan perkebunan Kandangan, Kabupaten Madiun).

Tiga hari kemudian, tanggal 27 Desember 1949, seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali Irian Barat atau Irian Jaya, diserahkan kedaulatannya oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Ada yang patut diketahui oleh generasi muda, bahwa saat Indonesia berbentuk negara serikat dengan nama RIS, di Jawa Timur ada dua negara yang dibentuk Belanda sebagai “boneka”. Negara Jawa Timur yang ¬†¬†berdiri berdasarkan Konferensi Bondowoso dan Negara Madura dengan ibukota Pamekasan. Setelah Penyerahan Kedaulatan, kedua negara itu kembali bergabung dengan negara RI tanggal 27 Februari 1950.

Pemerintahan Militer di Jawa Timur dengan Gubernur Militer Kolonel Soengkono, dihapus. Hal ini dinyatakan berdasarkan Perintah Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 30 Mei 1950 No.338/KSAD/1 H.50 dan Keputusan Menteri Partahanan tanggal 1 Agustus 1950 No.357/MP/50. Dengan adanya keputusan ini, maka segala urusan pemerintahan dan keamanan diserahkan kepada Gubernur Jatim Samadikun.**

*) Yousri Nur Raja Agam MH, adalah Wartawan berdomisili di Surabaya.

TRITURA LASKAR AMPERA ANGKATAN 66

Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

Laskar Ampera¬† Angkatan ’66

Peringatan 46 tahun Tritura di Surabaya

 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

 

TRITURA adalah singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat yang dikumandangkan para pelajar dan mahasiswa yang berdemonstrasi tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta. Saat itu suasana ibukota Republik Indonesia itu sedang mencekam, setelah Gerakan 30 September (G-30.S) tanggal 30 September 1965. Rencana kudeta untuk mengambilalih pemerintahan didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), menggegerkan dunia.

HM Basofi Soedirman, mantan Gubernur Jatim yang menjadi saksi hidup sebagai anggota pasukan RPKAD waktu terjadi peristiwa di tahun 1965-1966 memberikan ceramah pada acara 46 tahun Tritura di Balai Pemuda Surabaya, 9 Januari 2012

Betapa tidak, proses kudeta itu diawali dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi, satu perwira pertama dan seorang anak perempuan oleh PKI. Ke enam perwira tinggi yang diculik, kemudian dianiaya dan dibunuh, serta dikubur dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta itu adalah: Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen DI Pandjaitan, Mayjen S.Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.       H.Abdul Moeis Oesman, Ketua DPW LA ARH Jatim

Sedangkan seorang perwira pertama adalah Lettu Piere Tandean (ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution) dan Ade Irma Suryani (puteri Jenderal Abdul Haris Nasution). Ajudan dan puteri Jenderal AH Nasution meninggal akibat tembakan penculik yang menggeledah rumah  AH Nasution yang mengetahui kedatangan penculik, lari ke belakang rumah dan melompat pagar ke rumah tetangga, salah satu kedutaan besar negara sahabat.

Nah, sejak peristiwa G.30.S/PKI itu, suhu politik di Indonesia benar-benar memanas. Pemegang tampuk pemerintahan dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) — gabungan TNI dengan Kepolisian waktu itu — terpecah, karena ada yang terlibat PKI dan ormas-ormasnya. Pimpimpin TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatran Darat (AD), Angkatan Laut (AU) dan Angkatan Udara (AU), serta kepolisian, ada yang ikut dalam memberontak, sebagian tetap setia kepada pemerintahan RI.

Dari kiri ke kanan: H.Mustahid Astari, HM Yousri Nur Raja Agam, Edi Purwinarto¬†¬†¬†¬†¬† RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang sekarang disebut Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI-AD, dengan komandan Kolonel (waktu itu) Sarwo Edhi adalah pasukan “paling setia” membela pemerintahan dan benar-benar berlawanan dengan kelompok G.30.S/PKI.

