Enam Gadis Minang di Bukittinggi Cikal Bakal Polwan Indonesia

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

HARI ini, 1 September 1948, Polisi Wanita (Polwan) lahir di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Waktu itu negara kita dalam keadaan “darurat perang” menghadapi kembalinya Pemerintah Kolonial Belanda ke Indonesia, setelah Indonesia memproklamasikan Kenerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai tanda bahwa Kota Bukittinggi adalah tempat lahirnya Polwan, di sana berdiri sebuah bangunan “Monumen Polisi Wanita” yang terletak di Jalan M.Sjafei, Bukittinggi.
Dalam catatan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), saat Polwan dinyatakan “lahir”, ada enam srikandi di Kota Bukittinggi yang dianggap sebagai pelopor Polisi Wanita atau Polwan. Mereka adalah gadis-gadis Minang yang waktu itu baru menyelesaikan pendidikannya di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Namanya: Mariana, Nelly Pauna, Rosmalina, Dahniar, Djasmainar dan Rosnalia.

Pada tahun 1948 itu, Belanda datang kembali ke Indonesia, membonceng dengan tentara Sekutu. Mereka berambisi berkuasa kembali di Indonesia. Kendati sudah ada kesepakatan melalui perundingan, berulangkali dilanggar oleh pihak Belanda.

Waktu itu, ibukota negara kita berada dalam pengungsian, di Jogjakarta. Kota Jakarta, sudah dikuasai kolonial Belanda. Serangan Belanda tidak hanya di Jakarta dan ke Jogjakarta, tetapi juga ke Bukittinggi, Sumatera Barat.
Kota Bukittinggi, kala itu menjadi ibukota Provinsi Sumatera. Nah, saat itu, termasuk di Sumatera, penduduk banyakmengungsi, menjauhi titik-titik pertempuran demi keselamatan diri dan keluarga. Pemerintah republik waspada terhadap gelombang pengungsi itu, khawatir disusupi mata-mata musuh.
Waktu itu, banyak pengungsi perempuan yang tidak bersedia diperiksa petugas laki-laki, terutama secara fisik. Hal ini tentu menyulitkan, apalagi ada kecurigaan, pihak Belanda menggunakan wanita pribumi sebagai mata-mata.

Agar pemeriksaan terhadap pengungsi bisa berjalan lancar, maka dimintalah bantuan relawan wanita. Namun, karena statusnya bukan polisi, tetntu pekerjaan mererka terbatas hanya sebagai “pembantu polisi” Untuk mengatasi masalah itu pemerintah RI memberikan mandat kepada Sekolah Polisi Negara (SPN) di Bukittinggi untuk membuka pendidikan kepolisian bagi perempuan. Dari sekian yang mendaftar, terpilih enam orang gadis remaja itu.
Setiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polwan, hampir selalu kisah ini diungkap kembali. Demikian pula pada peringatan HUT ke-71 Polwan hari Ahad, 1 September 2019 ini di Jakarta. Namun, ada perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.  Suasana yang terjadi di tanahair sangat ini, memberi warna pada HUT Polwan.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, selain menjadi Irup (Inspektur Upacara) di Mapolda Metro Jaya, tampil menyanyikan lagu asal Papua bertajuk Rasine Ma Rasine. Budaya Papua dijadikan tema perayaan. Kecuali menyanyilagu-lagu daerah Papua, juga digelar tari-tarian dengan busana adat Papua.
Situasi keamanan akibat terjadinya berbagai aksi unjukrasa di berbagai kota di Papua dan Papua Barat, membuata susana tidak kondusif. Apalagi akibat kerusuhan di Papua itu, beberapa prajurit TNI dan Polri yang terluka dan gugur. Satu di antaranya adalah personel TNI AD, Sertu Rikson Edi Chandra anggota kodam II Sriwijaya yang telah gugur di Deiyai. Papua.
Jenderal Tito Karnavian, menyebut saat ini anggota Polri lebih-kurang 400 ribu, sementara jumlah anggota Polwan sekitar 30 ribu, berarti hampir 10 persen. Dari enam orang sebagai pelopor, jumlah itu akan terus dinaikkan. Bahkan, Tito ingin nantinya Polwan itu sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah Polri.
Kapolri berharap semakin banyak polisi perempuan yang menempati posisi-posisi strategis di kepolisian. Namun, apakah itu bisa terwujud, mengingat sejarah panjang perkembangan Polwan yang terkadang kurang menggembirakan.

