Balai Wartawan PWI Jatim di Surabaya Pindah Tiga kali

Riwayat Balai Wartawan 

PWI Jawa Timur

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  *)

 

Yousri Nur RA,MH

Pada saat PWI dideklarasikan dan berdiri pada Kongres I di Sala, 9 Februari 1946, di Jawa Timur, yang pertama lahir adalah PWI di Kediri, disebut Kring Kediri. Menyusul PWI di Mojokerto, Malang dan Madiun. Di Surabaya sendiri, belum ada PWI, karena wartawannya ikut mengungsi, bersama pindahnya ibukota Jawa Timur ke luar kota, karena berperang melawan tentara Sekutu dan Belanda. Semula Gubernur Jawa Timur bersama staf sebagai pengendali Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tergusur ke Sepanjang Sidoarjo, lalu menyingkir ke Mojokerto, serta pindah ke Kediri. Bahkan kemudian berpindah-pindah lagi ke Malang, Blitar, Gunung Wilis, Lodoyo Blitar Selatan, Madiun dan kemudian baru kembali ke Surabaya.

            Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, akhirnya terwujud dengan adanya Perjanjian KMB (Komisi Meja Bundar) di Denhaag Negeri Belanda akhir tahun 1949. Gubernur beserta staf, juga kembali ke Surabaya dan ibukota Jawa Timur yang sempat mengungsi empat tahun ke luar kota, juga kembali ke tempat asalnya di Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

Balai Wartawan PWI Pertama

Di Jalan Pahlawan Surabaya

 

            Bersamaan dengan kembalinya Ibukota Jawa Timur ke Surabaya, para wartawan dari Surabaya yang juga ikut melakukan aktivitas jurnalistik di wilayah pengungsian, juga pulang ke Surabaya. Kegiatan organisasi PWI yang sudah berjalan di Kediri, Mojokerto, Malang dan Madiun, juga diaktifkan di Kota Surabaya. Awal tahun 1950, secara resmi PWI Kring Surabaya terbentuk dan mendapat tempat sebagai sekretariat di Jalan Alun-Alun 16-18, kemudian berubah menjadi Jalan Pahlawan 16-18. Saat Jalan Pasar Besar dari arah Baliwerti sampai persimpangan Jalan Tembaan dijadikan Jalan Pahlawan, maka dialakukan penertiban Nomor Jalan Pahlawan, sehingga Nomor 16-18 berubah menjadi Jalan Pahlawan 106-108. Demikian pula dengan Kantor Gubernur Jatim, nomornya berubah dari Jalan Pahlawan 20 menjadi Nomor 110 Surabaya sekarang. Bangunan lama beserta beberapa bangunan lain, termasuk Bioskop dan Restoran Bima sudah dibongkar. Kini di atas lahan itu berdiri bangunan gedung baru, kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bapepprov) Jatim.

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

            Sekretarian PWI Kring Surabaya, yang kemudian istilahnya berubah menjadi PWI Cabang Surabaya itu satu bangunan dengan KUP (Kantor Urusan Perumahan) Surabaya. Kantor PWI Surabaya yang sekaligus berfungsi sebagai “Balai Wartawan” Surabaya itu menempati bangunan bawah dari dua lantai bangunan. Bangunan lantai dua ditempati oleh KUP Surabaya.

Balai Wartawan PWI Kedua

Di Jalan Pemuda 42 Surabaya

 

            Tahun 1952, PWI Surabaya mendapat tempat di lantai bawah gedung Bioskop Indra, di Jalan Pemuda 42 (sekarang bernama Jalan Gubernur Suryo 42). Pindahnya kantor PWI atau Balai Wartawan Surabaya ke Jalan Pemuda ini, dibuka secara resmi dengan suatu upacara tanggal 11 November 1952. Acaranya cukup meriah, dihadiri banyak pejabat, karena sehari sebelumnya, 10 November 1952, Presiden Sukarno meresmikan Tugu Pahlawan di Surabaya. Mewakili Pemerintah Pusat, hadir Sekjen Kementerian Penerangan RI, Roeslan Abdulgani.

         

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

   Di samping sebagai Kantor PWI Cabang Surabaya, bangunan ini juga digunakan sebagai Balai Wartawan  Surabaya, sekaligus sebagai Perpustakaan Pers. Saat persemian Balai Wartawan itu, di salah satu ruangan sudah lengkap Perpustakaan Pers yang berisi lebih 200 buku, Buku-buku itu diserahkan tanggal 7 November 1952 oleh Kepala LPPU (Lembaga Pers dan Pendapat Umum) Pusat, WA van Goudoever dari Jakarta.

         

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

   Cukup lama para wartawan menggunakan ruangan yang satu bangunan dengan Bioskop Indra yang berlokasi di seberang Balai Pemuda yang terletak di Jalan Pemuda 15 Surabaya. Namun, karena letak Balai Wartawan ini di pinggir jalan raya, apalagi waktu itu trem (kereta api listrik) masih melewati depan gedung itu, suasananya memang ramai. Suara bising saat trem lewat sering mengganggu saat berlangsung acara jumpa pers.

 

Balai Wartawan PWI Ketiga

(Sampai Sekarang)

Di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya

 

            Nah, berdasarkan ketidaknyamanan karena lalulintas waktu itu masih “double way trafic” dan trem yang hilir mudik itu, beberapa wartawan mengusulkan Balai wartawan dipindah ke tempat lain. Pada suatu hari, Singgih, Sekretaris I PWI Surabaya memberitahu kepada pengurus PWI, bahwa ada sebuah bangunan rumah “kosong” di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya. Letaknya dekat arca Joko Dolok. Jadi, tidak terlalu jauh dari Balai Wartawan di Jalan Pemuda itu.

            Ketua PWI Surabaya waktu itu, Ny.Soewarni Moeljono (Pemimpin Redaksi Harian Umum) menugaskan Wakil Ketua PWI Surabaya waktu itu Stefanus RM Moestopo (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Java Post) untuk mengurus bagaimana cara mendapatkan gedung itu. Diperoleh informasi, bahwa gedung itu berada di bawah kekuasaan NV Intern Cred & Hvg Rotterdam, sebuah perusahaan Belanda yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan di  Gedung Internatio, Jalan Taman Jayengrono 1, kawasan Jembatan Merah Surabaya..

            Sesuai dengan prosedur di masa itu, semua bangunan milik Belanda berada di bawah penguasaan militer yang disebut KMKB (Komando Militer Kota Besar) Surabaya — sekarang disebut Korem (Komanando Resimen Militer). Ny.Soewarni bersama Moestopo menemui Komanda KMKB Surabaya Letkol Soenjoto. Dari pertemuan itu, dinyatakan oleh Soenjoto bahwa bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 boleh digunakan untuk Balai Wartawan PWI Cabang Surabaya dengan cara ruilslag atau tukar-menukar. Kemudian disepakati, PWI menyerahkan Balai Wartawan di Jalan Pemuda 42 kepada KMKB Surabaya dan KMKB Surabaya menyerahkan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya kepada PWI Cabang Surabaya.

            Setelah melalui proses yang cukup rumit, karena waktu itu gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 itu masih ditempati oleh tiga keluarga. Dua keluarga adalah karyawan NV.Internatio dan satu keluarga karyawan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Ke tiga keluarga itu kemudian memperoleh ganti rumah yang yang lain melalui KUP (Kantor Urusan Perumahaan) Surabaya.

            Akhirnya, berdasarkan Surat Keterangan Penempatan dari KMKB No.632/VIII/1958 tanggal 25 Agustus 1958, keluarlah Surat Izin Penempatan (SIP)  dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya No, K.1476 tanggal 12 Desember 1958 yang ditandatangani Kepala KUP Surabaya M.Oeripan Soetopo.

            Sejak diterimanya SIP dari KUP Surabaya itu, maka resmilah gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya dikuasai PWI Cabang Surabaya (sekarang PWI Jawa Timur) yang digunakan sebagai Sekretariat PWI dan Balai Wartawan Surabaya. Sampai sekarang, gedung ini masih dikelola oleh PWI Jawa Timur dan sejak tanggal 9 Februari 1985 diberi nama Gedung Pers A.Azis.

Status Bangunan

            Untuk diketahui oleh para wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur saat ini dan masa yang akan datang, bahwa tahun 1992, penggunaan gedung PWI Jawa Timur ssebagai Balai Wartawan pernah “diungkit-ungkit” sebagai aset PT (Persero) Aneka Gas Industri Cabang Surabaya.

            Dengan surat No.460/CSb-Um/VII/92 tanggal 15 Juli 1992, Kepala PT Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Ir.Iskandar Yuwono mengirim surat kepada Pengurus Balai Wartawan Cabang Surabaya (diterima oleh Pengurus PWI Cabang Jawa Timur). Pada pokok surat itu, PT Aneka Gas Industri “menagih” sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, terhitung sejak tahun 1958 dengan pembayaran Rp 500,- per bulan sampai tahun 1992 (waktu itu). Waktu itu, sewa yang ditagih sebesar Rp 217 juta.

            Dalam lampiran surat itu disebutkan, dasar penarikan sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, karena bangunan itu tercatat sebagai aset PT.Aneka Gas Industri. Dinyatakan, bahwa PT.Aneka Gas Industri adalah pengalihan dari PN Asam Arang,  yang di zaman Belanda bernama NV.Javasche Koolzuurfabriek. Juga ada lampiran yang menyebutkan beberapa surat tentang SIP (Surat Izin Penempatan) dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Surat dari Dinas Perumahan Daerah Surabaya.

            Nah, setelah menerima surat itu, Ketua PWI Jatim waktu itu Dahlan Iskan  mengadakan rapat pengurus PWI Jatim. Diputuskan untuk mengurus masalah yang disebutkan pada surat dari PT.Aneka Gas Industri, diserahkan kepada dua wakil ketua, yaitu: Hadiaman Santoso (Wk,Ketua Bid.Organisasi) dan Yousri Nur Raja Agam (Wk.Ketua bid.Pendidikan). Saat itu memang PWI tidak mempunyai satu lembar pun bukti tentang status gedung Balai Wartawan. Mungkin karena peralihan kepengurusan yang lama dan situasi administrasi yang belum baik, maka dokumen penting itu tidak ditemukan di dalam arsip inventaris PWI Jawa Timur.

            Hadiaman dan Yousri mempelajari surat itu. Kemudian Hadiaman menugaskan Yousri melakukan konfirmasi kepada Kepala PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Iskandar Yuwono. Dari hasil konfirmasi itu, kemudian dilanjut dengan menghubungi Kepala Dinas Perumahan Daerah Surabaya. Diperoleh penjelasan, bahwa PWI merupakan pemegang SIP yang sah dari Kantor Urusan Perumahan yang berubah namanya menjadi Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Surabaya. Dalam catatan yang ada di Dinas Perumahan, tanah dan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 itu dulu pemiliknya perusahaan Belanda bernama NV.Javasche Kuulzuur Fabriek.

            Ada hikmah yang luar biasa bagi PWI Cabang Jawa Timur dari kasus ini. Memang, sebelumnya pengurus PWI Jawa Timur sama sekali tidak tahu status tanah dan bangunan Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya yang digunakan sebagai Sekretariat dan Balai Wartawan PWI Jawa Timur. Betapa tidak, sebab dengan adanya “kasus” ini, Yousri berhasil memperoleh berkas berupa fotokopi dari Dinas Perumahan Kota Surabaya.

            Dalam berkas itu, ditemukan nama seorang wartawan senior Moestopo (Wartawan Buana Minggu) yang masih aktif. Pada tahun 1958 itu Moestopo adalah Wakil Ketua PWI Cabang Surabaya (Jawa Timur). Setelah diperlihatkan berkas fotokopi itu, Moestopo merasa senang, sebab selama ini berkas tentang status tanah dan bangunan gedung Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya hilang. Mengacu kepada berkas berupa fotokopi itu, Moestopo bernostalgia dan b ersedia memberi kesaksian tentang Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini.

            Ketua PWI Jawa Timur Dahlan Iskan menugaskan kepada Hadiaman dan Yousri untuk memberikan informasi tentang surat dari PT.Aneka Gas Industri dan temuan berkas dari Dinas Perumahan Kota Surabaya itu kepada para wartawan. Beberapa mediamassa memberitakan tentang Balai Wartawan PWI Jatim ditagih sewa oleh PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya. Pengurus PWI Jawa Timur sepakat untuk tidak mananggapi surat dari PT.Aneka Gas Industri itu. Berbagai reaksi muncul, sampai akhirnya Gubernur Jawa Timur (waktu itu) H.Soelarso, memberi jaminan dan minta agar PWI Jatim “mengabaikan” penagihan sewa yang dilakukan PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya tersebut.

            Dengan adanya ketegasan pengurus PWI Jawa Timur dan jaminan Gubernur Jawa Timur H.Soelarso itu, persoalan surat tagihan sewa dari PT.Aneka Gas Industri itu mereda.

            Tahun 2013 lalu, pengurus melaporkan keadaan dan kondisi bangunan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini kepada Gubernujr Jatim Dr.H.Soekarwo. Pengurus yang dipimpin ketua Akhmad Munir, mengharapkan kepada Pemprov Jatim untuk membantu perbaikan dan renovasi bangunan yang beberapa bagian sudah mulai rusak. Setelah dilakukan penelitian dan penilaian kondisi gedung yang sudah berusia tua, yang diperkirakan dibangun tahun 1930-an,  akhirnya disetujui untuk dilakukan perbaikan dan renovasi. Maka dibuatlah perencanaan dan penyusunan anggaran. Tahun 2014 ini, bangunan Balai Wartawan PWI Jawa Timur diperbaiki dan direnovasi.