Pada situasi keamanan negara yang tidak menentu ini, Presiden Soekarno kelihatan “tidak tegas”, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan pemerintahan, aparat kemanan dan rakyat. Melihat keadaan yang demikian, para pemuda yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar melakukan unjukrasa atau demonstrasi di jalan-jalan kota Jakarta, serta kota-kota lain di Indonesia.¬† Prof.Dr.H.Sam Abede Pareno, MM, MH

Mahasiswa dan pelajar tergabung dalam Kesatuan Aksi, yakni KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) beramai-ramai turun kejalan raya. Aksi KAMI dan KAPPI ini kemudian diikuti pula oleh KAGI (Guru), KABI (Buruh) dan KASI (Sarjana). Seluruh kesatuan aksi ini berhimpun dalam wadah Laskar Ampera Angkatan ’66.

Puncak aksi terjadi tanggal 10 Januari 1966, yang saat itu demonstran mengajukan tuntutan kepada pemerintahaan yang dipimpin Presiden Soekarno, sebagai tuntutan rakyat. Ada tiga tuntutan yang disebut Tritura (Tiga Tuntutan rakyat), yaitu:  Yousri Nur Raja Agam  MH

1. Bubarkan PKI,

2. Turunkan Harga,

3. Rushufle Kabinet (100 menteri).

Waktu itu pemerintahan memang dipimpin banyak menteri, sehingga disebut oleh para mahasiswa dan pelajar sebagai kabinet 100 menteri.

Dari hari ke hari aksi di jalan semakin ramai, RPKAD dan beberapa kesatuan TNI dan kepolisian berpihak kepada kesatuan aksi. Maka tidak jarang, dalam demonstrasi itu, para demonstran bersama-sama dengan tentara. Sedangkan istana waktu itu dijaga ketat oleh pasukan Cakrabhirawa.    Pung Rachman

Begitu gencarnya aksi mahasiswa dan pelajar, serta kesatuan aksi lainnya, mau tidak mau memaksa Presiden Soekarno “menyerah”. Salah satu keputusan tegas itu adalah mengeluarkan surat keputusan “pembubaran PKI”, kemudian berlanjut kepada pengurangan jumlah menteri, serta secara bertahap berusaha menekan harga.

Nah, puncak pencetusan Tritura tanggal 10 Januari itu, sekarang diperingati sebagai Hari Lahir Angkatan 66 atau Hari Tritura. Tanggal 10 Januari 2012 ini, Tritura sudah berusian 46 tahun. Nah, bagaimana refleksi Tritura itu di masa sekarang? **

Para eksponen 66 dari Jombang dan Kediri

HM Basofi Soedirman bersama Angkatan 66 Jatim

Balai Pemuda Surabaya, bekas tempat hiburan di zaman Belanda "Soerabaia Sosieteit", di zaman perjuangan tahun 1945 menjadi markas Pemuda Indonesia dan di tahun 1966 menjadi Markas Kesatuan Aksi Angkatan 66 Laskar Ampera Arief Rachman Hakim. Di sinilah peringatan 46 tahun Tritura diperingati 10 Januari 2012.Para Eksponen 66 yang hadir pada peringatan 46 tahun Tritura di Surabaya

Para Eksponen dan Angkatan 66 yang memperingati 46 Tahun Tritura di Gedung Balai Pemuda Surabaya, 10 Januari 2012

*) Yousri Nur Raja Agam  MHadalah Wakil Ketua Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA ARH) Jawa Timur dan  Ketua DPP FKB KAPPI (Dewan Pimpinan Pusat Forum Keluarga Besar Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) Angkatan 66.

Tragis! Sukarno Hatta “Cerai Paksa” di Kota Pahlawan Surabaya

RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN

Tragis!

Dwi Tunggal Sukarno-Hatta

Cerai Paksa di Kota Pahlawan

 

Yousri Nur RA, MH.

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

 

DULU di bebarapa media, berulangkali saya menulis judul: ‚ÄúIronis! Kota Pahlawan Miskin Nama Pahlawan‚ÄĚ atau ‚ÄúIronis Nama Sukarno-Hatta Belum Diabadikan di Kota Pahlawan‚ÄĚ, dan beberapa judul lagi yang senada.

Memang, di Indonesia, hanya Kota Surabaya satu-satu yang berjuluk Kota Pahlawan, namun perwujudan makna kepahlawanan itu sangat dangkal. Kepahlawanan hanya diterjemahkan dari peristiwa heroik yang terjadi di sekitar tanggal 10 November 1945 yang membawa korban jiwa terhadap ribuan Arek Suroboyo.

