STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN

Menyambut Hari Pers Nasional 2011

Standar Kompetensi Wartawan

Alat Ukur Profesionalitas Pers

Yousri Nur RA, MH

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

Setelah Dewan Pers memfasilitasi perubahan standar kompetensi wartawan bersama masyarakat pers, maka PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tidak tinggal diam. Organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia ini langsung mengambil inisiatif untuk menyosialisasikannya.

Setahun yang lalu, tanggal 9 Februari 2010, saat peringatan HPN (Hari Pers Nasional) 2010 dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan, SKW (Standar Kompetensi Wartawan) diangkat ke pemukaan. SKW ini merupakan salah satu di antara butir “Piagam Palembang” tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional.

Dalam kesepakatan perusahaan pers nasional itu ada enam hal yang disetujui. Khusus untuk butir satu, yang disetujui adalah: melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Standar Perusahaan Pers (SPS), Standar Perlindungan Wartawan (SPW) dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Kendati menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara, namun bukan berarti setiap warga negara bisa melakukan pekerjaan kewartawanan. Ada ketentuan dan “alat ukur” yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam dalam melaksanakan profesi kewartawanan itu.

Pekerjaan wartawan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat atau publik. Bahkan, dinyatakan bahwa “wartawan adalah bidan sejarah”. Nah, sebagai bidan, artinya ikut secara aktif mengembangkan dan membesarkan  dan mendewasakan sejarah. Sebagai profesi yang terhormat, maka wartawan wajib mengawal kebenaran dan keadilan, melakukan perlindungan terhadap hak-hak pribadi masyarakat, serta menjadi musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politik busuk.

Dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi itu menjadi alat ukur profesionalitas wartawan.

SKW ini diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat guna menjaga kehormatan pekerjaan wartawan. Jadi, bukan untuk membatasi hak-hak warga negara menjadi wartawan. Melalui SKW ini pula wartawan akan diuji kemampuan intelektual dan pengetahuan umumnya. Sebab, di dalam SKW itu melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Kemampuan untuk memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa tidak dapat dilepaskan dari kaita kompetensi wartawan. Hal ini juga menyangkut kemahiran melakukan kemampuan yang bersifatteknis. Di sinilah dapat diketahui tentang profesionalitas wartawan dalam mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, membuat dan menyiarkan berita.

Seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi guna mencapat SKW tersebut. Dewan Pers sudah menetapkan lembaga yang diverifikasi sebagai pelaksana uji kompetensi itu. Selain organisasi wartawan dan perusahaan pers, juga dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lembaga pendidikan jurnalistik.

Jadi, nantinya wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai dengan SKW yang ditetapkan Dewan Pers.

 

Rumusan Kemampuan

Pengertian tentang SKW ini harus baku, sehingga menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar itu juga berarti sebagai model bagi karakter unggulan. Dengan kompetensi itu dapat dilihat kemampuan yang menggambarkan tingktan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan seorang wartawan.

Sebagaimana sudah sering diungkapkan, bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.  Penyiaran informasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. Bisanya juga dalam bentuk lain yang menggunakan media cetak, media elektronik, multi media dan segala jenis saluran lainnya.

Dengan kata lain, pengertian kompetensi wartawan adalah kemampuan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan, serta kewenangan untuk menentukan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.

Melalui SKW itu akan diperoleh rumusan kemampuan kerja wartawan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas kewartawanan itu sendiri.

Tujuan SKW ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Sekaligus untuk jadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. Di samping itu, sebagai  alat untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Dengan adanya SKW ini, maka dapat menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan profesi wartawan, serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

 

Model dan Ketegori

Rumusan kompetensi yang sudah disepakati adalah menggunakan model dan kategori, yaitu: kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill).

Kesadaran itu mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.

Pengetahuan meliputi teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus.

Keterampilan dijabarkan dalam kegiatan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan) informasi, serta melakukan riset dan investigasi, analisis dan prediksi, maupun menggunakan alat dan teknolgi informasi.

Dalam melaksanakan pekerjaan, wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan diperlukan bagi peningktan kinerja dan profesionalisme wartawan.

Kesadaran akan etika dan hukum sangat penting dalam profesi kewartawanan. Sehingga, setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya  kesalahan, seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini, wartawan akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kurangnya kesadaran akan etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral. Yaitu sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan  prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya.

Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah, berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan. Ini dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal-hal di atas, wartawan wajib memiliki integritas, tegas dalam prinsip dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi dan memiliki tanggungjawab.

Kecuali itu, wartawan wajib melayani kepentingan publik, mengingatkan mereka yang berkuasa agar bertanggungjawab, serta menyuarakan yang tidak bersuara. Dan wajib pula bagi wartawan untuk bersikap berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas dan menghargai perbedaan.

Wartawan harus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan yang harus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan Indonesia perlu memhami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar akan ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap Dan memahami Undang-undang Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya.

Wartawan juga perlu tahu hal-hl mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap ptivasi dan berbagai ketentuan dengan narasumber, seperti off the record dan confidential sources.

Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

 

Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri yang dimiliki wartawan dalam memahami, menangkap dan mengungkap suatu informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

Selain itu, wartawan mengemban tugas kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar kenal memerlukan jejaring dan lobi seluas-luasnya. Sebagai sumber informasi yang kredibel, akurat, terkini dan komprehensif, serta yang dapat mendukung pelaksanaan profesi wartawan.

Untuk itu diperlukan membangun jejaring dengan narasumber, membina relasi, memnafaatkan akses, menambah dan memperbarui relasi, serta menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

 

Ujian Kompetensi

Seorang wartawan yang dianggap sudah memenuhi ketentuan SKW, ditentukan melalui ujian.

Dewan Pers dudah menetapkan, peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan. Bagi wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan berikutnya di lembaga-lembaga penguji kompetensi.

Lembaga kompetensi yang sudah ditentukan adalah: perguruan tinggi komunikasi atau jurnalistik, lembaga pendidikan jurnalistik atau kewartawanan, perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya. Dua tahun berikutnya berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama.

Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik. Sedangkan wartawan pemegang sertifikat yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika yang bersangkutan akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, maka diakui berada pada jenjang kompetensi terakhir.

Pemimpin redasksi, menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapat memberi pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah orang yang telah memiliki jenjang kompetensi wartawan utama, sekaligus pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yang bersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin redaksi.

Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi, ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan memiliki kualifikasi pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima) tahun.

Penanggungjawab, sesuai dengan Undang-undang Pers adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam posisi itu penanggungjawab dianggap bertanggungjawab terhadap ke seluruhan proses dan hasil produksi, serta konsekwensi hukum perusahaannya. Oleh karena itu, penanggungjawab harus memiliki syarat pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.

SKW (Standar Kompetensi Wartawan) ini berlaku selambat-lambatnya dua tahun sejak SKW ini diberlakukan. Perusahaan pers dan perusahaan pers yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga penguji SKW sudah harus menentukan jenjang kompetensi para wartawan di perusahaan atau organisasinya.