            Pesan kami, jangan sampai lahan dan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur di Jalan Taman Apsari 15-17 yang bernama “Gedung Pers A.Azis” sampai beralih fungsi, apalagi beralih penguasaan dan kepemilikan ke pihak lain. (**)

*) Wartawan Penulis Buku Riwayat Surabaya Rek (2013)

12 Tahun Koran DOR dan Majalah DOR

12 Tahun Koran DOR dan

Majalah DOR Berkiprah           

Yousri Nur Raja Agam MH

Yousri Nur RA MH

 

Catatan: YOUSRI NUR RAJA AGAM

 

TIDAK terasa, ternyata sudah 12 tahun DOR Group berkiprah di mediamassa. Awal tahun 2000, kami para awak media di Jawa Timur masih merasakan iklim kebangkitan mediamassa di era reformasi. Beberapa kelompok wartawan mulai melakukan diskusi dan menerjemahkan arti kebebasan pers yang terkandung di dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Lima orang sejak awal Millenium itu berkumpul, merancang dan membulatkan tekad mendirikan sebuah grup mediamassa, majalah dan suratkabar. Diawali dengan majalah, terbit pertamakali di Bulan Juni 2000. Majalah DOR dengan misi menegakkan kemerdekaan pers, khususnya yang berhubungan dengan masalah hukum. Maka terbitlah Majalah DOR, majalah berita yang menyebarluaskan informasi tentang hukum dan kriminalitas.

Para Redaktur, wartawan dan pengasuh Koran DOR saat berada di Gianyar Bali

Kami merancang isi majalah dengan dengan melakukan peliputan dan pendalaman masalah hukum secara eksklusif. Semangat yang masih menggebu-gebu berusaha menyajikan berita hukum yang lain daripada yang lain. Begitu tekad kami. Sehingga, bahan penulisan yang dipaparkan dalam majalah itu lebih banyak yang merupakan berita pelacakan wartawan. Dalam istilah popularnya berita investigasi atau investigated news. Di samping berita pendalaman dari suatu peristiwa – dept news, serta yang berita yang bersifat langsung straight news.

Kami berlima: Sahat Sitorus, Yousri Nur Raja Agam, Edward Simbolon, Mas Ngabehi Bambang Andrias dan Sayer Parlindungan Gultom, sepakat menyingsingkan lengan baju untuk hadir mengisi kemerdekaan pers. Kemerdekaan masyarakat Indonesia yang sedang haus-hausnya dalam menegakkan hukum selepas dari “cengkeraman”  rezim Orde Baru.

Memang, waktu itu masyarakat pers Indonesia baru saja “merdeka” dan lepas dari belenggu pers, karena diberlakukannya UU No.40 Tahun 1999. Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto, membuka kran demokrasi dan kebebasan pers dalam arti yang sesungguhnya. Salah satu yang tertuang di dalam UU Pers yang baru itu adalah, untuk menerbitkan suratkabar, majalah dan mediamassa cetak, tidak diperlukan izin.     Bersama warga Desa Subak  di Kabupaten Gianyar, Bali

Artinya, yang waktu itu SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) merupakan “syarat mutlak” untuk mendirikan perusahaan pers, tidak diperlukan lagi. Pers bebas menerbitkan mediamassa tanpa harus mengurus dan memperoleh izin dari Menteri Penerangan Republik Indonesia. Bahkan eforia reformasi di bidang pers benar-benar terjadi di era kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Departemen atau Kementerian Penerangan yang merupakan “corong informasi” Pemerintah dibubarkan. Deppen (Departemen Penerangan) dihapus dari kabinet Gus Dur – panggilan akrab KH Abdurrahman Wahid.

Majalah DOR yang berhasil mengibarkan bendera penegakan hukum, benar-benar menemukan jatidirnya. Dengan gagah perkasa, Majalah DOR berkiprah dari Surabaya untuk Nusantara. Majalah DOR menjadi “bacaan” yang disenangi para pejabat dan penegak hukum, serta masyarakat penghamba hukum. Keseimbangan pemberitaan antara yang turun dari atas dan yang tumbuh dari bawah, menjadikan Majalah DOR mampu menjadi jembatan untuk mengantarkan masyarakat Indonesia ke gerbang keadilan yang didambakan.

Bupati Gianyar bersama Koran DOR menanam sejuta pohon

Dua tahun berkiprah, Majalah DOR “melahirkan” anak kandungnya yang bernama “Koran DOR” tahun 2002. Suratkabar mingguan ini terbit lebih cemerlang, sehingga mampu mengimbangi keberadaan Majalah DOR. Lebih asyiknya lagi, awak pengelola Koran DOR dengan Majalah DOR menyatu dan terintegrasi dalam satu atap. Begitu pola manajemen yang dilakukan Sahat Sitorus sebagai Pemimpin Umum.

Sekarang, 12 tahun DOR Group mengisi lembaran pers nasional. Salah satu tema penegakan hukum yang menjadi detak jantung Koran DOR adalah tekad untuk mengobarkan semangat “Anti Korupsi”. Namun, pada HUT (Hari Ulang Tahun) ke-12  saat ini, Sahat Sitorus tidak lagi bisa hadir bersama kita. Sahat Sitorus sudah pergi memenuhi panggilan dari Sang Maha Kuasa. Ia berpulang ke Rahmatullah – ke pangkuan Bapak di surga. Tanggal 22 September 2011, Sahat Sitorus pergi untuk selamanya.

Kendati Sahat tidak hadir pada peringatan Hari Jadi MajalahDOR dan Koran DOR tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang, almarhum meninggalkan “ilmu” kepada dua yunior yang ditinggalkan untuk meneruskan karirnya di bidang jurnalistik dan penerbitan pers. Dua anak muda itu, anak kandung Sahat Sitorus, yakni: Johan Faktari Sitorus dan Dedy Kusuma Sitorus sebagai pewaris perusahaan, ternyata mampu melaksanakan amanah dan wasiat dari sang pendiri DOR Group.

Kini, kami yang bersama Sahat Sitorus membangun DOR Group sejak tahun 2000 lalu, masih utuh hingga sekarang.  Yousri, Edo Simbolon, MNg Bambang dan SP Gultom bersama dua pewaris Sahat Sitorus: Johan dan Dedy, kami berikrar akan meneruskan cita-cita sahabat kami Sahat Sitorus. Tentunya, selama 12 tahun bukan masa yang pendek. Tidak kurang dari 150 nama wartawan pernah bergabung dalam kancah candradimuka DOR Group. Di antaranya ada yang masih bertahan, sementara yang lain banyak yang sudah “lulus” dan pindah ke media lain. Para alumni DOR Group itu, kini juga banyak yang sudah mampu mendirikan perusahaan pers dan mediamassa. Tetapi, mereka tak pernah lupa dengan “kampusnya” di Taman Bungurasih, Waru, Sidoarjo yang lebih dikenal sebagai Surabaya Selatan, Jawa Timur.

Kepada para narasumber yang pernah menjadi bagian dari Majalah DOR dan Koran DOR, serta pembaca setia kami, tentu tiada yang dapat kami ucapkan selain rasa penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kalau tahun-tahun sebelumnya, sejak HUT ke-1 hingga ke-11, kita memperingati dan merayakan HUT Majalah DOR dan Koran DOR berpindah dari satu kota ke kota lain di Jawa Timur, pada HUT ke-12 ini kita merayakan Hari Jadi DOR Group di Kabupaten Gianyar, Bali.

Tentunya, pada kesempatan yang baik ini, kita sampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Dr.Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati Gianyar beserta staf dan seluruh masyarakat Gianyar, Bali yang telah memberikan berbagai kemudahan. Sehingga, dengan demikian perayaan HUT ke-12 DOR Group dapat terlaksana dengan lancar dan sempurna.  Rasa bangga dan terimakasih juga kami sampaikan kepada Sahabat kami I Dewa Nyoman Gede Agung,SH dan kawan-kawan di Bali yang sudah bersungguh-sungguh memberikan perhatian sehingga acara HUT ke-12 DOR Group di Pulau Dewata ini.

Salam hormat kami sampaikan dari Gianyar, Bali kepada seluruh pembaca. Kita berdoa semoga Majalah DOR dan Koran DOR terus berjuang untuk menegakkan hukum dan kebenaran di Bumi Nusantara ini. Sampai jumpa dalam peringatan HUT ke-13 DOR Group yang kami rencanakan diselengarakan di Kabupaten Tanahbumbu, Kalimantan Selatan tahun 2013 mendatang. Selamat dan Dirgahayu DOR Goup. **

TRITURA LASKAR AMPERA ANGKATAN 66

Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

Laskar Ampera  Angkatan ’66

Peringatan 46 tahun Tritura di Surabaya

 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

 

TRITURA adalah singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat yang dikumandangkan para pelajar dan mahasiswa yang berdemonstrasi tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta. Saat itu suasana ibukota Republik Indonesia itu sedang mencekam, setelah Gerakan 30 September (G-30.S) tanggal 30 September 1965. Rencana kudeta untuk mengambilalih pemerintahan didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), menggegerkan dunia.

HM Basofi Soedirman, mantan Gubernur Jatim yang menjadi saksi hidup sebagai anggota pasukan RPKAD waktu terjadi peristiwa di tahun 1965-1966 memberikan ceramah pada acara 46 tahun Tritura di Balai Pemuda Surabaya, 9 Januari 2012

Betapa tidak, proses kudeta itu diawali dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi, satu perwira pertama dan seorang anak perempuan oleh PKI. Ke enam perwira tinggi yang diculik, kemudian dianiaya dan dibunuh, serta dikubur dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta itu adalah: Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen DI Pandjaitan, Mayjen S.Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.       H.Abdul Moeis Oesman, Ketua DPW LA ARH Jatim

Sedangkan seorang perwira pertama adalah Lettu Piere Tandean (ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution) dan Ade Irma Suryani (puteri Jenderal Abdul Haris Nasution). Ajudan dan puteri Jenderal AH Nasution meninggal akibat tembakan penculik yang menggeledah rumah  AH Nasution yang mengetahui kedatangan penculik, lari ke belakang rumah dan melompat pagar ke rumah tetangga, salah satu kedutaan besar negara sahabat.

Nah, sejak peristiwa G.30.S/PKI itu, suhu politik di Indonesia benar-benar memanas. Pemegang tampuk pemerintahan dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) — gabungan TNI dengan Kepolisian waktu itu — terpecah, karena ada yang terlibat PKI dan ormas-ormasnya. Pimpimpin TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatran Darat (AD), Angkatan Laut (AU) dan Angkatan Udara (AU), serta kepolisian, ada yang ikut dalam memberontak, sebagian tetap setia kepada pemerintahan RI.

Dari kiri ke kanan: H.Mustahid Astari, HM Yousri Nur Raja Agam, Edi Purwinarto      RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang sekarang disebut Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI-AD, dengan komandan Kolonel (waktu itu) Sarwo Edhi adalah pasukan “paling setia” membela pemerintahan dan benar-benar berlawanan dengan kelompok G.30.S/PKI.

Pada situasi keamanan negara yang tidak menentu ini, Presiden Soekarno kelihatan “tidak tegas”, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan pemerintahan, aparat kemanan dan rakyat. Melihat keadaan yang demikian, para pemuda yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar melakukan unjukrasa atau demonstrasi di jalan-jalan kota Jakarta, serta kota-kota lain di Indonesia.  Prof.Dr.H.Sam Abede Pareno, MM, MH

Mahasiswa dan pelajar tergabung dalam Kesatuan Aksi, yakni KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) beramai-ramai turun kejalan raya. Aksi KAMI dan KAPPI ini kemudian diikuti pula oleh KAGI (Guru), KABI (Buruh) dan KASI (Sarjana). Seluruh kesatuan aksi ini berhimpun dalam wadah Laskar Ampera Angkatan ’66.

Puncak aksi terjadi tanggal 10 Januari 1966, yang saat itu demonstran mengajukan tuntutan kepada pemerintahaan yang dipimpin Presiden Soekarno, sebagai tuntutan rakyat. Ada tiga tuntutan yang disebut Tritura (Tiga Tuntutan rakyat), yaitu:  Yousri Nur Raja Agam  MH

1. Bubarkan PKI,

2. Turunkan Harga,

3. Rushufle Kabinet (100 menteri).

Waktu itu pemerintahan memang dipimpin banyak menteri, sehingga disebut oleh para mahasiswa dan pelajar sebagai kabinet 100 menteri.

Dari hari ke hari aksi di jalan semakin ramai, RPKAD dan beberapa kesatuan TNI dan kepolisian berpihak kepada kesatuan aksi. Maka tidak jarang, dalam demonstrasi itu, para demonstran bersama-sama dengan tentara. Sedangkan istana waktu itu dijaga ketat oleh pasukan Cakrabhirawa.    Pung Rachman

Begitu gencarnya aksi mahasiswa dan pelajar, serta kesatuan aksi lainnya, mau tidak mau memaksa Presiden Soekarno “menyerah”. Salah satu keputusan tegas itu adalah mengeluarkan surat keputusan “pembubaran PKI”, kemudian berlanjut kepada pengurangan jumlah menteri, serta secara bertahap berusaha menekan harga.

Nah, puncak pencetusan Tritura tanggal 10 Januari itu, sekarang diperingati sebagai Hari Lahir Angkatan 66 atau Hari Tritura. Tanggal 10 Januari 2012 ini, Tritura sudah berusian 46 tahun. Nah, bagaimana refleksi Tritura itu di masa sekarang? **

Para eksponen 66 dari Jombang dan Kediri

HM Basofi Soedirman bersama Angkatan 66 Jatim

Balai Pemuda Surabaya, bekas tempat hiburan di zaman Belanda "Soerabaia Sosieteit", di zaman perjuangan tahun 1945 menjadi markas Pemuda Indonesia dan di tahun 1966 menjadi Markas Kesatuan Aksi Angkatan 66 Laskar Ampera Arief Rachman Hakim. Di sinilah peringatan 46 tahun Tritura diperingati 10 Januari 2012.Para Eksponen 66 yang hadir pada peringatan 46 tahun Tritura di Surabaya

Para Eksponen dan Angkatan 66 yang memperingati 46 Tahun Tritura di Gedung Balai Pemuda Surabaya, 10 Januari 2012

*) Yousri Nur Raja Agam  MHadalah Wakil Ketua Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA ARH) Jawa Timur dan  Ketua DPP FKB KAPPI (Dewan Pimpinan Pusat Forum Keluarga Besar Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) Angkatan 66.