Padahal, seyogyanya, pengertian pahlawan itu diwujudkan dengan menjadikan Kota Surabaya ini sebagai ‚Äúkamus kepahlawanan‚ÄĚ. Surabaya dapat dijadikan sebagai museum kepahlawanan yang berskala nasional. Bahkan, kalau memungkinkan diangkat menjadi ‚ÄúKota Pahlawan Internasional‚ÄĚ.

Dalam sejarah, ‚Äútewas‚ÄĚ-nya salah seorang pimpinan militer Inggeris, Jenderal Mallaby, bagi kita merupakan suatu ‚Äúkemenangan‚ÄĚ. Tetapi, bagi sekutu, dia adalah pahlawan yang ‚Äúgugur‚ÄĚ dalam kancah berjuang demi negaranya dan kepentingan dunia internasional

Suatu hal yang sangat memprihatinkan, adalah kurangnya minat dan perhatian para petinggi di Kota Surabaya ini untuk menampung aspirasi warganya. Salah satu di antaranya, ialah usul-usul warga untuk sebanyak mungkin mangabadikan nama-nama pahlawan di Surabaya. Terlalu berbelitnya prosedur untuk memberi nama pahlawan pada suatu jalan. Bahkan, sangat tidak mudah mengganti nama jalan yang sudah ada dengan nama jalan baru.

Dengan berbagai upaya dan cara, saya sebagai penulis di beberapa suratkabar dan majalah yang terbit di Indonesia, mengungkap kehebatan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Di sana saya menyinggung, sikap abai para petinggi di kota ini untuk menyesuaikan diri dengan julukan Kota Pahlawan itu. Apalagi, sangat lambannya keinginan untuk mengabadikan nama Dwitunggal Sukarno-Hatta selaku Pahlawan Nasional Proklamator Kemerdekaar Repubilik Indonesia di kota kelahiran Bung Karno ini.

Monumen Dwitunggal Sukarno-Hatta di gerbang Taman Tugu Pahlawan Surabaya.

Kendati kemudian terwujud pemberian nama Jalan Sukarno-Hatta untuk jalan baru lingkar timur bagian tengah atau MERR (Midle East Ring Road), di akhir masa jabatan Walikota Surabaya, Bambang DH.¬† DPRD Kota Surabaya, pada sidang paripurna 17 April 2010 menyetujui nama Jalan Sukarno-Hatta sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran menuju ke selatan sampai ke perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Peraturan Walikota Surabaya ditandatangani oleh Walikota Surabaya ‚Äúyang baru‚ÄĚ Ir.Tri Rismaharini yang menggantikan Bambang DH tanggal 24 November 2010.

Saya sebagai penulis yang sudah berulangkali menulis artikel dan kritikan ini merasa gembira. Ternyata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga sangat peduli kepada Proklamator kemerdekaan RI itu. Bahkan, secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya, memberi nama jalan sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran ke selatan sepanjang jalan MERR itu sampai ke perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 itu menetapkan  tentang nama Jalan Sukarno-Hatta di Kota Surabaya sepanjang 10.925 meter. Jalan ini berawal di pertigaan Jalan Kenjeran melintasi: Jl. Kalijudan, Jl. Mulyorejo, Jl. Dharmahusada Indah, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl Arif Rahman Hakim, Jl. Semolowaru, Jl. Semampir Kelurahan, Jl. Semampir Tengah, Jl. Semampir Selatan, Jl. Medokan Semampir, Jl. Kedung Baruk Raya/Jagir, Jl. Wonorejo/Jagir, Jl. Baruk Utara, Jl. Penjaringan Sari, Jl. Kedung Asem, Jl. Pandugo, Jl. Rungkut Madya, Jl. Gunung Anyar Tambak, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Namun, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, Pahlawan Proklamator lambang pemersatu bangsa itu, dipisah. Walikota melakukan ‚Äúcerai paksa‚ÄĚ terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Perceraian ke dua tokoh sentral Kemerdekaan Indonesia itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta untuk jalan MERR itu. Jalan Sukarno-Hatta itu pun diganti menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta dengan¬† Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/86/436.1.2/2011.

