TRITURA LASKAR AMPERA ANGKATAN 66

Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

Laskar Ampera  Angkatan ’66

Peringatan 46 tahun Tritura di Surabaya

 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

 

TRITURA adalah singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat yang dikumandangkan para pelajar dan mahasiswa yang berdemonstrasi tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta. Saat itu suasana ibukota Republik Indonesia itu sedang mencekam, setelah Gerakan 30 September (G-30.S) tanggal 30 September 1965. Rencana kudeta untuk mengambilalih pemerintahan didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), menggegerkan dunia.

HM Basofi Soedirman, mantan Gubernur Jatim yang menjadi saksi hidup sebagai anggota pasukan RPKAD waktu terjadi peristiwa di tahun 1965-1966 memberikan ceramah pada acara 46 tahun Tritura di Balai Pemuda Surabaya, 9 Januari 2012

Betapa tidak, proses kudeta itu diawali dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi, satu perwira pertama dan seorang anak perempuan oleh PKI. Ke enam perwira tinggi yang diculik, kemudian dianiaya dan dibunuh, serta dikubur dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta itu adalah: Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen DI Pandjaitan, Mayjen S.Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.       H.Abdul Moeis Oesman, Ketua DPW LA ARH Jatim

Sedangkan seorang perwira pertama adalah Lettu Piere Tandean (ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution) dan Ade Irma Suryani (puteri Jenderal Abdul Haris Nasution). Ajudan dan puteri Jenderal AH Nasution meninggal akibat tembakan penculik yang menggeledah rumah  AH Nasution yang mengetahui kedatangan penculik, lari ke belakang rumah dan melompat pagar ke rumah tetangga, salah satu kedutaan besar negara sahabat.

Nah, sejak peristiwa G.30.S/PKI itu, suhu politik di Indonesia benar-benar memanas. Pemegang tampuk pemerintahan dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) — gabungan TNI dengan Kepolisian waktu itu — terpecah, karena ada yang terlibat PKI dan ormas-ormasnya. Pimpimpin TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatran Darat (AD), Angkatan Laut (AU) dan Angkatan Udara (AU), serta kepolisian, ada yang ikut dalam memberontak, sebagian tetap setia kepada pemerintahan RI.

Dari kiri ke kanan: H.Mustahid Astari, HM Yousri Nur Raja Agam, Edi Purwinarto      RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang sekarang disebut Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI-AD, dengan komandan Kolonel (waktu itu) Sarwo Edhi adalah pasukan “paling setia” membela pemerintahan dan benar-benar berlawanan dengan kelompok G.30.S/PKI.

Pada situasi keamanan negara yang tidak menentu ini, Presiden Soekarno kelihatan “tidak tegas”, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan pemerintahan, aparat kemanan dan rakyat. Melihat keadaan yang demikian, para pemuda yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar melakukan unjukrasa atau demonstrasi di jalan-jalan kota Jakarta, serta kota-kota lain di Indonesia.  Prof.Dr.H.Sam Abede Pareno, MM, MH

Mahasiswa dan pelajar tergabung dalam Kesatuan Aksi, yakni KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) beramai-ramai turun kejalan raya. Aksi KAMI dan KAPPI ini kemudian diikuti pula oleh KAGI (Guru), KABI (Buruh) dan KASI (Sarjana). Seluruh kesatuan aksi ini berhimpun dalam wadah Laskar Ampera Angkatan ’66.

Puncak aksi terjadi tanggal 10 Januari 1966, yang saat itu demonstran mengajukan tuntutan kepada pemerintahaan yang dipimpin Presiden Soekarno, sebagai tuntutan rakyat. Ada tiga tuntutan yang disebut Tritura (Tiga Tuntutan rakyat), yaitu:  Yousri Nur Raja Agam  MH

1. Bubarkan PKI,

2. Turunkan Harga,

3. Rushufle Kabinet (100 menteri).

Waktu itu pemerintahan memang dipimpin banyak menteri, sehingga disebut oleh para mahasiswa dan pelajar sebagai kabinet 100 menteri.

Dari hari ke hari aksi di jalan semakin ramai, RPKAD dan beberapa kesatuan TNI dan kepolisian berpihak kepada kesatuan aksi. Maka tidak jarang, dalam demonstrasi itu, para demonstran bersama-sama dengan tentara. Sedangkan istana waktu itu dijaga ketat oleh pasukan Cakrabhirawa.    Pung Rachman

Begitu gencarnya aksi mahasiswa dan pelajar, serta kesatuan aksi lainnya, mau tidak mau memaksa Presiden Soekarno “menyerah”. Salah satu keputusan tegas itu adalah mengeluarkan surat keputusan “pembubaran PKI”, kemudian berlanjut kepada pengurangan jumlah menteri, serta secara bertahap berusaha menekan harga.

Nah, puncak pencetusan Tritura tanggal 10 Januari itu, sekarang diperingati sebagai Hari Lahir Angkatan 66 atau Hari Tritura. Tanggal 10 Januari 2012 ini, Tritura sudah berusian 46 tahun. Nah, bagaimana refleksi Tritura itu di masa sekarang? **

Para eksponen 66 dari Jombang dan Kediri

HM Basofi Soedirman bersama Angkatan 66 Jatim

Balai Pemuda Surabaya, bekas tempat hiburan di zaman Belanda "Soerabaia Sosieteit", di zaman perjuangan tahun 1945 menjadi markas Pemuda Indonesia dan di tahun 1966 menjadi Markas Kesatuan Aksi Angkatan 66 Laskar Ampera Arief Rachman Hakim. Di sinilah peringatan 46 tahun Tritura diperingati 10 Januari 2012.Para Eksponen 66 yang hadir pada peringatan 46 tahun Tritura di Surabaya

Para Eksponen dan Angkatan 66 yang memperingati 46 Tahun Tritura di Gedung Balai Pemuda Surabaya, 10 Januari 2012

*) Yousri Nur Raja Agam  MHadalah Wakil Ketua Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA ARH) Jawa Timur dan  Ketua DPP FKB KAPPI (Dewan Pimpinan Pusat Forum Keluarga Besar Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) Angkatan 66.