Demikian, sepintas tentang Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan dalam “Piagam Palembang” tanggal 9 Februari 2010 yang kembali diangkat sebagai diskusi utama pada Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, 9 Februari 2011 ***

 

*) Eks Sekretaris Dewan Kehormatan  Daerah PWI Jawa Timur.

Mahapatih Gajah Mada Berasal dari Minangkabau?

     
     
     

Mahapatih Gajah Mada

Berasal dari Minangkabau?

MISTERI Gajah Mada, demikian judul tulisan Erwin Yahya dalam salah satu Blog yang saya temukan di situs internet melalui mesin pencara “Google”. Tulisan ini diturunkan tanggal 24 Mei 2010.

Nah, saya turunkan artikel ini di Blog saya ini, karena banyak pertanyaan dari beberapa kawan. Bahkan ada yang meyakinkan, bahwa “Misteri Gajah Mada” itu harus dijawab dengan tegas. Terserah, bagaimana nanti dari hasil penelitian, pengamatan dan kesimpulan yang dibuat oleh para ahli purbakala, ahli sejarah dan para peneliti lainnya.

Mudah-mudahan dengan saya turunkan artikel ini, akan terjadi diskusi yang menarik. Sebab, tidak satu artikel ini saja yang saya temukan di internet yang menyatakan bahwa Gajah Mada adalah “Urang Awak” yang berangkat ke Majapahit bersama rombongan Divisi Pamalayu sebagai pengawal dua puteri raja Damasraya, Dara Petak dan Dara Jingga. Bagaimana?

Selengkapnya, inilah artikel Erwin Yahya yang berjudul “Misteri Gajah Mada” tersebut:

Siapa yang tidak tahu nama tokoh ini, semua orang Indonesia tahu nama besar Gajah Mada sang Mahapatih Majapahit, orang pertama yang mempersatukan Nusantara. Tapi sampai saat ini, setelah 7 abad sejak kebesaran namanya berkibar di seantero negeri,

Tidak ada satu pun orang yang dapat mengungkap misteri asal-usulnya bahkan tentang akhir hidupnya. Bukan saja tentang asal-usul dan kematiannya, tentang strategi politik menuju posisi puncak di Majapahit serta strategi perangnya menguasai Nusantara juga masih menyimpan banyak misteri yang tak terjawab hingga kini.

Tidak ada satu sumber pun yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui asal Gajah Mada dan siapa orang tuanya. Para sejarawan bersilang pendapat tentang asal usulnya. Ada yang menyebut Gajah Mada berasal dari Sumatera, tepatnya dari Minangkabau dengan asumsi bahwa kata Mada itu di Minangkabau berarti bandel, sementara di Jawa tidak ada kata Mada dalam kosa kata bahasanya.

Selain itu gelar Gajah juga diambil dari asal nama binatang yang berada di pulau andalas itu. Asumsi ini diperkuat dengan kedekatan hubungan antara Gajah Mada dan Adityawarman (pendiri kerajaan Pagaruyung), seorang pangeran Majapahit berdarah Sumatera, kemungkinan Adityawarman lah yang membawa Gajah Mada ke Majapahit.

Namun sebagian lainnya menyebut Gajah Mada berasal dari Bali. Masyarakat Bali mempercayai cerita turun temurun yang menyebut bahwa ibu sang patih ini berasal dari Bali. Ada juga yang memperkirakan Gajah Mada berasal dari suku Dayak Krio di Kalimantan Barat, merujuk dari kisah nenek moyang suku Krio tentang seorang Panglima besar dayak bernama Panglima Jaga Mada yang diutus ke Jawa Dwipa untuk menguasai tanah Jawa.

Kemudian ada juga yang menyebut bahwa Gajah Mada itu berasal dari Mongol. Diperkirakan dia adalah salah satu pimpinan pasukan Mongol yang tertinggal. Ketika itu Raden Wijaya (pendiri Majapahit) mengalahkan pasukannya yang berniat menyerang Raja Kertanegara karena telah melecehkan Mongol dengan memotong telingan Meng Khi (utusan Mongol).

Misteri yang luar biasa adalah tidak diketahuinya secara pasti bagaimana rupa Gajah Mada sampai saat ini. Penemuan terakota pipi tembeb di Trowulan yang disebut-sebut sebagai perwujudan wajah Gajah Mada sampai saat ini juga belum terbukti.

Rupa Gajah Mada yang kita kenal sekarang ini juga menjadi polemik dan kontroversi karena sebagian orang menyebut bahwa penggambaran rupa Gajah Mada itu hanya rekaan Moh.Yamin pengarang buku “Gajah Mada Pahlawan Nusantara”. Lihat saja wajah Gajah Mada dan bandingkan dengan wajah Moh.Yamin, sangat mirip. Jadi kemungkinan besar rupa itu hanya rekaan Moh.Yamin yang menjelmakan wajahnya sebagai Gajah Mada.

Kita mengetahui awal kisah kariernya menuju posisi Mahapati berawal sebagai prajurit pengawal raja (bhayangkara). Dikisahkan Gajah Mada hanya seorang bekel bhayangkara pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Kemudian terjadi pemberontakan para Dharmaputra pimpinan Ra Kuti yang berhasil menguasai kerajaan.

Gajah Mada berhasil menyelamatkan sang Raja dari para pemberontak. Bahkan kemudian Gajah Mada berhasil merebut kembali kerajaan, membunuh Ra Kuti dan mengembalikan tahta ke tangan Jayanegara. Ini juga menjadi misteri, bagaimana cara seorang bekel bhayangkara mampu memukul kembali para pemberontak yang sedemikian kuat hingga bisa menguasai kerajaan. Setelah berhasil mendudukan kembali Jayanegara sebagai Raja, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Daha dengan Raja Dyah Gitarja (adik tiri Jayanegara).

Kematian Jayanegara yang dibunuh oleh Ra Tanca juga menjadi misteri tentang Gajah Mada. Dengan matinya Jayanegara, Dyah Gitarja kemudian naik menjadi Raja bergelar Tribhuana Tunggadewi. Ini menimbulkan desas-desus bahwa pembunuhan Jayanegara memang telah direncanakan Gajah Mada sebelumnya dengan memakai tangan Ra Tanca, mengingat Gajah Mada lebih dekat dengan Dyah Gitarja ketika di Daha dan kematian Jayanegara menguntungkan bagi Gitarja. Selain itu, ketika Ra Tanca membunuh Jayanegara, tabib itu langsung dibunuh oleh Gajah Mada tanpa dihadapkan ke muka sidang pengadilan. Setelah Gitarja menjadi Raja, kemudian Mahapatih Arya Tadah memberikan jabatannya kepada Gajah Mada. Konspirasi ini dirasa mirip dengan konspirasi peralihan kekuasaan di zaman Indonesia modern (baca: konspirasi tahun 65).

