Kumpulan Tajuk Rencana Koran DOR

Tajuk DOR 578

Menyebarkan Ilmu Bermanfaat
Membentuk Insan Bermartabat

Motto Hidup: Yousri Nur Raja Agam

HARI Pendidikan Nasional di Indonesia, diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, yang lahir 2 Mei 1889 di Jogjakarta. Pahlawan nasional ini mempunyai nama asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat.
Tentu kita sebagai bangsa Indonesia, sudah tahu. Tetapi, di balik itu, kita harus pula mengetahui berbagai hal tentang dunia pendidikan. Tidak saja pendidikan yang berkembang sekarang dengan Ilmu dan Teknologi (IT) mutakhir, tetapi juga ilmu yang didasari pada alam sekitar. Sebab, ilmu itu, tidak semata-mata rangkaian pengetahuan dari buku dan pengajaran yang tertulis. Ada yang tersurat, juga banyak yang tersirat.
Kita harus memandang alam semesta, sebagai sumber ilmu. “Alam terkembang jadi guru”, begitu petuah kakek dan nenek kita. Sebab, dari alam itulah kita akan menemukan segalanya. Termasuk, Sang Pencipta alam semesta itu.
Tidak salah ajaran agama yang menyatakan “Thalabul ilmi, minal mahdi, ilal lahdi”, yang artinya, tuntutlah ilmu sejak kau masih di buaian (ayunan) sampai mendekati liang lahad. Maksud dari ajaran ini, bahwa menuntut ilmu itu wajib dilaksanakan sepanjang usia. Sejak bayi hingga menjelang ajal.
Bukan hanya itu, tekanan yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satu contohnya, menuntut ilmu juga dianjurkan ke tempat yang jauh dan lebih maju. Dulu di zaman Nabi Muhammad, misalnya, Negeri China itu terletak di daratan yang jauh dari jazirah Arab – waktu itu ditempuh menggunakan unta.
Pimpinan Umat Islam itu menyampaikan pesannya yang disebut juga sebagai hadis: “Uthlubul ilmi walau bisshiin”. Maksudnya, carilah ilmu walaupun sampai ke Negeri China. Lima belas abad yang silam itu, China sudah maju dengan berbagai ilmu pengetahuan. Misalnya, mereka sudah membuat berbagai jenis tekstil, di antaranya: sutra dan bahan-bahan tembaga, serta keramik.
Masa penjajahan Balanda, mendorong rakyat Indonesia yang berpikiran maju untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapat. Kendati kita tahu, kolonialis Belanda waktu itu sangat pelit untuk memberikan keahlian kepada kita yang disebut inlander ini. Coba baca sejarah pendidikan di Indonesia, baru pada abad ke-19 berdiri berbagai pendidikan formal. Sebelumnya, pelajaran yang diterima oleh nenek moyang kita, masih berdasarkan ajaran adat dan agama.
Layak kita melakukan kajian tentang proses pendidikan dan perkembangan dunia pendidikan di tanahair. Maka, Ki Hadjar Dewantara, dijadikan figur sebagai Bapak Pendidikan. Di mana, filosofinya: tut wuri handayani (dari berlakang member dorongan), dijadikan sebagai semboyan dunia pendidikan Indonesia.
Selain itu, sistem pendidikan yang dikembangkan di zamannya adalah “Sistem Among”. Pola ini dikaitkan dengan: Tut Wuri Handayani, yakni: Ing madya mangun karsa dan Ing ngarso sung tuladha.
Memang, asas ini sudah lama dikenal masyarakat pendidikan. Sistem Among berasal dari bahasa Jawa yaitu mong atau momong, yang artinya mengasuh anak. Pengajar, sebagai guru atau dosen merupakant pamong yang menyandang predikat pendidik dan pengajar. Menularkan ilmu harus dengan kasih sayang.
Di zaman kemajuan sekarang ini, tidak sedikit orang yang lupa filsafat penyebaran ilmu itu. Motto:”Menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk membentuk insan yang bermartabat” sudah mereka abaikan. Ilmu dan pengetahuan menjadi “alat bisnis dan komersial”.
Kiranya, kita perlu melihat ke belakang, bahwa menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu, merupakan salah satu bekal hidup kita kelak di alam “sana”. Ilmu yang bermanfaat itu, mampu memberikan bekal kehidupan di akhirat. Sejajar dengan amal jariah atau sedekah, serta doa anak yang shaleh.
Oleh sebab itu, kiranya, dalam kehidupan bermasyarakat di dunia sekarang ini, marilah kita mengambil hikmat arti pendidikan dan ilmu pengetahuan itu. Bagi yang kaya atau mempunyai kehidupan yang layak, jadilah pelopor sebagai manusia yang bermanfaat. Sebaliknya, bagi yang berada pada status miskin, janganlah resah. Tetap menjadi insan yang bermartabat. Jadi: apabila kaya harus bermanfaat, seandainya miskin tetap bermartabat.
Selamat Hari Pandidikan Nasional. Salam untuk para pahlawan “tanpa tanda jasa”.(**)

 

 

 

Tajuk DOR 577

Adu Kekuatan dan Dalil Hukum

La Nyalla Mattalitti

vs

Maruli Hutagalung

Sorotan: Yousri Nur Raja Agam

ADU argumentasi dan kekuatan, antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Maruli Hutagalung dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Jawa Timur La Nyalla Machmud Mattalitti, belum usai.
Setelah La Nyalla Mattalitti memenangi sidang gugatan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka penyelewengan dana hibah Kadin Jatim, Selasa (12/4/2016), ternyata Maruli Hutagalung menggunakan jurus baru.
Ia tidak rela dinyatakan “kalah” seperti yang diputuskan pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, itu. Bahkan, Maruli tidak sertamerta mengakui kekalahan “telak” yang diputus hakim tunggal, Ferdinandus.
Lebih tidak terima lagi, karena Ferdinandus, mengatakan, secara formal, Kejati Jatim selaku termohon telah melakukan pelanggaran atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan pemohon – Lany Nyalla Mattalitti – sebagai tersangka.
Apalagi, secara material, perkara yang disidik oleh Kejati Jatim, yaitu penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2012, untuk pembelian IPO (initial public offering), adalah perkara yang sudah incracht (in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Sebab, pelakunya sudah diperiksa dan diadili, dan diputus sebagai terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, dalam sidang pada 26 Desember 2015..
Tidak hanya itu, hakim juga menyatakan, semua alat bukti yang diajukan termohon sebagai syarat pengembangan perkara adalah bukti lama yang telah diperiksa pada persidangan sebelumnya. Itulah sebabnya, maka, hakim berpendapat, perkara ini sudah tidak dapat dibuka kembali.
Maruli Hutagalung tidak main-main. Bukan sekedar gertak sambal. Tetapi, Kajati Jatim yang masih baru di Surabaya itu, benar-benar bak “pendekar”. Tidak bisa menggunakan jurus yang pertama, ia lalu melakukan yang lain. Gagal dengan penetapan status La Nyalla sebagai tersangka sebelumnya, Maruli kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.
Di hadapan wartawan, Maruli tegas mengatakan: “100 kali digugat praperadilan, 100 kali saya akan keluarkan sprindik baru untuk La Nyalla. Begitu seterusnya,” tegas Maruli, Jumat (22/4/2016). Maruli juga berdalih tidak memiliki tendensi apa-apa dalam menangani kasus La Nyalla, ia menyatakan berlaku profesional dalam bertugas.
Dalam sprindik yang ke dua tersebut, La Nyalla dinyatakan, diduga melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dana yang dimaksud adalah dana hibah dari Pemprov Jatim kepada instansi pimpinan La Nyalla, yakni Kadin Jatim periode 2011-2014.
Nah, pada masa itu, Kadin Jatim menerima dana hibah total Rp 48 miliar. Pencucian uang, yang sudah terdeteksi Rp 1,3 miliar. Itu pun masih bisa berkembang.
Dengan dasar itulah, Maruli menandatangani sprindik baru yang kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka.
Sprindik baru itu bernomor Print-397/O.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 April 2016, sedangkan penetapan tersangka La Nyalla Mattalitti berdasarkan surat Kep-31/O.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 April 2016.
Kendati demikian, pihak Kejati Jatim sudah menjalankan putusan praperadilan di PN Surabaya, dengan mencabut status tersangka La Nyalla, mencabut surat cekal, DPO (Daftar Pencarian Orang), maupun mencabut blokir paspor.
Namun, setelah itu, karena status La Nyalla, tersangka lagi, maka Kejatgi Jatim mengirim kembali surat cekal itu.
Konon, Izin tinggal La Nyalla Mattalitti di Singapura diketahui tinggal sepekan lagi, tepatnya hingga 28 April mendatang. Oleh karena itu, Maruli meminta La Nyalla, segera kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum yang sudah ditetapkan.
Kalaulah apa yang diucapkan anggota tim kuasa hukum La Nyalla, Amir Burhanudin,bahwa penerbitan sprindik itu telah merusak sistem penegakan hukum, maka ini jelas-jelas mencederai sistem hokum di Indonesia. (y