Memindahkan Suphattra Land Thailand ke Surabaya

Bekas LPA Sampah Keputih

Untuk Perkebunan Buah-Buahan

Laporan:  Yousri Nur Raja Agam

Yousri dengan Chatichai Buadit 

KEINGINAN Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini,MT untuk membangun kawasan “agrowisata” berupa perkebunan buah-buah di dalam Kota Surabaya, kelihatan dapat diwujudkan. Jadi, bukan hal yang mustahil, di kota metropolitan seperti Surabaya ini kegiatan pertanian dan perkebunan. Betapa tidak, sebab hal ini sudah dibuktikan. Hasil panen pertanian di kota Surabaya ini ternyata bisa memenuhi kebutuhan daerah lain.

Kendati demikian, jangan membayangkan kegiatan pertanian dan perkebunan itu berupa lahan sawah dan ladang yang membentang luas seperti di daerah perdesaan di wilayah kabupaten. Namun, bentuknya menyesuaikan dengan keadaan Surabaya sebagai Kota Metropolitan

Diilhami oleh bukti nyata pertanian cabai di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya Barat yang bisa panen 15 ton per-hektar, tanpa rasa ragu dan canggung, Risma – panggilan walikota Surabaya – berulangkali mengatakan, tidak mustahil bertani dalam kota. Kegiatan pertanian tradisional masih ada di Surabaya Barat. Sebagian lagi di daerah pinggiran kota yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Kecuali itu, di dalam kota Surabaya juga masih banyak lahan produktif untuk pertanian dalam bentuk urban farming, kata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini.

Kendaraan untuk meninjau keliling di dalam kawasan perkebunan buah-buahan Suphattra

Sebenarnya, kita sendiri tiap hari melihat aktivitas pertanian itu di dalam kota. Mulai dari kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang menghijaukan se antero kota, kegiatan para penjual pohon dan tanaman hias di sepanjang jalan kota, begitu pula program yang dikelola oleh Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan (DPKPPK) Kota Surabaya.

Apa yang dikatakan walikota yang mantan Kepala DKP Kota Surabaya itu memang bukan tak mungkin. Surabaya masih punya banyak lahan yang produktif untuk kegiatan pertanian dan berkebun dalam kota atau urban farming itu.

Dalam praktiknya urban farming, dapat memanfaatkan lahan tidur dan RTH (Ruang Terbuka Hijau), serta halaman atau tanah di sekitar rumah. Bahkan yang lebih ektrim lagi, berkebun pun bisa dilakukan dengan menggunakan pot-pot, kendati di rumah bertingkat sekali pun.

Tidak salah, para wartawan Surabaya yang kritis dan kreatif bulan lalu melakukan studibanding ke Thailand. Di sana, salah satu obyek kunjungan adalah kawasan perkebunan buah Suphattra Land yang terletak di Tambol Nong La Lok, Amphur Bankai, Rayong, sebuah wilayah yang tidak jauh dari Bangkok, ibukota Thailand. Dari kunjungan itu, terinspirasi kemungkinan mendirikan kawasan perkebunan dalam kota Surabaya.

Mimpi Tri Rismaharini yang ingin menjadikan Surabaya sebagai kota yang hijau dan produktif itu akan segera terwujud. Langkah ke arah sana juga sudah dilaksanakan. Selain menggalakkan pertanian, perikanan dan perkebunan di wilayah pinggir kota, penghijauan dengan pohon produktif berupa buah-buahn juga sangat layak direalisasikan di tengah perumahan yang padat penduduk.

Surabaya punya lahan yang sangat potensial, di antaranya bekas lahan pembuangan akhir (LPA) sampah di Keputih, Sukolilo, Surabaya bagian timur. Saat ini, lahan itu menjadi lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Dari hasil penelitian “konon” lahan itu memenuhi syarat dijadikan perkebunan buah-buahan, palawija dan sayur-sayuran seperti di Suphatra Land, Thailand itu.

Sebelum melakukan studibanding ke kawasan perkebunan buah di negara Gajah Putih itu, beberapa masukan sudah diperoleh dari Tri Rismaharini dan pejabat di Dinas PKPPK Kota Surabaya. Kecuali itu, juga dilakukan investigasi dan penghimpunan data dari berbagai sumber. Ternyata, Pemerintah Kota Surabaya sangat serius untuk mewujudkan urban farming itu.

Anggaran Rp 10 Miliar

Keseriusan Pemkot Surabaya yang tidak dapat dipungkiri adalah menyedikan dana berupa anggaran Rp 10 miliar pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2011 ini. Anggaran itu untuk membantu program urban farming tersebut.

Manfaat bertani, berkebun, beternak dan memelihara ikan di dalam kota, tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan warga dalam mencari nafkah. Sudah banyak petani binaan Dinas PKPPK Surabaya yang menikmatinya. Yang diolah pun bervariasi. Tidak sekadar diberikan penyuluhan cara bercocok tanam atau merawat ternak dan perikanan saja, tetapi merekla juga dibantu permodalan, kata Kepala DPKPPK Surabaya, Ir.Sjamsul Arifin.

Program ini sebenarnya tercetus setelah di Surabaya banyak dilakukan penataan lahan atau penggusuran. Akibat penggusuran dengan memindahkan penduduknya ke pemukiman baru, membuat pemkot harus berpikir. Sebab, perpindahan itu mematikan penghasilan warganya. Dengan cara urban farming itulah rupanya yang dianggap solusi saat ini.