Nah, kalau kita urut kembali jejak langkah Polwan, sejak lahir hingga sekarang, tentu tidak sedikit peran yang digoreskan oleh kaum ibu yang menjadi Polwan ini. Enam perintis Polwan yang mulai mengikuti pendidikan di SPN (Sekolah Polisi Negara) di Bukittinggi pada 1 September 1948 itu, perlu kita telusuri, di mana mereka sekarang? Kalau melihat, usia mereka tahun 1948, masih remaja sekitar 16 tahun-an, tentu sekarang sudah berusia lanjut dan berpulang ke rahmatullah.
Diperoleh informasi ke enam Polwan perintis ini, mereka juga dinyatakan sebagai anggota Angkatan Bersenjata RI (ABRI) perempuan pertama di Indonesia. Kita tahu, sebelum reformasi, Polri berada di bawah Komando ABRI, yang Polri dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) berada di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Jadi, Polwan yang pertama ini, juga mendahului dari Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat), Kowal (Korp Wanita Angkatan Laut) dan Kowara (Korps Wanita Angkatan Udara).
Ceritanya, tatkala pada Pemerintahan PDRI, Kota Bukittinggi harus dikosongkan pada awal 1949, karena pasukan Belanda semakin mendekat. Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) pimpinan Inspektur Polisi Amir Machmud ditugaskan mendirikan basis pertahanan untuk melindungi proses pengosongan itu. Dalam pasukan ini, terdapat tiga orang polisi wanita, yaitu Rosmalina, Jasmaniar, dan Nelly Pauna.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh, dengan peristiwa sejarah yang disebut “Penyerahan Kedaulatan”, ke enam Polwan dari Bukittinggi ini melanjutkan pendidikan ke SPN Sukabumi, Jawa Barat. Mereka lulus pada Mei 1951 sebagai inspektur polisi.
Enam Srikandi inilah yang menjadi pelopor lahirnya kesatuan Polwan di Indonesia. Mereka mengemban tugas yang tidak kalah penting dari polisi pada umumnya. Walaupun, jumlahnya masih jauh di bawah populasi polisi pria atau laki-laki.
Presiden Sukarno, dalam pidatonya yang dikutip dari buku Wanita Indonesia Selalu Ikut Bergerak dalam Barisan Revolusioner (1964), memuji polisi-polisi wanita dari Sukabumi itu. Bung Karno menyebut ke enam Gadis Minang yang menjadi polisi itu bagaikan bunga. Bunga melati pagar bangsa.
Para Polwan perintis ini, mengakhiri karirnya di Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi (Kombespol) yang waktu mereka pensiun di bawah naungan ABRI, sebutan pangkatnya adalah “kolonel polisi”. Nelly Pauna dikenal sebagai Kolonel Polisi Nelly Pauna Situmorang, Mariana (Kolonel Polisi Mariana Saanin Mufti), Djasmaniar (Kolonel Polisi Djasmaniar Husein), Rosmalina (Kolonel Polisi Rosmalina Pramono), Rosnalia (Kolonel Polisi Rosnalia Taher) dan Dahniar (Letnan Kolonel Dahniar Sukotjo)..
Setelah era Orde Lama berakhir dan digantikan rezim Orde Baru dengan Soeharto selaku presiden, proses pendidikan untuk calon polisi wanita masih berlanjut, tetapi yang berminat tidak terlalu banyak. Selain itu, belum ada institusi pendidikan khusus yang menaunginya. Kaderisasi Polwan juga tersendat setelah Polri melebur dengan TNI menjadi ABRI. Apalagi penerimaan taruni (taruna perempuan) di Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata RI) dihapuskan. Akibatnya, Polri tidak memiliki lulusan Polwan dari Akademi Kepolisian.
Untunglah, tahun 1975, Sekolah Anggota Kepolisian RI di Ciputat, Jakarta, yang bernaung di bawah Polda Metro Jaya, membuka kelas khusus untuk mendidik bintara polwan. Tahun 1982, kelas ini diperluas menjadi Pusat Pendidikan Polisi Wanita (Pusdikpolwan). Berikutnya, pada 30 Oktober 1984, status Pusdikpolwan diganti menjadi Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) yang dinaungi Direktorat Pendidikan Polri.
Berdirinya Sepolwan, secara bertahap menarik minat perempuan untuk menjadi polisi, kendati secara presentase masih sangat kecil di sepanjang dekade 1980-an. Hingga era 1990-an, ada peningkatan jumlah personil Polwan di tubuh Polri. Dari tahun ke tahun minat menjadi Polwan di kalangan gadis remaja semakin menuingkat. Apalagi, sejak mereka diberi peran tampil sebagai staf Binmas (Pembinaan Masyarakat), Humas (Hubungan Masyarakat), Polantas (Polisi Lalu Lintas), Badan Narkotika Nasional (BNN) dari pusat sampai ke  daerah, serta satuan-satuan yang mengurusi Wanita dan Anak, serta bidang lainnya. Sekarang posisi Polwan sudah sejajar dengan Polisi laki-laki.
Sekarang, tercatat sudah ada sebelas orang Polwan yang menjadi Pati (Perwira Tinggi). Sepuluh orang mencapat pangkat Brigjenpol (Brigadir Jenderal Polisi) dan satu orang mencapai bintang dua, Irjenpol (Inspektur Jenderal Polisi). Ada yang masih aktif, dan sebagian sudah pensiun atau purnawirawan. Mereka itu adalah: Irjenpol (Purn) Basaria Panjaitan, SH,MH, Brigjenpol (Purn) Jeanne Mandagi, SH,  Brigjenpol Dra.Roekmini Koesoema Astoeti, Brigjenpol (Purn) Paula Maria Renyaan Bataona, Brigjenpol Dra.Sri Kusmaryati, BrigjenpolDra Noldy Rata, Brigjenpol Hj.Rumiah Kartoredjo,SPd. Brigjenpol Soepartiwi, MPd., Brigjenpol Dra.Ida Utari, Brigjenpol Dra.Hj. NurAfiah, MH., Brigjenpol Dra.Sri Handayani. (Y)