 

 

Tajuk DOR 573

April Mop Kenaikan Tarif Premi
Memicu Gejolak BPJS Kesehatan

Ulasan: Yousri Nur Raja Agam

PROTES dan pernyataan keberatan kenaikan tarif premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bermunculan di berbagai mediamassa. Hal ini, akibat Pemerintah akan menaikan premi (iuran) BPJS Kesehatan terhitung 1 April 2016.
Memang, kenaikan premi itu tidak untuk seluruh peserta, hanya bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Kendati demikian, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 29 Februari 2016 dan diundangkan pada 1 Maret 2016 itu, terasa memberatkan.
Berbagai pihak, di pusat dan daerah, melakukan aksi penolakan. Kalangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, juga mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan tersebut sampai ada ada perbaikan pelayanan yang lebih baik. Ketua Komisi IX DPR Dede Macan Yusuf, menyebut, apabila iuran BPJS tetap dipaksakan naik per 1 April 2016, maka legislator akan menginisiasi revisi Undang-Undang BPJS.
Dalih pengajuan kenaikan premi itu, diakui Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Tono Rustiano, karena ketidakseimbangan iuran yang masuk dengan perngeluaran. Ia menyontohkan tahun 2015 lalu. Iuran yang diterima rata-rata hanya Rp 27 ribu, sedangkan biaya pelayanan yang harus dibayar Rp 32 ribu. BPJS Kesehatan mengalami difisit, sehingga harus menalangi dana sebesar Rp 5,85 triliun tahun lalu.
Rencana kenaikan tarif itu adalah berdasarkan kelas ruang perawatan kesehatan. Kelas I naik dari Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu.
Walaupun BPJS Kesehatan menyatakan “harus menalangi dana” sampai Rp 5,85 triliun, ternyata Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan dana Rp 1,54 triliun. Dana itu memang disiapkan sebagai anggaran cadangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), ujar Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro. Pencairan dana tersebut dilakukan karena kondisi arus likuiditas BPJS Kesehatan yang tengah bermasalah, akibat melonjaknya animo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS.
Bagi masyarakat Jawa Timur, kehadiran BPJS Kesehatan ini, mempunyai nilai plus dan minus. Sebab, sebelum ada BPJS Kesehatan ini, warga masyarakat Jawa Timur sudah dijamin melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Dananya, diperolerh melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Timur, serta APBD Kabupaten dan Kota se Jatim. Gubernur JatimH.Soekarwo secara tegas menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan itu. Tidak hanya itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji, sampai-sampai minta BPJS dibubarkan dan dikembalikan kepada Jamkesda.
Menteri Sosial Khofifah Indarparawangsa, kepada wartawan saat berkunjung ke Malang, Jawa Timur, pekan lalu, menyatakan kenaikan iuran itu telah dipertimbangkan masak-masak oleh seluruh stakeholder terkait. Kenaikan iuran hanya menyasar para peserta mandiri karena dianggap sudah mampu secara finansial. Menurut dia, keberadaan BPJS membawa manfaat yang tinggi jika dibandingkan asuransi kesehatan swasta.
Di balik persoalan kenaikan iuran atau premi itu, BPJS juga masih mendapat sandungan dari DSN (Dewan Syariah Nasional). Dewan yang bernaung di bawah panji MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu mendesak BPJS Kesehatan membuat produk asuransi berbasis syariah untuk kepentingan umat muslim.
Melihat berbagai hal yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan itu, ternyata bukan masalah kenaikan tarif premi dan pelayanan di rumahsakit. Masih ada persoalan yang dikaitkan dengan hukum asuransi dan hubungan sosial. Bahkan, ada pula yang menyangkut akidah yang berhubungan dengan syariah bagi Umat Islam.
Nah, tanggal 1 April 2016, telah tiba. Inilah “April Mop” yang menjadi salah satu peristiwa lain yang memicu gejolak di awal bulan ini. (y

 