Urban farming sendiri sudah dijalankan sejak 2008. Sejak itu, sudah banyak kelompok tani urban farming yang dibentuk. Dari evaluasi yang dilakukan, masih banyak kegagalan untuk mengembangkannya. Seperti karena terbatasnya lahan, namun tetap dipaksakan untuk mengembangkan urban farming. Diakui memang, akhirnya 30 persen mengalami kegagalan, ujar Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan DPKPPK Surabaya, Aris Munandar.

Urban Farming juga memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan  sampah dan menciptakan kota yang bersih dengan pelaksaan 3 R (reuse, reduse, recycle) untuk pengelolaan sampah kota. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota, meningkatkan estetika kota dan mengurangi biaya urntuk mendapatkan bahan pangan lebih segar bagi orang kota.

Suphattra Land di Thailand

Sebelum meninggalkan Kota Surabaya, para wartawan yang akan ke Thailand mendapat membekalan pengetahuan sekilas dari Sekkota Surabaya, Sukamto Hadi,SH. Dia mengatakan, di Thailand itu ada suatu kawasan perkebunan yang layak dipelajari sebagai bahan perbandingan. Namanya Suphattra Land, tidak jauh dari ibukota Thailand, bangkok.            Memang benar, hanya sekitar 80 menit perjalanan darat dari Bangkok, hamparan luas perkebunan buah-buahan, palawija dan sayur-mayur ini sudah dapat disaksikan. Di atas lahan sebagian  bekas perkebunan karet, ini tumbuh aneka buah tropis yang tertata rapi.

General manager Suphattra Land, Chotichai Buadit,  yang menyambut kedatangan delegasi khusus dari Surabaya ini, menjelaskan, riwayat berdrinya kawasan perkebunan buah di distrik Rayong sejak tahun 1997. Awalnya, memang akibat jatuhnya harga karet, yang ditentukan pedagang di Singapura. Pemerintah Thailand, Indonesia dan Malaysia sebagai produsen karet bekerjasama dan berhasil menghadapi ulah pedagang Singapura itu.

Menghadapi permasalahan harga yang terus terjadi, maka terinspirasi mengalihkan sebagian lahan karet untuk menanam buah-buahan. Apalagi selama ini lahan di Thailand sudah dikenal sebagai penghasil buah-buahan.

Suphattra Land dirancang menjadi kawasan perkebunan buah-buahan modern, sekaligus sebagai obyek wisata.  Semula ditanam 22 jenis buah-buahan yang diprioritaskan untuk ekspor. Kemudian terus dikembangkan ke produksi buah olahan dan kemasan. Buah-buah itu diproses dalam bentuk buah segar, gorengan, dodol, kalengan dan kemasan lainnya. Selain buah, juga ditanam beberapa jenis palawija, sayur-sayuran dan bunga anggrek. Tidak kurang 70 persen produk perkebunan Suphattra Land menjadi komoditas ekspor,

ujar Uan – panggilan Chotichai Buadit.

Walaupun awalnya “coba-coba”, ternyata sekarang Suphattra Land sudah menjadi  salah satu ikon pariwisata agro di Thailand. Pengunjungnya sekitar 200 ribu wisatawan per-tahun yang berasal dari negara-negara di dunia. Terbanyak dari Asia dan Eropa. Untuk kawasan Asia, wisatawan dari Indonesia menempati peringkat ke dua di bawah China.

Wisatawan yang datang,  kata Uan, selain berlibur, juga para pelajar, mahasiswa dan peneliti, termasuk yang melakukan studibanding.

Memang, buah-buahan itu panennya tergantung musim, tetapi ada yang bisa panen sepanjang masa. Bahkan dengan menggunakan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), kesuburan tanah bisa dikendalikan. Di antaranya, pengatur pH (keasaman dan kebasaan) tanah. Namun, kalau menyangkut cuaca yang tidak menentu, ini memang sulit diprediksi, ulas Chotichai Buadit dalam bahasa Thailand yang diterjemahkan oleh Peter yang bernama asli Somphorn Wang Seritham, pemandu wisata yang setia mendampingi rombongan.

Selain meninjau langsung ke Suphattra Land, rombongan yang dipimpin Kabag Humas Pemkot Surabaya, Dra.Nanies Chairani,MM itu, juga berkunjung ke kantor Redaksi Suratkabar harian Bangkok Post. Di sini para wartawan Surabaya mendapat penjelasan langsung dari Wakil Dirut Bangkok Post Phornphon Dencha. Saat berkunjung ke kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Bangkok, rombongan diterima konsuler Bob Tobing dan Sekretaris KBRI Suargana Pringganu.

Dalam perjalanan keliling masih terlihat sisa-sisa banjir yang melanda Bangkok dan beberapa wilayah Thailand.  Rombongan menggunakan segala jenis alat transportasi yang ada di sana, mulai dari bus, perahu motor di sungai Chao Phraya dan keretaapi monorail.

Sebelumnya juga melihat dari dekat lokasi wisata pantai di Pattaya,  Pasar terapung yang menyediakan cinderamata hasil kerajinan rakyat di Pattaya dan berkunjung ke Siam Night Paradise Market.

Memang, dianggap belum ke Thailand, kalau belum melihat dari dekat kuil-kuil Budha di negara yang dulu dikenal dengan nama Siam itu. Dan satu lagi yang menarik adalah berkunjung ke Madame Tussaud’s Wax Museum, yang mengoleksi patung beberapa tokoh dunia yang terbuat dari fiberglas. Kunjungan dilanjutkan ke studio alam Nongnooch Village menyaksikan sendratari tradisional Thailand dan atraksi gajah.

LPA Sampah Keputih

Mengacu kepada bentuk perkebunan Suphattra Land di Thailand itu, bukan mustahil proyek serupa bisa dibangun di Surabaya, kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, Dra.Nanies Chairani,MM yang memimpin langsung, perjalanan wisata pers ke Thailand, 21 hingga 24 November 2011 lalu.

Lokasi yang dianggap layak, ujar Tri Rismaharini saat menyaksikan panen cabai di Kelurahan Made, awal tahun 2011 lalu, adalah memanfaatkan lahan “tidur” bekas LPA (Lahan Pembuangan Akhir) Sampah di Keputih, Sukolilo, Surabaya Timur.

Memang, untuk mewujudkan komplek perkebunan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Harus ada perencanaan yang matang dan dikelola oleh suatu badan khusus, misalnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Surabaya yang berkoordinasi dengan Dinas PKPPK Kota Surabaya.

Selama ini, di wilayah Surabaya, beberapa jenis buah-buahan bisa berkembang  dan panen dengan baik. Di antaranya: mangga, nangka, pepaya, buah naga, pisang, jambu biji, jambu air, salak, belimbing, kelapa, kopyor, aren, siwalan, sawo, dan lain-lain. Juga beberapa jenis sayur-sayuran, cabai dan sayur hidroponik, serta berbagai jenis bunga, termasuk anggrek.

Apalabila perkebunan buah-buahan, palawija, sayur-sayuran dan bunga ini dapat direalisasikan, maka akan memperoleh nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Selain memberi lapangan pekerjaan kepada warga kota untuk bergabung dalam bidang pertanian, juga bisa menjadi buruh pada perusahaan atau pabrik yang mengolah hasil panen buah-buahan itu.

Seandainya, ini benar-benar menjadi kenyataan, kawasan ini akan menjadi obyek wisata pertanian atau agrowisata dalam kota Surabaya. Wilayah Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) ini kelak akan menjadi suatu kesatuan wilayah wisata terpadu. Mulai dari wilayah pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Suramadu, pantai Kenjeran, agrowisata Keputih ini, sampai ke wisata mangrove di Wonorejo, Rungkut.

Artinya, masa depan Surabaya di bidang kepariwisataan mulai dari wilayah Tanjung Perak, Selat Madura di sekitar jembatan Suramadu sampai ke Kenjeran bisa digiatkan kegiatan wisata air atau kemaritiman. Berperahu motor ataupun layar dan memancing. Dilanjutkan dengan berbagai jenis rekreasi alam dan buatan di kawasan pantai Kenjeran dan agrowisata di Keputih, sampai ke wisata mangrove di Wonorejo, Rungkut. Ini memang luar biasa.

Sebagai Kota Pahlawan, yang juga berjuluk “Kota Pariwisata”, Surabaya sudah sangat memenuhi syarat sebagai DTW (Daerah Tujuan Wisata) di Indonesia. ***

MENYAKSIKAN “BEKAS” BANJIR DI BANGKOK THAILAND

Baca lebih lanjut

Tragis! Sukarno Hatta “Cerai Paksa” di Kota Pahlawan Surabaya

RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN

Tragis!

Dwi Tunggal Sukarno-Hatta

Cerai Paksa di Kota Pahlawan

 

Yousri Nur RA, MH.

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam *)

 

 

DULU di bebarapa media, berulangkali saya menulis judul: “Ironis! Kota Pahlawan Miskin Nama Pahlawan” atau “Ironis Nama Sukarno-Hatta Belum Diabadikan di Kota Pahlawan”, dan beberapa judul lagi yang senada.

Memang, di Indonesia, hanya Kota Surabaya satu-satu yang berjuluk Kota Pahlawan, namun perwujudan makna kepahlawanan itu sangat dangkal. Kepahlawanan hanya diterjemahkan dari peristiwa heroik yang terjadi di sekitar tanggal 10 November 1945 yang membawa korban jiwa terhadap ribuan Arek Suroboyo.

Padahal, seyogyanya, pengertian pahlawan itu diwujudkan dengan menjadikan Kota Surabaya ini sebagai “kamus kepahlawanan”. Surabaya dapat dijadikan sebagai museum kepahlawanan yang berskala nasional. Bahkan, kalau memungkinkan diangkat menjadi “Kota Pahlawan Internasional”.

Dalam sejarah, “tewas”-nya salah seorang pimpinan militer Inggeris, Jenderal Mallaby, bagi kita merupakan suatu “kemenangan”. Tetapi, bagi sekutu, dia adalah pahlawan yang “gugur” dalam kancah berjuang demi negaranya dan kepentingan dunia internasional

Suatu hal yang sangat memprihatinkan, adalah kurangnya minat dan perhatian para petinggi di Kota Surabaya ini untuk menampung aspirasi warganya. Salah satu di antaranya, ialah usul-usul warga untuk sebanyak mungkin mangabadikan nama-nama pahlawan di Surabaya. Terlalu berbelitnya prosedur untuk memberi nama pahlawan pada suatu jalan. Bahkan, sangat tidak mudah mengganti nama jalan yang sudah ada dengan nama jalan baru.

Dengan berbagai upaya dan cara, saya sebagai penulis di beberapa suratkabar dan majalah yang terbit di Indonesia, mengungkap kehebatan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Di sana saya menyinggung, sikap abai para petinggi di kota ini untuk menyesuaikan diri dengan julukan Kota Pahlawan itu. Apalagi, sangat lambannya keinginan untuk mengabadikan nama Dwitunggal Sukarno-Hatta selaku Pahlawan Nasional Proklamator Kemerdekaar Repubilik Indonesia di kota kelahiran Bung Karno ini.

Monumen Dwitunggal Sukarno-Hatta di gerbang Taman Tugu Pahlawan Surabaya.

Kendati kemudian terwujud pemberian nama Jalan Sukarno-Hatta untuk jalan baru lingkar timur bagian tengah atau MERR (Midle East Ring Road), di akhir masa jabatan Walikota Surabaya, Bambang DH.  DPRD Kota Surabaya, pada sidang paripurna 17 April 2010 menyetujui nama Jalan Sukarno-Hatta sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran menuju ke selatan sampai ke perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Peraturan Walikota Surabaya ditandatangani oleh Walikota Surabaya “yang baru” Ir.Tri Rismaharini yang menggantikan Bambang DH tanggal 24 November 2010.

Saya sebagai penulis yang sudah berulangkali menulis artikel dan kritikan ini merasa gembira. Ternyata walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga sangat peduli kepada Proklamator kemerdekaan RI itu. Bahkan, secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya, memberi nama jalan sejak dari pertigaan Jalan Kenjeran ke selatan sepanjang jalan MERR itu sampai ke perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 itu menetapkan  tentang nama Jalan Sukarno-Hatta di Kota Surabaya sepanjang 10.925 meter. Jalan ini berawal di pertigaan Jalan Kenjeran melintasi: Jl. Kalijudan, Jl. Mulyorejo, Jl. Dharmahusada Indah, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl Arif Rahman Hakim, Jl. Semolowaru, Jl. Semampir Kelurahan, Jl. Semampir Tengah, Jl. Semampir Selatan, Jl. Medokan Semampir, Jl. Kedung Baruk Raya/Jagir, Jl. Wonorejo/Jagir, Jl. Baruk Utara, Jl. Penjaringan Sari, Jl. Kedung Asem, Jl. Pandugo, Jl. Rungkut Madya, Jl. Gunung Anyar Tambak, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Namun, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, Pahlawan Proklamator lambang pemersatu bangsa itu, dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Perceraian ke dua tokoh sentral Kemerdekaan Indonesia itu dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta untuk jalan MERR itu. Jalan Sukarno-Hatta itu pun diganti menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta dengan  Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/86/436.1.2/2011.

Dengan janji yang sangat muluk, seolah-olah akan menjadi walikota sepanjang masa, Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai. Maka, di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta. Tragis!

Dalih yang tidak masuk akal, konon perubahan nama itu gara-gara nama Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta, sering disingkat “Soeta”. Jadi, khawatir nanti Jalan Sukarno-Hatta di Surabaya itu disingkat Jalan Suta atau Seoata.

Tidak itu saja dalih yang saya dengar, katanya, di Bukittinggi, Sumetera Barat, di kota kelahiran Bung Hatta, nama Soekarno dengan Hatta juga dipisah. Saya tahu persis, justru, di Bukittinggi itu, Jalan Soekarno-Hatta panjang sekali. Jalan raya Sokarno-Hatta itu, mulai dari dekat rumah kelahiran Bung Hatta, di Pasar bawah Bukittinggi, di dalam kota sampai menuju luar kota, ke Kecamatan Baso Kabupaten Agam terus ke Kabupaten Lima Puluh Kota sampai masuk Kota Payakumbuh. Jadi, Jalan Soekarno-Hatta di Bukittinggi itu merupakan jalan raya dari dalam kota Bukittinggi terus sampai ke Payakumbuh. Tidak tanggung-tanggung, jalan raya Soekarno-Hatta di tanah kelahiran Bung Hatta panjangnya sambung-bersambung dari dua kota dan dua kabupaten.

 

Ditolak DPRD Surabaya

Pemaksaan “cerai paksa” yang dilakukan oleh Walikota Surabaya itu ditolak DPRD Surabaya. Dalam rapat Pansus Pengubahan Nama Jalan DPRD Surabaya, Eddy Budi Prabowo anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan Pemkot sebaiknya tidak terburu-buru mengubah nama jalan itu.

Alasannya, nama dua proklamator secara historis adalah satu kesatuan. Memisahkannya jadi dua nama jalan berbeda dapat menimbulkan polemik, apalagi saat ini tensi politik di Surabaya meninggi.

Maduki Toha, anggota Pansus dari FKB menilai kebijakan Walikota ini terburu-buru karena belum tentu jalan lingkar Barat bisa cepat dibangun.

“Bahkan bisa saja tidak dibangun. Jika ini terjadi, maka hanya ada nama Jl. Bung Karno saja. Kasihan Bung Karno sendirian tidak ada Bung Hatta,” katanya.

Masduki bersikukuh mengusulkan agar nama jalan diubah menjadi Jl. Soekarno-Hatta Timur, sehingga kalau nanti dibangun lingkar Barat, bisa disesuaikan jadi Jl. Soekarno-Hatta Barat.

 

Nama Sukarno-Hatta

Kalau boleh saya mengungkap masa lalu, boleh disebut lebih ironis lagi ketika di masa Orde Baru. Hampir tidak ada upaya dari Pemkot Surabaya untuk mengabadikan nama besar Pahlawan Nasional, Proklamator Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan ini. Saat saya, menyampaikan usul kepada Walikota Surabaya, H.Poernomo Kasidi tahun 1986 agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya, sikap saya selaku penulis dianggap terlalu “berani”.

Pak Pur – begitu walikota yang bertitel dokter itu dipanggil – sembari berbisik mengatakan, jangan dulu. Alasannya, menyebut nama Bung Karno di era Orde baru itu cukup sensitif. Namun, pada tahun 1986 itu Presiden Soeharto, justru mengeluarkan penetapan tentang Dr.Ir.H.Sukarno dan Dr.Mohammad Hatta sebagai Pahlawan Nasional dengan Kepres 081/TK/Tahun 1986 tertanggal 23 Oktober 1986.

Sambutan beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia cukup positif. Bandara Cengkareng yang merupakan pengalihan dari Bandara Kemayoran diberi nama Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Di Ujungpandang yang kembali bernama Makassar, pelabuhan lautnya diberi nama Sukarno-Hatta. Di Bandung, jalan lingkar selatan yang baru dibangun diberi nama Jalan Sukarno-Hatta.

Beberapa kota di Indonesia sertamerrta mengabadikan nama Proklamator Kemerdekaan RI itu sebagai nama jalan maupun nama taman, serta gedung bersejarah lainnya. Tidak ketinggalan pula di Jawa Timur, seperti Kota Malang, mengabadikan nama Sukarno-Hatta untuk jalan baru yang menghubungkan daerah Blimbing ke Dinoyo. Bahkan, di Kota Pasuruan dan di Bangkalan di Madura nama Jalan Sukarno-Hatta diabadikan di poros utama kota itu.

Secara resmi saya menulis surat kepada Walikota Surabaya, langsung ke tangan Pak Pur. Isi surat itu, agar nama Proklamator Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Perak Timur dan Perak Barat sebagai Jalan Sukarno-Hatta. Alasan penulis waktu itu, karena jalan kembar itu menuju gerbang laut Surabaya, yakni Pelabuhan Tanjung Perak.

Ingat, Sukarno-Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan RI adalah Dwitunggal yang mengantar Bangsa Indonesia ke gerbang masa depan yang bebas dari penjajajah. Nah, Surabaya memang hanya punya satu gerbang masuk kota, yakni Tanjung Perak. Gerbang masuk dari udara dan darat Kota Surabaya, ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni Bandara Juanda dan sekarang juga terminal Purabaya di Bungurasih, Waru.

Setelah usul itu tenggelam begitu saja di kantong walikota Poernomo Kasidi, penulis berupaya menanyakan dan mendesak. Ternyata, saya dibentak. Tidak puas dengan sikap sang walikota, penulis membuat artikel di Harian “Surabaya Post” pada tanggal 9 November 1989 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Sebagai penulis artikel, saya berusaha memberi gambaran, bahwa pintu gerbang kota Surabaya ini “hanya satu” yakni dari laut di Tanjung Perak. Sedangkan gerbang kota melalui darat ada di Bungurasih, Waru, Sidoarjo dan gerbang udara ada di Bandara Juanda, Sidoarjo. Untuk itulah, karena Sukarno-Hatta sebagai proklamator yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan, maka penulis mengusulkan nama Jalan Tanjung Perak Barat dan Jalan Tanjung Perak Timur diubah menjadi Jalan Sukarno-Hatta

Setelah tulisan itu turun di koran terbesar di Surabaya waktu itu, saya dipanggil beberapa pejabat Pemda Kodya Surabaya (waktu itu). Ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan alasan perlu ada Perda (Peraturan Daerah). Waktu itu, beberapa anggota DPRD Surabaya yang setuju, tetapi ada yang tidak. Alasannya, macam-macam. Di antaranya berdalih belum ada tempat yang pas untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya. Bahkan yang cukup berkesan, saya dipanggil oleh staf intel Kodam V Brawijaya, meminta penjelasan tentang tulisan di Surabaya Post itu.

Ketika ada rencana pembangunan  jalan lintas timur bagian tengah yang disebut MERR (Midel East Ring Road), ada yang menginginkan nantinya apabila proyek MERR itu jadi, maka nama jalan itu adalah Jalan Sukarno-Hatta. Ternyata MERR yang semula terbengkalai alias mangkrak, tahun 2005 lalu sebagian sudah selesai, termasuk jembatan yang melintas di atas Kali Jagir Wonokroromo sampai ke wilayah Kedung Baruk, di Kecamatan Rungkut.

Kabarnya, kalangan veteran pejuang kemerdekaan dan Angkatan 45 juga pernah mengusulkan jalan raya dari ITS sampai ke viaduk Jalan Sulawesi, yakni Jalan Kertajaya Indah, Manyar Kertoarjo sampai Jalan Kertajaya diganti menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Itu juga tidak mendapat tanggapan dari eksekutif dan legislatif.

 

Pro-Kontra

Keinginan saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Kota Pahlawan ini kembali menggebu-gebu. Setelah di Harian “Surabaya Post”, beberapa tulisan tentang perlunya Surabaya mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saya turunkan di Majalah Gapura (majalah resmi Pemkot Surabaya), tabloid Teduh, SKM Palapa Post, tabloid Metropolis dan Majalah DOR. Ketika saya mempunyai kesempatan yang “sangat baik” dengan Walikota Surabaya H.Sunarto Sumoprawiro, kumpulan tulisan dan artikel ini penulis serahkan kepada Cak Narto – panggilan sang walikota.

Luar biasa, Cak Narto menyambut baik ide untuk pengabadian nama proklamator ini. Saking bersemangatnya, Cak Narto sertamerta menginginkan nama jalan yang layak untuk sang Proklamator adalah mengganti nama Jalan Raya Darmo. Cak Narto waktu itu mengabaikan usul saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan dengan alternatif pertama mengganti nama Jalan Tanjung Perak Timur-Barat dan alternatif kedua sebagai pengganti Jalan Prapen Jemursari (mulai dari perempatan di Jembatan Bratang sampai ke Jalan A.Yani di bundaran Dolog.

Akibat keinginan Cak Narto mengganti nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Sukarno-Hatta, timbul pro-kontra yang luar biasa di mediamassa. Padahal keinginan Cak Narto mendapat dukungan dari tokoh Surabaya, Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani atau Cak Roeslan. Namun upaya saya agar nama Sukarno-Hatta diabadikan di Surabaya kembali terganjal, bersamaan dengan “kasus walikota Surabaya”, sampai akhirnya Cak Narto sakit dan meninggal dunia di Australia tahun 2002. Begitu juga, Cak Roeslan juga sudah wafat, 28 Juni 2005 lalu di Jakarta.

Bagaimanapun juga, ketika Walikota Surabaya dijabat Drs.Bambang Dwi Hartono,MPd, saya mengharapkan carapandang yang berbeda. Mungkin, waktu yang paling tepat untuk mengabadikan nama Sukarno-Hatta di Surabaya, saat Presiden RI masih dijabat oleh Megawati Sukarnoputri dan diresmikan sendiri oleh anak kandung Bung Karno waktu itu.