Masa pemerintahan Hayam Wuruk menjadi masa-masa keemasaan Majapahit dibawah pemerintahan Gajah Mada. Posisi Gajah Mada sebagai Mahapatih, jabatan tertinggi setelah Raja secara otomatis memberinya kekuasaan yang sangat luas mengingat Raja hanya sebagai lambang negara sementara Mahapatihlah yang memegang pucuk pemerintahan dan militer. Ketika itu Majapahit telah menguasai Nusantara, dari Semenanjung Malaya, Tumasik (Singapura), Swarnadwipa, Sambas, Brunei, Bali, Lombok hingga Siam. Untuk menguasai negeri-negeri maritim ini Gajah Mada membangun armada perang yang luar biasa kuat dibawah pimpinan Laksamana Nala. Tapi sampai saat ini bagaimana kebesaran armada dan bagaimana strategi perang sang Mahapatih tidak kita ketahui detail sebagaimana strategi perang Sun Tzu yang kesohor itu. Mungkin jika kita mengetahui tentang strategi perang Gajah Mada, pastilah tidak kalah hebatnya dari Art of War nya Sun Tzu itu.

Sebagai kepala pemerintahan, keberhasilan Gajah Mada membangun lay out ibukota Majapahit yang nyaris sempurna, benteng-benteng hingga kanal-kanal air membuat kita berpikir keras bagaimana dan dari mana ia memperoleh ilmu pengetahuan itu. Bahkan minggu lalu, Kompas edisi cetak membahas tentang kecanggihan sistem pengairan Majapahit. Sistem pengairan ini bahkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah DKI sebagai salah satu solusi mengatasi banjir saat ini. Peradaban yang luar biasa maju di zamannya. Lantas pertanyaannya, dari mana dia mendapat pengetahuan tentang itu, kembali ini sebuah misteri.

Selanjutnya adalah misteri tentang perang Bubat. Kemungkinan cerita tentang perang yang mencoreng nama Gajah Mada ini hanya cerita karangan Belanda yang ingin memecah belah. Sebab hanya bersumber dari Syair Kidung Sundayana, sementara sumber dari prasasti atau Negarakertagama sendiri tidak menceritakan hal ini. Belanda melakukan ini sebab ingin memecah belah kekuatan Raden Patah (keturunan Majapahit dari Brawijaya) yang bergabung dengan kerajaan Sunda melawan Belanda. Ini juga salah satu misteri Gajah Mada yang tak terungkap.

Akhir hidup Gajah Mada juga tidak jelas. Gajah Mada tidak diketahui mempunyai istri dan keturunan. Tidak diketahui juga bagaimana dia mangkat, dimana dikebumikan dan dimana ia menghabiskan sisa hidupnya setelah tidak menjadi Mahapatih. Tidak ada satu pun candi yang didirikan untuk mengenang dirinya. Meski banyak prediksi dan perkiraan tentang makam Gajah Mada, petilasan dan lain sebagainya, tapi ini belum juga bisa dibuktikan secara ilmiah.

Tokoh besar ini menjadi salah satu misteri besar bangsa ini.

(Diturunkan oleh: Yousri Nur Raja Agam dari artikel Erwin Yahya)

Berita Detik-Detik Proklamasi di Surabaya

Berita Detik-detik  Proklamasi

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945


Catatan: Yousri Nur Raja Agam *)      Yousri Nur RA MH


Walaupun sensor pers sangat ketat oleh Pemerintahan Balatentara Jepang, namun Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang berlangsung di Jakarta tersiar 15 menit setelah dibaca Bung Karno di Surabaya.

BERITA tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Jakarta hari Jumat, 17 Agustus 1945, diterima di Surabaya 15 menit setelah Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi.

Bukan mudah seperti zaman sekarang, pengiriman berita kala itu. Beda dengan sekarang, bisa langsung via HP atau komputer di internet. Kala itu teknologi belum secanggih saat ini. Pengiriman berita masih menggunakan telegram dan telepon.

Kendati mengalami hambatan, berita proklamasi kemerdekaan RI itu berhasil diterima di kantor berita Domei Cabang Surabaya dari kantor berita Domei pusat di Jakarta dalam bentuk morse.

Isi lengkap morse yang disalin ke dalam huruf latin adalah:

bra djam 12.00 aug tg.17

domei 007 djakarta – (proklamasi)

kami bangsa indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan indonesia titik hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dll diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja titik

djakarta hari toedjoeh belas boelan delapan 2605 titik

atas nama bangsa indonesia soekarno-hatta

rd at 1205

Berita yang diterima markonis Jacob dan Soemadi itu diserahkan ke bagian redaksi. Kantor berita Domei yang dipimpin seorang Jepang bernama Ohara itu, anggota redaksinya adalah: Soetomo (Bung Tomo), RM Bintarti, Soemadji Adji Wongsokeosoemo (dikenal dengan panggilan Pak Petruk), Wiwik Hidayat dan Fakih. Bagian telekomunikasi diketuai Hidayat yang dibantu oleh Soejono, Jacob, Soemadi, Soewadji, Anwar Idris, Koesnindar, Soedarmo dan Koentojo.

Begitu berita yang diserahkan Jacob ke redaksi diterima, suasana di kantor Domei itu manjadi ramai. Perbincangan tentang kemerdekaan dan proklamasi itu menjadi berkepanjangan. Tetapi, sesuai prosedur berita itu diteruskan ke Hodokan (dinas Sensor). Petugas Hodokan marah dan menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Berita itu ditahan dan tidak boleh disiarkan. Namun secara diam-diam, Jacob petugas kantor berita Domei meneruskannya ke harian Soeara Asia. Kebetulan kantornya bersebelahan, sama-sama di Aloon-aloon straat (kini gedung PT.Pelni Jalan Pahlawan).

Ternyata, Hodokan juga menyampaikan bantahan ke Soeara Asia, sehingga membuat redakturnya Mohammad Ali menjadi ragu-ragu. Padahal berita itu sudah diset untuk halaman 1 dengan judul “Proklamasi Indonesia Merdeka”. Tidak kehabisan akal, Mohamad Ali menginterlokal ke kantor berita Domei pusat di Jakarta. Dari Jakarta, penerima telepon yang bernama Ahmad, mengatakan berita itu benar dan valid. Teruskan saja, berita itu sudah betul. Namun konfirmasi itu dianggap terlambat, sedangkan halaman koran itu sudah terisi berita lain, sehingga berita “Proklamasi” itu hanya dimuat sebagai “Stop Press”, hari itu.

Berita Proklamasi Kemerdekaan RI dengan naskah lengkap disiarkan harian Soeara Asia, Sabtu, 18 Agustus 1945 yang dimuat di halaman pertama. Berita kemerdekaan tersiar dengan cepat, apalagi bersamaan dengan itu di mana-mana ditempel selebaran tentang proklamasi itu.

Sensor Ketat

Memang, sejarah mencatat, setelah Balatentara Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan pers di Indonesia, termasuk Kota Surabaya masih tetap semarak. Para wartawan dan pekerja pers tetap bersemangat. Sebagai tenaga profesional yang independen, mereka terus mengembangkan cakrawala jurnalistiknya.

Perkembangan perang pasifik yang berkecamuk antara Balatentara Jepang dengan Sekutu dan kegiatan para pejuang kemerdekaan saling mendukung dalam pemberitaan suratkabar dan radio.