Tajuk DOR 572

La Nyalla Dipaksa Mundur
Melalui Status Tersangka

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

NAMA Ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, belakangan ini sering menjadi bahan liputan mediamassa. Di samping juga menjadi bahan pergunjingan dan perbincangan di berbagai tempat. Memang fenomenal.
Bagi masyarakat Jawa Timur, nama La Nyalla Mattalitti, bukan sesuatu yang asing. Lelaki asal Sulawesi Selatan ini memang besar dan hidup di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dia dikenal di kalangan pers dan para pegiat organisasi di Kota Pahlawan.
Apabila menyebut nama La Nyalla – demikian dia akrab disapa – orang akan mengidentifikasikan namanya dengan Pemuda Pancasila (PP), sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang cukup terkenal di tanahair. La Nyalla lah dedengkot PP di Surabaya. Dia lama sekali menduduki jabatan Ketua Umum MPW PP Jatim. Dia adalah “kepanjangan tangan” Japto Surjosumarno – pemilik nama besar di pusat organisasi ini di Jakarta.
Kiprahnya dalam dunia bisnis di Jawa Timur, sudah menggurita. La Nyalla adalah keluarga pengusaha pribumi sejak zaman perjuangan kemerdekaan, hingga Orde Lama sampai Orde Baru. Sejak kecil ia berada di lingkungan dunia usaha. Sebagai pengusaha muda dia pun pernah mengendalikan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), organisasi GM (Generasi Muda) Kosgoro, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan lain-lain di Jatim..
Kesuksesan di dunia usaha dan organisasi itu pula yang mengantarkan La Nyalla bisa menduduki jabatan di Kadin Jatim, di Pengprov PSSI dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Jatim, serta Ketua Umum PSSI sekarang ini.
Memang, tidak semua jabatan itu diraih La Nyalla dengan mudah. Dia hampir selalu memasuki dunia gonjang-ganjing untuk mencapai puncak jabatan. Selain itu, ada juga yang berkat campurtangan pejabat pemerintahan. La Nyalla boleh dikatakan selalu tampil luar biasa. Pendukung utamanya ada di PP, Kadin dan KONI di Jatim, serta kemudian di PSSI di Jakarta.
Setelah berada di kancah nasional, di PSSI, badai kemelut seolah-olah menghantam kapal phinisi yang selama ini dinakhodainya. Namun, sebagaimana tekad lelaki dari Bugis Makassar, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Begitulah La Nyalla Mattalitti.
Kendati ia pernah dijuluki “mafia” dalam bisnis dan organisasi, tetapi orang-orang yang berada di lingkungannya, melihat tiada cacat di diri La Nyalla. Bahkan, tidak sedikit yang mendoakan La Nyalla berumur panjang dan selalu kaya raya, karena La Nyalla adalah Robinhood.
Kini sandungan yang cukup telak ditudingkan kepadanya. La Nyalla dijadikan “tersangka” oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dengan menerbitkan surat penetapan No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016.
Dia dinyatakan korupsi dan menyalahgunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang disalurkan melalui Kadin Jatim. Padahal, perkaranya sudah disidangkan dan para pelakunya sudah diputus pengadilan sebagai terpidana. Eh, ternyata perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap itu “diungkit” kembali.
Sertamerta para ahli hukum yang berada di sekitar La Nyalla berteriak. Kalau perkara yang sama dan sudah inkrah diangkat ke permukaan dan disidangkan lagi, itu namanya “nebis in idem”, ujar mereka. La Nyalla dengan lantang menyebut dirinya dan PSSI dikriminalisasi. Status tersangka yang berikan Kejati Jatim kepadanya tak lepas dari urusan sepakbola.
Saat dia baru ditetapkan sebagai tersangka, pihak Kemenpora memintanya mundur dari jabatan Ketum PSSI. Keterangan Kajati Jatim kepada pengacaranya menjelaskan bahwa kasus dana hibah merupakan “titipan dan pesanan orang kuat istana,” kata La Nyalla.
Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, bak “kebakaran jenggot”. Kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu merasa mendapat tudingan dari La Nyalla Mattalitti sebagai dalang di balik penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah itu. Apalagi, Imam Nahrawi memanfaatkan status tersangka La Nyalla itu untuk memaksanya mundur dari Ketum PSSI. (y

 

 

Tajuk DOR 571

Tiga Pilihan Akibat Narkoba
Rehabilitasi, Penjara atau Mati

Catatan : Yousri Nur Raja Agam
Penanggulangan bahaya narkoba semakin sulit. Hampir seluruh lapisan masyarakat dan lembaga dilibatkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) saja, tidak mungkin mampu melakukan pemberantasan. Apalagi, gerak dan tingkah pelaku peredaran narkotika dan bahan adektif (narkoba) semakin beragam.
Tidak hanya itu, jenis narkotika terus bertambah. Pekan lalu BNN kembali menemukan tiga narkotika jenis baru atau yang biasa disebut dengan new psychoactive substances (NPS). Dengan demikian, hingga sekarang BNN sudah mengidentifikasi 41 narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia.
Ke tiga jenis NPS yang ditemukan itu adalah AB-PINACA, THJ-2201, dan THJ-018. Ketiga jenis zat ini sampelnya diambil dari tembakau. Zat ini distimulasikan dengan zat synthetic cannabinoid, sehingga menimbulkan efek halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.
Dalam siaran persnya, BNN menyatakan, dampak dari efek halusinogen itu dapat menyebabkan seseorang melihat warna acak, pola, peristiwa, dan bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak ada seolah adalah nyata. Halusinogen menimbulkan halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan dapat menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga menyebabkan seluruh perasaan dapat terganggu.
Dari temuan terbaru yang berhasil diidentifikasi sudah 41 NPS itu, ternyata baru 18 NPS yang masuk di dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2014. Lain lagi di dunia, UNODC melalui Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances, Vol. 7, pada Februari 2016, yang ditayangkan pada portal resmi http://www.unodc.org, mengungkap perkembangan NPS hingga Desember 2015 berhasil diidentifikasi sebanyak 643 NPS dari lebih 100 negara. Dari jumlah itu, yang terbanyak adalah sintetis dari Cannabinoid.
Semakin banyak jenis narkoba, semakin banyak pula korbannya. Ada yang menjadi korban karena menjadi pemakai, juga ada yang kemudian terjebak menjadi pengedar. Bahkan, tidak sedikit pula, pengedar berlindung sebagai pemakai.
Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkoba di tanahair. Korban semakin banyak bergelimpangan. Sampai-sampai Pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia dalam keadaan “darurat narkoba”.
Kalau sebelumnya, berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan agar pengguna narkotika direhabilitasi. Namun, belakangan timbul wacana pengguna narkotika bakal dipidanakan. Pernyataan itu menimbulkan pertentangan di media, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Memang, maksud pemidanaan dengan penghukuman penjara, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna narkoba.
Kepala BNN, Komjen Budi Waseso – yang akrab dengan sapaan Buwas – pernah mewacanakan akan mengusulkan revisi terhadap UU No.35 Tahun 2009. Revisi terkait dengan aturan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Menurutnya BNN di bawah tampuk kepemimpinanya mesti mengedepankan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba secara efektif dan efisien.
Pada masa kepemimpinan Komjen Anang Iskandar, BNN menerapkan konsep rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba. Aturan rehabilitasi tertuang dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009. Apabila Pasal 54 direvisi kemudian dihapus, maka pengguna narkoba bakal dijebloskan penjara.
Salah seorang penggiat BNN, Brigjen Pol Siswandi, saat berada di Surabaya, ketika Musyawarah Wilayah (Muswil) Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu Jawa Timur, menyatakan, memang ada “tiga pilihan” dalam penanggulangan narkoba, yakni: Rehabilitasi, Penjara atau “hukuman Mati”. (y

 

 

Tajuk DOR 570

Mengenang Peristiwa
Setengah Abad Supersemar

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam
           Ketua DPP FKB KAPPI Angk.66