Kebun Binatang Surabaya (KBS) Obyek Wisata Tertua di Surabaya Didirikan oleh Wartawan Penyayang Binatang

Kebun Binatang Surabaya

Obyek Wisata Tertua

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH  *)

Yousri Nur RA, MH

Yousri Nur RA, MH

 

KEBUN Binatang Surabaya (KBS) merupakan salah satu tempat rekreasi dan obyek wisata “tertua” di Kota Surabaya. Usia KBS hampir satu abad, sama dengan usia Pemerintah Kota Surabaya. KBS didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Pemerintahan Hindia Belanda No.40 tanggal 31 Agustus 1916.

Walaupun resminya Pemerintah Kota atau Gemeente Surabaya dibentuk sebagai pemerintahan sendiri pada tanggal 1 April 1906, namun walikotanya baru dilantik tanggal 21 Agustus 1916. Jadi pada saat KBS diresmikan, baru 10 hari walikota (Burgermeester) Surabaya yang pertama Mr.A.Meyroos, menduduki jabatannya.

Tidak banyak yang tahu tentang asal-usul KBS ini. Bahkan tentang riwayat KBS inipun jarang sekali dipublikasikan. Masyarakat hanya tahu, lokasi KBS berada di kecamatan Wonokromo, berdampingan dengan subterminal angkutan umum kota Joyoboyo dan bekas stasiun lama kereta api jurusan Surabaya-Sepanjang.

Nah, bagaimana sebenarnya awal berdirinya KBS ini? Kita layak menyampaikan penghargaan kepada seorang wartawan pencinta alam dan penyayang binatang bernama: H.F.K.Kommer. Sebab, berkat jerih payah dan perjuangan tanpa lelah yang dilakukan pria asal Negeri Belanda inilah KBS berdiri. Tidak hanya itu, selain merintis dan  mendirikan KBS, H.F.K.Kommer sekaligus menghimpun orang-orang yang peduli terhadap binatang. Perkumpulan yang didirikan Kommer tahun 1916 itu bernama: Soerabaiasche Planten & Dierrentuin (S.P & D) dan kemudian berganti nama menjadi Perkumpulan KBS.

Kendati yang merintis berdirinya KBS atau SP&D ini adalah Kommer, namun dia mempercayakan kepengurusan kepada kawan-kawannya yang sama-sama peduli terhadap kehidupan flora dan fauna di awal abad ke 20 itu.

Berdasarkan dokumen yang ditemukan penulis, kepengurusan Soerabaiasche Planten & Dierrentuin yang pertama terdiri dari  sembilan orang. Tiga orang masing-masing sebagai ketua, sekretaris dan bendahara, serta enam orang sebagai anggota pleno. Ke sembilan orang tersebut adalah:

Ketua: Mr.J.P.Mooyman,

Sekretaris: A.H. de Wilt.

Bendahara: P.Egas.

Enam anggota pleno, yakni: F.C.Fruman, J.Th.Lohman, A.Lenshoek, E.H.Soesman, H.C.Liem dan M.C.Falk.

Memang, untuk mendirikan KBS ini tidak mudah, apalagi mengumpulkan atau mengoleksi binatang sampai dengan merawat dan memeliharanya. Belum lagi menyediakan sarana dan prasarana kandang beserta petugas yang khusus yang dapat “berkomunikasi” dengan para binatang di KBS. Di sini, diperlukan jiwa, sifat dan rasa untuk menyayangi binatang. Tanpa itu semua, tidak mungkin KBS bisa berkembang dan bertahan hingga hampir sekarang ini.

Pindah ke Jalan Pandegiling

Koleksi binatang milik HFK Kommer terus bertambah, di samping hasil buruannya sendiri, Kommer juga mendapat sumbangan dari teman-temannya. Berbagai jenis binatang yang dikoleksi Kommer. Ada monyet, kera, babi, ayam dan kambing hutan, ular, berbagai jenis burung, bahkan harimau dan landak.

Halaman rumahnya di Kaliondo, dekat Jalan kapasan sekarang yang cukup luas berubah menjadi kebun binatang mini. Kommer membuat kandang dan sangkar untuk binatang piaraannya. Namun Kommer kewalahan juga, karena peminat yang berkump;ul bersamanya juga bertambah. Komunitas penyayang binatang berdatangan, semula menyumbang dan menitipkan binatang temuannya. Lama kelamaan mereke manjadi sebuah komunitas. Masyarakat pun makin banyak yang berkunjung untuk menonton koleksi binatang itu.

Kesepakatan komunitas ini secara resmi akhirnya mendirikan sebuah perkumpulan bernama “Soerabajasche Planten-en Dierentuin“. Nama perkumpulan ini kemudian didaftarkan kepada Pemerintahan Hindia Belanda, dan mendapat Surat  Keputusan Gubernur Jenderal Pemerintahan Hindia Belanda No.40 tanggal 31 Agustus 1916.

Nah, karena halaman rumah Kommer yang digunakan semakin penuh, maka ada tuan tanah yang bersimpati. Tuan tanah itu mengusahakan lahan bekas pabrik gula NV Koepang di daerah Grudo, dekat Jalan Pandegiling sekarang. Di halaman bekas pebrik gula itulah dibangun kandang dan sangar hewan pindahan dari Kaliondo.

Untuk pengamanan, maka dibuatlah perjanjian sewa-menyewa antara Perkumpulan SPD (Soerabajasche Planten en-Dierentuin) dengan maskapai bangunan “Koepang” yang menguasai lahan bekas pabrik gula Koepang itu pada tanggal 28 September 1917.

Ceritanya, di zaman VOC (Verenigde Of Company) — perusahaan dagang dari Belanda, mendirikan pabrik gula di daerah Kupang. Pabrik gula itu dikelola oleh NV Koepang. Namun warga yang tinggal di sekitar pabrik gula itu, disebut “pandai giling” (pandegiling) — orang yang pandai menggiling tebu menjadi gula. Ini, karena tiap tahun pabrik gula NV Koepang menggiling tebu menjadi gula. Kalau ada warga yang akan mendatangi rumah warga di sini, selalu mereka sebut mau ke pandegiling (ke rumah pandai giling). Lama ke lamaan kawasan di dekat Grudo dan Kupang itu berubah menjadi Pandegiling. Bahkan, Jalan Asem atau Tamarindelaan yang di kiri kanan jalannya tumbuh pohon asem, juga disebut Jalan Pandegiling — sampai sekarang.

Di pinggir  kiri dan kanan jalan berdiri warung dan kedai makanan, Bahkan, juga pedagang sayur, sampai pakaian. Para PKL (Pedagang Kali Lima) itu ditertibkan oleh Perusahaan Pasar Kupang yang berpusat di Pasar Kembang. PKL yang berada di bawah binaan Perusahaan Pasar itu merasa terlindungi, apalagi mereka ditarik retribusi oleh Perusahaan Pasar yang sekarang menjadi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya itu. Namun tahun 1799, pabrik gula ini tutup dengan berakhirnya kekuasaan VOC.

Setelah pabrik tutup, kemudian lahannya berubah menjadi kebun binatang. Pasar yang sebelumnya berfungsi melayani karyawan dan buruh pabrik gula, beralih melayani pengunjung kebun binatang pindahan dari Kaliondo.  Kebun Binatang milik wartawan Kommer ini semakin tertata dengan baik. Organisasi pengelola yang didukung oleh sebuah kepengurusan perkumpulan penyayang binatang yang bergabung ke SPD  juga semakin kompak. Kebun binatang baru itu makin ramai dikunjungi masyarakat, terutama anak-anak yang diajak orang tua mereka. Kawasan Jalan Asam atau Tamarindelaan  yang dilewati trem (kereta api listrik) memperlancar kunjungan warga dari berbagai jurusan, termasuk dari luar kota..

Trem uap milik perusahaan OJS (Oost Javaasche Stoomtram Maatschappij)  yang lewat Tamarinde (Asam) laan atau Jalan Asem ini beawal dari stasiun Ujung Tanjung Perak menuju ke Stasiun Karang Pilang. Rute yang dilewati dari Perak ke Jalan Rajawali, terus ke Pasar Turi, Jalan Semarang, jalan Arjuna, Jalan Asem (Pandegiling), Jalan Dinoyo, Jalan darmo Kali, Jalan Marmoyo, Joyoboyo, Gunungsari terus dan berakhir di Karangpilang.

Tahun 1927, Kebun Binatang ini pindah ke Wonokromo. berkat perhatian yang serius dari Walikota (burgermaster) Surabaya, Ir.G.J.Dijkerman.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan kedudukan .

Tidaklah terlalu berkelebihan, apabila kita menyampaikan rasa hormat, salut dan terimakasih kepada perintis, pendiri dan penerus kegiatan pemeliharaan serta pelestarian flora dan fauna yang sekarang ini terawat dengan baik di KBS. Kita wajib mempertahankan kehidupan satwa yang berada di KBS ini dari pencemaran lingkungan dan lebih-lebih lagi dari kepunahan. Dan tidak dapat disangkal, perkembangan kota Surabaya menuju kota metropolitan “mengancam” masa depan KBS beserta penghuninya.

 

Pencemaran

Agar pencemaran udara dapat diatasi, perlu adanya kepedulian semua pihak. Segala bentuk pencemaran lingkungan alam di dalam dan di sekitar KBS harus dikurangi seoptimal mungkin. Memang, salah satu upaya yang selama ini dilakukan adalah memelihara dan mengembangkan tumbuh-tumbuhan pelindung. Dengan cara konvensional ini gas CO2 (Carbon di Oksida) yang berasal dari asap knalpot kendaraan yang berlalu-lalang di sekitar KBS yang berdekatan dengan terminal Joyoboyo dapat ditekan.

Selain ancaman pencemaran lingkungan, sering pula kita mendengar ada masyarakat yang menghendaki agar KBS dipindahkan ke pinggir kota, bahkan ada yang menginginkan dipindahkan ke luar kota. Berbagai alasan yang dikemukakan untuk memindahkan KBS. Ada yang mengatakan, “kasihan” terhadap satwa yang berada di dalamnya, karena habitatnya terganggu, tidak aman dan sebagainya.

Ada lagi yang menyebut, akibat adanya KBS, Jalan Mayjen Sungkono terus ke Jalan Adityawarman terhalang oleh kawasan KBS, sehingga jalan besar itu terpaksa dibelokkan ke Jalan Ciliwung untuk menuju ke Jalan Raya Darmo dan Jalan Wonokromo. Seharusnya jalan raya itu lurus sampai ke terminal Joyoboyo.

Sekarang, ada perkembangan baru, terminal Joyoboyo dibangun menjadi terminal modern yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan, perkantoran dan mal. Lagi-lagi menambah ancaman bagi KBS.

Perlu disadari, bahwa keberadaan KBS itu, tidak semata-mata sebagai tempat mengandangkan satwa dan binatang berbagai jenis. Di dalam KBS itu, di samping sebagai tempat rekreasi, pusat ilmu pengetahuan dan pelestarian binatang, juga dilakukan penangkaran dan pengembangbiakan binatang langka dari kepunahan. Bersamaan dengan itu, kawasan KBS juga dijadikan sebagai hutan lindung dan konservasi alam. Apalagi Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Surat Keputusannya No. 13/KPTS/DJ-IV/2002, menetapkan: KBS sebagai lembaga konservasi eks satwa liar.

Ingat! Kota Surabaya yang tingkat pencemarannya sangat tinggi, perlu dinetralisasikan dengan hutan-hutan kota yang juga disebut lahan terbuka hijau. Untuk itulah, maka KBS harus dipertahankan keberadaannya sebagai “paru-paru” kota. Jangan sampai ada lagi, yang mempunyai keinginan dan upaya untuk memindahkan KBS ke tempat lain dengan dalih dan alasan apapun juga. Justru, demi meningkatkan peran KBS sebagai obyek wisata “flora dan fauna”, wilayahnya dikembangkan sampai ke pinggir kali Jagir Wonokromo. Dan terminal Joyoboyo “ditutup” dan dipindahkan ke tempat lain.

 

Anak-anak

Mungkin bagi warga kota Surabaya, KBS bukan lagi merupakan sarana rekreasi yang menarik. Pamor KBS sebagai obyek wisata dalam kota sudah dipandang dengan sebelah mata oleh warga kota. Begitu banyaknya tempat rekreasi dan hiburan modern, KBS sudah menjadi barang kuno dan tradisional. Kalaupun ada warga kota yang berkunjung ke KBS, karena “terpaksa” oleh ajakan anak-anak.

Kenyataannya selama ini, KBS hanya menjadi tempat rekreasi anak-anak. Orang dewasa yang berkunjung ke KBS, tidak khusus untuk melakukan pengamatan dan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dipelihara di sini. Mereka hanya datang sebagai pendamping anak-anak.

Bagi masyarakat luar kota Surabaya dan kota-kota lain di Jawa, serta daerah Indonesia timur, keberadaan KBS merupakan obyek wisata idaman. KBS adalah “primadona” bagi sebagian besar wisatawan nusantara (wisnu). Sebab, KBS merupakan kebun binatang terbesar kedua setelah kebun binatang Rangunan di Jakarta. Bahkan dibandingkan dengan 28 kebun binatang lain di Indonesia, KBS mempunyai koleksi yang sangat beragam.

Di lahan seluas 14 hektar ini, hidup sekitar 3.800 ekor lebih satwa yang terdiri dari jenis mamalia, reptilia, aves dan pisces. Selain itu juga terdapat 345 spesies jenis tanaman, mulai tanaman air, rumput sampai pohon besar. Ada di antaranya termasuk jenis tanaman langka.

Jumlah binatang yang ada di KBS terus bertambah. Ada yang diperoleh dari sumbangan para penyayang binatang, ada pula dari hasil tukar-menukar dengan kebun binatang lain di Indonesia, maupun kebun binatang mancanegara.

Sebagai obyek wisata, setiap tahunnya KBS dikunjungi tidak kurang dari dua juta orang. Dari penjualan karcis, diperoleh pemasukan sekitar Rp 6 miliar per-tahun. Pihak KBS hanya memberi kontribusi 5 persen untuk Pemkot Surabaya. Hal ini, hampir tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemkot Surabaya, karena pemasukan keuangan tersebut langsung digunakan untuk memelihara dan merawat ribuan satwa, serta membayar gaji, jaminan sosial dan asuransi para karyawan KBS.