Resolusi Jihad di Surabaya Ditetapkan Jadi Hari Santri

HM Yousri Nur Raja Agam

Catatan: HM Yousri Nur Raja Agam

TANGGAL 22 Oktober 1945, merupakan hari bersejarah bagi para ulama dan santri. Ini menunjukkan bukti, bahwa ulama dan santri punya peranserta sebagai pejuang bangsa. Pada hari itu,   para ulama se Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya.  Mereka  sepakat terjun mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan melaksanakan “perang jihad”.

Sikap para ulama dan santri ini,  merupakan wujud kebersamaan dengan para pejuang yang sedang  mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan dua bulan sebelumnya, yaitu 17 Agustus 1945.

Apalagi,  waktu itu berita resmi kedatangan pasukan Sekutu untuk melucuti balatentara Jepang di Jawa Timur, semakin terasa. Suasana tambah panas setelah terjadinya insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan Surabaya, 19 September 1945.

Suasana semakin tegang, setelah adanya kebulatan tekad Arek Suroboyo, saat Rapat Raksasa, 21 September 1945 di tanah lapang Tambaksasi Surabaya.i

Ulah anak muda Indo Belanda yang menamakan diri “Kipas Hitam” yang melecehkan proklamasi Kemerdekaan  Indonesia itu,  membuat para pemuda Indonesia di Jawa Timur benar- benar marah.

Pemuda pejuang di Surabaya terus bergerak mendatangi markas dan gudang senjata Tentara Jepang beserta amunusinya. Tekad bulat menghadapi Sekutu dan NICA yang membonceng di belakangnya semakin nyata.

Sampai-sampai Presiden Sukarno di Jakarta,  terus-menerus memantau informasi gerakan pemuda pejuang di Surabaya.
Ditambah lagi dengan gencarnya pidato Bung Tomo di Radio Surabaya yang menyeru warga Jatim untuk berjuang bersama. Semangat juang Arek-Arek Suroboyo mendidih berkat pidato Bung Tomo menyeru yang berapi-api. Bahkan kalimat “Allahu Akbar” berulangkali di tengah pidatonya, membuat  umat Islam terpanggil untuk ikut. Seruan Bung Tomo itu, juga menggugah hati para ulama. Sehingga tanpa ragu-ragu ulama bersama para santri, memenuhi  seruan untuk berjihad. “Fi sabilillah” — berjihad di jalan Allah.

Pimpinan TKR drg.Mustopo bersama Sungkono dan tokoh-tokoh Jawa Timur lainnya banyak yang turun. Para pemuda mantan PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho, yang sudah dilatih sebagai tentara pejuang oleh Jepang, sudah dilucuti senjatanya. Mereka dipulangkan. Tetapi mereka, kembali bangkit, setelah Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II dengan Sekutu, menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia.

Masjid Al Hamdi, di komplek Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, dibangun 70 tahun setelah peristiwa Resolusi Jihad.1945.

Bung Karno,  melalui utusannya, menanyakan kepada KH Hasyim Asyari, tentang hukum mempertahankan kemerdekaan.  Secara tegas KH Hasyim menjawab “wajib bagi umat Islam di Indonesia melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari ancaman asing”.

Sebagai Pimpinan NU (Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Asyari, tidak tinggal diam setelah adanya permintaan fatwa untuk melakukan perang suci atau jihad menghadapi  Sekutu dan NICA yang dipimpin oleh Brigjen Mallaby itu.

Pada tanggal 21-22 Oktober 1945, wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Saat itulah KH Hasyim Asyari mendeklarasikan perang suci atau jihad untuk mempertahankan kemerdekaan RI.

Ada lima butir fatwa yang diucapkan KH Hasyim Asyari, yang kemudian disebut “Resolusi Jihad”.

Resolusi Jihad yang difatwakan tanggal 22 Oktober 1945 itu dianggap sebagai pemicu berkobarnya semangat juang menjelang 10 November 1945.

Berdasarkan sejarah itulah, kemudian para ulama, mengusulkan, saat peristiwa Resolusi Jihad itu terjadi, difatwakan, untuk ditetapkan sebagai “Hari Santri Nasional”.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi kemudian menerima usulan itu. Dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta, ditetapkan Hari Santri Nasional, yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

Nah,  Hari Santri Nasional 2021 jatuh pada hari Jumat 22 Oktober 2021 dengan tema: “Santri Siaga Jiwa dan Raga”.