SETENGAH abad yang silam, yakni tanggal 11 Maret 1966, pernah dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia. Tanggal 11 Maret pernah menjadi “hari keramat”, bagi Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.
Selembar surat yang ditandatangani Presiden Sukarno, 50 tahun silam, menjadi “Surat Sakti” dalam dokumen sejarah bangsa ini, waktu itu. Dan mungkin hingga saat ini dan masa mendatang.
Kendati Surat Perintah 11 Maret, dipopularkan dengan sebutan: “Supersemar”, adalah surat resmi, dokumentasi negara yang menjadi “saksi” sejarah, ternyata tidak selamanya akurat. Logisnya, surat resmi, apalagi surat yang dikeluarkan oleh pejabat pengambil keputusan, pasti dikonsep oleh seorang ahli atau pakar. Lalu surat itu ditelaah dan menjalani birokrasi dengan memberikan paraf dan disposisi untuk sampai kepada pejabat tertinggi yang mengeluarkan keputusan.
Namun tidak demikian halnya dengan Supersemar. Surat Perintah dari Presiden Republik Indonesia, Dr.Ir.H. Sukarno tanggal 11Maret tahun 1966. Surat dari pejabat tertinggi di Negara Republik Indonesia ini, selalu dipermasalahkan setelah era reformasi. Padahal, di zaman Orde Baru, saat Presiden RI, HM Soeharto berkuasa, Supersemar itu adalah surat “paling sakti”.
Betapa tidak, selama 32 tahun lebih – dari tahun 1966 hingga 1998 – Supersemar ini diperingati setiap tahun. Surat iti dirayakan hari ulang tahunnya. Bahkan melebihi perayaan ulangtahun hari bersejarah lainnya.
Memang, tanggal 11 Maret bagi Supersemar adalah tonggak sejarah cengkeraman kekuasaan seorang pemegang tampuk kekuasaan di negeri ini, bernama: Soeharto. Inilah “surat sakti” yang melanggengkan kuasaan Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru.
Setelah Orde Baru “selesai”, berlanjut ke Era Reformasi, berbagai komentar menyeruak ke permukaan. Berbagai hujatan juga ditujukan terhadap Supersemar dan pelaksana Supersemar itu. Pro-kontra terhadap lahirnya supersemar bermunculan.
Kecaman yang paling tajam terhadap kesaktian Supersemar itu, pasti dari mereka yang menjadi korban akibat Supersemar itu sendiri. Mereka adalah para musuh atau dianggap musuh oleh rezim Orde Baru yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga 1998. Walaupun sesungguhnya banyak pula segi positif yang dihasilkan pemerintahan yang memegang kekuasaan dari Supersemar itu.
Berbicara tentang Supersemar, bayangan kita akan tertuju kepada dua presiden, yakni Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Sebab dengan Supersemar itulah salah satu dasar beralihnya kekuasaan di republik ini dari Presiden Sukarno kepada Soeharto – waktu itu menduduki jabatan Panglima Angkatan Darat – yang pangkatnya masih Mayjen (Mayor Jenderal), tetapi pada Supersemar ditulis besar dan jelas Letnan Jenderal (Letjend) Soeharto.
Supersemar itu, ternyata bak “senjata makan tuan” bagi Presiden Sukarno. Betapa tidak, justru dengan Supersemar itu, Soeharto “mengambilalih pucuk pimpinan Negara ini”. Bahkan, jauh melebihi jangka waktu yang yang lazim. Artinya, Supersemar itu digunakan Soeharto sebagai “senjata pamungkas” untuk mengambilalih kekuasaan. Tidak tanggung-tanggung, selama 32 tahun.
Tahun 2016 ini, tanggal 11 Maret di penanggalan Masehi yang dipajang di dinding rumah dan kantor kita, jatuh pada hari Jumat. Apakah, 11 Maret 2016 ini, masih ada gaung Supersemar itu? Bagi yang pernahg menikmati kehidupan di masa Orde Baru, pasti tidak akan lupa Supersemar. Sebaliknya, bagi yang merasa “memusuhi” Orde Baru – yakni mereka yang terlibat dalam G-30-S (Gerakan 30 September) 1965 – terutama yang disebut bernaung di bawah panji PKI (Partai Komunis Indonesia), pasti menyatakan Supersemar itu merupakan pangkal bencana dan malapetaka.
Yang jelas, dulu tanggal 11 Maret pernah menjadi hari bersejarah. Hari yang perayaannya luar biasa. Seolah-olah itulah Hari Proklamasi pemerintahan Orde Baru. Tentu, peristiwa sejarah itu mungkin bisa dilenyapkan. (Y)

 

 

 

Tajuk DOR-567

Akan Mampukah Menjadi Dwitunggal
Seperti Pakde Karwo dengan Gus Ipul

Ulasan: Yousri Nur Raja Agam
GUBERNUR dan wakilnya harus mampu menjadi pasangan serasi dalam memajukan daerahnya masing-masing. Di samping itu, gubernur dan wakil gubernur harus bisa menjadi dwitunggal yang saling memperkuat dan melengkapi, berjalan dengan baik, penuh amanah, dan dekat dengan rakyat.
Dua kalimat diucapkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di hadapan tujuh pasangan gubernur-wakil gubernur yang dilantiknya di istana Negara, Jakarta. Jumat (12/2) petang lalu. Para gubernur dan wakil gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap pertama, 9 Desember 2015 lalu, tidak perlu membuka telinga lebar-lebar, karena suara itu jelas dari corong pengeras suara.
Tentu ucapan Presiden itu, melihat pengalaman pasangan gubernur-wakil gubernur di berbagai daerah yang “sering” tidak serasi atau “pecah kongsi”. Ada pula, gubernur yang berjalan sendiri, tanpa memberikan fungsi dan kewenangan yang ikhlas kepada wakilnya.
Tidak jarang, di akhir masa jabatan mereka siap-siap “cerai”, karena ketidakpuasan dalam melaksanakan kepemimpinan. Sang wakil ingin bersaing dengan sang gubernur. Sebaliknya, sang gubernur mencari pasangan baru. Tentu, dalam persaingan itu ada yang kalah dan yang menang. Bagaimana akibatnya?
Di Indonesia pada satu dekade belakangan ini, Gubernur Jawa Timur H.Soekarwo dengan Wakilnya H.Saifullah Yusuf, sering disebut sebagai pasangan yang serasi. Pasangan yang akrab dengan sapaan: Pakde Karwo dengan Gus Ipul, itu sering dijadikan contoh keteladanan Dwitunggal. Sebab, dari luar dan publikasi media, mereka kelihatannya mampu bertahan dalam dua masabakti.
Jokowi – pangggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta Raya – itu, menyatakan, dengan demikian pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih itu bisa menjadi pemimpin yang terpercaya.
“Ayo blusukan seperti saya!” Kira-kira begitu ucapan yang tersirat dan diinginkan Jokowi kepada wakil pejabat pusat di daerah itu. Untuk itu, para gubernur-wakil gubernur harus menjadi pekerja siang dan malam.
Gubernur dan wakil gubernur yang baru, atau kembali menjabat kepala daerah di wilayahnya dapat memastikan semua rakyat di daerah yang dipimpin mendapat air bersih, memperoleh listrik, menikmati pelayanan transportasi yang terjangkau, serta bisa mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik.
Tidak hanya itu, jangan lupa rakyat juga mengharapkan daya beli yang semakin kuat, dengan inflasi yang rendah terkendali, pembukaan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran. Artinya, langkah yang lebih dan kongkret dalam mengentaskan kemiskinan, terobosan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kesenjangan sosial.
Tujuh pasangan gubernur-wakil gubernur yang menjadi sasaran pesan Jokowi itu adalah: Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan wakilnya Rudi Resnawan, Gubernur Jambi, Zumi Zola dan wakilnya Fachrori Umar, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan wakilnya Nasrul Abit. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan wakilnya Steven Octavianus, Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani dan wakilnya, Nurdin Basirun, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dan wakilnya Udin Hianggio serta Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan wakilnya Rohidin Mersyah.

Setelah tujuh pasangan gubernur-wakil gubernur dilantik pada tahap pertama, Rabu, 17 Februari 2016 juga dilaksanakan pelantikan serentak untuk 202 bupati dan wali kota oleh gubernur di provinsi masing-masing. Sesuai dengan undang-undang, pelantikan digelar di ibu kota provinsi.