Saya mengharapkan, sebagai seorang nasionalis, Bambang DH yang waktu itu juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya, tentu sangat tepat kalau momen peringatan Hari Jadi Surabaya, 31 Mei 2003 atau peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2003 atau peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2003 ditandai dengan pengabadian nama Sukarno-Hatta di Kota Pahlawan Surabaya. Namun, waktu yang baik itu berlalu begitu saja. Kelihatan nyali dan kemauan politik Bambang DH sama sekali masa bodoh untuk mengabadikan nama sang Proklamator Soekarno-Hatta.

Padahal, wakt u itu sebenarnya ada dua ikatan emosional yang bisa dibangun. Selain bambang DH yang aktivis PDI-P, wakilnya Arif Afandi berasal dari Blitar, tempat asal orang tua Bung Karno. Perpaduan Bambang DH-Arif Afandi itu bisa dengan mudah mewujudkan pengabadian nama Sukarno-Hatta.

Alhamdulillah, perasaan warga kota Surabaya terobati, di masa akhir jabatannya sebagai walikota, Bambang DH bersama DPRD Kota Surabaya, tanggal 27 April 2010  sepakat memberikan nama jalan lingkar timur bagian tengah atau MERR menjadi Jalan Sukarno-Hatta. Kata-kata “Ironis!” yang selama ini disandang Kota Pahlawan yang lamban mengabadikan nama Sukarno-Hatta menjadi berubah.

Namun, seperti saya tulis di atas, sungguh malang nasib Dwitunggal Sukarno-Hatta itu. Justru di Kota Pahlawan ini, setelah terwujud pasangan pemersatu bangsa itu menjadi satu, lalu dipisah. Walikota melakukan “cerai paksa” terhadap Sukarno-Hatta. Jalan Sukarno-Hatta itu tidak berumur panjang. Tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya yang sudah mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pemberian nama jalan Sukarno-Hatta, sertamerta Jalan Sukarno-Hatta itu pun diubah menjadi Jalan Dr.Ir.H.Soekarno, tanpa menyebut nama Hatta atau Muhammad Hatta.

Tri Rismaharini, menyatakan nanti nama Jalan Dr.H.Muhammad Hatta akan dipasangkan di MWRR (Midle West Ring Road), yaitu jalan lingkar barat bagian tengah, di Surabaya Barat. Padahal, jalan itu entah kapan akan digarap, apalagi selesai.

Sekali lagi saya ulangi, “Sungguh tragis! Justru di Kota Pahlawan inilah Bung Karno berjalan sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta.” ***

*) Penulis adalah Wartawan berdomisili di Surabaya

Universitas Airlangga Surabaya Berawal dari NIAS

Unair Surabaya

Catatan: Yousri Nur Raja Agam MH  *)

Yousri Nur Raja Agam  MH

Yousri Nur Raja Agam MH

 

UNIVERSITAS Airlangga adalah perguruan tinggi yang sangat dibanggakan warga kota Surabaya. Bahkan, juga bagi masyarakat Indonesia bagian timur.

Perguruantinggi ini termasuk perguruantinggi “tertua” di Jawa Timur. Embrio sekolah tinggi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ada dua sekolah yang berdiri tahun 1913 sebagai cikalbakal Unair (Universitas Airlangga). Pertama: NIAS (Nederlands Indische Artsen School) atau Sekolah Dokter Hindia dan STOVIT (School Tot Opleiding van Indische Tandartsen) atau Sekolah Dokter Gigi.

Kedua sekolah ini telah banyak menghasilkan ahli di bidang kesehatan umum dan gigi. Dan tidak sedikit di antara mereka kemudian meneruskan menjadi dokter umum dan dokter gigi. Salah satu dokter gigi itu adalah tokoh pejuang Surabaya, alm.Prof.Dr.drg.Mayjen TNI (Purn) Moestopo. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama jalan yang berada di depan kampus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Unair. Sebelumnya, jalan inik bernama Jalan Dharmahusada, karena juga berada di kawasan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr.Sutomo.

Sekolah kedokteran umum dan kedokteran gigi ini kemudian ditingkatkan satusnya menjadi fakultas tahun 1948. Namun ke dua fakultas ini, yakni Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berada di bawah naungan Universitas Indonesia, sebagai cabang.

Baru pada tanggal 10 November 1954, perguruantinggi dengan nama Universitas Airlangga (Unair) resmi “dilahirkan” berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No.57 tahun 1954. Nama Airlangga diambil dari nama raja yang memerintah di belahan timur Nusantara pada tahun 1019-1042. Lambangnya, burung garuda tunggangan Wisnu yang membawa guci berisi “Amrta”, yakni air kehidupan abadi yang dimaknai sebagai sumber ilmu yang senantiasa kekal.

Saat diresmikan kelahirannya itu oleh Presiden Soekarno, ada lima fakultas. Selain FK dan FKG, adalah Fakultas Hukum (FH), Fakultas Sastra (FS), serta Fakultas Ilmu Pendidikan). Uniknya, FS dan FIP berada di luar kota Surabaya. FS berada di Denpasar Bali dan FIP di kota Malang.

Tahun 1961, Sekolah Tinggi Ekonomi Surabaya digabungkan ke Unair sebagai Fakultas Ekonomi (FE). Tahun 1962, FS yang ada di Denpasar “cerai” dengan Unair dan bergabung Universitas Udayana. Demikian pula dengan FIP di Malang yang memisahkan diri dari Unair dan bergabung ke IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Malang.

Unair terus berkembang dan melebarkan sayapnya sebagai perguruantinggi negeri kebanggaan warga kota Surabaya. Tahun 1964 didirikan Fakultas Farmasi (FF), tahun 1972 didirikan pula Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), tahun 1977 berdiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), tahun 1982 Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), tahun 1993 didirakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Fakultas Psikologi (FPsi) dan tahun 1998, Unair kembali memiliki Fakultas Sastra (FS). Selain itu, tahun 1991 Unair membuka Program Pascasarjana.