Tema dan logo Hari Santri ini dirilis oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Selasa, 21 September 2021, di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Jakarta. 

Tema Hari Santri tersebut dipilih agar sikap santri Indonesia selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia.

Jadi, Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting di era pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) sekarang ini, di mana santri tetap disiplin dan tidak boleh lengah dalam melaksanakan protokol kesehatan 5M+1D (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas dan Doa) demi kepentingan bersama,” ucap Menag Yaqut Cholil.

Menelusuri riwayat Resolusi Jihad di Kota Pahlawan Surabaya tanggal 22 Oktober 1945, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, adalah seperti di bawah ini.

Resolusi Jihad, ditulis sesuai dengan “ejaan waktu itu”.

          *R E S O L O E S I :*

Rapat besar Wakil-Wakil Daerah (Konsoel 2) Perhimpoenan NAHDLATOEL OELAMA seloeroeh  Djawa – Madoera pada tanggal 21 – 22 Oktober 1945 di SOERABAJA.

                Mendengar :
Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa – Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA.

                  Menimbang:
Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menoeroet hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.

Bahwa di Indonesia ini warga Negaranya adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

                  Mengingat:
Bahkan oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada disini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggoe ketentraman umoem.

Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itoe dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah disini maka dibeberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.

Bahwa pertempoeran 2 itoe sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanya oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya.

Bahwa didalam menghadapi sekalian kedjadian 2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet.

                  Memoetoeskan:
Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha-oesaha jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia, teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja.

Soepaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Soerabaia, 22–10–1945

Nah, demikian bunyi Resolusi Jihad yang dikaitkan denfan fatwa yang disampaikan KH Hasyim Asyari.

Naskah Resolusi Jihad ini, disalin oleh para konsul NU yang hadir pada pertemuan kantor Pengurus Besar NU Jalan Bubutan VI No 2 Surabaya itu, dan dibawa untuk disebarluaskan ke daerahnya masing-masing.

Para ulama dan santri, tanpa pikir panjang menggabungkan diri sebagai pasukan Hizbullah dan laskar Sabilillah. Dari berbagai wilayah di daratan Jawa Timur dan Madura, bahkan dari Jawa Tengah, bergelombang datang dengan penuh semangat ke Surabaya  Mereka umumnya membawa senjata  tradisional. Ada yang membawa keris, celurit, gobang, parang, tombak dan bambu runcing.

Setelah mendatangi markas di Bubutan, para pejuang dari luar kota ini, langsung menanyakan di mana tempat perang jihad. Secara spontan arek-arek Suroboyo yang berada di Bubutan menunjuk ke arah Utara. Menyebut “viaduk”, yaitu bantaran rel kereta api dekat kantor gubernur Jatim. Mereka inilah, umumnya yang terbanyak sebagai “pahlawan tak dikenal”.  Menjadi penghuni Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa dan makam-makam kampung di Kota Surabaya. Mereka gugur,  menghadapi peluru senjata berat yang dimuntahkan oleh pasukan Sekutu dari seberang viaduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji”un. Semoga para pahlawan jihad ini,  mendapat tempat yang paling layak di sisi Allah SWT. Aamin ya rabbal ‘alamiin. (*)

*) Artikel ini juga diturunkan di Koran PELOPOR — Edisi Minggu III Oktober 2021 — halaman 2.

Tradisi Kirim “Rendang Siap Makan” Dari Sumatera Barat ke Pengungsian

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

MASYARAKAT Sumatera Barat kembali mengirim daging rendang siap saji untuk dimakan para pengungsi akibat bencana alam. Minggu ini, kegiatan pengiriman rendang ditujukan ke daerah pengungsian bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang,  Jawa Timur.

Untuk tahap pertama,  dikirim satu ton rendang yang dimasak oleh ibu-ibu dari Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan memasak satu ton rendang ini bertajuk “Dharmasraya Marandang Peduli Lumajang”

Rendang,  adalah primadona masakan Padang. Demikian menu daging sapi itu disebut. Proses memasak rendang daging ini  memang istimewa.  Contohnya yang di Dharmasraya,  memasaknya melibatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), camat, dan pihak terkait lainnya.

Daging rendang siap saji dan dimakan itu dikirim pada Kamis (9/12/2021) setelah proses memasak dan pengemasan selesai.

Memang bantuan yang diberikan itu mungkin tidak seberapa dibandingkan penderitaan masyarakat yang terdampak. Namun, semua adalah niat ikhlas sebagai bentuk solidaritas sesama warga Indonesia.

Masyarakat Sumatera Barat yang lebih dikenal sebagai orang Minang atau Minangkabau itu, terpanggil bersama-sama membantu meringankan beban warga yang terdampak guguran awan panas Gunung Semeru.