Saat pertama kali Jepang menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, terhitung sejak 1 April 1942, diberlakukan ketentuan penggunaan waktu yang sama dengan waktu di Negara Sakura itu. Berikutnya Pemerintahan Jepang di Indonesia mengeluarkan Maklumat No.15 tanggal 29 April 1942 yang isinya kewajiban menggunakan tahun Nippon. Tahun 1942 diganti menjadi tahun 2602  atau sering disingkat 02.

Bagi masyarakat pers Indonesia, juga di Surabaya, sensor yang ketat dari Hodokan, yakni Dinas Pers Balatentara Dai Nippon juga sangat dirasakan. Waktu itu, mendengarkan siaran radio “musuh” atau Sekutu dilarang. Sensor diberlakukan untuk seluruh barang cetakan, terutama suratkabar harian, mingguan, bulanan dan berkala. Termasuk barang cetakan majalah, buku bacaan, buku pelajaran, selebaran, pengumuman, merek dagang, program bioskop dan undangan. Bahkan, studio foto diwajibkan mengirim film hasil cetakannya ke badan sensor sebelum diserahkan kepada yang memesan foto tersebut.

Untuk membatasi gerak pers, pembesar Balatentara Jepang di Jakarta, secara resmi mengeluarkan Undang-undang No.18 tanggal 25 Mei 1942 tentang “Pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan”. Undang-undang yang memuat 11 pasal itu menjabarkan ketentuan tentang pengumuman dan penerangan kepada masyarakat umum. Selain berisi petunjuk untuk mendapatkan izin penerbitan dan larangan dalam penyiaran, juga ditetapkan pada pasal 11 tentang ancaman hukuman bagi pelanggar UU No.18 itu.

Selain ada suratkabar “Soeara Asia”, awal pendudukan Jepang di Surabaya, juga terbit suratkabar “Pewarta Perniagaan” dengan alamat di Aloon-aloon straat 30 (sekarang Jalan Pahlawan 116). Saat bersamaan muncul perwakilan suratkabar Jepang di Surabaya, namanya harian “Osaka Mainichi” dan “Tokyo Nichi-nichi Simbun” yang ke duanya menggunakan alamat redaksi di Jalan Tunjungan 100 Surabaya (persis di pokok Jalan Tunjungan dengan Jalan Embong Malang, sekarang dikenal sebagai Monumen Pers Perjuangan dan gedung ini digunakan oleh perusahaan jam Seiko).

Perubahan di dunia pers juga terjadi di kantor berita. Kantor berita “Aneta” oleh Jepang dilarang beroperasi, sedangkan kantor berita “Antara” boleh beroperasi dengan ketentuan ganti nama menjadi “Yashima”. Namun, kemudian menjadi kantor berita “Domei” bagian Indonesia. Suratkabar yang terbit, untuk berita luarnegeri hanya boleh mengambil dari kantor berita Domei.

Pengawasan yang ketat juga diberlakukan terhadap wartawan. Untuk memperoleh kartu wartawan, terlebih dahulu dilakukan penataran dan hanya yang lulus berhak mendapat kartu pers yang dikeluarkan oleh Jawa Shinbun Kai (organisasi sejenis Serikat Penerbit Suratkabar atau SPS di Jawa waktu itu). Salah satu data yang diungkap A.Latief dalam bukunya “Pers Indonesia di zaman Jepang”, menyebut wartawan suratkabar Soeara Asia yang lulus hanya 16 orang.

Ke 16 wartawan itu adalah: R.Toekoel Soerohadinoto, Abdoel Wahab, Imam Soepardi, Sie Tjin Goan, Mohammad Ali, Ronggodanoekoesoemo, Moch Sofwan Hadi, Sie Pek Ho, R.Abdoel Azis, JAA Pattiradjawane, A Dermawan Loebis, Mohammed, Sarif Roesdi, R.Soenarjo, Ibnoe Soejahman dan R.Koesen.

Walaupun pemerintahan Balatentara Jepang sangat ketat dalam sensor, mereka melakukan pembinaan kepada pemuda Indonesia dengan semangat Asia Raya. Dari itu diperoleh manfaat untuk menggalang semangat menuju Indonesia merdeka. Akhirnya setelah Jepang “bertekuk lutut” akibat jatuhnya bom atom di Hirosyima dan Nagasaki. **

*) Yousri Nur Raja Agam, wartawan senior di Surabaya

Bandaraya Shah Alam Sister City Kota Surabaya


HM Yousri Nur Raja Agam bin AJB Datuk Raja Labih dengan Dato' Mazalan Md.Noor (Datuk Bandaraya Shah Alam, Selangor, Malaysia)

Oleh: Yousri Nur RA MH *)


TIDAK hanya manusia dan makhluk hidup yang punya saudara. Kota Surabaya juga punya “adik perempuan” – terjemahan langsung dari “siter city”. Dalam hubungan kerjasama antarkota, sister city ini diterjemahkan sebagai “kota kembar”.

Kerjasama antarkota, baik sesama pemerintah kota di dalam satu negara, maupun dengan kota di mencanegara, biasanya disepakati karena adanya kesamaan kepentingan. Bisa berhubungan dengan kesamaan budaya, persamaan kegiatan bisnis, kesamaan dalam letak geografis dan sebagainya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai kota di Indonesia. Namun yang sudah ditetapkan dalam bentuk kerjasama berkelanjutan, diawali dengan Kota Seattle di Amerika Serikat, Kota Kochi di Jepang dan Kota Busan di Korea Selatan. Ke tiga kota di mancanegara itulah yang merupakan “adik perempuan” (sister city) Kota Surabaya di tahun 1990-an.

Masjid di Badaraya Shah Alam, Selangor, Malaysia (Yous-Foto)

Setelah tiga kota yang sudah resmi mengawali ikatan kesepahaman berupa MoU (Memorandum of Understanding), menyusul sembilan kota lain. Penandatangan kesepatakatan “niat” ini dikenal dengan LoI (Letter of Intent) dan joint declaration. Ke sembilan kota itu diresmikan menjadi kota kembar  yang diikat dengan MoU. Peresmian ini berlangsung pada acara Sister City Forum (Forum Kota Kembar) di Surabaya, tanggal 29 hingga 31 Agustus 2005.

Delapan kota itu kemudian diikat dengan MoU, yakni: Kota Kitakyushu (Jepang), Kota Izmir (Turki), Kota Guangzhou, Kota Xiamen, Kota Kunming (Cina), Kota Cebu (Filipina), Kota Rotterdam (Belanda) dan Kota Monterry (Meksiko). Namun tidak seluruh kota-kota di mancanegara itu melanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman atau MoU.

Kendati Surabaya sudah mendunia dan berakrab-akrab dengan kota-kota di berbagai penjuru bumi, Kota Surabaya pun sudah menjalin kemesraan dengan tiga kota di dalam negeri. Kerjasama kota setanah air itu, sudah dicanangkan dengan tiga kota, yakni Kota Jogjakarta (DI Jogjakarta), Kota Padang  (Sumetera Barat) dan Kabupaten Gresik (Jawa Timur).

Shah Alam

Jalinan persaudaraan Kota Surabaya yang terbaru adalah dengan Kota Shah Alam di malaysia. Saat ini kemesraan dengan adik perempuannya (sister city) “yang cantik belia” dari Malaysia itu sedang menggebu-gebu. Kota Shah Alam resmi disebut MBSA (Majelis Bandaraya Shah Alam) atau Pemerintah Kota Raya Shah Alam yang terletak di Negara Bagian Selangor, Malaysia.

Berbagai informasi dan alat peraga sebagai pertanda ikatan Kota Kembar Kota Shah Alam dengan Kota Surabaya terletak di aula Kantor Walikota (Majelis Bandaraya) Shah Alam

Boleh dikatakan, kota kembar Surabaya yang masih baru ini benar-benar muda belia. Kota ini benar-benar “baru” dalam arti segalanya untuk sebuah kota. Sebab, kawasan kota ini didirikan di atas bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Begitu indahnya kota yang masih baru ini , diibaratkan  “gadis yang cantik belia”.

Betapa tidak, sebab secara resmi berdirinya kawasan permukiman Shah Alam ditandai dengan deklarasi tanggal 7 Desember 1978. Sedangkan statusnya sebagai Kota Raya oleh Pemerintah Negara Persatuan Malaysia baru tanggal 10 Oktober 2000 lalu. Kota Shah Alam ditetapkan menjadi ibukota Negara Bagian Selangor, pindahan dari Kuala Lumpur. Sedangkan Kota Kuala Lumpur menjadi kota otonom sebagai Daerah Khusus, ibukota dari Negara Persatuan Malaysia yang mempunyai sembilan negara bagian.

Di kota Shah Alam yang luasnya 290 kilometer persegi itulah Kerajaan Selangor yang menyandang moto wilayah “Islami” itu dikendalikan. Sehingga tdaklah mengherankan, apabila di berbagai penjuru kota, terlihat masjid-masjid  besar dan indah. Bahkan, pusat administrasi Pemerintahan Persatuan Malaysia di Kota Putrajaya yang juga berada di negara bagian Selangor sangat bernuansa Islami.

Istana Perdana Menteri Malaysia mempunyai kubah seperti masjid Nabawi di Arab Saudi. Berdekatan dengan istana PM Malaysia itu berdiri Masjid Agung Putrajaya. Bukan hanya itu, berbagai kantor pemerintahan pun banyak yang mempunyau atap berkubah seperti masjid. Salah satu di antaranya yang cukup besar adalah Istana Kehakiman (Kementerian Kehakiman) Malaysia.

Guru Berguru

Perlu dipartanyakan, apakah untung-ruginya Surabaya menjalin kerjasama kota kembar dengan Kota Shah Alam di Malaysia itu? Ternyata ada. Bahkan cukup mengasyikkan. Ini terungkap saat rombongan wartawan Surabaya berkunjung ke Malaysia, akhir April 2010 lalu. Sebuah pernyataan tulus disampaikan oleh Walikota atau disebut Datuk Bandar Shah Alam bernama Dato’ Mazalan Md.Noor, bahwa mereka akan berguru kepada Kota Surabaya. Banyak pengalaman dari Kota Surabaya yang sudah berusia 700 tahun lebih itu yang perlu kami jadikan pelajaran, katanya.

Dato' Mazalan Md.Noor diwawancarai para wartawan dari Surabaya di Kota Shah Alam

Timbalan Datuk Bandar atau Wakil Walikota Shah Alam, Mohtar Hani, menambahkan, kota Shah Alam yang belia ini akan belajar kepada buyutnya yang sudah berusia 717 tahun pada tanggal 31 Mei 2010 ini. “Kami ingin tahu bagaimana Kota Surabaya memelihara kota, memelihara budaya, mengatur penduduk yang jumlahnya hampir tiga juta orang itu. Bahkan penduduk Surabaya di siang hari bisa mencapai enam juta orang, karena banyak penduduk sekitar bekerja di Surabaya”, ujarnya.

Kepala Bagian Kerjasama atau Pengarah Korporat Pemerintah Kota Shah Alam, Puan Hj.Asmah Mohd Zin, memaparkan sejarah dan perkembangan Kota Shah Alam dari dulu hingga sekarang. Bahkan rencana jangka menengah dan jangka panjang pun diungkap secara rinci.

Nah, sebagai Kota “baru dan modern”, Kota Shah Alam memang beda dengan kota-kota lama. Kota ini dibangun dengan tekad sebagai kota “tercanggih di dunia”. Kota dengan menggunakan piranti-piranti teknologi mutakhir.

Wartawan Surabaya foto bersama Timbalan Datuk Bandar Bandaraya Shah Alam Dato Mohtar Hani di MBSA

Kota Shah Alam akan menjelma sebagai pusat Hi-Tech yang disebut MSC (Multimedia Super Corridor). Bandaraya Shah Alam nantinya akan sama dengan kota Hi-Tech di San Francisco, Amerika Serikat, kata Direktur MSC, Eu Hong Chew saat wartawan berkunjung ke kantornya.

Sebagaimana kita ketahui, berbagai perusahaan Hi-Tech lahir di Ngarai Silikon (Silicon Valley), yakni julukan untuk kota di kawasan San Francisco. Sebut saja misalnya perusahaan yang menguasai dunia maya, internet, seperti: Google, Yahoo, Apple, Intel, e-Bay, Adobe, Hawlett-Pakkart, Cisco dan masih banyak lagi.

Jadi,  ujar Hong Chew, Shah Alam akan menjadi kota berteknologi tinggi seperti Santa Clara, San Jose, Palo Alto, Sunnyvale dan kota lain yang berada di San Francisco Selatan, Amerika Serikat itu.

Ruang Informasi dan Teknologi (IT) di salah satu rumah susun di kota Shah Alam

Tahapan Shah Alam dan beberapa kota di Selangor menjadi kota berteknologi canggih sudah terlihat. Tampilan mewah dan rapi jalur kota, bangunan, fasilitas dan utilitas, serta infrastruktur  sudah terlihat. Kota Putraja dan Cyberjaya sebagai sebuah kenyataan yang bukan hanya mimpi.

Salah satu contoh yang ada, jika diperhatikan secara seksama adalah perangkat teknologi berupa kamera pengintai yang ada di setiap persimpangan jalan dan tempat tertentu. Kabel-kabel listrik, telepon, saluran air minum dan gas, semuanya berada di bawah tanah. Tidak ada pemandangan yang semrawut seperti kabel lestrik, telepon, dan pipa air minum seperti di Surabaya. Lampu-lampu taman, jembatan dan bangunan serba seni dan artistik.

Sekretaris Kota Surabaya, H.Sukamto Hadi,SH saat melepas keberangkatan rombongan wartawan Pokja Pemkot Surabaya, mengatakan, memang benar walaupun Kota Shah Alam itu masih muda belia, tetapi kita pun layak “berguru” ke sana. Penataan kota dan pengelolaan teknologi informasi yang serbacanggih itu adalah salah satu di antara yang dijadikan nota kesepahaman antara Kota Surabaya dengan Kota Shah Alam. Tidak ada salahnya, kita yang dijuluki “kota tua” ini berlajar dari “kota muda” yang pintar dan cantik itu, katanya.

Banyak hal yang bisa diperoleh dari Kota Shah Alam sebagai kota kembar Surabaya. Tidak hanya penataan kota berteknologi, tetapi juga penataaan bangunan, rumah , tempat usaha, sarana dan prasarana yang terpadu.

Memang, ujar Datuk Mohtar Hani, warga kota Shah Alam tergolong “tidak ada yang miskin”. Sebab, standar hidup warga kota dua kali lipat di atas rata-rata warga Malaysia pada umumnya. Pemerintah Kota Shah Alam dan negara bagian Selangor menetapkan standar penghasilan minimal 1.500 ringgit Malaysia per-orang. Padahal untuk wilayah negara Persatuan Malaysia yang terdiri sembilan negara bagian masih RM 750 atau 750 ringgit Malaysia. Kecuali itu, Pemerintah Kota bertanggungjawab atas kesehatan dan pendidikan warga kotanya. Salah satu sumber dana yang cukup bagus adalah dari Zakat yang dikelola oleh Amil yang berada di bawah pemerintah.

Rumah Susun

Puspasari staf Humas MBSA berpose di depan Kondominium atau rumah susun di Bandaraya Shah Alam

Di Kota Shah Alam, tidak ada gelandangan dan pengemis. Seluruh penduduk mempunyai rumah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Shah Alam dan raja Kerajaan Selangor. Penataan rumah-rumah penduduk sudah diantisipasi sejak awal. Selain rumah-rumah biasa bagi yang berpendapatan tinggi, bagi awam – sebutan untuk masyarakat umum – disedikan rumah susun dengan berbagai tipe.

Ada yang disebut kondominium – rumah flat seperti apartemen mewah –  dan ada yang sedehana. Namun sesederhana rumah keluarga di rumah susun itu, satu unit keluarga menempati tiga ruangan. Masing-masing satu kamar untuk kepala keluarga, untuk anak, ruang tamu dan satu kamar pembantu dengan dapurnya. Di samping ada tangga, juga dilengakapi dengan lift. Di setiap blok rumah susun di bagian bawah ada tempat parkir mobil dan sepedamotor, Di samping itu, tersedia toko kebutuhan tumahtangga dan dilengkapi pula dengan ruangan wartel dan warnet.

Suasana di sekitar rumah susun atau kondominium itu sangat asri dengan pertamanan dan lingkungan dengan fasilitas saluran pematusan, listrik, air, gas, telepon dan tempat berolahraga yang tertata rapi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, ternyata di Kota Shah Alam ini jumlah gedung sekolah mulai tingkat pendidikan anak usia dini, Play Group, TK, SD, sekolah menengah sampai perguruan tinggi cukup banyak. Bahkan melebihi dari jumlah kebutuhan warga Kota Shah Alam sendiri. Dengan demikian, maka tidak sedikit warga dari daerah lain, bahkan mancanegara menuntut ilmu di kota Shah Alam, Selangor ini. Walaupun pada umumnya warga memiliki kendaraan pribadi, tetapi murid dan siswa  berangkat dan pulang sekolah menggunakan bus sekolah yang disedikan pemerintah  secara gratis

Nah! Kota Surabaya, mempunyai kesamaan kepentingan dengan kota Shah Alam ini. Ada hal-hal yang positif bisa dilakukan dalam hubungan antarkota. Bahkan, Shah Alam berfungsi sebagai pintu gerbang informasi tentang Kota Surabaya. Dari kota Shah Alam yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara itu, mereka mengenal dan tahu tentang Kota Surabaya Apalagi dengan adanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara Juanda, merupakan satu jembatan udara  yang menguntungkan ke dua kota kembar ini.

Dalam hal pelayanan, Datuk Bandar Shah Alam, Dato Mazalan Md.Noor, sejak  tahun lalu mencanangkan kampanye “senyum dan salam” yang wajib hukumnya untuk seluruh “kakitangan” (sebutan untuk pegawai) Kota Shah Alam. Kampanye senyum dan salam ini merupakan kesinambungan dari kampanye “budaya kerja cemerlang” sebelumnya.

Sebenarnya, masih banyak dan panjang cerita dan pengamatan yang dilakukan di negara jiran ini. Namun keterbatasan ruangan ini, terpaksa mengakri laporan ini. ***

Foto-foto di Malaysia (Kuala Lumpur, Shah Alam dan Putrajaya):

Rombongan sampai di Kuala Lumpur

Yousri saat berada di dalam gedung Menara Petronas, Kuala Lumpur

Kota Kuala Lumpur dilihat dari Menara Petronas (Foto Yousri)

Monorel alat transportasi kota Kuala Lumpur (Foto: Yousri)

Yousri saat berada di stasiun Monorel Kuala Lumpur

Bus Pariwisata (Pesiaran) yang membawa rombongan kami dari Singapura, Kula Lumpur, Shah Alam, Putrajaya dan Bandara Sepang (Foto:Yousri)

Kantor Walikota atau Dato Bandar Bandaraya Shah Alam, Malaysia

Gedung "Plaza Perangsang" -- apa artinya? -- yang terletak di samping kantor Majlis Bandaraya Shah Alam (Foto: Yousri)

22 wartawan Surabaya foto bersama dengan pejabat kantor Majlis Bandaraya Shah Alam

Rumah susun di Bandaraya Shah Alam

Rumah susun (kondominium) untuk warga kota Shah Alam (Foto: Yousri)

Lahan Pembuangan Sampah Sementara di pinggir Kota Shah Alam -- kalau di Surabaya ini masih laku dirombeng -- tapi di sini langsung dibuang, tidak ada pemulung (Foto: Yousri)

Kantor Perdana Menteri Malaysia di Kota (baru) Putrajaya (Foto:Yousri)

Mau punya rumah? Di Malaysia ada kantor yang akan mengurusi pinjaman membangun perumahan. Mau? Mari ke Putrajaya. (Foto Yousri)

Kantor Kastam (Imigrasi) Malaysia, di Kota Putrajaya (Foto Yousri)

Masjid Jami' Putrajaya menjadi tempat wisata, wanita Muslim atau Non Muslim "wajib" menggunakan busana tertutup. Yang tidak berjilbab, disediakan -- sewa -- oleh takmir masjid busana warna merah muda (Foto: Yousri)

Batik Produksi Malaysia di salah satu toko di Putrajaya (Foto: Yousri)

Seorang ibu sedang membatik di Putrajaya, Malaysia (Foto:Yousri)

*) Yousri Nur Raja Agam MH adalah wartawan Surabaya yang berkunjung ke Bandaraya Shah Alam, Selangor, Malaysia tanggal 20-21 April 2010.

Singapura Bakar Sampah dengan Incenerator

Singapura Bakar Sampah

Dengan Mesin Incenerator

Yousri Nur Raja Agam MH

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  *)

PENGELOLAAN sampah di Kota Surabaya, merupakan masalah yang tak pernah berakhir. Bayangkan, penduduk kota Surabaya yang berjumlah sekitar 3 juta orang. Belum lagi pada siang harinya bertambah sekitar 2,5 juta orang bekerja dan mecari kehidupan di Kota Surabaya.  Jadi tidak kurang dari 5,5 juta orang menjadi sumber sampah domestik. Tiap orang diperkirakan memproduksi sampah 0,0029 meter kubik per-hari.

Berdasarkan perhitungan matematika, produksi sampah di Surabaya mencapai 15.950 meter kubik per-hari. Di samping itu, masih ditambah lagi dengan sampah yang dihasilkan pasar, pusat perbelanjaan dan kegiatan industri.

Bagi kota Surabaya, pengelolaan sampah sebanyak itu sudah tidak ada masalah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah.. Ada yang diangkut dari 223 TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dengan armada truk kontainer khusus sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Ada juga di antaranya yang didaurulang di sekitar TPS atau depo sampah yang tersebar di seluruh pelosok kota.

Cerobong asap incenerator di Singapura dibuat tinggi, sehingga tidak mencemarkan lingkungan

Adipura Kencana

Kendati Surabaya merupakan kota penghasil sampah domestik terbesar ke dua di Indonesia setelah Jakarta, namun Kota Pahlawan ini merupakan pemegang predikat kota raya terbersih di Indonesia. Prestasi Surabaya meraih julukan Kota Adipura Kencana, merupakan tantangan yang harus dipertahankan. Keberhasilan itu, berkat upaya walikota Surabaya membina kesadaran dan peranserta masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu yang menentukan dan merupkan tulang punggung Surabaya mampu menduduki tempat teratas dalam pengelolaan sampah di kota besar, adalah keberadaan “pasukan kuning”, yakni petugas kebersihan yang berseragam kuning. Tidaklah mengherankan, kepeloporan pasukan kuning dari Surabaya ini, kemudian ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia.

Jadi, keberhasilan Pemkot Surabaya menanggulangi sampah, tidak semata-mata dilakukan oleh karyawan Dinas Kebersihan. Tetapi, 50 persen berkat peran pasukan kuning di RT, RW dan kelurahan yang dibiayai oleh warga secara langsung. Sedangkan pasukan kuning yang berstatus karyawan Pemkot Surabaya jumlah terbatas.

Sampah yang belum diangkut di jalan Surabaya

Dalam pengelolaan dan penanggulangan sampah di kota Surabaya, DKP mengoperasikan 17 unit alat berat berupa landfill, loader, bulldozer, exavator dan sweeper yang ditunjang 106 truk pengangkut sampah dari TPS ke TPA.

Diprotes

Masalah yang sering timbul dalam penanganan sampah di Surabaya di antaranya adalah reaksi dari warga sekitar TPA (Tempat Pembuangan Sampah). Pernah, akibat protes warga sekitar TPA Keputih, Sukolilo dan TPA Benowo yang menutup jalan menuju TPA, kota Surabaya menjadi kotor. Sampah menumpuk dan menggunung di mana-mana. Bahkan, bau busuk menyengat mencemarkan lingkungan.

Dulu Surabaya pernah punya TPA di Asemrowo dan Kenjeran (kawasan Pantai Ria Kenjeran). Ke dua TPA ini ditutup, karena sudah penuh. Ada lagi TPA di Lakarsantri seluas 8,3 hektar, terpaksa ditutup akibat diproters warga. Hal yang sama juga terjadi di TPA Keputih Sukolilo yang luasnya 40 hektar ditutup akibat protes warga di sekitar lokasi TPA.. Saat ini, TPA yang dioperasikan menampung seluruh sampah warga kota Surabaya adalah TPA Benowo. TPA ini dioperasikan  berawal dari luas 26,94 hektar dan sekarang sudah bertambah menjadi 37 hektar..

Dengan peralatan komputer mengendalikan dan memantau pembakaran sampah pada mesin Incenerator di Singapura

Incenerator

Surabaya pernan punya alat pemusnah sampah yang cukup membanggakan, yakni dengan instalasi pembakar sampah (incenerator). Mesin pembakar sampah “Caudaux” buatan Prancis itu merupakan andalan di tahun 1986 hingga 1998. Sebab, sekitar 200 ton sampah mampu dimusnahkan menjadi abu tiap hari. Abu bekas pembakaranpun bermanfaat untuk menimbun tumpukan sampah.

Namun begitulah, karena permasalahan biaya yang tidak seimbang dengan produksinya, tahun 1998 kegiatan incenerator di Keputih itu dihentikan. Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi, akibat meningkatnya protes warga sekitar Keputih Sukolilo, akhirnya pertengahan tahun 2001, TPA Keputih juga ditutup. Saat itu, TPA Benowo masih dalam proses pembangunan. Setelah dikebut, akhirnya TPA Benowo dapat dioperasikan hingga sekarang. Dan TPA Benowo merupakan satu-satunya TPA samah di Kota Surabaya saat ini.

Memang, dalam kenyataannya, tidak seluruh sampah warga diangkut ke TPA Benowo. Ada juga yang didaurulang oleh warga, ada yang dibakar di incenerator mini yang ada di beberapa depo atau TPS. Sebagian lagi, ada yang langsung diangkut warga ke lahan kosong di belakang rumah dan untuk pengurukan lahan-lahan yang rendah.

Semi Tradisional

Kepala DKP Kota Surabaya, Hidayat Syah, mengakui, pengelolaan sampah di TPA Benowo masih tergolong semitradisional.

TPA Benowo masih menggunakan sistem open dumping yang dikombinasikan dengan sanitary landfill dalam pengolahan sampah. Sampah yang masuk dari TPS se-Surabaya masuk ke terminal sampah untuk di-compress. Sampah tersebut ditimbun setinggi empat meter ke dalam area-area yang telah disiapkan. Proses itulah yang disebut open dumping.

Timbunan sampah lalu dilapisi tanah setebal 30-50 sentimeter. Proses itu disebut cover soil. Ketebalan sampah dikontrol dengan mekanisme landfill. Artinya, sampah yang baru datang diletakkan di area-area yang masih kosong. Lahan yang baru ditimbuni sampah tidak bisa digunakan lagi sampai area yang lain habis dipakai.

Ketinggian maksimal sampah dua sampai tiga kali empat meter. Padahal, lahan yang ada terbatas. Dari TPA sampah di Benowo seluas 37 hektar itu, seluas 30 hektar digunakan untuk menimbun sampah. Sisanya untuk instalasi pengolahan limbah dan kantor operasional.

DKP Surabaya berencana menambah areal penimbunan sampah. Sebab, jumlah sampah yang masuk ke Benowo semakin bertambah. Ada kemungkinan arahnya mendekati kawasan stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Tanah yang  masih milik warga itu bukan untuk penimbunan sampah, tapi sebagai buffer zone atau zona penyangga.

Zona penyangga ini akan ditanami aneka tumbuhan. Fungsinya, untuk sebagai tirai agar TPA Benowo tidak terlihat dari GBT dan penyerap bau. Tanaman itu dapat menyerap karbon dan nitrogen yang timbul dari sampah supaya baunya berkurang.

Memang, kata Hidayat Syah, TPA Benowo semula direncanakan khusus untuk sampah di Surabaya Barat. Batas waktu pemanfaatannya diperkirakan hingga 15 tahun lagi. Tapi, karena TPA di Keputih yang dulunya untuk sampah Surabaya Timur, sudah ditutup. Sejak saat itu, yakni tahun 2001, semua sampah ditimbun di TPA Benowo. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya umur TPA Benowo. Usia TPA Benowo  diperkirakan hanya sampai tahun 2015, atau tinggal lima tahun lagi.

Untuk itulah ujar Hidayat Syah, Pemkot Surabaya harus memikirkan cara paling efektif dalam mengelola sampah di Surabaya. Sebab, sistem open dumping itu terbukti menimbulkan bau menyengat. Cara efektif tersebut berpacu dengan waktu. Sebab, GBT yang merupakan sarana olahraga yang bertetangga dengan TPA Benowo, segera diresmikan penggunaannya,

Teknologi Anti Bau

Pemkot Surabaya sudah merancang pembangunan teknologi untuk mengatasi aroma khas dari timbunan sampah. Kegiatan pembangunan proyek pencegahan bau di TPA Benowo dilaksanakan September 2009. Proses lelang pembangunan infrastruktur pengolahan sampah di TPA Benowo sudah masuk tahap evaluasi prakualifikasi.

Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kota Surabaya  Dr.Ir.Djamhadi mengemukakan, GBT merupakan magnet ekonomi baru bagi Kawasan Surabaya Barat yang selama ini dianggap tertinggal. Triliunan investasi akan ditanamkan di sana mengikuti perkembangan GBT.

Djamhadi mengkhawatirkan tersendatnya investasi di sekitar GBT apabila TPA Benowo masih mengeluarkan aroma tidak sedap. Siapa yang mau menanamkan uang untuk membangun tempat usaha jika lokasinya bau seperti itu, ujarnya.

Sebagai pengurus organisasi yang mengumpulkan pengusaha di Surabaya, dia mendesak agar Pemkot Surabaya segera menyelesaikan pembangunan TPA Benowo. Memang dengan teknologi tinggi, bau sampah pasti bisa diatasi.

Para wartawan dari Surabaya melihat dari dekat proses pembakaran sampah dengan mesin Incenerator di Singapura

Studibanding ke Singapura

Selain mempersiapkan upaya penanggulangan bau  dengan teknologi kimia, Pemkot Surabaya seyogyanya melakukan kajiulang untuk mencari alternatif lain. Saat melakukan studibanding ke Singapura, pertengahan April 2010, rombongan wartawan dari Surabaya melihat dari dekat pengelolaan sampah di kota “negara” itu.

Permasalahan yang pernah sama dengan yang dialami Kota Surabaya, juga pernah dirasakan kota Singapura. Dulu sistem yang digunakan sama dengan Surabaya, yakni mengangkut dan menimbun sampah. Bahkan, Singapura “ketinggalan” dari Kota Surabaya di awal tahun 2000-an. Sebab, waktu itu Surabaya sudah menggunakan teknologi tinggi, yakni mengoperasikan incenerator.  Namun sudah dihentikan, karena masalah biaya dan suku cadang.

Ternyata, sekarang Singapura yang luasnya 710 kilometer per-segi itu mengikuti model  pembakaran sampah dengan incenerator yang pernah dilaksanakan di Surabaya itu.

Walaupun yang dilaksanakan Singapura pernah dilakukan di Surabaya, tidak ada salahnya kita melakukan evaluasi. Dari studibanding  wartawan Surabaya ke Singapura yang dipimpin Kabag Humas Pemkot Surabaya, Dra.Nanies Chairani,MM itu, layak dipertimbangkan kembali penggunaan incenerator sebagai alat pemusnah sampah di Kota Surabaya. Batapa tidak, sebab sistem semitradisional di TPA Benowo yang berlangsung sekarang, usia lahannya semakin sempit dan mendekati ajal.

Selain menggunakan teknologi menghilangkan bau sampah sudah dapat diatasi dengan menggunakan bahan kimia anti bau, ternyata biayanya cukup besar. Memang sudah saatnya Surabaya meninggalkan metoda yang konvensional itu.

Salah satu pusat pengelolaan sampah di Singapura, yang layak dijadikan sebagai acuan adalah Tuas South Incinerator Plant (TSIP) Singapura. Perusahaan Pembakar Sampah Tuas Selatan di negara kecil ini, di samping mampu memusnahkan sampah, juga berhasil memproduksi listrik dari energi yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Bahkan dimanfaatkan juga sebagai pengolah bahan baku produksi daur ulang dari sisa pembakaran sampah.

Manager Operasional TSIP, perusahaan pembakar sampah itu, Mohammad Ghazali, menyebut produksi sampah di kota Singapura  mencapai sekitar 7,2 juta ton per harinya. Memang ada bagian dari pembakaran sampah berupa residu abu yang tidak bisa didaurulang.

Bersama limbah padat, residu ini dibuang ke Pulau Semakau untuk reklamasi pantai dan pengurukan selat antara Pulau Semakau dengan Pulau Sekang. Dari reklamasi itu, Pulau Semakau nantinya akan menjadi satu dengan Pulau Sekang.

Selain dari limbah sampah, beberapa pulau kecil di sekitar Singapura banyak yang direklamasi dengan tanah dan pasir yang berasal dari Kepulauan Riau, Indonesia.

Manager Umum TSIP Singapura, Chong Kuek On, mengatakan di Singapura ada empat lokasi pembakaran sampah dan TSIP adalah yang terbesar. Teknologi ini menelan biaya yang cukup mahal.

Pembangunan. Proyek insenerator Ulu Pandan menelan biaya 130 juta dolar Singapura atau setara Rp 445 miliar. Pembangunan Tuas Utara 200 juta  atau hampir Rp 1,3 triliun. Incenarator Senoko 560 juta  atau Rp 3,6 triliun, dan Tuas Selatan 890 juta dolar, hampir sama dengan Rp 5,7 triliun. Walaupun investasinya mahal, keempat insinerator, berdasarkan data 2009, telah berhasil membakar sekitar 90 persen dari total sampah yang dihasilkan Singapura.

Nah, belajar dari negara kota Singapura itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu berpikir jernih. Negara kota sekaya Singapura saja tidak berani mengambil resiko menggunakan dana dari pemerintahnya. Mereka memanfaatkan investor swasta untuk mengelola sampah. Sudah saatnya, Pemerintah Kota Surabaya “berani” memberi kesempatan kepada swasta untuk berperanserta. Terserah dari mana asalnya, yang penting demi kesejahteraaan warga Kota Surabaya. ***

*)Yousri Nur Raja Agam, wartawan Surabaya, menulis hasil Studibanding ke Singapura tanggal 19 April 2010.