Pelantikan, gelombang dua, bulan Maret 2016 terhadap sebelas bupati, wali kota dan satu pasangan gubernur-wakil gubernur, yakni Kalimantan Tengah jika tidak ada masalah sengketa di MK (Mahkamah Kostitusi). Setelah itu, Juni 2016, pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah beserta 30 bupati dan wali kota. (y

 

 

Tajuk DOR 566:

Bakal Lahir Bayi ke Lima Golkar
Bernama Partai Golkar Indonesia

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

KEMELUT berkepanjangan di tubuh Partai Golkar, dapat diibaratkan bagaikan “ibu sedang hamil”. Itulah “tradisi Golkar (Golongan Karya) – kekuatan politik di zaman Orde Baru – yang menjelma menjadi Partai Golkar (PG) di era reformasi.
Berulangkali, Munas (Musyawarah Nasional) Golkar atau Partai Golkar berakhir ricuh. Menimbulkan sengketa dan perpecahan. Kemudian, perpecahan itu sampai, melahirkan “partai politik baru”.
Partai yang lahir akibat kemelut Golkar atau Partai Golkar, sudah empat kali yang resmi, yakni: PKP yang menjadi PKPI, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Nasdem.
Kita masih ingat, saat Munaslub Golkar di awal era reformasi, Juli 1998, berakhir ricuh, gara-gara Edi Sudradjat dikalahkan oleh Akbar Tandjung. Edi yang mantan Menhankam itu kecewa berat. Bersama pendukungnya, Edi Sudradjat hengkang dari Golkar. Mereka, yakni : Sarwono, Siswono, Hayono Isman, David Napitupulu dan beberapa politikus nasional lainnya mendirikan GKPB (Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa). Dari gerakan ini, lalu lahirlah partai baru PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) yang dideklarasikan 15 Januari 1999.
Tahun 2004, Wiranto sebagai pemenang Konvensi Calon Presiden dari Partai Golkar, kecewa berat. Ini disebabkan JK (Jusuf Kalla), mantan Ketua Umum Partai Golkar berpasangan dengan dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Padahal sebelumnya, JK berpasangan dengan Wiranto (JK-Win). Nah, kekecewaan Wiranto itu, menghasilkan kelahiran anak ke dua Golkar yang diberi nama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tahun 2006.
Hal yang sama juga dirasakan Prabowo Subianto yang juga pernah ikut konvensi Capres Partai Golkar 2004 itu. Para pendukung Prabowo bergerak cepat menghimpun kekuatan. Buahnya, melahirkan partai sempalan Golkar yang ke tiga setelah PKP dan Hanura, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Usai Munas Partai Golkar 2009 di Riau, terjadi perpecahan. Merasa dipecundangi oleh kader-kader Partai Golkar di berbagai daerah, Surya Paloh yang menjadi kandidat ketua umum kalah melawan Aburizal Bakrie alias Ical. Tahun 2010, pria asal Aceh yang senang memelihara jambang dan jenggot itu, mendirikan Organisasi Massa (Ormas) Nasional Demokrat (Nasdem). Inilah embrio Partai Nasdem yang berdiri tahun 2010 sebagai bayi ke empat dari benih Partai Golkar.
Mendekati berakhirnya masabakti 2010-2015 kepengurusan yang dipimpin Ical, diselenggarakan Munas di Bali pertangahan 2015 lalu. Munas itu, ternyata menimbulkan perpecahan sebelum pelaksanaan. Agung Laksono bersama kelompoknya, menyelenggarakan Munas tandingan di Ancol, Jakarta. Adanya dua Munas ini mengakibatkan sengketa hukum formal di pengadilan – mulai PTUN, Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, serta Keputusan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM.
Kelihatannya, akan ada penyelesaian, setelah ada perundingan yang mengarah kepada mufakat pekan lalu. Para senior Golkar turun gunung, seperti Akbar Tandjung, BJ Habibie dan Jusuf Kalla. Sepakat akan menyelenggarakan Munaslub, satu dua bulan mendatang. Sikap Aburizal Bakrie dan Agung Laksono kelihatan cukup dewasa. Mereka berdua seolah-olah setuju, sama-sama tidak maju lagi dalam Munaslub nanti. Kesepakatan tak tertulis menyebut regenerasi, menyerahkan kepemimpinan Partai Golkar kepada kader muda.
Namun, di tengah suara damai itu, mencuat pemberitaan yang memanaskan situasi. Ada kelompok yang menamakan diri gabungan unsur DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping mengklaim sebagai kubu Munas Ancol, kelompok ini menyatakan akan memisahkan diri dari Partai Golkar. Mereka yang menyebut berasal dari 520 DPD se Indonesia dan akan membentuk partai baru bernama: Partai Golkar Indonesia.
Kendati ada yang menyatakan pembentukan partai baru ini hanya bentuk manuver, namun layak untuk dicermati. Gertak sambal antarkubu jangan pula dipandang sebelah mata. Walaupun, gerakan yang disebut melibatkan 520 DPD se Indonesia itu itu tidak muncul ke permukaan, bisa saja ada “gerakan bawah tanah”.
Perseteruan antara kubu Munas Bali dengan Munas Ancol, masih menyimpan dendam kesumat di antara yang “mati-matian” berjuang mempertahankan “kebenaran” dari hasil Munas yang mereka ikuti. Ada barisan “sakit hati”.
Kita tahu, Partai Golkar adalah “tempat berguru” kader-kader politik tanahair. Apa pun partainya, masih mengakui bahwa kader bangsa terbaik saat ini, masih yang berasal dari kandungan Orde Baru itu. Sejarah lahirnya Parpol-parpol baru, tidak lepas dari “antre panjang” para kader Golkar. Sehingga mereka mendirikan partai baru.
Jadi, keberadaan kemelut di Golkar atau Partai Golkar yang diibaratkan ibu yang hamil itu, bisa saja melahirkan bayi yang ke lima dari Golkar. Mungkin, yang bakal bernama Partai Golkar Indonesia (PGI) itu. (y

Tajuk DOR 562:
Presiden Jokowi bak Makan
Buah “Go-Jek” Simalakama

Ulasan: Yousri Nur Raja Agam

DENGAN penuh percaya diri, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan edaran yang isinya “melarang” layanan ojek dan taksi berbasis aplikasi sebagai angkutan umum di jalan raya. Surat dengan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Ignasius Jonan itu, sertamerta menjadi “hujatan” masyarakat – terutama melalui media sosial.
Angkutan umum jenis baru yang disebut Go-Jek itu, adalah sepedamotor roda dua milik perorangan yang bergabung dalam suatu manajemen berbasis aplikasi atau online. Di samping berfungsi sebagai pengantar orang, juga bisa dipesan sebagai alat pengantar barang dan kurir.
Setelah berkembang pesat di Jakarta, Go-Jek juga mekar di kota-kota lain, seperti wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), bahkan sampai ke Kota Surabaya dan sekitarnya. Dengan naik Go-Jek, penumpang merasa lebih aman, karena terorganisasi dengan pengelolaan yang jelas.
Yousri Nur RA_Hitam_MP Dari pagi hingga sore, berlanjut hingga malam, begitu seterusnya, sejak Kamis, 17 Desember 2015, pemberitaan di mediamassa dan media sosial tiada henti memberi komentar. Sasarannya adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin Joko Widodo. Pemerintah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap ekonomi kerakyatan. Bahkan, menghancurkan sumber penghasilan tidak kurang 300 ribuan orang di berbagai kota yang terdaftar sebagai pengemudi yang disebut mitra Go-Jek.
Tidak kuat dengan hujatan yang ditujukan kepada pemerintahannya, secara pribadi, Jokowi, menyebarkan tanggapan melalui twitter. Anehnya, Presiden Jokowi mempertanyakan peraturan baru yang dikeluarkan Mehub Ignasius Jonan itu.