Sebagaimana kita ketahui melalui pemberitaan di media massa, pekan lalu terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Dari kawah Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini, keluar lava dan awan panas. Dampaknya dirasak di daerah sekitar gunung setinggi 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) itu

Puluhan orang dinyatakan meninggal dan terkena sambaran awan panas. Di samping itu ratusan warga terpaksa  mengungsi ke berbagai tempat aman.
Nah, tempat-tempat pengungsian inilah yang menjadi sasaran pengiriman bahan makanan,  seperti rendang dari Ranah Minang itu.

Bantuan untuk korban bencana Gunung Semeru yang meletus di Lumajang terus berdatangan. Salah satunya yakni rendang daging langsung dari Ranah Minang ini. Bantuan rendang yang dikirimkan masyarakat Minang ini diinisiasi oleh mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar.

Donasi rendang untuk korban bencana alam letusan Gunung ini juga bekerja sama dengan lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta berbagai organisasi masyarakat. Targetnya rendang yang dikirimkan sebanyak 5 ton.

Yang cukup unik, pembuatan rendang itu ditangani langsung oleh ibu-ibu di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
Berkat dorongan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, kaum ibu tambah semangat.

Dengan dikirimkanya rendang ini diharapkan korban bencana Gunung Semeru bisa makan menu yang enak dan bergizi walau sedang di tengah pengungsian.

Kegiatan masyarakat Minang bersimpati dan bantuan bagi korban bencana ini sudah menjadi tradisi. Sebelumnya, pengiriman rendang ke daerah pengungsian akibat gempa dan tsunami pernah ke Aceh, ke Sulawesi Tengah, ke NTB dan NTT.

Tidak selalu, rendang itu dibuat dan dikirim dari kampung halaman masyarakat Minang yang berada di Sumatera Barat. Pernah juga inisiatif dari para perantau Minang. Misalnya dari Bandung, Jawa Barat, bulan Oktober 2018.

Bersama masyarakat Minang, para pegiat kemanusiaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB), mereka menggagas pengiriman satu ton rendang untuk korban bencana alam di Sulawesi Tengah. Waktu itu, pengiriman 1,6 ton rendang ke wilayah pengungsian gempa di Palu, Donggala dan Sigi itu bekerjasama TNI-AU nenggunakan pesawat Hercules.

Pernah pula saat Gubernur Sumbar dijabat oleh Irwan Prayitno. Sebanyak 1,5 ton rendang dikirimkan ­kepada para korban banjir dan tanah longsor di Bengkulu. Juga hal yang sama dikirim ke tempat pengungsian akibat gempa NTB, dan tsunami Selat Sunda di Lampung dan Banten, tahun 2019.

Ada pula hal yang mengesankan saat Wagub Sumbar, Audy mengantarkan  sumbangan membantu meringankan beban korban bencana alam di NTT, akibat terjangan Siklon Seroja pada 4 dan 5 April 2021. Ribuan orang terpaksa mengungsi.

Waktu itu Wagub NTT Josef Nae Soi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Minang. Dia mengomentari,  bahwa pengungsi di sana mengeluh, mereka bosan makan ikan. Nah adanya rendang itu, semangat makan mereka kembali terbuka.

Jadi tradisi masyarakat Minang memberi bantuan berupa menu makanan rendang itu, selain tahan lama,  juga enak dan lezat. Maka,  tidak salah kalau rendang sampai sekarang tetap berada pada tingkat pertama makanan terlezat di dunia.
Melalui rendang,  kita ikat persaudaraan di antara kita. Begitu kira-kira falsafah rendang kita abadikan. 

Gaung Hari Bela Negara Ditelan Pandemi Covid-19

Sorotan: Yousri Nur Raja Agam MH

Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-73, tanggal 19 Desember 2021, tak bergema. Gaungnya hilang ditelan  kekhusukan umat menghadapi pandemi Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid-19). Semangat merayakan HBN 2021 ini pun mengendur.menyelami

Generasi zaman now ini, juga masa bodoh. Tidak peduli, apa itu HBN. Apa manfaat peringatan HBN bagi mereka. Hanya, segelintir orang yang  masih mengenang, hari itu mengandung sejarah  bagi bangsa ini. Tetapi, sangat minim orang yang hidup di era sekarang mau melakukan kajian sejarah.

Kendati dulu,  73 tahun silam, kakek-nenek kita berdarah-darah berjuang.  Di antara hidup dan mati,  untuk mengubah zaman. Dari zaman penjajahan kolonial  yang membuat  leluhur kita menderita. Menuju alam kebebasan,  yang disebut: merdeka. Semua itu hanya mimpi dan nostalgia orang tua. Mereka yang berpredikat “manula”. Manusia lanjut usia atau lansia.

Walaupun mereka menyatakan tidak ada relevansinya, dengan keadaan masa kini, namun patut juga untuk tahu. Ya, sekedar mengetahuinya.
Tahukah anda, mengapa tanggal 19 Desember 1948, ditetapkan sebagai HBN? Dan diperingati setiap tahun?