Dengan janji yang sangat muluk, seolah-olah akan menjadi walikota sepanjang masa, Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai. Maka, di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta. Tragis!

Dalih yang tidak masuk akal, konon perubahan nama itu gara-gara nama Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta, sering disingkat ‚ÄúSoeta‚ÄĚ. Jadi, khawatir nanti Jalan Sukarno-Hatta di Surabaya itu disingkat Jalan Suta atau Seoata.

Tidak itu saja dalih yang saya dengar, katanya, di Bukittinggi, Sumetera Barat, di kota kelahiran Bung Hatta, nama Soekarno dengan Hatta juga dipisah. Saya tahu persis, justru, di Bukittinggi itu, Jalan Soekarno-Hatta panjang sekali. Jalan raya Sokarno-Hatta itu, mulai dari dekat rumah kelahiran Bung Hatta, di Pasar bawah Bukittinggi, di dalam kota sampai menuju luar kota, ke Kecamatan Baso Kabupaten Agam terus ke Kabupaten Lima Puluh Kota sampai masuk Kota Payakumbuh. Jadi, Jalan Soekarno-Hatta di Bukittinggi itu merupakan jalan raya dari dalam kota Bukittinggi terus sampai ke Payakumbuh. Tidak tanggung-tanggung, jalan raya Soekarno-Hatta di tanah kelahiran Bung Hatta panjangnya sambung-bersambung dari dua kota dan dua kabupaten.

 

Ditolak DPRD Surabaya

Pemaksaan ‚Äúcerai paksa‚ÄĚ yang dilakukan oleh Walikota Surabaya itu ditolak DPRD Surabaya. Dalam rapat Pansus Pengubahan Nama Jalan DPRD Surabaya, Eddy Budi Prabowo anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan Pemkot sebaiknya tidak terburu-buru mengubah nama jalan itu.

Alasannya, nama dua proklamator secara historis adalah satu kesatuan. Memisahkannya jadi dua nama jalan berbeda dapat menimbulkan polemik, apalagi saat ini tensi politik di Surabaya meninggi.

Maduki Toha, anggota Pansus dari FKB menilai kebijakan Walikota ini terburu-buru karena belum tentu jalan lingkar Barat bisa cepat dibangun.

“Bahkan bisa saja tidak dibangun. Jika ini terjadi, maka hanya ada nama Jl. Bung Karno saja. Kasihan Bung Karno sendirian tidak ada Bung Hatta,” katanya.

Masduki bersikukuh mengusulkan agar nama jalan diubah menjadi Jl. Soekarno-Hatta Timur, sehingga kalau nanti dibangun lingkar Barat, bisa disesuaikan jadi Jl. Soekarno-Hatta Barat.

 

Nama Sukarno-Hatta

Kalau boleh saya mengungkap masa lalu, boleh disebut lebih ironis lagi ketika di masa Orde Baru. Hampir tidak ada upaya dari Pemkot Surabaya untuk mengabadikan nama besar Pahlawan Nasional, Proklamator Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan ini. Saat saya, menyampaikan usul kepada Walikota Surabaya, H.Poernomo Kasidi tahun 1986 agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya, sikap saya selaku penulis dianggap terlalu ‚Äúberani‚ÄĚ.

Pak Pur ‚Äď begitu walikota yang bertitel dokter itu dipanggil ‚Äď sembari berbisik mengatakan, jangan dulu. Alasannya, menyebut nama Bung Karno di era Orde baru itu cukup sensitif. Namun, pada tahun 1986 itu Presiden Soeharto, justru mengeluarkan penetapan tentang Dr.Ir.H.Sukarno dan Dr.Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Nasional dengan Kepres 081/TK/Tahun 1986 tertanggal 23 Oktober 1986.

Sambutan beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia cukup positif. Bandara Cengkareng yang merupakan pengalihan dari Bandara Kemayoran diberi nama Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Di Ujungpandang yang kembali bernama Makassar, pelabuhan lautnya diberi nama Sukarno-Hatta. Di Bandung, jalan lingkar selatan yang baru dibangun diberi nama Jalan Sukarno-Hatta.