Harus diakui, untuk pemeliharaan dan perawatan satwa dan flora di KBS diperlukan dana yang besar. Untuk meningkatkan kesehatan dan gizi satwa penghuni KBS, biayanya cukup tinggi. Pengelola KBS ternyata mampu menanggulangi segala kebutuhan. Selain dari penjualan karcis, juga iuran dan sumbangan anggota perkumpulan. Pemkot Surabaya sudah lama menghentikan bantuan dan subsidi keuangan untuk KBS, sebab pihak pengelola KBS menyatakan sudah mampu mandiri, bahkan memberikan pemasukan dana ke kas Pemkot Surabaya.

Selain sebagai obyek wisata bagi masyarakat umum, KBS bagi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya         dijadikan sarana ilmiah bagi para mahasiswa dan dosen. Selain menjadikan hewan dan satwa yang ada di KBS sebagai bahan penelitian, juga didirikan klinik khusus FKH Unair Surabaya.

Para dokter hewan juga membuka praktik untuk melakukan perawatan dan pengobatan terhadap hewan atau binatang penghuni KBS. Bahkan, di klinik FKH Unair di Jalan Setail 3 Surabaya itu, juga sering dilakukan operasi terhadap binatang yang sakit parah. Tidak jarang, berkat pengalaman para dokter hewan itu, beberapa binatang langka yang dalam keadaan sekarat berhasil diselamatkan dari kepunahan.

 

Aset Kota

Sejak berdiri hingga sekarang,  “diakui” bahwa status KBS adalah sebagai aset Kota Surabaya. Tetapi, pengertian aset kota di sini, tidak sama dengan milik atau aset Pemkot Surabaya. KBS adalah milik “perkumpulan” yaitu Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya (PKBS) yang anggotanya adalah perorangan atau individu.

Berdasarkan ketetapan Menteri Kehakiman No.J.A.5/7/10 tanggal 15 Januari 1953 dan No.J.A.5/82/25 tanggal 20 November 1957, dinyatakan bahwa KBS yang berkedudukan di Surabaya dan didirikan untuk waktu yang tidak ditetapkan, merupakan milik perkumpulan. Terhitung sejak 7 Februari 2002, nama perkumpulan KBS sesuai dengan Bab II, Pasal 2 Anggaran Dasar PKBS diubah menjadi: “Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya”. Jumlah anggota perkumpulan terkahir sebanyak 254 orang. Jumlah ini bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan anggota baru, dan berkurang karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dan terkait dengan masalah hukum.

Walikota Surabaya, Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd  saat peresmian program orangtua asuh satwa KBS tanggal 7 Agustus 2002, mengakui bahwa KBS merupakan “milik publik”, khususnya warga kota Surabaya. Namun, katanya, lahan KBS ditetapkan sebagai milik Pemkot Surabaya yang peruntukannya hanya untuk KBS, bukan untuk hal lain. Tetapi, sampai sekarang Pemkot Surabaya “belum” memegang sertifikat HM (Hak Milik), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau hak-hak tanah lainnya atas lahan KBS tersebut.

Semarak Budaya Global di Kota Surabaya Berpadu dengan Sinoman dan Cak Ning

 

Oleh HM Yousri Nur Raja Agam *)         Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini menyerahkan piala kepada Juara I Lomaba Karya Tulis Semarak Budaya Global, kepada HM Yousri Nur Raja Agam

 SURABAYA sekarang ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya global. Bukan hanya aktivitas budaya lokal dan Nusantara yang menyeruak di tengah kehidupan sehari-harikota metropolitanSurabaya. Ragam budaya antarbangsa di dunia ini sudah menyatu dengan budaya asliSurabaya. Budaya Sinoman yang sudah menjadi ikonSurabaya misalnya, juga berlaku bagi wargakota yang berasal dari berbagai suku dan etnis yang hidup di Kota Pahlawan ini.

Budaya itu memang hidup dan berkembang terus-menerus sejak dari awal kelahiran manusia hingga masa kematian. Jauh sebelum manusia lahir, saat janin masih di dalam rahim ibu, ada kepercayaan yang menjadi bagian dari budaya. Saat bayi lahir sampai bisa merangkak dan berjalan ada aturan adat dan reliji yang mengantar sang bayi menjadi kanak-kanak. Siklus itupun berlanjut hingga anak menjadi akil balig, kemudian dewasa dan menikah, serta menggeluti kehidupan dunia. Akhirnya berpulang ke rahmatullah menuju alam baqa.

Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini didampingi Kabag Humas Pemkot Surabaya Dra.Nanies Chairani, foto bersama dengan Juri dan para Juara Lomba Karya Tulis Semarak Budaya Global di Surabaya.

Seluruh rangkaian perjalanan di dunia hingga akhirat itu, berbagai tradisi dan adat menyertai kehidupan manusia. Itulah budaya yang tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Prosesi kehidupan manusia dari ujung dunia manapun, ada diSurabayasejak lama sampai di alam modern sekarang ini.

Kita tahu,Surabayasebagai Kota Budaya, tidak hanya dihuni oleh satu suku bangsa, juga tidak dari satu etnis, bahkan semua agama dan kepercayaan ada di bumiSurabayaini. Budaya anak negeri yang menghuniSurabayaini sudah beragam. Lengkap dari seluruh pelosok tanahair, sampai menggapai benua lain di dunia ini.

Memang,Surabayaadalahkotabudaya global.Kotayang tak pernah menolak budaya dari manapun, asalkan “halal”. Artinya, budaya yang memberi semarak dan warna kehidupan bagi wargakota. Lebih daripada itu, budaya yang tumbuh kembang diSurabaya, juga layak menjadi panorama dunia. Menjadi bagian dari sorot mata kepariwisataan.

Surabayasebagaikotamultijuluk, dengan berbagai julukan yang pantas dan layak mengangkat citrakotayang berusia lebih tujuh abad ini. Di samping Kota Pahlawan, sebagai julukan utama kota ini, Surabaya juga pernah popular dengan julukan Kota Indamardi (Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan) dan Kota Budi Pamarinda (Budaya Pendidikan Pariwisata, Maritim, Industri dan Perdagangan).

Tidak hanya itu,Surabayayang bersih dan indah, sudah sejak lama mendapat predikatkotametropolitan terbersih di Indonesia.Kotayang berjuluk Kota Adipura dan Kota Adipura Kencana. Sebuah julukankotaterbersih dan indah dengan berjuta taman menghampar di seluruh pojokkota. Tak sejengkal tanahpun yang tidak menjadi tamankota.

Situasikotayang indah dan nyaman ini semakin memikat dengan kemilau sinar terang yang menakjubkan. Decak kagum yang tiada henti tatkala wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara baik siang, maupun malam.

Budaya bersih, menjaga keindahan dan kehidupan harmonis antarwarga, sudah berpadu dalam keseharian warga kotaSurabaya. Hidup tolong menolong, tenggang rasa dan tepaselira adalah budaya luhur Arek Suroboyo.

 

Antar Suku dan Bangsa

Surabayamemangkotaberagam budaya. Dari berbagai suku bangsa di Nusantara ini, tanpa gesekan dapat menyatu.Parapendatang dan perantau hidup rukun dengan mereka yang sudah lama menetap dikotaini. Lihat saja misalnya, di Surabaya ini hidup budaya dari Aceh, Batak, Deli, Minangkabau, Riau, Jambi, Sriwijaya, Bengkulu, Lampung, Betawi, Banten, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Nusatenggara, Banjar, Dayak, Bugis, Manado, Maluku sampai ke Papua. Bahkan, juga budaya dari Eropa,Arab,China, Jepang, Amerika bahkan Afrika.

Perpaduan budaya antarsuku, bangsa, etnis dan agama di dunia ini di Surabaya, semakin semarak lagi dengan tambah banyaknya kotakembar atau sister city Surabaya. Tidak hanya dengan kotadi dalam negeri, justru lebih banyak di luar negeri. Kita tahu, sister citySurabaya, di dalam negeri, di antaranya Kota Padang,Jogjakarta dan Gresik. Sedangkan di mancanegara, antara lain: Kota Seattle di Amerika Serikat, Kota Busan di Korea dan Kota Kochi di Jepang. Menyusul Kota Kitakyushu (Jepang), Kota Izmir (Turki), Kota Guangzhou, Kota Xiamen, Kota Kunming (Cina), Kota Cebu (Filipina), Kota Rotterdam (Belanda) dan Kota Monterry (Meksiko), serta Varma di Bulgaria.

Hubungan kerjasama antarkota di belahan dunia itu, menambah semarak budaya Surabaya. Pertukaran pelajar, siswa dan mahasiswa, serta duta seni antarkota itu telah melahirkan cakrawala budaya global yang terpancar dari KotaSura ing Baya ini.

Jadi tidak mengherankan kalau diSurabayaberagam budaya tampil dalam keseharian masyarakat warga Kota Surabaya. Kita sudah terbiasa melihat tarian Aceh yang menakjubkan. Tari serampang dua belas dari Melayu Deli membuat kita ikut berlenggangg lenggok. Tari tor-tor dari tanah Batak yang mengasyikkan. Tari piring dan tari payung dari Minangkabau yang mempesona. Begitu pula dengan Lenong Betawi dariJakartadan Tari Jaipongan yang membuat mata melotot dari Jawa Barat. Belum lagi berbagai tarian kelasik, tradisional dan modern dari Jawa. Bahkan sentakan ragam budaya dan tarian dari Pulau Dewata Bali yang disusul gerakan indah dari Banjar, Dayak, Bugis,Manado, Maluku dan Papua. Semua itu menjadi khasanah budaya Nusantara.

Budaya Surabaya bertambah kaya dan semakin semarak. Sebab,  semua itu dipadu lagi dengan rangkaian budaya yang dating secara tradisional dari Eropa, Arab, China, Jepang dan kesenian impor yang menyertai kehadiran pertukaran budaya dengan kota-kota kembar Surabaya di mancanegara.

Panorama budaya nasional dan internasional inipun dipentaskan secara terbuka pada setiap peringatan hari jadi Kota Surabaya. Jalan raya antara Tugu Pahlawan menuju Balaikota Surabaya menjadi panggung alam yang menampilkan ragam budaya dari berbagai daerah diIndonesiadan mancanegara.Surabayamenjadi ramai dan semarak, berkat aneka budaya anak manusia di bumi ini.

 

Sinoman Budaya Surabaya

Kegiatan budaya, memang bukan hanya karya seni. Budaya juga aktivitas sehari-hari sejak janin dalam rahim, lahir, hidup sampai kembali kealam baqa. Nah, salah satu budayaSurabayayang berpadu dengan budaya global itu adalah tradisi gotongroyong Arek Suroboyo yang disebut Sinoman.

Sinoman, layak diungkap dan disajikan sebagai sebuah kajian ragam budaya nasional yang lahir dari Bumi Surabaya. Bagimanapun juga, budaya Sinoman dariSurabayaini mulai terpengaruh dan bergeser akibat budaya modern dan bisnis.

Sinoman dalam kamus Jawa atau “Bausastro Jawi”, karangan WJS Poerwadarminta, berasal dari kata “Sinom”. Sinom artinya: pucuk daun, daun asam muda, bentuk rumah limas yang tinggi dan lancip, nama tambang mocopat, dan nama bentuk keris. Tetapi, jika kata Sinom mendapat tambahan akhiran “an”, menjadi “Sinoman”, maka maknanya menjadi: anak muda yang menjadi peladen di kampung saat acara hajatan, peladen pesta atau perhelatan, tolong menolong saat mendirikan rumah, kerukunan atau gotongroyong.

Tetapi di balik semua makna itu, terkandung sesuatu yang amat luhur dan terpuji. Sebab, kegiatan sinoman itu adalah bekerjasama, bergotongroyong yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan orang lain.

Rasanya, di alam serba maju dan kehidupan manusia metropolis, makna gotongroyong dan sinoman itu sudah diabaikan orang. Kendati demikian, ternyata hal yang mustahil itu tetap ada dan tidak pernah hilang. Memang, kalau di desa dan di kampung-kampung kehidupan masyarakatnya sangat guyub dan penuh kekeluargaan. Berbeda dengan di kota, yang masyarakatnya individualis, sudah jauh dari kebiasaan itu.

Di kota kegiatan sinoman sudah lama dipandang sebelah mata. Terutama oleh manusia materialistis. Orang kaya di kota, tidak mau repot. Semua masalah bisa diatur dengan uang dan membayar orang untuk keperluan apa saja. Termasuk urusan pengurusan kematian. Semua bisa diserahkan kepada perusahaan yang “berbisnis” di bidang pengurusan kematian ini.

Kematian adalah peristiwa alam yang pasti ada dan terus terjadi. Sama dengan kelahiran dan perkawinan. Sehingga manusia sebagai bagian dari makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalaminya.Dalam ajaran agama apapun, termasuk pula manusia yang  atheis, mengakui adanya kematian.

Firman Allah di dalam Al Quran, menyebutkan bahwa setiap insan akan menemui kematian atau maut. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang mampu menolak ajal. Hal yang sama juga diyakini oleh semua orang di dunia ini sejak zaman dulu hingga masa yang akan datang.

Walaupun kematian merupakan peristiwa yang lumrah, tetapi tidak semua orang siap menerima kenyataan itu. Kematian bahkan, dianggap sebagai peristiwa luar biasa. Di saat itu ada orang yang merasakan merasakan kehilangan segala-galanya. Terutama jika yang meninggal dunia itu adalah kepala keluarga yang menjadi tonggak tempat bergantungnya semua kebutuhan rumahtangga.

Bagaimanapun juga, ternyata tidak semua persoalan dapat dilaksanakan dengan “bisnis”, termasuk kegiatan kematian. Rasa kebersamaan masih tetap ada. Tidak pernah terjadi sebuah peristiwa kematian dibiarkan begitu saja. Termasuk di kota-kota besar, seperti Surabaya, misalnya.