73 tahun lalu, ibukota Negara Republik Indonesia, dar Jakarta pindah ke Jogjakarta. Waktu itu Jakarta tidak aman,  karena “diganggu” oleh pihak Kolonial Belanda. Saat itu mereka merasa  ikut bersama tentara Sekutu, sebagai “pemenang” Perang Dunia ke-2 (PD-Ii). Lawannya yang kalah itu, adalah Jepang di Asia  dan Jerman beserta Italia di Eropa.

Pada saat kekalahan Jepang itu, negara kita Indonesia,  memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Belanda yang sebelumnya sudah 350 tahun  menyengkeramkan kukunya di bumi pertiwi ini, ingin menjajah. Terjadilah perundingan dan perjanjian antara bangsa kita  Indonesia dengan pihak Belanda. Perjanjian dilanggar dan Belanda berusaha menduduki ibukota negara kita di Jakarta.

Akhirnya pimpinan pemerintahan kita mengalah. Diam-diam Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh Hatta,  beserta para menteri kabinet, meninggalkan Jakarta. Mengungsi,  memindahjan Pusat pemerintahan ke Jogjakarta.

Pihak Belanda mengatahui dan melakukan aksi bersenjata. Mengepung tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden di Jogjakarta. Dan, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh Hatta, ditawan Belanda. Bersama belasan menteri, para oetinggi negara ini diiasingkan ke luar kota. Ke Pulau Bangka.

“Indonesia Sudah Bubar”

Hari itu, Belanda menyiarkan ke seluruh dunia, bahwa Republik Indonesia “sudah bubar”. Pemerintah Indonesia sudah diambilalih. Peristiwa  itu disebut Agresi II Belanda.

Namun, saat itu Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara sedang berada di Kota Bukittinggi, yang waktu itu menjadi ibukota Provinsi Sumatera.
Mendapat informasi Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden,  pada hari juga Sjafruddin mengadakan “rapat kilat” bersama Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan.

Rapat lihat itu, berhasil membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Presiden nya Sjafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini disiarkan melalui Studio RRI (Radio Republik Indonesia) dan dipancarluaskan ke seluruh dunia..

Dari Kota Bukittinggi disiarkan bahwa tidak benar Indonesia bubar. Indonesia masih ada, ibukota nya sekarang, Bukittinggi di Sumatera. Presidennya Sjafruddin Prawiranegara. Berita inipun disiarulangkan di New Delhi, India. Kebetulan, waktu itu ada dr Sudarsono, wakil RI di India dan Mr AA Maramis yang juga berada di New Delhi, India.

Demikian pula dengan LN Palar sebagai Ketua delegasi RI di PBB. Para tokoh yang luput dari tangkapan Belanda itulah yang memimpin bela negara kita. Sehingga, secara de facto, Mr Sjafruddin adalah Kepala Pemerintah RI.

Sjafruddin dari hutan  di sekitar Kota Bukittinggi terus mempropagandakan pemerintahan Indonesia masih tetap ada. Mata dan telinga negara-negara sahabat ikut membela  keberadaan Indonesia. Jadi, inilah “gerakan bela negara” dalam arti sesungguhnya.

Sejarah menyatat, atas usaha PDRI yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara. Belanda pun terpaksa membebaskan Sukarno-Hatta dan belasan menteri dari tempat pengasingan. Mereka dikembalikan ke Jogjakarta, setelah enam bulan ditawan.

Prof George Mc T Kahin, guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat, mengatakan bahwa PDRI bukan saja menopang modal semangat juang, tetapi telah mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan.

HBN ditetapkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Isinya adalah menerapkan 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara.

Menhan Prabowo

Menhan Prabowo Subianto ingin HBN 2021 ini,  menjadi ajang pembekalan bagi para kader bangsa di dalam negeri. Sekaligus ingin memberikan pelatihan bela negara kepada para pekerja migran. Tujuannya agar saat berada di luar negeri, mereka menjadi duta bangsa Indonesia.

Pernyataan Prabowo itu pernah disampaikan setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja (Mennaker) Ida Fauziyah. Kemenhan dan Kemenaker sepakat memfasilitasi pelatihan bela negara bagi pekerja migran Indonesia, terutama terkait dengan pemahaman-pemahaman tentang Indonesia dan masalah nasionalisme.

Prabowo juga menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam program bela negara. Konsep pertahanan rakyat semesta telah menjadi doktrin pertanahan yang dianut oleh bangsa ini. Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Indonesia tidak akan dikuasai negara lain jika seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Kita harus menyiapkan komponen pendukung dari seluruh rakyat Indonesia dari semua sektor apakah itu sektor petani, nelayan, sektor swasta, akademis, ormas dan parpol. Itu menjadi komponen pendukung pertahanan negara kita.

Program bela negara membidik mahasiswa yang tergabung di resimen mahasiswa (menwa) sebagai sasaran utama, selain aparatur sipil negara (ASN). Dalam UU PSDN (Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional) untuk Pertahanan Negara sebagai komponen penting dalam bela negara. Generasi muda dari kalangan mahasiswa akan ditempatkan di komponen cadangan (komcad) dan menjadi aset nasional.