Beberapa kota di Indonesia sertamerrta mengabadikan nama Proklamator Kemerdekaan RI itu sebagai nama jalan maupun nama taman, serta gedung bersejarah lainnya. Tidak ketinggalan pula di Jawa Timur, seperti Kota Malang, mengabadikan nama Sukarno-Hatta untuk jalan baru yang menghubungkan daerah Blimbing ke Dinoyo. Bahkan, di Kota Pasuruan dan di Bangkalan di Madura nama Jalan Sukarno-Hatta diabadikan di poros utama kota itu.

Secara resmi saya menulis surat kepada Walikota Surabaya, langsung ke tangan Pak Pur. Isi surat itu, agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Perak Timur dan Perak Barat sebagai Jalan Sukarno-Hatta. Alasan penulis waktu itu, karena jalan kembar itu menuju gerbang laut Surabaya, yakni Pelabuhan Tanjung Perak.

Ingat, Sukarno-Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan RI adalah Dwitunggal yang mengantar Bangsa Indonesia ke gerbang masa depan yang bebas dari penjajajah. Nah, Surabaya memang hanya punya satu gerbang masuk kota, yakni Tanjung Perak. Gerbang masuk dari udara dan darat Kota Surabaya, ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni Bandara Juanda dan sekarang juga terminal Purabaya di Bungurasih, Waru.

Setelah usul itu tenggelam begitu saja di kantong walikota Poernomo Kasidi, penulis berupaya menanyakan dan mendesak. Ternyata, saya dibentak. Tidak puas dengan sikap sang walikota, penulis membuat artikel di Harian ‚ÄúSurabaya Post‚ÄĚ pada tanggal 9 November 1989 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Sebagai penulis artikel, saya berusaha memberi gambaran, bahwa pintu gerbang kota Surabaya ini ‚Äúhanya satu‚ÄĚ yakni dari laut di Tanjung Perak. Sedangkan gerbang kota melalui darat ada di Bungurasih, Waru, Sidoarjo dan gerbang udara ada di Bandara Juanda, Sidoarjo. Untuk itulah, karena Sukarno-Hatta sebagai proklamator yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan, maka penulis mengusulkan nama Jalan Tanjung Perak Barat dan Jalan Tanjung Perak Timur diubah menjadi Jalan Sukarno-Hatta

Setelah tulisan itu turun di koran terbesar di Surabaya waktu itu, saya dipanggil beberapa pejabat Pemda Kodya Surabaya (waktu itu). Ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan alasan perlu ada Perda (Peraturan Daerah). Waktu itu, beberapa anggota DPRD Surabaya yang setuju, tetapi ada yang tidak. Alasannya, macam-macam. Di antaranya berdalih belum ada tempat yang pas untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya. Bahkan yang cukup berkesan, saya dipanggil oleh staf intel Kodam V Brawijaya, meminta penjelasan tentang tulisan di Surabaya Post itu.

Ketika ada rencana pembangunan  jalan lintas timur bagian tengah yang disebut MERR (Midel East Ring Road), ada yang menginginkan nantinya apabila proyek MERR itu jadi, maka nama jalan itu adalah Jalan Sukarno-Hatta. Ternyata MERR yang semula terbengkalai alias mangkrak, tahun 2005 lalu sebagian sudah selesai, termasuk jembatan yang melintas di atas Kali Jagir Wonokroromo sampai ke wilayah Kedung Baruk, di Kecamatan Rungkut.

Kabarnya, kalangan veteran pejuang kemerdekaan dan Angkatan 45 juga pernah mengusulkan jalan raya dari ITS sampai ke viaduk Jalan Sulawesi, yakni Jalan Kertajaya Indah, Manyar Kertoarjo sampai Jalan Kertajaya diganti menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Itu juga tidak mendapat tanggapan dari eksekutif dan legislatif.

 

Pro-Kontra

Keinginan saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Kota Pahlawan ini kembali menggebu-gebu. Setelah di Harian ‚ÄúSurabaya Post‚ÄĚ, beberapa tulisan tentang perlunya Surabaya mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saya turunkan di Majalah Gapura (majalah resmi Pemkot Surabaya), tabloid Teduh, SKM Palapa Post, tabloid Metropolis dan Majalah DOR. Ketika saya mempunyai kesempatan yang ‚Äúsangat baik‚ÄĚ dengan Walikota Surabaya H.Sunarto Sumoprawiro, kumpulan tulisan dan artikel ini penulis serahkan kepada Cak Narto ‚Äď panggilan sang walikota.