Justru, di kota-kota besar itulah muncul kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbeda dengan di desa yang masyarakatnya sudah menyatu dalam sebuah lingkungan yang homogen. Dalam pergaulan heterogen, masyarakatnya akan mencari persamaan. Mencari hubungan antarmanusia. Misalnya, berdiri perkumpulan masyarakat di bidang sosial. Mereka berhimpun dengan dasar se-agama, se-asal daerah bagi para perantau, sama-sama satu almamater, se-organisasi, satu kelompok pengajian, sering bertemu dan berbagai alasan lain.

Di Kota Surabaya, kegiatan sosial yang disebut “Sinoman”, ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Almarhum Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani, tokoh tua yang berasal dariSurabaya, mengisahkan kepada penulis tentang “Sinoman”. Bahan-bahan ini diperoleh penulis saat mempersiapkan tulisan untuk buku “Cak Narto Peduli Wong Cilik” tahun 1997.

Menurut Cak Roeslan – begitu Roeslan Abdulgani biasa disapa – dalam sejarah kelahiran dan perkembangan Sinoman, adalah bentuk kegotongroyongan sosial. Tujuannya untuk membina dan meningkatkan kerukunan. Semboyannya adalah: “Rukun Anggawe Santoso” – rukun untuk menumbuhkan kesentosaan. Kita bisa kuat kalau kita rukun. Sebaliknya, bangsa yang jiwanya kuat dapat membangun kerukunan.

Dalam bahasa Jawa atau Sangskerta, kuat karena rukun dan rukun karena kuat,  disebut: “Dharma Eva, Hato Hanti”. Kuat karena bersatu dan bersatu karena kuat. Jadi, motto “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah sebuah kenyataan.

Nah, mengapa masyarakat Kota Surabaya memerlukan kekuatan dan kesentosaan? Tidak lain karena dalam kehidupan sehari-hari, kita semua menghadapi berbagai macam persoalan yang hanya dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan bergotongroyong. Lebih-lebih sesama tetangga dekat. Hal ini sudah dialami warga Surabaya sejak zaman dulu, ketika dijajah Belanda dan Jepang, kemudian saat mempertahankan kemerdekaan yang dikenal dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945, hingga sekarang ini.

Melalui Sinoman, warga Kota Surabaya dapat mengatasi berbagai masalah. Sinoman merupakan bentuk tertinggi dari jiwa kegotongroyongan. Dulu kehidupan kota Surabaya, masih sama dengan alam desa. Perubahan zaman membuat kehidupan kota terpengaruh.

Kegiatan Sinoman, awalnya terlihat dari kebersamaan memasang “terop” atau tenda, menyusun kursi dan alat-alat lainnya saat ada hajatan. Peralatan ini, milik bersama warga yang diperoleh dari “urunan”. Termasuk perlengkapan untuk kematian. Biasanya, di samping mushalla atau langgar, diletakkan “penduso” atau keranda jenazah. Juga alat-alat untuk pemandian jenazah, persediaan kain kafan dan wangi-wangian. Ini apabila untuk kematian. Lain lagi dengan pesta perkaiwinan, sunatan dan hajatan selamatan. Peralatan yang disimpan di gudang Sinoman adalah: piring, cangkir, gelas, lampu dan sebagainya.

Masih menurut Cak Roeslan, di tahun 1930-an, sewaktu gerakan toko-toko koperasi muncul di mana-mana, Sinomanpun ikut bergerak dalam kegiatan koperasi konsumsi dan koperasin kredit. Di sini Sinoman menyediakan kebutuhan sehari-hari dan membantu pengusaha kecil dengan kredit dengan bunga rendah.

Sinoman pada zaman Belanda itu, muncul di kampung-kampung. Antar kampung yang berdekatan mendirikan “Raad Sinoman”. Seperti Raad Sinoman kampung Plampitan, Peneleh, Pandean, jagalan, Undaan, Genteng, Bubutan, Maspati, Kawatan, Koblen, Tembok dan sebagainya. Tidak kurang dari 20 Raad Sinoman waktu itu di Kota Surabaya.

Kata “Raad” berasal dari bahasa Belanda, yang artinya: dewan. Waktu itu, masyarakat Belanda di Kota Surabaya mendirikan “Gemeente Raad”, yaitu “Dewan Kotapraja”. Gemeente Raad itu menentukan pajak-pajak yang harus dibayar oleh rakyat di kampung-kampung yang disetorkan ke kantor Gemeente atau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Nah, agar rakyat Surabaya tidak diperlakukan sewenang-wenang, maka Raad Sinoman dibentuk untuk mengimbangi dan melawan Gemeente Raad.

Di zaman Jepang, Sinoman dipaksa untuk membantu peperangan. Sekalipun dipaksa menjadi “Tonarigumi”, yaitu Rukun Tetangga, namun usaha membela rakyat menghadapi penindasan Jepang terus dikobarkan. Di balik itu ada hikmahnya, karena di zaman Jepan itulah, Sinoman atau “Tonarigumi” dapat mendirikan pos-pos pemadam kebakaran terhadap bom-bom yang jatuh dan menolong korbannya.

Hal yang sama juga dialami saat pertempuran 10 November 1945. Karena yang tampil selalu anak-anak muda yang berjuang dan bekerja dengan sukarela, disebutlah kelompok anak muda itu “poro nom-noman”, lalu menjadi “Si Nom-an” atau kumpulan anak muda yang suka bergotongroyong untuk kepentingan bersama, ujar Cak Roeslan.

 

Penggeraknya Anak Muda

Sesuai dengan asal-muasal kata “Sinoman” adalah kumpulan anak muda yang suka bergotongroyong, maka di sini kegiatan amal dan sosial harus diutamakan. Artinya, kegiatan sinoman, harus bertujuan untuk membantu sesama dan demi kepentingan bersama. Kecuali itu, kegiatan sinoman harus mampu menghadapi tantangan zaman yang serba komersial dan bernuansa bisnis.

Berdasar catatan sejarah yang ada, sinoman pada awalnya memang sekedar wadah untuk menampung keinginan sekumpulan anak muda. Mereka ini ingin memperoleh pengakuan sebagai insan yang dipercaya dalam bidang sosial. Nah, karena kegiatan gotongroyong merupakan panggilan hati nurani, maka hal ini tidak sulit untuk diwujudkan. Walaupun demikian, perlu ada pendorong yang mampu menjadi pelopor sebagai penggerak.

Jelas di sini, sinoman sebagai kegiatan anak muda, maka motor penggeraknyapun harus para pemuda. Sudah menjadi hukum alam, bahwa kaum muda merupakan tulang punggung penggerak kegiatan dalam masyarakat. Tidak hanya di bidang sosial dan rumahtangga, tetapi lebih jauh lagi, yakni sebagai patriot pembela bangsa dan negara.

Kembali kepada kegiatan sinoman di Surabaya, sebagaimana dituturkan oleh Cak Roeslan – yang lengkapnya adalah: Prof Dr.H.Roeslan Abdulgani – pada tahun 1920-an saja, kegiatan sinoman sudah tertata rapi. Mempunyai pengurus tetap dan banyak inventaris. Barang-barang milik sinoman itu diperoleh dari sumbangan dan bantuan warga secara sukarela, maupun dibeli dengan uang kas.

Surabaya sebagai bandar pelabuhan dan tempat bertemu para pendatang, lama kelamaan menetap di darat. Dan para pendatang itulah, penduduk asli Surabaya. Sehingga tidak perlu heran, yang disebut “Arek Suroboyo”, berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa, ujar Cak Roeslan  sesepuh Arek Suroboyo ini.

Nah, Surabaya terus berkembang dengan kehidupan warganya yang mulanya membawa budaya daerah masing-masing. Lama kelamaan masing-masing budaya dari berbagai daerah itu menyatu di Surabaya. Dari penggabungan berbagai adat istiadat itulah, kemudian lahir tradisi baru di Surabaya yang kemudian menjadi “budaya Surabaya”.

Karena budaya Surabaya itu mengadopsi macam-macam tradisi dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan juga dari mancanegara, maka nuansanya sangat dinamis. Di samping warna dominannya adalah budaya Jawa dan Madura, namun pengaruh adat Banjar dan Dayak dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, serta pengaruh adat Sunda dan Melayu (Minang, Aceh, Riau dan Palembang dari Sumetara) juga terlihat dalam kegiatan seari-hari.

Tradisi masyarakat Surabaya, yang Islami dengan pengaruh kebiasaan umat Islam dan Arab, juga terasa ada dalam beberapa hal, pengaruh budaya Cina atau Tiongkok. Dan harus pula diingat, selama 3,5 abad kita dijajah bangsa Belanda dan Eropa yang membawa ajaran Kristen dan Katholik. Gaya dan pola hidup warganya sebagian seperti mereka itu. Selain itu semua, budaya Hindu dan Budha sebagai agama yang dianut nenek moyang kita dahulu kala juga masih tersisa dalam berbagai aktivitas warga Surabaya di alam modern ini.

Clifford Gertz, menyebut warga Surabaya pribumi bukanlah penganut ajaran agama yang fanatik. Warga Surabaya ini adalah: “masyarakat abangan”. Maksudnya di sini, kendati beragama Islam, mereka tidak sepenuhnya menjalankan syariat agama secara benar. Begitu pula mereka yang bukan penganut Islam. Masyarakat Surabaya di sini memang menjadi masyarakat marjinal. Mereka menentang ras dan etnis yang tidak seiman, tetapi tidak mampu menyatukan diri dengan mereka yang seiman.

Kondisi kejiwaan seperti inilah, ungkap Tom Pires dalam Suma Oriental, yang menjadikan masyarakat Surabaya menjadi masyarakat “kasar”. Dan paling tidak enak, adalah istilah yang diberikan oleh William H.Frederick, bahwa masyarakat Surabaya sebagai bangsa yang keras kepala.

Ada tiga contoh konkrit dalam sejarah yang merefleksikan kekerasan masyarakat Surabaya. Masing-masing tercermin dalam diri pahlawan rakyat Trunojoyo (Madura), Untung Suropati (Pasuruan) dan Sawunggaling (Surabaya). Kendati ke tiganya mewakili tiga daerah, namun ketiganya merupakan mata rantai yang saling terkait di Surabaya ini.

Memang, kegiatan pahlawan rakyat itu dicuatkan namanya dari daerah, tetapi pemberontakan yang menjadi latar belakangnya berawal dari pergolakan hidup di kota ini. Surabaya diibaratkan sebagai “pemilik tali penggerak gasing”. Sedangkan daerah yang menjadi tempat terjadinya pemberontakan berfungsi sebagai tempat berputarnya anak gasing.

Sejak ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat di pantai utara Jawa, sebagai agama yang disebarkan para sunan “Wali Songo”, tradisi Islam mulai berpengaruh dalam kehidupan sosial budaya. Di sinilah, terasa aktivitas anak muda sebagai “peladen” di tengah khalayak. Budaya “Sinoman” terus berkembang dalam bentuk kombinasi berbagai  adat dan ajaran yang manusiawi.

Elastisitas manusia Jawa, yang mempunyai kecenderungan sinkretis, memberi kemungkinan menerima pengaruh itu. Sinoman di Surabaya mempunyai akselerasi untuk berkembang cepat. Sebab, sinoman merupakan ruh yang mempersatukan kesamaan asal,  rasa senasib dan kesamaan iman antarpendatang atau urbanis.  Kehidupan keras yang dilingkupi tradisi hasil asimilasi nilai Islami dengan pranata kedaerahan, memberikan kemungkinan sinoman berkembang subur.

 

Sinoman Lama

Melalui sinoman, warga kota bisa menyatukan persepsi dan mengekspresikan diri secara bebas. Sebab sinoman merupakan wadah untuk berhimpun, melalar kenangan dan sekaligus sebagai sarana untuk melakukan perlawanan bila dibutuhkan.

Di balik kemajuan dan perkembangan sinoman di masa lalu, ternyata “menyimpan bara”. Penyatuan antarwarga “kasar dan abangan” itu, telah menjauhkan komunikasinya dengan warga lain yang berasal dari etnis Cina, Arab dan India. Bagi masyarakat keturunan Arab, mereka tidak begitu peduli – karena ada semacam pengkultusan – namun tidak demikian halnya dengan warga keturunan Cina, India dan Eropa yang berkuasa waktu itu.

Di zaman penjajahan Belanda, sinoman sempat menjadi “musuh” warga keturunan Cina, karena mereka senang berlindung di balik penguasa. Waktu itu warga pribumi mulai dirangsang dan bangkit untuk merdeka. Kebencian terhadap Belanda, juga menimbulkan antipati terhadap etnis Cina. Warga keturunan ini diasumsikan sebagai warga a-sosial, sosialisasi kerakyatannya lemah dan cenderung tidak mau tahu persoalan yang berkembang di luar diri dan etnisnya. Tidaklah mengherankan, kalau William H.Frederick, melontarkan kalimat “Cina singkek” untuk warga keturunan yang masa bodoh terhadap lingkungan sekitar itu. Konotasinya memang jelek, sehingga dalam hal tertentu sering dijadikan bahan ejekan.

Sejarah memang tidak dapat dipungkiri. Dari zaman ke zaman, situasi dan kondisi mengalami perubahan. Sinoman lama, di masa penjajahan Belanda dan Jepang, memang tidak sama dengan sinoman masa perjuangan kemerdekaan. Lalu, setelah merdeka dan masa kini, juga lain. Bahkan, pola baru sinoman di era kehidupan metropolis tampil beda, tetapi ruh dan cita-citanya tetap sama.

Terancam Kegiatan Bisnia

Kegiatan Sinoman terus berkembang dan juga berubah. Pola tradisional yang hidup di kampung-kampung dalam Kota Surabaya, mulai dipengaruhi gaya hidup masyarakat kota Metropolitan. Kegiatan kemasyarakatan yang biasanya menjadi bagian dari kegiatan sinoman yang sepenuhnya bersifat sosial, ada yang sudah beralih menjadi “ajang” bisnis atau sekurang-kurang bernuansakan pamrih.