Inilah kalimat yang ditulis Jokowi di twitter: “Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw,”
Mengetahui sikap pribadi Jokowi itu, pengelola Go-Jek menyampai apresiasinya. Namun, mereka tetap tidak puas, karena tanggapan Jokowi itu bersifat pribadi. Sampai-sampai di media sosial ada yang menginginkan Jokowi menyopot Ignasius Jonan sebagai Menhub.
Dengan wajah merah padam, Ignasius Jonan tampil di layar beberapa televisi nasional. Berbicara terbata-bata, mantan Dirut PT.KAI (Kereta Api Indonesia) itu berkilah, ia tidak mengeluarkan larangan. Surat yang ditandatanganinya itu bukan berisi larangan, melainkan sekedar mengingatkan kepada pihak kepolisian bahwa Go-Jek dan sejenisnya bukan termasuk angkutan umum menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketentuan angkutan umum adalah minimal harus beroda tiga, berbadan hukum, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum. Apabila angkutan pribadi digunakan sebagai angkutan umum yang tidak berizin tentu bertentangan dengan ketentuan hukum.

Jadi, apa pun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, memang tidak memenuhi ketentuan hukum.
Walaupun surat Menhub yang juga ditujukan kepada Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia itu tertanggal 9 November 2015, namun baru “meledak” pekan lalu.
Nadiem Makarim selaku pimpinan pengelola Go-Jek menanggapi pernyataan Menhub yang menyatakan bahwa ojek berbasis aplikasi, termasuk Go-Jek, tidak sesuai ketentuan sebagai angkutan umum. Kendati demikian, ia terharu atas dukungan masyarakat terhadap Go-Jek.
Kami tidak akan pernah melupakan dukungan yang berbondong-bondong membela keberadaan kami. Manajemen Go-Jek , secara resmi mengeluarkan menyatakan bahwa Jokowi memahami keinginan mayoritas masyarakat Indonesia.

Sikap Jokowi yang membolehkan pengoperasian Go-Jek dan sejenisnya, memang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Tetapi apabila dilarang, akan melukai perasaan rakyat kecil dan masyarakat banyak.
Memang Jokowi, bak makan buah “ Go-Jek simalakama”. (y)

———-

Tajuk DOR 561

Pemenang Pilkada Serentak 2015
Golput, Perempuan dan Petahana

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

Yousri Nur RA,MHPEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015, berlangsung di 264 tempat yang tersebar di Indonesia. Semula tercatat 269 Pilkada, namun lima daerah batal, karena bermasalah. Pilkada serentak diikuti sembilan Pilkada gubernur dan 260 Pilkada bupati/walikota.
Lima Pilkada yang batal dilaksanakan adalah: Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematangsiantar. Batalnya pelaksanaan Pilkada di lima daerah ini, menyangkut masalah teknis dan administratif.
Ternyata, minat masyarakat pemilih memang rendah. Prediksi yang disampaikan Koran DOR berturut-turut menjelang pelaksanaan Pilkada 2015 itu terbukti. KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjadi kambing hitam tingginya angka Golput (Golongan Putih), yaitu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, KPU kurang sosialisasi dan banyak sekali larangan KPU yang menjadi biang ketidaksemarakan pesta demokrasi di daerah.
Hasil pantauan, memang Golput menang mutlak di sebagian besar daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2015. Contoh yang cukup ekstrim di Kota Medan, Sumatera Utara. Golputnya mencapai 75,8 persen. Artinya, warga kota Medan yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) menggunakan hak pilihnya hanya 24,02 persen.
Penjabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan menyatakan, benar-benar prihatin. Segala upaya, sudah dilakukan. Kendati demikian ia tidak yakin apabila informasi tentang agenda pilkada tidak sampai ke telinga masyarakat. Apalagi, pemerintah telah memutuskan bahwa pelaksanaan pilkada menjadi libur besar.
Suasana yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Keikutsertaan masyarakat pemilih di Ranah Minang untuk memilih gubernurnya juga rendah. Hanya 51 persen yang datang ke TPS, sedangkan separuhnya lagi menjadi Golput.
Ting¬gi¬nya angka Golput menjadi pemenang dipicu berbagai faktor. Salah satu yang dijadikan argumentasi adalah: pem¬¬batasan sosialisasi dan kampanye seperti yang di¬atur Peraturan KPU (PKPU) No¬mor 7 Tahun 2015. Inilah sorotan tajam yang menyebabkan sosialisasi keberadaan Pilkada beserta calon kepala daerah jauh melorot. Kampanye menggunakan media luar ruangan (span¬duk, baliho, umbul-umbul) dan juga sosialisasi me¬la¬lui media massa tidak optimal, bahkan “dirampas oleh KPU”.
Memang terbukti pula, target parti¬sipasi pemilih 77,5 persen yang dipatok KPU tidak tercapai. Bahkan ada yang menuding “KPU bermimpi”. Angka ini juga menjadi trend penurunan partisipasi pemilih pada setiap Pilgub, jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sejak tahun 2004.
Di Kota Surabaya, nyaris mencapai 50 persen. Di berbagai daerah di Pulau Jawa, ternyata juga tidak jauh berbeda. Kemenangan Golput berkisar antara 40 sampai 50 persen.
Di balik kemenangan Golput, ada pula yang menarik pada Pilkada serentak yang kurang semarak ini. Sebanyak 35 perempuan berhasil menjadi pemenang. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di negara kita sudah layak diperhitungkan. Bahkan, di antara 35 perempuan itu, juga petahana (incumbent), yakni yang sebelumnya sudah menjabat pada jabatan yang sama.
Daya tarik yang cukup membanggakan adalah, prestasi kaum perempuan yang berhasil meraih kemenangan. Mereka itu adalah perempuan yang berprestasi, kerabat petahana atau bagian dari dinasti politik, dan kontroversial. Untuk sementara, dari 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang mengikuti Pilkada 2015, setidaknya ada 35 calon yang terpilih.
Inilah mereka : Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang Selatan, Tri Rismaharini Walikota Surabaya, Neni Moerniaeni Walikota Bontang, dan Hevearita Wakil Walikota Semarang. dan Windarti Agustina Wakil Walikota Magelang.
Sedangkan yang menjadi bupati adalah : Ratu Tatu (Serang), Sri Sumarni (Grobogan), Cellica (Karawang), Rita (Kutai Kertanegara), Chusnunia (Lampung Timur), Asmin Laura (Nunukan), Indah Putri (Luwu Utara), Anna S (Indramayu), Vonnie Anneke Panambuan (Minut, Sulawesi Utara), Irna (Pandeglang), Ibu Mas Sumantri (Karangasem Bali), Indah Damayanti Putri (Bima NTB), Faida (Jember), Hayati (Kediri), Christine E Paruntu (Minahasa Selatan), Mirna (Kendal), Maya Rosida (Wonosobo), Badingah (Gunung Kidul), Sri Hartini (Klaten), dan Kusdinar Untung (Sragen).
Untuk jabatan wakil bupati diraih oleh: Kartika Hidayati (Lamongan), Hairiah (Sambas), Sri Muslimatin (Sleman), Sri Mulyani (Klaten), Yuli Hastuti (Purworejo), Nurbalistik (Pekalongan), Dyah Hayuning Pratiwi (Purbalingga), Erlina (Pesisir Barat Lampung), Ilmiati (Wakatobi) dan Neti Herawati (Kepahiang, Bengkulu).
Nah, ternyata selain Golput, pemenang lainnya adalah calon perempuan dan petahana. Sebanyak 70 persen dari total 21 wilayah yang dilakukan hitung cepat saat pilkada serentak dimenangkan oleh petahana.