Data yang diungkap pada saat peringatan Ulang Tahun ke-50 Unair, tanggal 10 November 2004 lalu, perguruan tinggi ini telah mewisuda 37.867 orang sarjana (S1), 3.678 orang Magister Sains (S2) dan Spesialis 1 (Sp 1) 4.105 orang, serta Doktor (S3) sebanyak 546 orang. Di samping itu Unair juga sudah melepas tenaga menengah spesialis D-3 sebanyak 11.795 orang dan D-4 sebanyak 463 orang.

Fakultas Kedokteran (FK) memang merupakan primadona bagi Unair. Fakultas ini sekarang benar-benar merupakan fakultas yang istimewa dan favorit. Untuk masuk fakultas ini tidak sembarangan orang bisa. Di samping pintar, orangtua atau yang membiayai mahasiswa di FK ini harus “kaya”. Betapa tidak, sebab dalam masa penerimaan mahasiswa baru sejak akhir tahun 1990-an, kecenderungan itu sudah terlihat. Pada SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) tahun 2004 misalnya, untuk bisa masuk FK, sekurang-kurangnya harus menyiapkan dana antara Rp 60 juta sampai Rp 100 juta.

Memang, di masa sekarang ini, lulusan FK Unair tidak hanya menjadi dokter di wilayah Jawa Timur. Para alumninya sudah tersebar ke seluruh Nusantara dan terbanyak di wailayah Indonesia bagian timur.

Kecuali berdiri sendiri, perguruantinggi ini juga melalkukan kerjasama dengan berbagai perguruantinggi lain di Indonesia, bahkan dengan beberapa perguruantinggi di mancanegara. Tidaklah mengherankan, jika Unair sekarang ini diasuh oleh para dosen dan gurubesar yang berasal dari berbagai perguruantinggi ternama di tanahair dan luarnegeri. Tahun 2004, jumlah mahasiswa yang kuliah di Unair sebanyak 20.607 orang yang tersebar di 11 fakultas dan program studi. Ada 127 gurubesar yang mengajar Unair saat ini, di samping 228 doktor, 751 orang bergelar Magister (S2), 174 Sp-1 dan 248 orang S-1.

Dengan perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah sekarang ini, perguruantinggi negeri tidak lagi mempunyai ketergantungan dari pemerintah. Subsidi kepada perguruantinggi negeri mulai diperhitungkan. Bahkan, nantinya seluruh perguruantinggi negeri berubah satusnya menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara). Artinya, perguruantinggi dikelola “seperti perusahaan”.

Prof.Dr.Med.dr.Puruhito yang memegang tampuk pimpinan tertinggi sebagai rektor Unair di hari ulang tahun “emasnya”, mengakui, bahwa sekarang usia Unair sudah tua. Tertua ke tiga di samping Universitas Indonesia (UI) di Jakarta dan Universitas Gajah Mada (UGM) di Jogjakarta.

Perubahan status perguruantinggi negeri menjadi PT BHMN di usia ke-50 ini, merupakan momentum yang sangat tepat bagi Unair untuk introspeksi. Kita harus berkaca, apakah Unair ini masih besar seperti dulu dengan lulusan berkualitas dan berwawasan internasional? Tentu ini yang paling tepat untuk direnungkan, kata Puruhito.

Filosofi Unair kini berubah menuju perguruantinggi yang mandiri, akuntabel dan bertaraf internasional. Kita tidak lagi tergantung pada subsidi negara, karena jatah pendidikan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk perguruantinggi dikurangi. Tidak hanya itu, selama ini perguruantinggi seolah-olah dimanja dan dininabobokkan dengan subsidi, sehingga tidak mandiri. Subsidi itu ternyata tidak mendidik. Untuk itulah, Unair bertekad akan maju dengan pola otonomi kampus melalui PT BHMN.

Unair, harus akuntabilitas, sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat agar Unair benar-benar dipercaya sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Walaupun gerak langkah dan cita-cita menuju hari esok sudah dicanangkan, namun  Puruhito melihat konsep PT BHMN itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebab, katanya otonomi bukan berarti kebebasan dalam arti bebas sebebas-bebasnya. Beberapa hal yang menyangkut kebijakan masih diatur oleh pemerintah pusat.

Salah satu contoh, katanya, masalah kebijakan pengaturan PR (Pembantu Rektor), yakni PR-1, PR-2 dan PR-3. Seharusnya keberadaan PR tidak harga mati, tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perguruantinggi yang disesuai dengan banyaknya mahasiswa.

Saat ini, Unair menempati tiga kampus yang tersebar di Surabaya. Kampus A ( FK, FKG ) di Jl. Prof. Dr. Moestopo, Kampus B ( FE, FH, FF, FISIP, FPSI, FIB, Pasca Sarjana ) di Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya. Sedangkan Kampus C ( FSaintek, FKM, FKH, F Keperawatan, F Perikanan dan Kelautan, Kantor Manajemen ) terletak di kawasan Mulyorejo, Surabaya Timur.

Program akademik yang diselenggarakan terdiri dari tiga jenjang pendidikan yaitu, S1 sebanyak 32 prodi, S2 sebanyak  34 prodi, S3 sebanyak 9 prodi. Sedangkan Program Pendidikan vokasi dan profesi terdiri dari D3 sebanyak 20 Prodi  Pendidikan profesi sebanyak 7 program, yaitu Pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Dokter Hewan, Notariat, Akuntan, dan Psikolog dan juga Prodi Spesialis 1 (Sp1) sebanyak 32 program.

Kegiatan administrasi Universitas Airlangga dipusatkan di Kantor Manajemen Universitas Airlangga di Kampus C Mulyorejo, Surabaya.

*) Yousri Nur Raja Agam MH adalah Wartawan di Surabaya dan Ketua Yayasan Peduli Surabaya