Luar biasa, Cak Narto menyambut baik ide untuk pengabadian nama proklamator ini. Saking bersemangatnya, Cak Narto sertamerta menginginkan nama jalan yang layak untuk sang Proklamator adalah mengganti nama Jalan Raya Darmo. Cak Narto waktu itu mengabaikan usul saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Tanjung Perak Timur-Barat dan alternatif kedua sebagai pengganti Jalan Prapen Jemursari (mulai dari perempatan di Jembatan Bratang sampai ke Jalan A.Yani di bundaran Dolog.

Akibat keinginan Cak Narto mengganti nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Sukarno-Hatta, timbul pro-kontra yang luar biasa di mediamassa. Padahal keinginan Cak Narto mendapat dukungan dari tokoh Surabaya, Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani atau Cak Roeslan. Namun upaya saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya kembali terganjal, bersamaan dengan ‚Äúkasus walikota Surabaya‚ÄĚ, sampai akhirnya Cak Narto sakit dan meninggal dunia di Australia tahun 2002. Begitu juga, Cak Roeslan juga sudah wafat, 28 Juni 2005 lalu di Jakarta.

Bagaimanapun juga, ketika Walikota Surabaya dijabat Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd, saya mengharapkan carapandang yang berbeda. Mungkin, waktu yang paling tepat untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saat Presiden RI masih dijabat oleh Megawati Sukarnoputri dan diresmikan sendiri oleh anak kandung Bung Karno waktu itu.

Saya mengharapkan, sebagai seorang nasionalis, Bambang DH yang waktu itu juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, tentu sangat tepat kalau momen peringatan Hari Jadi Surabaya, 31 Mei 2003 atau peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2003 atau peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2003 ditandai dengan pengabadian nama Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan Surabaya. Namun, waktu yang baik itu berlalu begitu saja. Kelihatan nyali dan kemauan politik Bambang DH sama sekali masa bodoh untuk mengabadikan nama sang Proklamator Soekarno-Hatta.

Padahal, wakt u itu sebenarnya ada dua ikatan emosional yang bisa dibangun. Selain bambang DH yang aktivis PDI-P, wakilnya Arif Afandi berasal dari Blitar, tempat asal orang tua Bung Karno. Perpaduan Bambang DH-Arif Afandi itu bisa dengan mudah mewujudkan pengabadian nama Sukarno-Hatta.

Alhamdulillah, perasaan warga kota Surabaya terobati, di masa akhir jabatannya sebagai walikota, Bambang DH bersama DPRD Kota Surabaya, tanggal 27 April 2010¬† sepakat memberikan nama jalan lingkar timur bagian tengah atau MERR menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Kata-kata ‚ÄúIronis!‚ÄĚ yang selama ini disandang Kota Pahlawan yang lamban mengabadikan nama Sukarno-Hatta menjadi berubah.

Namun, seperti saya tulis di atas, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, setelah terwujud pasangan pemersatu bangsa itu menjadi satu, lalu dipisah. Walikota melakukan ‚Äúcerai paksa‚ÄĚ terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta, sertamerta Jalan Sukarno-Hatta itu pun diubah menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta.

Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai.

Sekali lagi saya ulangi, ‚ÄúSungguh tragis! Justru di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta.‚ÄĚ ***

*) Penulis adalah Wartawan berdomisili di Surabaya

ITS “Cuk” Kebanggaan Arek Surabaya

ITS — Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Beriri Sejak Tahun 1957

Oleh: Yousri Nur Raja Agam, MH

Yousri Nur RA, MH

Yousri Nur RA, MH

ITS, adalah singkatan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Bukan singkatan dari Institut Teknologi Surabaya.

Kendati demikian, umumnya orang tahu ITS ada di Surabaya. Tidak pernah mempermasalahkan singkatannya. Tetapi ada yang menarik dari perguruan tinggi teknik di Surabaya ini. Tidak hanya sejarah kelahirannya yang unik, tetapi perkembangannyapun layak menjadi menjadi perbincangan. Bahkan, mendapat acungan jempol.

ITS lahir dan dewasa sebagai ikon Surabaya yang berciri khas ‚ÄúSuroboyo‚ÄĚ. Berwatak Surabaya dan Jawatimuran. Itulah, kata penghuni kampus di Surabaya Timur itu. Salah satu yang dibanggakan para mahasiswanya adalah sikap berani, kasar, blak-blakan dan peduli.

Bahkan yang lebih asyik lagi, arek-arek mahasiswa di kampus Sukolilo ini, bangga dengan kata ‚Äúcuk‚ÄĚ. Kata dengan tiga huruf dan kadang-kadang ditambah dengan kata ‚Äúdian‚ÄĚ di depannya adalah kalimat ‚Äúpisuan‚ÄĚ (kalimat caci maki bernada marah dalam bentuk bentakan yang spontan) yang khas di Surabaya. Walaupun kata ini dianggap tidak sopan, namun sering manjadi guyonan tegur sapa bagi arek Suroboyo.

Nah. Kata ‚Äúcuk‚ÄĚ itu pulalah yang dipopularkan oleh anak kampus ITS sebagai sebuah selogan kebanggan. Namun, kata ‚Äúcuk‚ÄĚ itu sudah dimodifikasi menjadi sebuah singkatan atau inisial. Kata ‚Äúcuk‚ÄĚ itu dipanjangkan menjadi Cerdas, Ulet dan Kreatif.

Kegiatan ITS Surabaya¬† sudah dimulai sejak tahun 1957. Namun¬† ITS Surabaya ini diresmikan oleh Presiden RI pertama, Ir.H.Soekarno pada tanggal 10 November 1960. Maka, tanggal 10 November 1960 itulah yang dijadikan sebagai ‚Äúhari lahir‚ÄĚ ITS Surabaya.

Bila dilihat sejarahnya, berdirinya ITS ini cukup unik. Ternyata pencetusnya bukanlah para ahli teknik atau para insinyur. Penggagas dan sekaligus sebagai pendiri ITS ini adalah dokter umum bernama Angka Nitisastro. Dalam perkembangannya, ITS di Surabaya ini posisinya sekarang menjadi perguruan tinggi teknik terbesar ke dua setelah ITB (Institut Teknologi Bandung) di Bandung, Jawa Barat.

Tidak saja warga kota atau Arek Surabaya saja yang bangga dengan ITS. Kampus Sukolilo ini juga menjadi idola para remaja lululasn SLTA atau SMA sederajat dari wilayah Indonesia bagian timur. Maka tidaklah mengherankan, jika mahasiswanya selain berasal dari Jawa Timur, juga berdatangan dari berbagai daerah di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusatenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Dalam cuplikan ‚Äúsekilas ITS dan sejarah ITS‚ÄĚ terungkap, bahwa ide mendirikan ITS itu terjadi saat para insinyur yang tergabung dalam PII (Persatuan Insinyur Indonesia) Jawa Timur mengadakan lustrum pertama tahun 1957.

Waktu itu dr. Angka Nitisastro, bersama dengan insinyur-insinyur PII cabang Jawa Timur, memutuskan untuk mewujudkan berdirinya sebuah Yayasan Perguruan Tinggi Teknik (YPTT), tepatnya tanggal 17 Agustus 1957. Sebagai penghargaan kepada penggagas, para insinyur anggota PII itu mempercayakan kepada dr. Angka Nitisastro sebagai ketua YPTT tersebut.

Alasan pokok pendirian yayasan waktu itu, antara lain dinyatakat bahwa kebutuhan  tenaga insinyur sekitar 7000 untuk melaksanakan program-program pembangunan dan industri di dalam negeri. Melihat perbandingan dengan jumlah insinyur di negara maju dan berkembang lainnya jumlah insinyur di Indonesia jauh ketinggalan.

Tahun 1957, YPTT mendirikan “Perguruan Teknik 10 Nopember Surabaya.Tiga tahun kemudian, tepatnya 10 November 1960i diresmikan oleh presiden Soekarno. Saat diresmikan, Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember Surabaya baru memiliki dua jurusan yaitu, Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin.