Salah satu contoh yang sangat mencolok adalah kegiatan pemakaman. Kalau dulu, setiap orang terpanggil dan berebut untuk menggotong keranda jenazah atau “penduso”, kini banyak yang berpangku-tangan, menyerahkan kegiatan itu kepada perusahaan yang mengurus penguburan. Hal yang sama juga terlihat saat jenazah akan dikuburkan ke liang lahat. Anak-anak dan keluarga terdekat biasanya langsung terjun menunggu jasad almarhum atau almarhumah di dalam lubang kuburan, kini adakalanya dilakukan oleh “orang lain”.

Yang lebih tragis lagi, untuk memandikan dan mendoakan jenazah almarhum atau almarhumah juga ada yang “diserahkan” kepada orang lain. Ini, karena modin tidak ada di kawasan permukiman itu.

Kalau “orang lain” itu adalah tetangga dan kerabat keluarga yang sedang berduka, masih tidak masalah, karena sifatnya masih sosial dan sukarela. Tetapi, kalau yang manggali, menguburkan sampai menimbun kembali tanah ke lubang kuburan semuanya “orang lain” yang dibayar dan berasal dari perusahaan jasa penguburan ata pemakamam, maka akan lenyaplah ajaran agama Islam dan tradisi nenek moyang kita.

Seandainya hanya membawa jenazah karena tempat pemakaman jauh dari rumah duka dengan mobil jenazah harus dibayar, rasanya masih wajar. Begitu pula menggali  dan menimbun kembali tanah ke lubang kubur dilakukan oleh para penggali khusus yang sudah ada di lokasi pemakaman, semua itu masih dapat dimaklumi. Tetapi, kalau sampai hal-hal yang khusus sesuai dengan ajaran agama dan tradisi semua “diborongkan” kepada perusahaan pengelola jenazah dan pemakaman, tentu sangat menyedihkan. Sebab tradisi seperti itu, hanya lumrah kita saksikan pada masyarakat non Muslim, seperti warga Tionghoa atau Cina, misalnya.

Kegiatan bisnis pengurusan jenazah dan pemakaman di kalangan umat Islam dan “Arek Suroboyo”, kalau tidak segera dibendung, bisa saja terjadi seperti yang berlaku di masyarakat non Muslim itu. Suatu saat akan kita saksikan pola pengurusan jenazah seperti dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Ada tempat penghimpunan dan upacara seperti yang dikelola Yayasan “Adhi Yasa” di Jalan Demak Surabaya. Bahkan pengurusan jenazah, pengangkutan sampai penguburan juga dilakukan oleh yayasan atau perusahaan.

Dengan Sinoman, seharusnya semua itu tidak terjadi. Tidak usahlah kita meniru pola perusahaan pengurusan jenazah “Carrara” yang berdiri sejak tahun 1948. Juga jangan seperti “Ario” yang memborong segala kebutuhan jenazah. Atau “Tiara” yang mengiklankan ambulance full AC. Juga seperti Yayasan  “Gotong Royong” dan “Bagus Abadi” , serta masih banyak lagi yang lain.

Sinoman yang merupakan tradisi bernuansa Islami, harus tetap dipertahankan dan dikembangkan keberadaannya di era modernisasi dan kehidupan kota Metropolitan yang metropolis ini. Sekurang-kurangnya tradisi itu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa harus mengurangi nilai ajaran agama dan leluhur.

Warga Surabaya, ternyata mampu membuktikan ketahanan masyarakatnya membendung dan melakukan antisipasi terhadap gejala global itu. Sinoman mengalami kemajuan dengan adanya peremajaan dan periodesasi kepengurusan. Ini memperlihatkan, bahwa organisasi sinoman sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Surabaya.

Secara organisasi, sinoman dapat menanamkan sendi-sendi berorganisasi. Ini dapat dilihat dengan adanya kesadaran membayar iuran dan sumbangan sukarela pada saat tertentu. Dalam wujud nyata, sinoman yang di zaman pra-kemerdekaan sempat melibatkan diri dalam kegiatan politik, sekarang “sudah bersih” dari pengaruh itu dan murni menjadi paguyuban sosial.

Kalau dulu, pada saat “Sinoman Lama”, warga keturunan Cina, Arab dan India  menjadi warga elite yang “dimanjakan” penjajah, setelah Indonesia merdeka, mereka secara bertahap melibatkan diri dalam kegiatan di lingkungan permukiman. Mereka sudah bisa menyatu dan membaur dengan warga sekitar. Di beberapa kawasan permukiman, merekapun duduk sebagai pengurus sinoman.

Untuk menghidupi organisasi sosial sinoman ini, bukan tidak ada yang berbau bisnis. Dari iuran dan sumbangan warga, dibelikan barang-barang keperluan hajatan. Mulai dari terop (tenda), kursi, meja, piring, gelas, sendok, sampai alat pengeras suara (sound system). Agar barang-barang ini tetap utuh dan bisa bertambah, maka kepada yang menggunakannya diharapkan bantuan sukarela. Memang, ada tarif yang ditetapkan untuk masing-masing barang, tetapi bagi keluarga yang tidak mampu dan benar-benar dalam keadaan susah, dipinjamkan secara gratis. Bahkan mendapat bantuan uang duka dari urunan warga.

Dalam sejarahnya, memang sempat terjadi pengaruh dalam perkembangan sinoman di kota Surabaya. Pada tahun 1980-an, saat kegiatan pembangunan kota sudah mengarah pada kegiatan penggusuran. Masyarakat kampung dalam kota Surabaya mulai terpencar ke pinggir atau ke luar kota. Walaupun ada kelompok sinoman yang “bubar” akibat kampungnya tergusur, ternyata di permukiman baru atau kawasan realestat, sudah ada yang mendirikan paguyuban sinoman.  Namun, merintis berdirinya sinoman di kawasan permukiman baru tidak gampang. Harus ada yang berani mempelopori, karena awalnya di antara sesama warga baru yang belum saling kenal, tentu mempunyai sikap hati-hati, agar niat luhur itu diterima dengan keterbukaan.

Keberadaan sinoman ini, memang bukan “monopoli” warga Surabaya. Hal yang sama juga ada di tempat lain. Di Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia, hidup warga asli yang disebut: masyarakat Betawi. Di sini juga ada tradisi dan adat yang sama. Selain itu juga banyak perantau dan pendatang dari berbagai daerah, suku bangsa di Indonesia, serta yang berasal dari negara lain.

Kehidupan masyarakat metropolitan Jakarta, memang tidak memusnahkan tradisi desa atau kampung asal para perantau. Sebagaimana masyarakat daerah atau suku lain di Indonesia, perantau yang berasal dari Surabaya ternyata berhasil membentuk paguyuban Sinoman Suroboyo.

Sesepuh Surabaya, Cak Roeslan Abdulgani yang sudah lama bermukim di Jakarta, mengatakan, kegiatan sinoman di Jakarta ini sejalan dengan adanya Paguyuban Arek Surabaya.  Organisasi sinoman warga Surabaya di Jakarta bernama “Sinoman Keluarga Besar Surabaya Jawa Timur”. Kegiatannya sama dengan sinoman pada umumnya. Namun, yang paling utama adalah apabila ada keluarga yang ditimpa kemalangan, khususnya meninggal dunia.

Semangat sinoman di Jakarta ini begitu kuat pada tahun 1970-an. Sampai-sampai kata Cak Roeslan diciptakan lagu berjudul “Sinoman Suroboyo” Lagu dan syair ini adalah karya H.Nur Azhar yang diciptakannya pada bulan Maret 1979 di Jakarta. Inilah lirik dan syair lagu “Sinoman Suroboyo” tersebut:

Sinoman Suroboyo Rek – paguyuban kanggu kepentingan amal ; kumpulanne sing nduweni timbang roso. Tinggalane wong tuwo Rek – ayo kudu diterusno. Sinoman Suroboyo Cak – gotongroyong sing dadi tujuan utomo. Mulane ojo’ lali Cak – iku prilaku sing mulyo, iku kepribadian bongso.

Kaping pisan: tulung tinulung, kaping pindo: ndaweg sing rukun, kaping telu: tambah sedulur, kaping papat: ojo’ sok mbeda’-beda’no. Kabeh mau margo Sinoman – ilingo sing kerepotan – kapan maneh urip ning ndonyo – sing sok ngadoh – mburine tibo nelongso. Pancen apik seneng bergaul – semboyane mangan ndak mangan nek kumpul.

            Sinoman Sidomulyo Rek – sing nom-noman jo’ sembrono. Sinoman Margorukun Cak – sing mbegedut musti getun. Sinoman Sidorame Ning – sing emanan isin dewe. Sinoman Sukolilo Wak – abot enteng lakonono.

Demikian lirik, irama yang syahdu dapat membangkitkan semanat persatuan, kesatuan dan guyub untuk bergotongroyong dalam nyanyian berbahasa Jawa dialeg Surabaya itu.

 

Cak dan Ning

Selain Sinoman, ada satu lagi semarak budaya Surabayayang layak diangkat ke permukaan. Panggilan Cak dan Ning,  panggilan akrab yang penuh nuansa kekeluargaan

Indonesiaini memang sangat kaya dengan panggilan. Dalam Bahasa Indonesia, ada panggilan resmi: bapak-ibu, mak atau emak, kakek-nenek, kakak-adik, paman-bibi. Di samping itu ada lagi panggilan-panggilan yang “diimpor” dari mancanegara. Panggilan yang berasal dari luar negeri, di antaranya: om-tante, papa-mama, buya, abah-ummi, ana, anta-anti atau antum yang di Jakarta menjadi ente.

Kecuali itu, di tiap daerah di Indonesia ada bahasa suku yang panggilan dan sapaan yang cukup beragam. Masyarakat suku Jawa secara umum, menyapa kakak laki-laki: mas dan kakak perempuan: mbak. Ada daerah yang menambah dengan kang mas dan mbak yu. Belum lagi sebutan atau panggilan untuk yang lain, seperti: Eyang, eyang putri, eyang kakung, mbah, mbok, nduk, tole, dan sebagainya. Masyarakat Sunda, menyapa anak mudanya dengan neng untuk mojang (gadis) dan kang untuk kakak laki-laki dan mang untuk paman, nyai untuk nenek.

Di berbagai daerah di Indonesia, panggilan juga berbeda-beda. Panggilan abang untuk kakak laki-laki sangat popular di kalangan masyarakat Melayu, dari Sumatera, Kalimantan sampai ke negeri jiran Malaysia. Kendati demikian padanan abang ini untuk perempuan tidak ada. Sehingga, masyarakat Jakarta memasangkan abang dengan none (berasal dari nona).

Nah, bagaimana dengan masyarakat Kota Surabaya? Di Kota pahlawan ini, panggilan akrab untuk laki-laki adalah: Cak dan untuk perempuan Ning. Cak berasal dari kata cacak atau kakak. Sehingga, panggilan Cak itu sama dengan abang, mas atau kakak laki-laki dan Ning untuk perempuan muda, bisa sebagai panggilan untuk kakak atau adik.

Cak, bagi masyarakat Surabaya adalah panggilan akrab yang merakyat. Sapaan Cak bisa ditujukan kepada setiap laki-laki – terutama yang belum tua – yang belum kita kenal, maupun yang sudah kita kenal. Bagi masyarakat Surabaya, kalau disapa dengan Cak, ada rasa keakraban dan rasa pertemanan. Bahkan, bagi orang tertentu, ia merasakan sebagai orang asli Surabaya.

Memang, panggilan Cak itu, nuansa keakraban Surabaya-nya sangat terasa. Maka tidak salah, kalau ada yang menyatakan, Cak itu adalah sapaan akrab Arek Suroboyo. Nah, di sini ada dua pengertian. Pertama: Cak-nya sendiri dan yang kedua: Arek Suroboyo-nya. Sebagaimana tulisan terdahulu, pengertian Arek Suroboyo itu mengandung semangat ke daerahan. Artinya, Arek Suroboyo itu adalah “orang Surabaya”. Namun, Arek Suroboyo, tidak harus asli berasal dari Surabaya. Para sesepuh  Surabaya sangat sadar  bahwa warga kota Surabaya berasal dari berbagai suku bangsa, ras dan etnis.

Tidaklah mengherankan, kalau panggilan Cak itu tidak semata-mata ditujukan kepada warga Surabaya “asli”. Tetapi juga kepada warga pendatang, baik yang berasal dari suku Jawa, Madura, maupun dari luar Jawa.

Panggilan Cak sebagai pengganti mas untuk suku Jawa sudah biasa, begitu pula sapaan Cak untuk yang berasal dari Madura. Cak Joko, Cak Naryo, Cak Narto, Cak No, Cak Pardi, Cak Parman, Cak Ucup (Yusuf) atau Cak-cak lain bagi nama-nama yang bernuansa Islam. Cak Kasan (Hasan), Cak Brahim (Ibrahim), Cak Musa, Cak Dahlan, Cak Mahmud dan sebagainya, terdengar pas. Hal yang sama juga tidak masalah dengan yang berasal dari Madura yang nama-namanya juga bernuansa Islam, seperti Cak Kadir, Cak Rahman, Cal Dul (Abdul), Cak Dullah (Abullah) atau Cak Sakerah.

Bagi warga Surabaya yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, juga banyak yang disapa dengan Cak. Ternyata tidak masalah. Pokoknya, mereka laki-laki yang ada di Surabaya, sapaan akrabnya adalah: Cak.

Tidak mengherankan kalau ada warga kota Surabaya yang bernama Sahat, disapa dengan Cak Sahat. Bonar dipanggil Cak Bonar atau Togar dengan Cak Togar. Padahal sudah sangat jelas yang bernama Sahat, Bonar dan Togar itu adalah dari suku Batak yang di belakang nama itu masih ada nama marga, misalnya: Simbolon, Sitorus, Siahaan, Gultom, atau Simanjuntak.

Begitu pula dengan Cak Jalil, Cak Sam dan Cak Yamin, misalnya. Ke tiga orang ini adalah warga Surabaya yang berasal dari Maluku atau Ambon. Namun, tidak pernah ada kejanggalan apalagi protes bila Jalil Latuconsina dipanggil Cak Jalil, Prof.Dr.H.Sam Abede Pareno dipanggil Cak Sam dan Yamin Akhmad disapa Cak Yamin.