Ternyata peringatan HBN 2021 ini sangat “sepi publikasi dan pemberitaan”. Mungkin, karena kalah bersaing dengan situasi masa pandemi Covid-19. Ucapan Prabowo selaku Menhan, belum ada gaung dan gemanya di Bumi Nusantara ini.

Prabowo  pernah menekankan, apa yang dilakukan para pejuang dalam keadaan yang sangat kritis itu, itulah yang disebut “Bela Negara” dalam arti yang sesungghnya. Untuk itu, layak Prabowo selaku Menhan bertekad untuk meningkatkan aktivitas dan ragam acara dalam HBN tahun 2021 ini dan tahun-tahun selanjutnya. (**)

Ibadah Natal 2021 Bisa Versi Digital

Libur Bersama “Nataru” Dihapus

Sorotan: Yousri Nur Raja Agam  *)

Hari Natal dan Tahun Baru yang disingkat “Nataru”, untuk tahun 2021 masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19. Masa pandemi yang telah kita lalui selama dua tahun, sejak tahun 2020 dan 2021, situasinya belum berubah. Masa New Normal belum datang.

Dari berbagai fakta, konon libur panjang di Hari  Nataru menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya penyebaran Covid-19. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah masih “kalangan kabut”. Sehingga kembali menerbitkan aturan baru perjalanan darat selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Tradisi libur  dan cuti bersama yang ditiadakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), “dihapus”. Termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), juga perusahaan swasta.

Ketentuan penghapusan haru libur itu,  dituangkan dalam surat edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19,  Nomor 24 Tahun 2021. SE ini mengatur tentang Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat selama Periode libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

SE Satgas Covid-19 ini difokuskan kepada pengguna moda transportasi darat yang menggunakan kendaraan pribadi, umum atau kereta api antarkota. Masyarakat, diawasi secara ketat. Dapat dikatakan dipersulit.  Tidak bisa leluasa  dan bebas dalam perjalanan di hari libur akhir tahun itu.

Sehingga dibuat aturan yang mewajibkan pengguna transportasi menunjukkan syarat sebagai berikut: 

1. Menunjukkan Sertifikat/ Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2. Untuk pelaku perjalanan usia dewasa (di atas 17 tahun) yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap akan dibatasi mobilitasnya.

3. Untuk pelaku perjalanan jarak jauh dengan seluruh moda transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan hasil negatif tes rapid antigen 1×24 jam.

4. Syarat tersebut dikecualikan bagi perjalanan rutin dengan moda transportasi darat dalam satu wilayah aglomerasi dan moda transportasi perintis di wilayah perbatasan dan 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia).

5. Untuk persyaratan bagi perjalanan kendaraan logistik mengikuti pengaturan pada Surat edaran Satgas No. 22 Tahun 2021.

6. Untuk pelaku perjalanan antarkota atau dalam negeri di bawah usia 12 tahun diwajibkan menunjukkan negatif PCR 3×24 jam dan dikecualikan syarat vaksin.

Pernyataan Menko Dibantah

Para pengguna transportasi dikhawatirkan menjadi penyebab kerumunan massa. Pemerintah “kelihatannya bingung”. Ini terlihat dari berubah-ubahnya penetapan aturan yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat.  Penentuan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak sama, antara Menteri yang satu dengan yang lain.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan, pemerintah sudah menyepakati kebijakan selama Natal dan Tahun Baru ialah seluruh Indonesia akan menggunakan ketentuan yang sama yaitu PPKM level 3.

Artinya, ketentuan yang diberlakukan sebagian besar diadopsi dari ketentuan yang berlaku pada saat diberlakukannya PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Ketentuan ini berlaku pada masa libur natal dan tahun baru (nataru). Kebijakan ini mulai berlaku  24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.  Begitu penegasan Muhadjir, saat berada di tengah
jemaat Katolik, pekan lalu.

Namun anehnya,  Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas,  menyatakan  bahwa penetapan PPKM Level 3 oleh Menko PMK itu dibatalkan. Sehingga Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan aturan terbaru mengenai pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal 2021. Hal tersebut tertuang dalam  Surat Edaran Menteri Agama No SE 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan & Penanggulangan Covid-19 dalam Pelaksanaan Ibadah & Peringatan Hari Raya Natal yang terbit pada 12 Desember 2021. 

Meski PPKM Level 3 dibatalkan, masyarakat harus tetap waspada karena Nataru kali ini masih dalam susana pandemi. Panduan diterbitkan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di gereja sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam perayaan Natal Tahun 2021.

Instruksi Mendagri

Mendagri Tito  Krnavian,  juga ikut menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) bernomor 67 Tahun 2021. Aturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022.