Setelah beberapa tahun melalui usaha-usaha yang dirintis oleh tokoh-tokoh dari YPTT, Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember diubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan nama: ‚ÄúInstitut Teknologi Sepuluh Nopember‚ÄĚ,¬† disingkat ITS Surabaya.

Kalau semula ada dua jurusan yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin, kemudian bertambah menjadi lima yaitu: Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, dan Teknik Kimia. Jurusan- jurusan tersebut kemudian berubah menjadi fakultas. Kemudian dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961.

Sejak saat itu ditetapkan bahwa Dies Natalis ITS yang pertama adalah tanggal 10 Nopember 1960.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1965 berdasarkan SK Menteri No. 72 tahun 1965,  ITS  membuka dua fakultas baru, yaitu, Fakultas Teknik Arsitektur dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam.

Sejak saat itu, ITS mempunyai tujuh fakultas yang tersebar di beberapa tempat. Kampusnya tersebar di Jalan Simpang Dukuh 11, di Jl. Ketabang Kali 2F, di Jalan Baliwerti 119-121 dan di Jalan Basuki Rahmat 84 sebagai kantor pusat ITS.

Pada tahun 1972, Fakultas Teknik Sipil pindah ke Jalan Manyar 8, sehingga ITS semakin terpencar. Kemudian pada akhir 1975, Fakultas Teknik Arsitektur pindah ke kampus baru di Jalan  Cokroaminoto 12A Surabaya.

Tahun 1973 disusunlah rencana induk pengembangan jangka panjang (20 tahun) sebagai pedoman pengembangan ITS selanjutnya. Rencana Induk Pengembangan ITS itu menarik perhatian Asian Development Bank (ADB). Bank Pembangunan Asia. ADB menawarkan dana pinjaman sebesar 25 juta dolar AS untuk pengembangan empat fakultas, yaitu, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Kimia.

Pada tahun 1977 dana dari ADB tersebut sebagian digunakan untuk membangun kampus ITS di daerah Sukolilo, Surabaya Timur untuk empat fakultas tersebut.

Tahun 1981 pembangunan gedung di kampus Sukolilo sebagian sudah selesai. Tahap I selesai dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Maret 1982.

Dalam perjalanan pengembangannya, tahun 1983 ITS mengalami perubahan struktur organisasi yang berlaku bagi universitas atau institut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1982. ITS berubah menjadi hanya 5 fakultas saja. Fakultas-fakultas itu adalah: Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Non Gelar Teknologi (Program-Program Non Gelar).

Sejak tahun 1991 terjadi perubahan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). Jurusan yang ada di Fakultas Non Gelar Teknologi diintegrasikan ke jurusan sejenis di 2 fakultas (FTI dan FTSP). Selain itu ITS juga mempunyai 2 Politeknik yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Tahun 1994, ITS kembali memperoleh dana pinjaman ADB sebesar 47 juta dolar AS untuk pengembangan semua fakultas dengan fokus teknologi kelautan. Program ini selesai pada April 2000. Selain itu ITS juga telah memperoleh dana hibah dari pemerintah Jerman/GTZ (1978-1986) untuk pengembangan Fakultas Teknik Perkapalan.

Tahun 2001, berdasarkan SK Rektor tanggal 14 Juni 2001, ITS membentuk fakultas baru yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan 2 jurusan/program studi: Jurusan Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi.

Akhirnya sejak tahun 2002 ITS terdiri dari 5 fakultas dan 2 politeknik, yaitu: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Fakultas Teknologi Informasi (FTIF), Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Rektor ITS Sejak 1960-2011

Dr. Angka Nitisastro (19601964), Kol.Laut Ir. Marseno Wirjosapoetra (19641968), Prof. Ir. R. Soemadijo (19681973), Prof. Mahmud Zaki MSc (19731982), Ir. Hariono Sigit BS (19821986), Prof. Oedjoe Djoeriman MSc Phd (19861995), Prof. Ir. Soegiono (19952003), Prof. Dr. Ir. M. Nuh DEA (20032007), Prof. Ir. Priyo Suprobo MS. Phd (20072011), Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA (20112015)

Itulah sekilas sejarah berdirinya ITS yang menjadi kebanggaan Arek Surabaya dan idola para kaum muda dari wilayah Indonesia belahan timur.