——-

Tajuk DOR 560:

Pilkada Serentak 2015

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

TANGGAL 9 Desember 2015, pekan ini sebanyak sembilan provinsi dan 269 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menggelar Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak. Kendati Pilkada berlangsung bersamaan, namun gaungnya masih tetap saja hambar. Daya tarik Pilkada itu, rendah. Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai calon pemilihpun tidak begitu bergairah.
Seharusnya, makin dekat pelaksanaan pilkada di daerahnya, rakyat menyambutnya dengan antusias atau bersemangat. Betapa tidak, sebab warga yang mempunyai hak suara untuk memilih salah satu calon pemimpin di daerahnya itu adalah “penentu”. Satu suara saja yang diberikan, menjadi penentu kemenangan dari calon-calon kepala daerah yang bersaing.
Saat menuju bilik suara untuk menentukan pilihannya, rakyat yang mempunyai hak suara itu mempunyai pertimbangan mengapa ia memilih salah satu pasangan calon di antara calon yang ditampilkan di daerahnya. Mereka inilah yang menentukan, siapa yang bakal menjadi gubernur, walikota atau bupati lima tahun ke depan.
Pertimbangan dukungan yang menjadi alasan seorang pemegang hak suara di dalam bilik suara, tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang berdalih, karena satu partai, hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, satu komunitas, simpati atas keberhasilan calon itu sebelumnya. Tentu ada juga yang melakukan pilihan, karena pengaruh pihak tertentu. Bahkan, juga datang ke bilik suara, karena dijanjikan atau sudah mendapat imbalan.
Politik uang atau money politic, memang rawan. Apalagi saat menjelang coblosan tanggal 9 Desember, di hari tenang empat hari – tanggal 5-6-7-8 Desember 2015 – merupakan saat tenang yang menghanyutkan. Bahkan, istilah “serangan fajar” juga lazim terjadi di saat kritis tersebut. Uang, uang, uang. Ayo siapa yang tidak mau uang? Pasti politik uang ini akan dilakukan oleh tim penenangan yang nekad.
Walaupun ada aturan dan larangan tentang politik uang oleh calon, pasangan calon dan atau tim pemenangan, namun dalam Undang-undang No.8 tahun 2015, tidak tertuang sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran itu. Di sinilah adanya peluang, untuk berpolitik uang. Siapa yang kuat dan lebih besar memberikan imbalan, tentu pasangan calon yang itu yang bakal dicoblos.
Memang, itu teori. Tetapi ada juga suara sumbang yang sering kita dengar. “Terima uangnya, jangan pilih orangnya”. Atau, ada juga suara lain yang mengatakan: “terima uangnya, tetapi pilihan tetap pada keyakinan”.
Tidak hanya itu, permasalahan yang mencuat ke permukaan dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini. Kecenderungan jumlah pemilih tidak sebanyak pemilih pada Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif, juga terasa. Bayang-bayang kemenangan berpihak kepada Golput (Golongan Putih), yakni tidak ikut memilih juga besar.
Untuk daerah Jawa Timur (Jatim) memang tidak memilih gubenur. Dari 38 kabupaten/kota, sebanyak 19 daerah mengikuti Pilkada serentak. Masing-masing persaingan antarpasangan. Khusus Kabupaten Blitar, hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal.
Gubernur Jatim, Dr.H.Soekarwo, menyatakan “insyaAllah” pelaksanaan Pilkada di Jatim berjalan lancar. Keamanan, juga diharapkan terkendali. Sebab, ujar Pakde Karwo – begitu Soekarwo akrab disapa – kordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Provinsi dan juga Forpimda kabupaten/kota berjalan baik.
Di berbagai daerah lainnya di Indonesia memang biasa-biasa saja. Tidak terkesan sibuk seperti Pemilu Legislatif. Terkesan sepi, tanpa hiruk pikuk. Pesta demokrasi yang diharapkan meriah, ternyata jauh dari gegap gempita. Partisipasi pemilih memang rendah. Namun, aroma politik uang sudah tercium bakal tumpah ruah dalam serangan fajar.
Yang cukup menarik, memang Pilkada serentak yang ada pemilihan gubernurnya. Sebab di provinsi itu, kertas suaranya ada dua macam. Memilih gubernur dan memilih bupati atau walikota.
Samar-samar, konon di beberapa daerah, pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Dersember 2015 itu, belum pertanda final. Masih berlanjut. Ada buntut gugat-menggugat dan saling gugat. Sehingga, setelah penghitungan suara, masih ada sidang penentuan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Benarkah demikian? (y)