Hal yang sama, misalnya panggilan Cak untuk mereka yang berdarah Arab, seperti Cak Bawazir, Cak Al Jufri, Cak Binseh dan yang lainnya. Tentunya di samping itu, sapaan khas asal daerah, suku dan etnis, panggilan Cak untuk mereka tidak pernah dipermasalahkan.

Sapaan bung, bang, mas, kang atau sebutan dari masing-masing daerah, biasanya dilakukan oleh yang mengetahui asal daerah orang yang disapa.

Panggilan atau sapaan Cak, umumnya melekat pada tokoh dan sesepuh Surabaya. Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani, sangat akrab dengan sapaan Cak Rus atau Cak Ruslan. Mantan Walikota Surabaya, H.Sunarto Sumoprawiro, hampir tak pernah dipanggil bapak. Ia lebih akrab dengan sapaan Cak Narto. Bagi masyarakat Surabaya, mantan Wakil Presiden H.Try Soetrisno yang lahir dan besar di Jalan Genteng Bandar Surabaya, akrab disapa dengan Cak Su. Sapaan Cak juga khas untuk mantan walikota Surabaya H.Doel Arnowo yang disapa dengan Cak Dul.

Banyak tokoh yang dipanggil Cak Naryo. Di antaranya pada almarhum H.Soenarjo Oemarsidiq – sesepuh Surabaya dulu – dengan sapaan Cak Naryo. Tatkala Wakil Gubernur Jawa Timur Dr.H.Soenarjo,MSi  menjabat sebagai Sekwilda dan wakil walikota Surabaya, “dalang kondang” ini juga akrab disapa Cak Naryo. Kepopularannya sama dengan Sunarjo, pelawak Srimulat yang juga dipanggil Cak Naryo.

Sapaan untuk anak perempuan atau kaum ibu, memang popular dengan Ning. Di kalangan ibu-ibu yang berada di perkampungan lama Surabaya, misalnya: Maspati, Bubutan, Kawatan, Blauran, Kranggan, Peneleh dan daerah lainnya, sapaan Ning masih sering terdengar. Tetapi di permukiman baru, jarang sapaan Ning ini dipergunakan. Panggilan atau sapaan mbak lebih melekat untuk perempuan muda.

Nah, untuk menggali dan memasyarakatkan tradisi lama, sapaan Cak dan Ning kembali dibangkitkan. Agar sapaan Cak dan Ning itu melekat dan bergengsi, sejak tahun 1981, di Surabaya diselenggarakan pemilihan putera-puteri duta wisata dengan nama “Pemilihan Cak dan Ning Surabaya”.

 

Duta Wisata Kota Surabaya

            Selain sebagai sapaan akrab untuk arek Suroboyo secara umum, Cak dan Ning sekarang dijadikan  sebagai  “Duta Wisata” Kota Surabaya. Predikat Cak dan dan Ning diberikan secara khusus kepada laki-laki dan perempuan muda pilihan. Mereka diseleksi melalui pemilihan yang berlangsung dengan ketat.

Sama dengan pemilihan “raja dan ratu” yang pernah menjadi trend di kota-kota dunia, juga pernah menjadi bagian dari lomba yang diadakan di Indonesia. Pemilihan “ratu”, apalagi dengan embel-embel “kecantikan” memang lebih dominan, apabila dibanding pemilihan “raja”. Untuk pemilihan raja, mungkin bisa saja pemilihan “raja perkasa”.

Walaupun sempat terjadi pro-kontra pemilihan “ratu-ratuan”, tahun 1970-an sampai 1980-an pernah diselenggarakan pemilihan ratu daerah di Indonesia. Mulai dari ratu tingkat kabupaten dan kota, provinsi sampai “ratu Indonesia”. Perempuan yang memperoleh predikat “Ratu Indonesia” dikirim ke mancanegara mengikuti pemilihan “Ratu Dunia” atau Miss Universe.

Istilah “ratu”, kemudian diubah menjadi “puteri”. Pemilihan “wanita cantik” tidak lagi diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi diambilalih oleh swasta, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan alat-alat kecantikan. Kendati secara resmi Indonesia tidak lagi mengirim wakilnya ke pemilihan Miss Universe..

Pro dan kontra di tahun 1980-an sampai 1990-an memuncak, apalagi waktu itu Menteri Negara Peranan Wanita-nya tegas-tegas mengecam pengiriman wanita Indonesia ikut kontes ratu dunia itu. Masalah yang dipersoalkan adalah penampilan wanita muda, cantik di depan umum dengan pakaian renang dan mini.

Namun, dengan pola baru yang tidak menampilkan “pakaian minim” itu, berlangsung pemilihan ratu kecantikan yang disebut Pemilihan “Puteri Indonesia”. Walaupun di bumi Nusantara ini, “Puteri Indonesia” itu tampil dengan busana tertutup, dalam seleksi pemilihan Miss Universe, tetap harus menyesuaikan. Artinya, tetap buka-bukaan tampil dengan renang.

Ternyata, di daerah-daerah di Indonesia tetap diselenggarakan pemilihan “raja dan ratu”, biasanya dinobatkan pada saat ulangtahun daerah itu. Pesertanya anak-anak muda, laki-laki dan perempuan atau muda-mudi. Namanya di tiap daerah tidak sama. Untuk tingkat provinsi, misalnya: di Jakarta disebut pemilihan “Abang dan None” atau abang dan nona. Di Jawa Barat disebut pemilihan “Jajaka dan Mojang” artinya jejaka dan perawan. Di Jawa Tengah, namanya pemilihan Mas dan Mbak. Di Kalimantan Selatan, disebut pemilihan Anang dan Galih . Dan berbagai istilah lainnya.

Di wilayah Jawa Timur sendiri, istilahnya juga berbeda-beda. Kalau di Surabaya disebut Cak dan Ning, di Sidoarjo: Guk dan Yuk, di Malang: Kang Mas dan Mbak Yu, di Madura: Tor dan Cebing, serta sebutan lain di kota dan kabupaten yang ada di Jatim. Kemudian, untuk memilih wakil Jawa Timur, istilahnya Pemilihan “Raka dan Raki”.

Pemilihan muda-mudi yang dikordinasikan Dinas Pariwisata daerah dengan predikat Cak dan Ning atau sejenisnya, tidak hanya mengandalkan tampan, gagah dan perkasa untuk laki-laki, kecantikan dan kemolekan tubuh untuk perempuan. Untuk menetapkan seorang yang berpredikat Cak dan Ning, misalnya, dia harus mempunyai kemampuan dalam bidang keilmuan, kecakapan, kualitas fisik dan kejiwaan. Artinya, ia harus pandai, cerdik dan trengginas. Dan yang cukup penting, ia menguasai budaya dan permasalahan daerah.

Jadi, persyaratan untuk memperoleh predikat Cak dan Ning Surabaya, dia harus mampu menunjukkan kebolehannya dalam segala hal. Di samping gagah dan tampan untuk Cak, serta cantik dan molek untuk Ning, dia harus pintar. Ia harus tahu budaya asli Surabaya, lancar menggunakan dialek Suroboyoan, tahu sejarah atau seluk-beluk kelahiran kota sampai perkembangannya hingga sekarang.

Cak dan Ning, biasanya dinobatkan setiap peringatan hari jadi Surabaya, sekitar 31 Mei tiap tahun. Seorang Cak maupun Ning, harus mempersiapkan diri menjadi “alat” Pemerintah Kota Surabaya, terutama yang berhubungan dengan bidang keperiwisataan dan budaya. Di samping sebagai penerima tamu, juga harus mampu menjadi PR (public relation) atau Humas (Hubungan Masyarakat) Kota Surabaya.

Cak dan Ning, harus mampu tampil sebagai wakil anak muda pilihan dan menjadi teladan bagi muda-mudi lainnya. Sebagai PR, Cak dan Ning juga mempunyai kemampuan menggunakan bahasa asing, sebab tamu-tamu yang datang ke Surabaya, juga banyak yang dari mancanegara.

 

Busana khas

Cak dan Ning mempunyai busana yang khas. Untuk Cak: berpakaian bentuk jas bertutup yang dikenal beskap, berukuran pas badan. Untuk pemilihan Cak, warnanya ditentukan warna muda: putih, krem atau putih tulang. Sedangkan untuk pekaian kebesaran digunakan warna coklat.

Jas Cak itu lengkapnya menggunakan lima buah kancing tengah. Dua kancing krah dengan ukuran lebih kecil. Kancing lengan bawah sama dengan kancing krah sebanyak tiga buah. Kantong atas sebelah kiri diberi saputangan bentu segitiga, warna merah. Dari kantong digantung rantai jam dengan bandul hiasan taring atau logam emas.

Bagian bawah jas, tidak pakai celana panjang, tetapi mengenakan kain panjang wanita yang disebut “jarit parikesit” dengan gringsing (sogan) wiron lebar 5 centimeter.

Kepala ditutup dengan udeng batik dengan hiasan pinggir modang putih, dan pocot miring. Udeng adalah sejenis ikat kepala yang sudah dibentuk.

Alas kaki Cak, adalah sandal terompa.

Untuk Ning, pakaiannya menggunakan kebaya dengan selendang atau kerudung yang diberi renda-renda, dibordir dengan  warna muda. Kebaya dan kerudung, warnanya sama. Kain kebaya tidak boleh tembus pandang, sehingga tidak memperlihatkan pakaian dalam. Lalu memakai peniti renteng.

Bagian bawahnya, busana Ning menggunakan kain sarung batik pesisir, kemiren harus terlihat dengan tumpal yang diletakkan di bagian depan.

Telinga dihiasi anting-anting panjang, kaki memakai binggel dan tanga memakai  gelang emas. Mata diberi celak, jari-jari diberi pacar (warna).

Alas kaki berupa selop bertutup depan, runcing dan tinggi minimal 7 sampai 9 centimeter.

Apabila terpilih sebagai juara Cak dan Ning, maupun wakil Cak dan wakil Ning, serta predikat lainnya, misalnya: Favorit atau Persahabatan, saat dinobatkan diberi selendang nama sesuai dengan predikat yang diraih.

Nah, pakaian yang sudah dibakukan sebagai busana Cak dan Ning itu, sekarang juga dimasyarakatkan. Pada hari-hari tertentu, terutama pada resepsi perhelatan peringatan Hari Jadi Surabaya, pejabat dan undangan dianjurkan menggunakan busana Cak dan Ning tersebut.

Walaupun bakunya untuk Cak menggunakan jarit atau kain panjang, sudah lazim pula diganti dengan celana panjang. Sedangkan udeng diganti dengan kopiah atau songkok. Warnanya juga macam-macam, bahkan ada organisasi massa dan partai politik yang menyesuaikan dengan warna kebanggaan organisasi atau partainya.

Masih banyak lagi ragam budayaSurabaya, nusantara dan mancanegara yang sudah masuk dalam kehidupan Arek Surabaya. Semua itu menyatu dengan semangat kejuangan dan perjuangan Arek Surabaya yang berjiwa kepahlawanan.

 

*) Tulisan ini diikutkan dalam Lomba Karya Tulis untuk Umum, memperingati Hari Jadi ke 718 Kota Surabaya tahun 2011, dan dinyatakan menang sebagai Juara I. Hadiah berupa piala kaca, piagam dan uang Rp 5 juta diserahkan di BC Junction Surabaya, Minggu, 3 Juli 2011, oleh Walikota Surabaya, Ir.Tri Rismaharini,MT didampingi Kabag Humas Pemkot Surabaya, Dra.Nanies Chairani,MM.—-

STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN

Menyambut Hari Pers Nasional 2011

Standar Kompetensi Wartawan

Alat Ukur Profesionalitas Pers

Yousri Nur RA, MH

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

Setelah Dewan Pers memfasilitasi perubahan standar kompetensi wartawan bersama masyarakat pers, maka PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tidak tinggal diam. Organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia ini langsung mengambil inisiatif untuk menyosialisasikannya.

Setahun yang lalu, tanggal 9 Februari 2010, saat peringatan HPN (Hari Pers Nasional) 2010 dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan, SKW (Standar Kompetensi Wartawan) diangkat ke pemukaan. SKW ini merupakan salah satu di antara butir “Piagam Palembang” tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional.

Dalam kesepakatan perusahaan pers nasional itu ada enam hal yang disetujui. Khusus untuk butir satu, yang disetujui adalah: melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Standar Perusahaan Pers (SPS), Standar Perlindungan Wartawan (SPW) dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Kendati menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara, namun bukan berarti setiap warga negara bisa melakukan pekerjaan kewartawanan. Ada ketentuan dan “alat ukur” yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam dalam melaksanakan profesi kewartawanan itu.

Pekerjaan wartawan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat atau publik. Bahkan, dinyatakan bahwa “wartawan adalah bidan sejarah”. Nah, sebagai bidan, artinya ikut secara aktif mengembangkan dan membesarkan  dan mendewasakan sejarah. Sebagai profesi yang terhormat, maka wartawan wajib mengawal kebenaran dan keadilan, melakukan perlindungan terhadap hak-hak pribadi masyarakat, serta menjadi musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politik busuk.

Dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi itu menjadi alat ukur profesionalitas wartawan.

SKW ini diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat guna menjaga kehormatan pekerjaan wartawan. Jadi, bukan untuk membatasi hak-hak warga negara menjadi wartawan. Melalui SKW ini pula wartawan akan diuji kemampuan intelektual dan pengetahuan umumnya. Sebab, di dalam SKW itu melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Kemampuan untuk memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa tidak dapat dilepaskan dari kaita kompetensi wartawan. Hal ini juga menyangkut kemahiran melakukan kemampuan yang bersifatteknis. Di sinilah dapat diketahui tentang profesionalitas wartawan dalam mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, membuat dan menyiarkan berita.

Seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi guna mencapat SKW tersebut. Dewan Pers sudah menetapkan lembaga yang diverifikasi sebagai pelaksana uji kompetensi itu. Selain organisasi wartawan dan perusahaan pers, juga dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lembaga pendidikan jurnalistik.

Jadi, nantinya wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai dengan SKW yang ditetapkan Dewan Pers.

 

Rumusan Kemampuan

Pengertian tentang SKW ini harus baku, sehingga menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar itu juga berarti sebagai model bagi karakter unggulan. Dengan kompetensi itu dapat dilihat kemampuan yang menggambarkan tingktan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan seorang wartawan.

Sebagaimana sudah sering diungkapkan, bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.  Penyiaran informasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. Bisanya juga dalam bentuk lain yang menggunakan media cetak, media elektronik, multi media dan segala jenis saluran lainnya.

Dengan kata lain, pengertian kompetensi wartawan adalah kemampuan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan, serta kewenangan untuk menentukan sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.

Melalui SKW itu akan diperoleh rumusan kemampuan kerja wartawan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas kewartawanan itu sendiri.

Tujuan SKW ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Sekaligus untuk jadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. Di samping itu, sebagai  alat untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Dengan adanya SKW ini, maka dapat menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan profesi wartawan, serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

 

Model dan Ketegori

Rumusan kompetensi yang sudah disepakati adalah menggunakan model dan kategori, yaitu: kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill).

Kesadaran itu mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.

Pengetahuan meliputi teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus.

Keterampilan dijabarkan dalam kegiatan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan) informasi, serta melakukan riset dan investigasi, analisis dan prediksi, maupun menggunakan alat dan teknolgi informasi.

Dalam melaksanakan pekerjaan, wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan diperlukan bagi peningktan kinerja dan profesionalisme wartawan.

Kesadaran akan etika dan hukum sangat penting dalam profesi kewartawanan. Sehingga, setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya  kesalahan, seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini, wartawan akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kurangnya kesadaran akan etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral. Yaitu sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan  prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya.

Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah, berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan. Ini dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal-hal di atas, wartawan wajib memiliki integritas, tegas dalam prinsip dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi dan memiliki tanggungjawab.

Kecuali itu, wartawan wajib melayani kepentingan publik, mengingatkan mereka yang berkuasa agar bertanggungjawab, serta menyuarakan yang tidak bersuara. Dan wajib pula bagi wartawan untuk bersikap berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas dan menghargai perbedaan.

Wartawan harus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan yang harus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan Indonesia perlu memhami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar akan ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap Dan memahami Undang-undang Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya.

Wartawan juga perlu tahu hal-hl mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap ptivasi dan berbagai ketentuan dengan narasumber, seperti off the record dan confidential sources.

Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

 

Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri yang dimiliki wartawan dalam memahami, menangkap dan mengungkap suatu informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

Selain itu, wartawan mengemban tugas kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar kenal memerlukan jejaring dan lobi seluas-luasnya. Sebagai sumber informasi yang kredibel, akurat, terkini dan komprehensif, serta yang dapat mendukung pelaksanaan profesi wartawan.

Untuk itu diperlukan membangun jejaring dengan narasumber, membina relasi, memnafaatkan akses, menambah dan memperbarui relasi, serta menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

 

Ujian Kompetensi

Seorang wartawan yang dianggap sudah memenuhi ketentuan SKW, ditentukan melalui ujian.

Dewan Pers dudah menetapkan, peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan. Bagi wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan berikutnya di lembaga-lembaga penguji kompetensi.

Lembaga kompetensi yang sudah ditentukan adalah: perguruan tinggi komunikasi atau jurnalistik, lembaga pendidikan jurnalistik atau kewartawanan, perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya. Dua tahun berikutnya berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama.

Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik. Sedangkan wartawan pemegang sertifikat yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika yang bersangkutan akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, maka diakui berada pada jenjang kompetensi terakhir.

Pemimpin redasksi, menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapat memberi pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah orang yang telah memiliki jenjang kompetensi wartawan utama, sekaligus pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yang bersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin redaksi.

Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi, ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan memiliki kualifikasi pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima) tahun.

Penanggungjawab, sesuai dengan Undang-undang Pers adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam posisi itu penanggungjawab dianggap bertanggungjawab terhadap ke seluruhan proses dan hasil produksi, serta konsekwensi hukum perusahaannya. Oleh karena itu, penanggungjawab harus memiliki syarat pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.

SKW (Standar Kompetensi Wartawan) ini berlaku selambat-lambatnya dua tahun sejak SKW ini diberlakukan. Perusahaan pers dan perusahaan pers yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga penguji SKW sudah harus menentukan jenjang kompetensi para wartawan di perusahaan atau organisasinya.

Demikian, sepintas tentang Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan dalam “Piagam Palembang” tanggal 9 Februari 2010 yang kembali diangkat sebagai diskusi utama pada Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, 9 Februari 2011 ***

 

*) Eks Sekretaris Dewan Kehormatan  Daerah PWI Jawa Timur.

Mahapatih Gajah Mada Berasal dari Minangkabau?

     
     
     

Mahapatih Gajah Mada

Berasal dari Minangkabau?

MISTERI Gajah Mada, demikian judul tulisan Erwin Yahya dalam salah satu Blog yang saya temukan di situs internet melalui mesin pencara “Google”. Tulisan ini diturunkan tanggal 24 Mei 2010.

Nah, saya turunkan artikel ini di Blog saya ini, karena banyak pertanyaan dari beberapa kawan. Bahkan ada yang meyakinkan, bahwa “Misteri Gajah Mada” itu harus dijawab dengan tegas. Terserah, bagaimana nanti dari hasil penelitian, pengamatan dan kesimpulan yang dibuat oleh para ahli purbakala, ahli sejarah dan para peneliti lainnya.

Mudah-mudahan dengan saya turunkan artikel ini, akan terjadi diskusi yang menarik. Sebab, tidak satu artikel ini saja yang saya temukan di internet yang menyatakan bahwa Gajah Mada adalah “Urang Awak” yang berangkat ke Majapahit bersama rombongan Divisi Pamalayu sebagai pengawal dua puteri raja Damasraya, Dara Petak dan Dara Jingga. Bagaimana?

Selengkapnya, inilah artikel Erwin Yahya yang berjudul “Misteri Gajah Mada” tersebut:

Siapa yang tidak tahu nama tokoh ini, semua orang Indonesia tahu nama besar Gajah Mada sang Mahapatih Majapahit, orang pertama yang mempersatukan Nusantara. Tapi sampai saat ini, setelah 7 abad sejak kebesaran namanya berkibar di seantero negeri,

Tidak ada satu pun orang yang dapat mengungkap misteri asal-usulnya bahkan tentang akhir hidupnya. Bukan saja tentang asal-usul dan kematiannya, tentang strategi politik menuju posisi puncak di Majapahit serta strategi perangnya menguasai Nusantara juga masih menyimpan banyak misteri yang tak terjawab hingga kini.

Tidak ada satu sumber pun yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui asal Gajah Mada dan siapa orang tuanya. Para sejarawan bersilang pendapat tentang asal usulnya. Ada yang menyebut Gajah Mada berasal dari Sumatera, tepatnya dari Minangkabau dengan asumsi bahwa kata Mada itu di Minangkabau berarti bandel, sementara di Jawa tidak ada kata Mada dalam kosa kata bahasanya.

Selain itu gelar Gajah juga diambil dari asal nama binatang yang berada di pulau andalas itu. Asumsi ini diperkuat dengan kedekatan hubungan antara Gajah Mada dan Adityawarman (pendiri kerajaan Pagaruyung), seorang pangeran Majapahit berdarah Sumatera, kemungkinan Adityawarman lah yang membawa Gajah Mada ke Majapahit.

Namun sebagian lainnya menyebut Gajah Mada berasal dari Bali. Masyarakat Bali mempercayai cerita turun temurun yang menyebut bahwa ibu sang patih ini berasal dari Bali. Ada juga yang memperkirakan Gajah Mada berasal dari suku Dayak Krio di Kalimantan Barat, merujuk dari kisah nenek moyang suku Krio tentang seorang Panglima besar dayak bernama Panglima Jaga Mada yang diutus ke Jawa Dwipa untuk menguasai tanah Jawa.

Kemudian ada juga yang menyebut bahwa Gajah Mada itu berasal dari Mongol. Diperkirakan dia adalah salah satu pimpinan pasukan Mongol yang tertinggal. Ketika itu Raden Wijaya (pendiri Majapahit) mengalahkan pasukannya yang berniat menyerang Raja Kertanegara karena telah melecehkan Mongol dengan memotong telingan Meng Khi (utusan Mongol).

Misteri yang luar biasa adalah tidak diketahuinya secara pasti bagaimana rupa Gajah Mada sampai saat ini. Penemuan terakota pipi tembeb di Trowulan yang disebut-sebut sebagai perwujudan wajah Gajah Mada sampai saat ini juga belum terbukti.

Rupa Gajah Mada yang kita kenal sekarang ini juga menjadi polemik dan kontroversi karena sebagian orang menyebut bahwa penggambaran rupa Gajah Mada itu hanya rekaan Moh.Yamin pengarang buku “Gajah Mada Pahlawan Nusantara”. Lihat saja wajah Gajah Mada dan bandingkan dengan wajah Moh.Yamin, sangat mirip. Jadi kemungkinan besar rupa itu hanya rekaan Moh.Yamin yang menjelmakan wajahnya sebagai Gajah Mada.

Kita mengetahui awal kisah kariernya menuju posisi Mahapati berawal sebagai prajurit pengawal raja (bhayangkara). Dikisahkan Gajah Mada hanya seorang bekel bhayangkara pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Kemudian terjadi pemberontakan para Dharmaputra pimpinan Ra Kuti yang berhasil menguasai kerajaan.

Gajah Mada berhasil menyelamatkan sang Raja dari para pemberontak. Bahkan kemudian Gajah Mada berhasil merebut kembali kerajaan, membunuh Ra Kuti dan mengembalikan tahta ke tangan Jayanegara. Ini juga menjadi misteri, bagaimana cara seorang bekel bhayangkara mampu memukul kembali para pemberontak yang sedemikian kuat hingga bisa menguasai kerajaan. Setelah berhasil mendudukan kembali Jayanegara sebagai Raja, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Daha dengan Raja Dyah Gitarja (adik tiri Jayanegara).

Kematian Jayanegara yang dibunuh oleh Ra Tanca juga menjadi misteri tentang Gajah Mada. Dengan matinya Jayanegara, Dyah Gitarja kemudian naik menjadi Raja bergelar Tribhuana Tunggadewi. Ini menimbulkan desas-desus bahwa pembunuhan Jayanegara memang telah direncanakan Gajah Mada sebelumnya dengan memakai tangan Ra Tanca, mengingat Gajah Mada lebih dekat dengan Dyah Gitarja ketika di Daha dan kematian Jayanegara menguntungkan bagi Gitarja. Selain itu, ketika Ra Tanca membunuh Jayanegara, tabib itu langsung dibunuh oleh Gajah Mada tanpa dihadapkan ke muka sidang pengadilan. Setelah Gitarja menjadi Raja, kemudian Mahapatih Arya Tadah memberikan jabatannya kepada Gajah Mada. Konspirasi ini dirasa mirip dengan konspirasi peralihan kekuasaan di zaman Indonesia modern (baca: konspirasi tahun 65).

Masa pemerintahan Hayam Wuruk menjadi masa-masa keemasaan Majapahit dibawah pemerintahan Gajah Mada. Posisi Gajah Mada sebagai Mahapatih, jabatan tertinggi setelah Raja secara otomatis memberinya kekuasaan yang sangat luas mengingat Raja hanya sebagai lambang negara sementara Mahapatihlah yang memegang pucuk pemerintahan dan militer. Ketika itu Majapahit telah menguasai Nusantara, dari Semenanjung Malaya, Tumasik (Singapura), Swarnadwipa, Sambas, Brunei, Bali, Lombok hingga Siam. Untuk menguasai negeri-negeri maritim ini Gajah Mada membangun armada perang yang luar biasa kuat dibawah pimpinan Laksamana Nala. Tapi sampai saat ini bagaimana kebesaran armada dan bagaimana strategi perang sang Mahapatih tidak kita ketahui detail sebagaimana strategi perang Sun Tzu yang kesohor itu. Mungkin jika kita mengetahui tentang strategi perang Gajah Mada, pastilah tidak kalah hebatnya dari Art of War nya Sun Tzu itu.

Sebagai kepala pemerintahan, keberhasilan Gajah Mada membangun lay out ibukota Majapahit yang nyaris sempurna, benteng-benteng hingga kanal-kanal air membuat kita berpikir keras bagaimana dan dari mana ia memperoleh ilmu pengetahuan itu. Bahkan minggu lalu, Kompas edisi cetak membahas tentang kecanggihan sistem pengairan Majapahit. Sistem pengairan ini bahkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah DKI sebagai salah satu solusi mengatasi banjir saat ini. Peradaban yang luar biasa maju di zamannya. Lantas pertanyaannya, dari mana dia mendapat pengetahuan tentang itu, kembali ini sebuah misteri.

Selanjutnya adalah misteri tentang perang Bubat. Kemungkinan cerita tentang perang yang mencoreng nama Gajah Mada ini hanya cerita karangan Belanda yang ingin memecah belah. Sebab hanya bersumber dari Syair Kidung Sundayana, sementara sumber dari prasasti atau Negarakertagama sendiri tidak menceritakan hal ini. Belanda melakukan ini sebab ingin memecah belah kekuatan Raden Patah (keturunan Majapahit dari Brawijaya) yang bergabung dengan kerajaan Sunda melawan Belanda. Ini juga salah satu misteri Gajah Mada yang tak terungkap.

Akhir hidup Gajah Mada juga tidak jelas. Gajah Mada tidak diketahui mempunyai istri dan keturunan. Tidak diketahui juga bagaimana dia mangkat, dimana dikebumikan dan dimana ia menghabiskan sisa hidupnya setelah tidak menjadi Mahapatih. Tidak ada satu pun candi yang didirikan untuk mengenang dirinya. Meski banyak prediksi dan perkiraan tentang makam Gajah Mada, petilasan dan lain sebagainya, tapi ini belum juga bisa dibuktikan secara ilmiah.

Tokoh besar ini menjadi salah satu misteri besar bangsa ini.

(Diturunkan oleh: Yousri Nur Raja Agam dari artikel Erwin Yahya)