Merujuk Inmendagri No 67 Tahun 2021, berikut sederet aturan daerah dengan PPKM level 1:

Di antaranya,  pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari beroperasi 100 persen. Demikian pula pedagang kaki lima, toko kelontong, bengkel hingga cuci kendaraan diizinkan buka dengan teknis yang diatur Pemda.

Kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warteg hingga PKL diatur operasionalnya sampai pukul 22.00 WIB dengan kapasitas maksimal 75 persen.

Aturan juga berlaku untuk restoran makan, kafe di dalam gedung atau toko dan area terbuka.
Jam operasional kafe yang dimulai malam hari yakni pukul 18.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB. Kapasitas 75 persen.

Kegiatan di Mal dibuka dengan kapasitas 100 persen sampai pukul 22.00 WIB. Anak di bawah 12 tahun boleh masuk dengan pendampingan orang tua.

Kapasitas bioskop diatur 70 persen dan hanya pengunjung kategori hijau dan kuning yang boleh masuk. Lalu restoran dalam area bioskop boleh dine in dengan maksimal kapasitas 75 persen, durasi makan 60 menit.
Sedangkan pelaksanaan resepsi pernikahan boleh 75 persen kapasitas.
Sebagai turunan dari SE dan aturan yang dikeluarkan para pejabat pemerintahan itu, maka  organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat lainnya berusaha untuk menyesuaikan.

Larangan Cuti Bersama

Mengenai larangan cuti untuk ASN, pemerintah mengeluarkan aturan khusus. Aturan dimuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 26 Tahun 2021.  Isinya, tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintahan. Waktunya, selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Beberapa aturan terkait batasan ASN bepergian ke luar daerah, disebutkan, bahwa ASN dilarang bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode Nataru tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Ada pengecualian aturan, yakni untuk ASN yang tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di satu wilayah yang akan melaksanakan WFO (work from office). Diberikan contoh: seperti Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) atau disebut juga Medan Raya, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Demokrasi, Tangerang,  Bekasi), Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Semarang Raya atau Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan,  Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang juga disebut Surabsta Raya, serta Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar).

Di samping itu juga bagi ASN yang dinas ke luar daerah dan sudah mendapatkan surat tugas dengan ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Begitu pula ASN yang harus ke luar daerah dengan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.

Cuti pada masa libur Nataru diperbolehkan hanya untuk pegawai yang akan melahirkan atau sakit atau alasan penting lainnya.  Hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu bagi pegawai di Indonesia seperti ASN, karyawan BUMN, hingga pegawai swasta harus menaati kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Jika kedapatan melanggar maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ibadah versi Digital

Terlepas dari masalah penetapan level PPKM, kelihatannya masyarakatt ak peduli.  Merujuk pada SE Menag itu, maka  pihak gereja melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan.
Untuk itu, pihak gereja, membentuk Satgas COVID-19 internal yang berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di Daerah.

Dalam pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 ada petunjuk,  hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Ditekankan persekutuan dilaksanakan di tengah keluarga dan di ruang terbuka.

Apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;

Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah atau kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan. Jam operasional gereja atau tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 waktu setempat.

Berdasarkan ketentuan itu, maka di Jakarta,  misalnya, sebanyak 68 gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menerapkan layanan ibadah secara digital.

“Kita gunakan teknologi digital Belarasa,” kata Vikaris Jenderal KAJ, Romo Samuel Pangestu.
Pada laman resmi KAJ, dijelaskan, Belarasa merupakan layanan ibadah secara digital yang difasilitasi Keuskupan Agung Jakarta sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Fitur yang tersedia dalam website Belarasa di antaranya penjadwalan sakramen di gereja, pendaftaran umat untuk ikut sakramen, teks Misa, kumpulan doa, donasi untuk program paroki dan Keuskupan, lowongan kerja, dan pencari kerja.

Samuel mengatakan KAJ saat ini membawahi operasional 68 gereja di wilayah Jakarta, Tangerang dan Bekasi. “Mereka yang akan melakukan Misa atau ibadah-ibadah lain harus mendaftarkan secara online melalui website Belarasa,” kata dia.

Umat Katolik di Surabaya,  di bawah keuskupan Surabaya, juga melakukan ibadah  yang sama.  Dengan streaming.

Umat kristen Protesran yang tergabung di KWI, PGI, GPI dan organisasi keagamaan nasrani lainnya,  punya rujukan prokes dan pengaturan ibadah yang baik. Sebab,  ini merupakan natal kedua di masa pandemi Covid-19. Jadi, merayakan Natal 2021 serta Tahun Baru 2022 di rumah pun lebih diuntungkan karena dapat menjaga kesehatan dan kehangatan.

Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 adalah ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu keluar dari pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu tes, testing, tracing, dan treatment juga akan tetap digencarkan agar PPKM tetap bisa dijaga di level 1 atau terkendali.

Selamat Merayakan Natal Bagi Umat Nasrani. Semoga tetap Rukun dan Damai dalam Kebhinnekaan.

*) Opini ini juga dipublikasikan melalui Suratkabar Mingguan PELOPOR.