———-

Tajuk DOR 559
Walaupun Tanpa Minggu Tenang
Kampanye Pilkada Terasa Sepi

Sorotan : Yousri Nur Raja Agam

SERBA dilarang, serba dibatasi, dibiayai negara dan dimonopoli KPU, boleh dikatakan Pilkada serentak secara nasional tahgun 2015 ini kurang greget. Kendati minggu ini sudah mendekati “empat hari tenang” – sebab tidak sampai seminggu – menjelang pelaksanaan coblosan tanggal 9 Desember 2015, gaung dan getarnya hambar.
Bercermin kepada Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pilkada, ada 269 pilkada serentak berlangsung di tanahair tanggal 9 Desember 2015.
Tahapan yang dilalui pasangan calon yang bakal menduduki jabatan gubernur, bupati dan walikota sudah memasuki tahap akhir. Masa kampanye yang dibuka sejak 27 Agustus 2015 lalu berakhir 5 Desember 2015. Ada empat hari kosong yang disebut minggu tenang. Pada masa tenang itu, segala kegiatan kampanye dilarang, seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) dibersihkan.
Bila disimak jadwal pilkada serentak itu, puncaknya tanggal 9 Desember 2015 adalah pemungutan suara atau coblosan, serta penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Berlanjut pengumuman hasil penghitungan suara di TPS hingga 15 Desember. Diteruskan rekapitulasi di kecamatan, di KPU Kabupaten/Kota, serta berakhir di tingkat Provinsi. Lalu, dilaksanakan penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati, calon walikota/wakil walikota terpilih 21-22 Desember dan penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur 22-23 Desember 2015.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) atau Pilkada serentak yang diselenggarakan untuk pertamakalinya ini, memang sebuah terobosan baru untuk pengiritan biaya. Ternyata, karena serba diatur dan terlalu banyak larangan, maka gaung Pilkada di berbagai daerah terasa sepi. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangat lamban. Suasana Pemilukada benar-benar tidak menarik, apalagi diminati oleh calon pemilih.
Gejala apatisme dan kemalasan warga untuk berbondong-bondong ke TPS sudah dapat dirasakan. Sehingga, ada dugaan Golput (Golongan Putih) yakni, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) yang memilih calon anggota DPRD, DPR dan DPD.
Masa kampanye yang ditetapkan, ternyata membuat para peserta pilkada serba salah. Ini disebabkan banyaknya ketentuan yang berbau larangan. Larangan yang dianggap aneh, adalah APK calon kepala daerah (Cakada) dibiayai negara dan dilaksanakan oleh KPU daerah setempat. Artinya, pasangan calon dan tim pemenangan cakada tidak diperbolehkan membuat APK sendiri. Penempatan APK pun juga ditetapkan oleh KPU.
Tidak hanya APK yang dimonopoli KPU, juga iklan kampanye di mediamassa cetak dan elektronik. Sesuai Peraturan KPU No. 7 tahun 2015, seluruh pasangan calon dilarang memasang iklan kampanye di media penyiaran baik radio maupun televisi. Demikian pula dengan debat publik antar pasangan cakada.
Nah, akibat serba diatur dan dilarang itu, berbagai terobosan kecurangan rawan terjadi, bahkan rentan penyelewengan. Kampanye terselubung melalui media sulit dijamah dan dikontrol. Berita dengan pariwara dan kampanye hitam (black campaign) mewarnai mediamassa resmi, maupun media sosial. Ketidakseimbangan dan keberpihakan dalam penulisan di medimassa sangat terasa, namun sulit ditindak.
Sekarang di masa tenang, kerawanan yang dikhawatirkan adalah money politic atau politik uang. Apalagi di dalam Undang-Undang (UU) No.8/2015 tentang Pilkada tidak diatur pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang (money politic).
Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) perlu juga memelototi kegiatan kampanye illegal dan kampanye hitam di dunia maya itu. Tetapi, sudah siapkan komponen lembaga pengawas Pemilu itu melakukan penegakan hukum? Tentu, pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini perlu dievaluasi. (y)

============

Tajuk DOR 558:

25 Tahun Sister States/Province
Jawa Timur – Australia Barat

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

BERAWAL dari jiwa bisnis seorang gubernur bernama H.Soelarso di tahun 1990, terjalinlah hubungan antara Provinsi Jawa Timur dengan Negara Bagian Australia Barat. Kemesraan Jawa Timur dengan Australia Barat berlanjut dengan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) sebagai wilayah kembar. Memang, Jawa Timur agak centil, wilayah yang dijadikan adik perempuan atau sister itu adalah negera bagian Australia Barat yang beribukota di Perth.
Sebenarnya, Australia Barat itu sudah lama melakukan “hubungan gelap” dengan Australia Barat. Kala itu, peternakan sapi yang sedang dikembangbiakkan di Jawa Timur banyak berasal dari Negara Kanguru ini. Melihat perkembangan bisnis sapi potong dan sapi perah di Jawa Timur punya ketergantungannya dari negara benua itu, Soelarso, melakukan penjajakan hubungan resmi dengan Australia Barat.
Penyebutan hubungan kerjasama wilayah Negara bagian Australia Barat dengan Provinsi Jawa Timur itu juga agak aneh: sister states/province (negara kembar dengan provinsi), yakni: Jawa Timur dengan Australia Barat. Tetapi, itu tidak masalah, yang jelas kerjasama antar duapemerintahan daerah di dua negara berjalan mesra.
Kemesraan hubungan itu sampai-sampai di Surabaya sebagai ibukota Jawa Timur dibangun World Trade Center (WTC) yang satu-satunya wakil Negara di gedung WTC Surabaya itu adalah Perwakilan Dagang Australia Barat. Kendati sekarang WTC di Surabaya itu berubah tampilan menjadi pusat penjualan handphone dan komputer, serta perangkat teknologi informasi lainnya, perwakilan dagang Australia Barat itu tetap bertahan.
Ketika Provinsi Jawa Timur beralih kepemimpinannya kepada H.Basofi Soedirman dan H.Imam Utomo, kerjasama antarprovinsi Jatim dengan Australia Barat, terus berlanjut. Bahkan, tahun ini, perpanjangan kerjasasama setiap lima tahunan itu kembali berlangsung. Pekan lalu, selama empat hari, tanggal 14 sampai 17 November 2015, Gubernur Jatim H.Soekarwo menandatangani kelanjutan kerjasama sister states/province Jawa Timur dengan Australia Barat di Perth.
Kerjasama Jatim dengan Australia Barat ini tidak hanya masalah sapi, tetapi juga di sektor perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Berbagai kegiatan yang diwujudkan antar kedua pemerintahan wilayah, disertai pula oleh pelaku usaha, bisnis, pendidikan dan kepariwisataan.
Gubernur Jatim H.Soekarwo, tidak hanya melanjutkan dengan Australia Barat, tetapi pria berkumis yang akrab dengan sapaan Pakde Karwo itu, juga melakukan pengembangan kerjasama dengan Australia di belahan lain. Pakde Karwo sudah tidak asing lagi dengan kota dan wilayah Camberra, Sidney dan Melbourne yang berada di selatan dan timur.
Delegasi yang bertandang ke Australia Barat itu tidak hanya menyaksikan penandatanganan perpanjangan naskah kerjasama, tetapi juga sekaligus merayakan peringatan 25 tahun sister states/province Jawa Timur-Australia Barat. Selama kunjungan di sana, Pakde Karwo juga mengadakan pertemuan dengan Premier Australia Barat, Colin Barnet, round table discussion di Perth USAsia Center dan Seminar Invest West Agriculture Alliance.
Pertemuan dengan Colin Barnet itu, dibahas penguatan kerjasama sister states/province, dengan pengembangan lebih luas bidang kebudayaan, pertanian, peternakan, pariwisata dan pendidikan.
Saat berkunjung ke sana Gubernur Jatim memberikan penghargaan kepada pendiri Hearing AID-East Java, Almarhum Dame Patricia O’Sullivan atas jasanya membantu anak-anak penderita tuna rungu di Jawa Timur. Penghargaan diterima oleh putrinya, Trisha Henderson, yang melanjutkan Yayasan Hearing Aid – East Java sebagai kerja sama konkrit dalam kerangka sister province/state.
Delegasi juga mengunjungi Australian Maritime Complex, guna melihat fasilitas sektor maritim di Australia Barat. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan penjajakan dengan Fremantle Sailing Club terkait rencana pembangunan marina di Banyuwangi.
Pada roundtable discussion yang dihadiri oleh para pelaku usaha, akademisi dan anggota parlemen Australia Barat, Pakde Karwo memberikan informasi terkait pembangunan di Jawa Timur dan peluang investasi dan kerja sama perdagangan. Secara khusus Gubernur mengundang para investor Australia untuk mengunjungi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) di Gresik sebagai tempat yang ideal untuk industri.
Nah, bagaimana manfaat dan perkembangan selanjutnya sister states/province yang juga diikuti Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar dan Presiden Direktur PT Pelindo Properti Indonesia (PPI), Prasetyo dan Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM, Aloysia Endang ini? Kita lihat saja! (y)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: