“Surat Ijo” Tanah HPL di Surabaya

gt;

Yousri Nur RA MH

Yousri Nur RA MH


Surat Ijo
Tanah HPL di Surabaya

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

TANAH dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kota Surabaya mempunyai masalah unik. Tanah dengan status HPL ini, di Kota Surabaya disebut “Tanah Surat Ijo”. Padahal, berdasarkan Undang-undang Pokok Pertanahan atau Agraria sebutan HPL atau apalagi “tanah surat ijo” tidak termasuk dalam UU Agraria itu. UU itu hanya menganal tanah HM (Hak Milik), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak Guna Usaha).

Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti HPL, warga yang menyewa tanah HPL itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Nah, untuk gampangnya, masyarakat memberi nama kepada tanah HPL itu sebagai tanah “sertifikat hijau” atau surat ijo.

Di atas lahan yang bersertifikat hijau itu, awalnya pada zaman Belanda umumnya dibangun rumah-rumah untuk karyawan. Namun, berdasarkan peta tanah yang ada, apabila tanah itu pemiliknya tidak jelas, maka sertamerta Pemkot Surabaya melalui Dinas Tanah menyatakan tanah itu adalah tanah HPL. Tanah HPL ini terpencar di berbagai kelurahan, umumnya di tengah kota yang dulu bukan desa. Tetapi, sekarang tanah bekas tanah ganjaran juga diberlakukan seperti tanah HPL dan dikuatkan dengan “surat ijo”.

Nantinya, ada kemungkinan para pemegang HPL yang sekarang didasarkan kepada Perda (Peraturan Daerah) Kota Surabaya, akan memperoleh prioritas perubahan status menjadi HGB. Hal ini sebagai akibat dan desakan masyarakat pemegang tanah HPL yang statusnya masih mengambang. Pemkot Surabaya sendiri masih menunggu bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPRD Kota Surabaya sebagai pemutus akhir dalam pembuatan Perda tersebut.

Lahan KBS (Kebun Binatang Surabaya) merupakan aset peninggalan perkumpulan zaman Belanda ini yang sebenarnya layak menjadi aset Pemkot Surabaya. Tetapi, dalam kenyataannya, juga lepas ke tangan perkumpulan yang mengelola KBS tersebut. Lahan seluas 14 hektar lebih di Wonokromo yang dihuni sekitar 3.000 ekor satwa dan 275 spesies tanaman itu, dinyatakan bukan aset Pemkot Surabaya.

Sumber PAD

Pemkot Surabaya, juga mengelola tanah yang menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna menunjang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya.
Selain tanah surat Ijo, di Surabaya, ada pula tanah yang disebut dengan “tanah ganjaran”. Tanah ganjaran yang merupakan bekas tanah kas desa, sewaktu 103 desa digabung dengan 60 kelurahan di Surabaya, dikelola oleh Bagian Pemerintahan. Sedangkan tahan HPL dikelola Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah. Ada pula tanah sempadan yang dikelola Dinas Binamarga dan Pematusan, serta tanah jalur hijau dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Aset Pemkot Surabaya yang disebut HPL ini berasal dari tanah yang dikuasai Gemeente Surabaya di masa Belanda. Aset Pemkot yang disebut tanah HPL ini cukup luas luasnya, mencapai 13.425.015 meter-persegi atau 134,25 hektar.

Awal tahun 2009, luas tanah surat ijo yang menjadi aset Pemkot Surabaya sudah 146,45 hektar atau 14.645.114,08 meter-persegi. Ada enam jenis status tanah yan pengelolaannya ditangani Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan (BPTB) yang sebelumnya bernama Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah, yaitu:

-Tanah HPL (Hak Pengelolaan Lahan) 7.686.687 meter per-segi.
-Tanah Hak Pakai seluas 808.427 meter persegi.
-Tanah yang diperoleh dari P2TUN (Panitia Pembelian Tanah Untuk Negara) seluas 622.669 meter persegi.
-Tanah Beslit (pembelian di zaman Belanda) seluas 379.394 meter persegi.
-Tanah Eigendom (milik Pemkot Surabaya) seluas 4.171.732 meter persegi.
-Tanah Negara seluas 976.194 meter persegi.

Dari tanah yang dikelola BPTB Surabaya untuk tahun 2006 ditarget dana untuk PAD Rp 26,09 miliar atau setiap bulannya Rp 2,17 miliar lebih.

Data yang berhasil penulis himpun, pada bulan Juni 2009 potensi baru tanah aset yang berasal dari P2TUN seluas 974,59 hektar atau tepatnya 9.745.964,79 meter persegi. Sehingga dengan demikian aset dengan status tanah pembelian P2TUN mencapai 103,69 hekytar atau 10.368.633,79 meter persegi.

Hanya di Surabaya

Tidak ada lagi tanah di Indonesia ini yang berstatus HPL seperti di Kota Surabaya. Di kota-kota, seperti Jakarta, Bandung dann kota besar lainnya tanah HPL sudah dialihkan menjadi HGB (Hak Guna Bangunan). Sehingga ada pula istilah, tanah HGB di atas lahan HPL.

Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti HPL, warga yang menyewa tanah HPL itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Nah, di Surabaya, untuk gampangnya, masyarakat memberi nama kepada tanah HPL itu sebagai tanah “sertifikat hijau” atau surat ijo.

Dia atas lahan yang bersertifikat hijau itu, awalnya pada zaman Belanda umumnya dibangun rumah-rumah untuk karyawan. Namun, berdasarkan peta tanah yang ada, apabila tanah itu pemiliknya tidak jelas, maka sertmerta Pemkot melalui Dinas Tanah menyatakan tanah itu adalah tanah HPL. Tanah HPL ini terpencar di berbagai kelurahan, umumnya di tengah kota yang dulu bukan desa. Tetapi, sekarang tanah bekas tanah ganjaran juga diberlakukan seperti tanah HPL dan dikuatkan dengan “surat ijo”.

Warga kota pemilik “surat ijo”, dalam waktu tidak lama lagi akan memperoleh status tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni sebagai pemegang HGB atau HM (Hak Milik). Proses untuk pengalihan status kepemilikan dari HPL atau “surat ijo” ke HGB atau HM, prosedurnya sedang digarap menjadi Perda (Peraturan Daerah) yang baru, untuk menggantikan Perda Kota Surabaya sebelumnya.

Apabila Perda tentang pengalihan status HPL menjadi HGB atau HM, itu sama artinya, Pemkot Surabaya melepaskan legi asetnya ke pihak lain. Berdasarkan data di Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan, dengan menyewakan tanah HPL itu, Pemkot Surabaya tiap tahunnya bisa memperoleh pemasukan dana penunjang APBD Kota Surabaya rata-rata sekitar Rp 24 miliar.

Nantinya, apabila tanah HPL itu sudah berubah status menjadi HGB dan HM, tentu pemasukan Pemkot Surabaya akan berkurang. Nah, agar tidak ada kesan bahwa tanah HPL itu menjadi tanah hibah kepada warga yang umumnya adalah warga di perumahan permanen, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itulah, nantinya pengalihan status dari HPL ke HGB atau ke HM ditetapkan pembiayaan yang saling menguntungkan.

Ketika masih bernama Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah (DPTR) yang dipimpin oleh Drs.Rochani Soebroto,MM (alm) sudah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas menjadi Perda Kota Surabaya oleh DPRD Kota Surabaya. Karena ini menyangkut aset Pemkot Surabaya, sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam SK Mendagri No.11 tahun 2001, pelepasan aset Pemkot diperlukan persetujuan DPRD.

Catatan penulis, dinas ini mengelola 134,25 hektar lebih di 21 kecamatan itu berdasarkan Perda Kota Surabaya No.3 tahun 1987, yaitu tentang pemakaian tanah dan tempat-tempat yang dikuasai Pemkot Surabaya. Perda ini diperkuat dengan SK Walikota Surabaya No.202 tahun 1987.

Dalam Perda itu ditetapkan pemegang surat izin sewa tanah HPL (surat ijo) adalah untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya, serta begitu seterusnya. Apabila pemegang izin terlambat memperpanjang izin, maka akan dikenakan denda.

Izin persewaan tanah HPL itu apabila sewaktu-waktu diperlukan Pemerintah, maka izin pemekaian tanah dapat dicabut secara sepihak sebelum batas waktunya habis dengan tanpa pemberian ganti rugi. Dalam hal ini, jika tanah itu akan digunakan untuk kepentingan dinas.

Disertifikatkan

Para pemegang surat ijo, terus-menerus berusaha untuk mengalihkan penguasaan lahan tanah sewa Pemkot Surabaya itu menjadi Hak Milik (HM). Sekurang-kurangnya sekitar 48 ribu pemegang surat ijo mengharapkan Pemkot Surabaya dapat memberi keputusan mengubah penguasaan tanah itu menjadi HGB (Hak Guna Bangunan). Dengan adanya hak sebagai pemegang sertifikat HM atau HGB yang dikeluarkan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), maka status tanah yang ditempati itu mempunyai kepastian hukum.

Untuk mendapatkan hak itu, warga pemegang surat ijo, membentuk suatu organisasi yang bernama PMPMHMT (Perhimpunan Masyarakat Peserta Meraih Hak Milik Tanah) Rakyat Surabaya yang diketuai oleh Prof.Dr.H.Kabat. (alm, meninggal dunia tahun 2005).

Dr.Kabat (sewaktu masih hidup) dalam beberapa kali wawancara dengan penulis, menyatakan tekadnya untuk terus mengusahakan perolehan hak atas tanah tersebut. Sesuai dengan Undang-undang No.5 tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dapat “memiliki” tanah negara. Dengan demikian, Pemkot Surabaya tidak berhak menyewakan tanah negara kepada warganya.

Bahkan, ujar Dr.Kabat, apabila seseorang menempati tanah negara lima tahun secara terus-menerus, maka ia berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut sesuai UUPA. Khusus untuk pemegang surat sewa tanah yang dikuasai Pemkot Surabaya, bisa mendapatkan HM atau HGB. Kecuali itu, katanya, tanah tidak bisa menjadi dua kali obyek pajak. Kenyataannya, sekarang ada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), juga ada sewa tanah kepada Pemkot melalui Dinas Tanah dan Rumah. (sekarang bernama: Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan).

Tanah negara yang ditempati warga dengan sebutan pemegang surat ijo itu, tidak sama dengan tanah milik Pemkot Surabaya. HPL (Hal Pengelolaan Lahan) oleh Pemkot Surabaya bertentangan dengan UUPA, hukum adat maupun hukum perdata. Tidak ada undang-undang dan peraturan apapun yang melarang warganegara memperoleh sertifikat hak milik di atas tanah yang ditempatinya. Itulah sebabnya pemilik surat ijo yang tergabung dalam PMPMHMT Rakyat Surabaya menuntut Pemkot Surabaya segera mencabut ketentuan sewa tanah di Surabaya, kata Kabat didampingi pengurus lainnya, Soesilo dan Sugito.

DPRD Kota Surabaya sudah sejak lama membahas masalah tanah HPL Pemkotn Surabaya ini. Namun tidak pernah tuntas, karena kepentingan pemasukan rutin sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk mendukung APBD Kota Surabaya selalu menjadi alasan. Pro-kontra tidak pernah selesai. Kendati beberapa kali dinas dan badan terkait diundang untuk memecahkan tuntutan warga pemegang surat ijo itu, seperti BPN dan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah, bahkan melibatkan aparat Pemprov Jatim, permasalahan tidak pernah selesai.

Sembilan Kelas

Sewa tanah yang dibebankan kepada pemegang surat ijo atas tanah HPL Kota Surabaya dibagi dalam sembilan kelas. Sekarang ini, tarif yang diberlakukan itu, berdasarkan Perda No.21 tahun 2003, yakni Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sewa tanah itu mempunyai peran cukup besar dalam pemasukan dana PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Surabaya. Rata-rata Rp 20 miliar per-tahun. Sewanya memang tidak sama, dibagi dalam sembilan kelas berdasarkan lokasi tanah. Di tempat strategis dan mempunyai nilai jual tinggi, sewanya juga lebih besar. Angkanya yang terbesar Rp 100 ribu per-meterpersegi per-bulan dan terkecil Rp 5 ribu per-meterpersegi per-bulan.

Selengkapnya dirinci: Kelas I Rp 100 ribu, Kelas II Rp 75 ribu, Kelas III Rp 60 ribu, Kelas IV Rp 50 ribu, Kelas VI Rp 40 ribu, Kelas VII Rp 20 ribu, Kelas VIII Rp 10 ribu dan Kelas IX Rp 5 ribu.

Data yang dihimpun penulis awal 2009, luas lahan tanah sewa yang dipegang warga pemilik surat ijo di 21 kecamatan di Surabaya mencapai 13.425.015,15 meter per-segi atau 134,25 hektar lebih.

Data rinci di 15 kecamatan terluas lahan HPL atau yang ber-surat ijo mencapai 12,42 juta meter per-segi atau 124,21 hektar lebih. Dari seluruh daerah itu, terluas di Kecamatan Wonokromo (1.147.179,32 m2), menyusul di Kecamatan Krembangan (920.873,15 m2) dan Kecamatan Tegalsari (639.667,03 m2).

Seterusnya adalah kecamatan: Dukuh Pakis (493.680,00 m2), Bubutan (438.403,04 m2), Sawahan (308.295,21 m2), Semampir (189.369,87 m2), Sukomanunggal (157.224,16 m2), Simokerto (152.426,58 m2), Genteng (90.977,25 m2), Lakarsantri (54.500,83 m2), Asemrowo (47.708,20 m2), Tandes (30.967,05 m2), Wonocolo (26.346,70 m2) dan Wiyung (20.856,66 m2). Kecamatan lain, seperti Kecamatan Tambaksari, Gubeng dan lain-lainnya di bawah 20 ribu meter per-segi.***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Ketua Yayasan Peduli Surabaya.

Cak dan Ning Panggilan Akrab Arek Surabaya

Cak dan Ning

Sapaan Akrab Arek Suroboyo 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH  *)

 

INDONESIA sangat kaya dengan budaya panggil memanggil atau sapa menyapa. Dalam Bahasa Indonesia, panggilan resmi untuk orangtua adalah: bapak-ibu, ayah-mak atau emak. Berikut ada panggilan berikutnya kakek-nenek, kakak-adik, paman-bibi. Di samping itu ada lagi panggilan-panggilan yang “diimpor” dari mancanegara. Panggilan yang berasal dari luar negeri, di antaranya: om-tante, papa-mama, buya, abah-ummi, ana, anta-anti atau antum yang di Jakarta menjadi ente.Cak dan Ning Surabaya 2006

  Cak dan Ning Surabaya 2006

           Kecuali itu, di tiap daerah di Indonesia ada bahasa suku yang panggilan dan sapaan yang cukup beragam. Masyarakat suku Jawa secara umum, menyapa kakak laki-laki: mas dan kakak perempuan: mbak. Ada daerah yang menambah dengan kang mas dan mbak yu. Belum lagi sebutan atau panggilan untuk yang lain, seperti: Eyang, eyang putri, eyang kakung, mbah, mbok, nduk, tole, dan sebagainya. Masyarakat Sunda, menyapa anak mudanya dengan neng untuk mojang (gadis) dan kang untuk kakak laki-laki dan mang untuk paman, nyai untuk nenek.

            Di berbagai daerah di Indonesia, panggilan juga berbeda-beda. Panggilan abang untuk kakak laki-laki sangat popular di kalangan masyarakat Melayu, dari Sumatera, Kalimantan sampai ke negeri jiran Malaysia. Kendati demikian padanan abang ini untuk perempuan tidak ada. Sehingga, masyarakat Jakarta memasangkan abang dengan none (berasal dari nona). Namun kalau perempuan itu sudah bersuami, statusnya naik menjadi nyonya. Panggilan untuk laki-laki, tuan. Sedangkan bagi orang Melayu, tuan dipadankan dengan puan. Puan adalah asan kata untuk perempuan. Jadi perempuan berarti empu (seperti menyebut jari yang besar).

            Ladies and gentlement dalam bahasa Inggris diartikan sebagai tuan-tuan dan puan-puan atau tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Bisa juga  bapak dan ibu atau saudara dan saudari.

Khusus panggilan hormat yang cukup popular, di masa perjuangan dulu adalah panggilan: bung. Tidak banyak yang melekat dengan panggilan bung ini. Kita kenal: Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Tomo dan kemudian generasi setelah itu, Bung Akbar (untuk Akbar Tandjung).

Sebenarnya, panggilan bung secara umum sudah dicoba untuk dimasyarakatkan. Ketika Harmoko menjadi Menteri Penerangan RI, dia mencoba memasangkan panggilan bung dengan mbak. Jadi, siapa saja laki-laki, tanpa pandang umumr, dapat dipanggil bung. Dermikian pula dengan perempuan, tanpa pandang usia disapa dengan: mbak.

Ada lagi panggilan hormat kepada orang tertentu,  orang tua atau yang dituakan, juga kepada guru agama bagi Islam, dipanggil buya. Kata panggilan yang berasal dari bahasa Arab, Abuyya. Panggilan itu, terkenal untuk para tokoh agama sekaliber Hamka, dipanggil Buya Hamka.

Ini ada panggilan hormat yang sangat langka, yakni: Ebes. Masyarakat Kota Malang, punya seorang yang diapnggil ebes, yaitu almarhum Sugiyono. Mantan Walikota Malang, yang kemudian menjadi wakil gubernur Irian Jaya. Memang, istilah ebes ini hanya popular di Malang. Dari segi etimologi, kata ebes sebenarnya dirujuk dari bahasa Arab, “Syebe” yang artinya bapak atau sama dengan abah.

Masyarakat Malang memang suka bahasa prokem walikan, yaitu setiap kata dibalik membacanya. Nah, jadilah syebe menjadi ebes. Uniknya, panggilan ebes itupun tidak menyeluruh, hanya populer untuk ebes Sugiyono, ebesnya Kera Ngalam – bahasa gaul di Malang, yang artinya bapaknya arek Malang. Arek menjadi kera dan Malang disebut Ngalam,.

 

Cak dan Ning

            Nah, bagaimana dengan masyarakat Kota Surabaya? Di Kota pahlawan ini, panggilan akrab untuk laki-laki adalah: Cak dan untuk perempuan Ning. Cak berasal dari kata cacak atau kakak. Sehingga, panggilan Cak itu sama dengan abang, mas atau kakak laki-laki dan Ning untuk perempuan muda, bisa sebagai panggilan untuk kakak atau adik.

            Cak, bagi masyarakat Surabaya adalah panggilan akrab yang merakyat. Sapaan Cak bisa ditujukan kepada setiap laki-laki – terutama yang belum tua – yang belum kita kenal, maupun yang sudah kita kenal. Bagi masyarakat Surabaya, kalau disapa dengan Cak, ada rasa keakraban dan rasa pertemanan. Bahkan, bagi orang tertentu, ia merasakan sebagai orang asli Surabaya.

            Memang, panggilan Cak itu, nuansa keakraban Surabaya-nya sangat terasa. Maka tidak salah, kalau ada yang menyatakan, Cak itu adalah sapaan akrab Arek Suroboyo. Nah, di sini ada dua pengertian. Pertama: Cak-nya sendiri dan yang kedua: Arek Suroboyo-nya. Sebagaimana tulisan terdahulu, pengertian Arek Suroboyo itu mengandung semangat ke daerahan. Artinya, Arek Suroboyo itu adalah “orang Surabaya”. Namun, Arek Suroboyo, tidak harus asli berasal dari Surabaya. Para sesepuh  Surabaya sangat sadar  bahwa warga kota Surabaya berasal dari berbagai suku bangsa, ras dan etnis.

            Tidaklah mengherankan, kalau panggilan Cak itu tidak semata-mata ditujukan kepada warga Surabaya “asli”. Tetapi juga kepada warga pendatang, baik yang berasal dari suku Jawa, Madura, maupun dari luar Jawa.

            Panggilan Cak sebagai pengganti mas untuk suku Jawa sudah biasa, begitu pula sapaan Cak untuk yang berasal dari Madura. Cak Joko, Cak Naryo, Cak Narto, Cak No, Cak Pardi, Cak Parman, Cak Ucup (Yusuf) atau Cak-cak lain bagi nama-nama yang bernuansa Islam. Cak Kasan (Hasan), Cak Brahim (Ibrahim), Cak Musa, Cak Dahlan, Cak Mahmud dan sebagainya, terdengar pas. Hal yang sama juga tidak masalah dengan yang berasal dari Madura yang nama-namanya juga bernuansa Islam, seperti Cak Kadir, Cak Rahman, Cal Dul (Abdul), Cak Dullah (Abullah) atau Cak Sakerah.

            Bagi warga Surabaya yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, juga banyak yang disapa dengan Cak. Ternyata tidak masalah. Pokoknya, mereka laki-laki yang ada di Surabaya, sapaan akrabnya adalah: Cak.

            Tidak mengherankan kalau ada warga kota Surabaya yang bernama Sahat, disapa dengan Cak Sahat. Sabron disapa Cak Sabron. Bonar dipanggil Cak Bonar atau Togar dengan Cak Togar. Binsar juga ditegur dengan panggilaan Cak Binsar Padahal sudah sangat jelas yang bernama Sahat, Sabron, Bonar, Togar dan Binsar itu adalah dari suku Batak yang di belakang nama itu masih ada nama marga, misalnya: Simbolon, Pasaribu, Sitorus, Siahaan, Gultom, Silaban, Panggabean  atau Simanjuntak.

            Begitu pula dengan Cak Jalil, Cak Sam dan Cak Yamin, misalnya. Ke tiga orang ini adalah warga Surabaya yang berasal dari Maluku atau Ambon. Namun, tidak pernah ada kejanggalan apalagi protes bila Jalil Latuconsina dipanggil Cak Jalil, Prof.Dr.H.Sam Abede Pareno dipanggil Cak Sam dan Yamin Akhmad disapa Cak Yamin.

            Hal yang sama, misalnya panggilan Cak Binseh untuk H.Binsyeh Abuyani, warga Surabaya keturunan Arab. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat keturunan Arab yang banyak bermukim di sekitar Ampel. Di samping sapaan khas asal daerah, suku dan etnis, panggilan Cak untuk mereka tidak pernah dipermasalahkan.

            Sapaan bang, mas, kang atau sebutan dari masing-masing daerah, biasanya dilakukan oleh yang mengetahui asal daerah orang yang disapa. Bagi orang yang mengenal Agil H.Ali sebagai wartawan senioar yang juga mantan ketua PWI Jatim itu, jarang menyapanya Cak Agil. Mereka lebih akrab dengan sapaan Bang Agil atau Pak Agil. Sedangkan Sam Abede Pareno – yang nama aslinya adalah: Hasan Abdullah Attamimi itu, karena aktif sebagai seniman yang bermarkas di DKS (Dewan Kesenian Surabaya), lebih biasa disapa Bung Sam dibandingkan dengan Cak Sam.

            Lain halnya dengan H.Kadaruslan, ketua Pusura (Putera Surabaya) yang merupakan organisasi masyarakat Surabaya yang berkantor di Jalan Yos Sudarso 9 Surabaya. Panggilan Cak untuk Cak Kadar sudah sangat melekat. Hampir tidak pernah orang memanggilnya Mas Kadar atau Pak Kadar.

            Panggilan atau sapaan Cak, umumnya melekat pada tokoh dan sesepuh Surabaya. Prof.Dr.H.Roeslan Abdulgani, sangat akrab dengan sapaan Cak Rus atau Cak Ruslan. Mantan Walikota Surabaya, H.Sunarto Sumoprawiro, hampir tak pernah dipanggil bapak. Ia lebih akrab dengan sapaan Cak Narto. Bagi masyarakat Surabaya, mantan Wakil Presiden H.Try Soetrisno yang lahir dan besar di Jalan Genteng Bandar Surabaya, akrab disapa dengan Cak Su. Sapaan Cak juga khas untuk mantan walikota Surabaya H.Doel Arnowo yang disapa dengan Cak Dul. 

            Banyak tokoh yang dipanggil Cak Naryo. Di antaranya pada almarhum H.Soenarjo Oemarsidiq – sesepuh Surabaya dulu – dengan sapaan Cak Naryo. Tatkala Wakil Gubernur Jawa Timur Dr.H.Soenarjo,MSi  menjabat sebagai Sekwilda dan wakil walikota Surabaya, “dalang kondang” ini juga akrab disapa Cak Naryo. Kepopularannya sama dengan Sunarjo, pelawak Srimulat yang juga dipanggil Cak Naryo.

            Sapaan untuk anak perempuan atau kaum ibu, memang popular dengan Ning. Di kalangan ibu-ibu yang berada di perkampungan lama Surabaya, misalnya: Maspati, Bubutan, Kawatan, Blauran, Kranggan, Peneleh dan daerah lainnya, sapaan Ning masih sering terdengar. Tetapi di permukiman baru, jarang sapaan Ning ini dipergunakan. Panggilan atau sapaan mbak lebih melekat untuk perempuan muda.

            Nah, untuk menggali dan memasyarakatkan tradisi lama, sapaan Cak dan Ning kembali dibangkitkan. Agar sapaan Cak dan Ning itu melekat dan bergengsi, sejak tahun 1981, di Surabaya diselenggarakan pemilihan putera-puteri duta wisata dengan nama “Pemilihan Cak dan Ning Surabaya”.

 

Duta Wisata

Selain sebagai sapaan akrab untuk arek Suroboyo secara umum, Cak dan Ning sekarang dijadikan  sebagai  “Duta Wisata” Kota Surabaya. Predikat Cak dan dan Ning diberikan secara khusus kepada laki-laki dan perempuan muda pilihan. Mereka diseleksi melalui pemilihan yang berlangsung dengan ketat.

            Sama dengan pemilihan “raja dan ratu” yang pernah menjadi trend di kota-kota dunia, juga pernah menjadi bagian dari lomba yang diadakan di Indonesia. Pemilihan “ratu”, apalagi dengan embel-embel “kecantikan” memang lebih dominan, apabila dibanding pemilihan “raja”. Untuk pemilihan raja, mungkin bisa saja pemilihan “raja perkasa”.

             Walaupun sempat terjadi pro-kontra pemilihan “ratu-ratuan”, tahun 1970-an sampai 1980-an pernah diselenggarakan pemilihan ratu daerah di Indonesia. Mulai dari ratu tingkat kabupaten dan kota, provinsi sampai “ratu Indonesia”. Perempuan yang memperoleh predikat “Ratu Indonesia” dikirim ke mancanegara mengikuti pemilihan “Ratu Dunia” atau Miss Universe.

            Istilah “ratu”, kemudian diubah menjadi “puteri”. Pemilihan “wanita cantik” tidak lagi diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi diambilalih oleh swasta, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan alat-alat kecantikan. Kendati secara resmi Indonesia tidak lagi mengirim wakilnya ke pemilihan Miss Universe, tetapi secara “diam-diam” ada yang ikut.

            Pro dan kontra di tahun 1980-an sampai 1990-an memuncak, apalagi waktu itu Menteri Negara Peranan Wanita-nya tegas-tegas mengecam pengiriman wanita Indonesia ikut kontes ratu dunia itu. Masalah yang dipersoalkan adalah penampilan wanita muda, cantik di depan umum dengan pakaian renang dan mini.

            Namun, dengan pola baru, tidak menampilkan “pakaian minim” itu, berlangsung pemilihan ratu kecantikan yang disebut Pemilihan “Puteri Indonesia”. Walaupun di bumi Nusantara ini, “Puteri Indonesia” itu tampil dengan busana tertutup, dalam seleksi pemilihan Miss Universe, tetap harus menyesuaikan. Artinya, tetap buka-bukaan tampil dengan renang.

            Ternyata, di daerah-daerah di Indonesia tetap diselenggarakan pemilihan “raja dan ratu”, biasanya dinobatkan pada saat ulangtahun daerah itu. Pesertanya anak-anak muda, laki-laki dan perempuan atau muda-mudi. Namanya di tiap daerah tidak sama. Untuk tingkat provinsi, misalnya: di Jakarta disebut pemilihan “Abang dan None” atau abang dan nona. Di Jawa Barat disebut pemilihan “Jajaka dan Mojang” artinya jejaka dan perawan. Di Jawa Tengah, namanya pemilihan Mas dan Mbak. Di Kalimantan Selatan, disebut pemilihan Anang dan Galih . Dan berbagai istilah lainnya.

            Di wilayah Jawa Timur sendiri, istilahnya juga berbeda-beda. Kalau di Surabaya disebut Cak dan Ning, di Sidoarjo: Guk dan Yuk, di Malang: Kang Mas dan Mbak Yu, di Madura: Tor dan Cebing, serta sebutan lain di kota dan kabupaten yang ada di Jatim. Kemudian, untuk memilih wakil Jawa Timur, istilahnya Pemilihan “Raka dan Raki”.

            Pemilihan muda-mudi yang dikordinasikan Dinas Pariwisata daerah dengan predikat Cak dan Ning atau sejenisnya, tidak hanya mengandalkan tampan, gagah dan perkasa untuk laki-laki, kecantikan dan kemolekan tubuh untuk perempuan. Untuk menetapkan seorang yang berpredikat Cak dan Ning, misalnya, dia harus mempunyai kemampuan dalam bidang keilmuan, kecakapan, kualitas fisik dan kejiwaan. Artinya, ia harus pandai, cerdik dan trengginas. Dan yang cukup penting, ia menguasai budaya dan permasalahan daerah.

            Jadi, persyaratan untuk memperoleh predikat Cak dan Ning Surabaya, dia harus mampu menunjukkan kebolehannya dalam segala hal. Di samping gagah dan tampan untuk Cak, serta cantik dan molek untuk Ning, dia harus pintar. Harus tahu budaya asli Surabaya, lancar menggunakan dialek Suroboyoan, tahu sejarah atau seluk-beluk kelahiran kota sampai perkembangannya hingga sekarang.

            Cak dan Ning, biasanya dinobatkan setiap peringatan hari jadi Surabaya, sekitar 31 Mei tiap tahun. Seorang Cak maupun Ning, harus mempersiapkan diri menjadi “alat” Pemerintah Kota Surabaya, terutama yang berhubungan dengan bidang keperiwisataan dan budaya. Di samping sebagai penerima tamu, juga harus mampu menjadi PR (public relation) atau Humas (Hubungan Masyarakat) Kota Surabaya, di luar pejabat resmi.

            Cak dan Ning, harus mampu tampil sebagai wakil anak muda pilihan dan menjadi teladan bagi muda-mudi lainnya. Sebagai PR, Cak dan Ning juga mempunyai kemampuan menggunakan bahasa asing, sebab tamu-tamu yang datang ke Surabaya, juga banyak yang dari mancanegara.

 

Busana khas

            Cak dan Ning mempunyai busana yang khas. Untuk Cak: berpakaian bentuk jas bertutup yang dikenal beskap, berukuran pas badan. Untuk pemilihan Cak, warnanya ditentukan warna muda: putih, krem atau putih tulang. Sedangkan untuk pekaian kebesaran digunakan warna coklat.

            Jas Cak itu lengkapnya menggunakan lima buah kancing tengah. Dua kancing krah dengan ukuran lebih kecil. Kancing lengan bawah sama dengan kancing krah sebanyak tiga buah. Kantong atas sebelah kiri diberi saputangan bentu segitiga, warna merah. Dari kantong digantung rantai jam dengan bandul hiasan taring atau logam emas.

            Bagian bawah jas, tidak pakai celana panjang, tetapi mengenakan kain panjang wanita yang disebut “jarit parikesit” dengan gringsing (sogan) wiron lebar 5 centimeter.

            Kepala ditutup dengan udeng batik dengan hiasan pinggir modang putih, dan pocot miring. Udeng adalah sejenis ikat kepala yang sudah dibentuk.

            Alas kaki Cak, adalah sandal terompa.

            Untuk Ning, pakaiannya menggunakan kebaya dengan selendang atau kerudung yang diberi renda-renda, dibordir dengan  warna muda. Kebaya dan kerudung, warnanya sama. Kain kebaya tidak boleh tembus pandang, sehingga tidak memperlihatkan pakaian dalam. Lalu memakai peniti renteng.

            Bagian bawahnya, busana Ning menggunakan kain sarung batik pesisir, kemiren harus terlihat dengan tumpal yang diletakkan di bagian depan.

            Telinga dihiasi anting-anting panjang, kaki memakai binggel dan tanga memakai  gelang emas. Mata diberi celak, jari-jari diberi pacar (warna).

            Alas kaki berupa selop bertutup depan, runcing dan tinggi minimal 7 sampai 9 centimeter.

            Apabila terpilih sebagai juara Cak dan Ning, maupun wakil Cak dan wakil Ning, serta predikat lainnya, misalnya: Favorit atau Persahabatan, saat dinobatkan diberi selendang nama sesuai dengan predikat yang diraih.

            Pakaian yang sudah dibakukan sebagai busana Cak dan Ning itu, sekarang juga dimasyarakatkan. Pada hari-hari tertentu, terutama pada resepsi perhelatan peringatan Hari Jadi Surabaya, pejabat dan undangan dianjurkan menggunakan busana Cak dan Ning tersebut.

            Walaupun bakunya untuk Cak menggunakan jarit atau kain panjang, sudah lazim pula diganti dengan celana panjang. Sedangkan udeng diganti dengan kopiah atau songkok. Warnanya juga macam-macam, bahkan ada organisasi massa dan partai politik yang menyesuaikan dengan warna kebanggaan organisasi atau partainya. **

 

*) Yousri Nur Raja Agam MH  — Ketua  Yayasan Peduli Surabaya.

SURABAYA KOTA MULTIJULUK

Surabaya Mempunyai

Banyak Julukan

 

Yousri N.Raja Agam Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH  *)  

KOTA PAHLAWAN, adalah julukan utama bagi  Kota Surabaya. Julukan ini dipersembahkankan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir.H.Soekarno, tanggal 10 November 1950. Penganugerahan julukan atau predikat Kota Pahlawan untuk Kota Surabaya merupakan wujud dan bukti sejarah “kepahlawanan Arek-arek Suroboyo” dalam kancah perjuangan heroik 10 November 1945.

Sebagai bukti monumental untuk mengabadikan Surabaya sebagai Kota Pahlawan, di kota ini didirikan Tugu Pahlawan. Rancangan bentuk tugu pahlawan dan peletakan batu pertama pembangunan, serta peresmian  Tugu Pahlawandi Surabaya ini juga dilakukan langsung oleh Presiden RI, Ir.H.Soekarno.

Kota Surabaya memang multijuluk atau banyak julukan. Di samping Kota Pahlawan, Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur ini juga berjuluk:

  1. Kota Indamardi.
  2. Kota Budi Pamarinda.
  3. Kota Adipura Kencana.
  4. Kota Sejuta Taman.
  5. Kota Metropolitan atau Metropolis.
  6. Kota Kemilau (Sparkling).
  7. Kota Perdagangan dan Jasa.
  8. Gerbang Indonesia dari Timur.
  9. Kota Reliji Sunan Ampel.
  10. Kota Raya Terbesar Kedua setelah Jakarta.
  11. Pusat Pengembangan Wilayah Pembangunan Regional Gerbang Kertosusila.
  12. Pusat Pengembangan Wilayah Pembangunan Utama C (Bagian Tengah dan Timur) Indonesia

Memang, Surabaya penah menggunakan julukan  ouoular Kota Indamardi. Singkatan dari: Industri (in), Perdagangan (da), Maritim (mar) dan Pendidikan (di). Singkatan Indamardi kemudian diubah lagi menjadi Budi Pamarinda, kepanjangannya:  Budaya (bu), Pendidikan (di), Pariwisata (pa), Maritim (mar), Industri (in) dan Perdagangan (da). Jadi, antara Indamardi dengan Budi Pamarinda sebenarnya sama. Di sini ada penekanan Budaya dan Pariwisata, sehingga kedudukan budaya dan pariwisata di Kota Surabaya, sejajar dengan Indamardi.

Sebelumnya sektor kebudayaan hanya dijadikan sebagai bagian dari pendidikan. Masalah budaya di Surabaya mungkin banyak yang terabaikan, sehingga diperlukan adanya penekanan pada kata budaya. Adanya penonjolan kata budaya dalam selogan kota ini, maka unsur budaya perlu digali lebih mendalam dan dikembangkan.

Begitu pula halnya dengan pariwisata, selama ini dunia usaha kepariwisataan di Surabaya dijadikan atau dianggap sebagai bagian dari industri, yakni industri jasa kepariwisataan. Namun, berdasarkan pandangan dan kacamata orang pariwisata, kegiatan kepariwisataan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang mencakup berbagai aspek.

Tidak hanya Budaya dan Pariwisata yang dijadikan pelengkap julukan Kota Surabaya, tetapi juga kata “Garnizun”. Sehingga pernah pula diusulkan julukan tambahan Surabaya dari Indamardi, menjadi Indamardi Garpar (Garnizun dan Pariwisata). Pengertian Garnizun, menyatakan bahwa di Kota Surabaya ini lengkap dengan seluruh kesatuan militer. Namun Indamardi Garpar itu kurang popular.

Dengan julukan Kota Indamardi dan Pamarinda itu saja, bila diurai, maka Surabaya akan berjuluk:

1) Kota Budaya.

2) Kota Pendidikan.

3) Kota Pariwisata.

4) Kota Maritim.

5) Kota Industri.

6) Kota Perdagangan.

Di kota Surabaya ini terdapat pangkalan dan kegiatan operasional TNI (Tentara Nasional Indonesia), yakni: TNI- AD (Angkatan Darat), TNI-AL (Angkatan Laut) dan TNI-AU (Angkatan Udara), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dulu Garnizun itu adalah penggabungan kegiatan dan kordinasi antara kesatuan TNI dan Polri yang disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di Surabaya dan sekitarnya. Tetapi, setelah sebutan ABRI dihapus dan Polri sudah menjadi instansi sipil, maka Garnizun sekarang ini hanya tiga angkatan TNI.  Sebutannya Gartap (Garnizun Tetap) Surabaya.

Surabaya juga berjuluk kota Adipura Kencana. Julukan yang pernah disandang kota Surabaya pada tahun 1980-an hingga akhir 1990-an. Adipura Kencana adalah sebuah predikat untuk kota terbersih di Nusantara. Pada tahun 1992, 1993 dan 1995, Surabaya pernah mendapat anugerah  piala ”Adipura Kencana” dari Pemerintah Pusat sebagai Kota Raya “terbersih” di Indonesia.

Kota Sejuta Taman

Sebelum memperoleh Adipura Kencana,  Sura-baya memperoleh piala Adipura lima kali berturut-turut tahun 1988, 1989, 1990 dan 1991. Predikat kota raya terbersih bertahan hingga tahun 1998. Tetapi, status Surabaya sebagai kota raya terbersih di Indonesia, sempat merosot tajam di awal tahun 2000-an. Namun sejak tahun 2006, julukan Surabaya sebagai kota raya terbersih kembali terangkat. Tahun 2007 hingga sekarang, Kota Surabaya bukan hanya berjuluk kota terbersih, tetapi juga kota terindah dan hijau. Bahkan, kalau boleh ditambah satu julukan lagi, kini Surabaya adalah “Kota Sejuta Taman”. Bukan seribu atau sekian ratus ribu taman, tetapi mencapai sejuta taman. Hampir tak ada lagi lahan kosong dalam kota yang tidak dijadikan taman.

Sudah lama pula Surabaya menyandang predikat atau julukan Kota Metropolitan atau Kota Metropolis. Artinya, kota besar yang ramai dan penduduknya yang padat. Selain itu, kota ini dibangun dan dikembangkan menuju kota modern. Tidak dapat disangkal, Surabaya memang kota yang cukup besar. Luas Surabaya mencapai 330 kilometer per-segi, berpenduduk 3 juta jiwa lebih. Pemerintahannya sampai tahun 2009 dibagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan.

Selain itu, kalau diamati lagi perkembangan dari dulu hingga sekarang, Surabaya juga tidak lepas dari peran dan keberadaan Sunan Ampel di Surabaya. Maka, tidak salah kalau dari luar Surabaya orang mengenal Surabaya sebagai Kota Sunan Ampel. Tempat hijrahnya Sunan Ampel, serta kota tempat Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bersama Walisongo (wali sembilan). Sunan Ampel adalah wali yang dituakan di antara sembilan wali itu.

Sehingga, kegiatan ziarah yang disebut juga wisata reliji Walisongo selalu diawali dari Surabaya sebelum menuju ke Gresik, Lamongan, Tuban, lalu ke Gunung Muria, Kudus dan  Demak di Jawa Tengah, serta berakhir di Cirebon Jawa Barat. Maka tidak salah, kalau para pelaku ziarah Walisongo menjuluki Surabaya sebagai Kota Reliji Sunan Ampel.

Dari zaman dahulu, Surabaya juga dijuluki sebagai “Gerbang Indonesia dari Timur”. Sebab, setiap orang yang akan menuju ke pusat pemerintahan mulai dari masa kerajaan Singosari, Majapahit, Mataram hingga Pemerintahan Indonesia merdeka, dengan ibukota  Jakarta dan Jogjakarta, maka pintu masuk atau gerbang dari arah timur adalah Surabaya. Hampir seluruh jenis pelayaran dari wilayah Indonesia Timur, selalu berlabuh di Tanjung Perak Surabaya.

Yang tidak bisa dilupakan, Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur. Pusat segala kegiatan yang berkaitan provinsi Jawa Timur dengan  38 kabupaten dan kota, yakni 29 kabupaten dan 9 kota.

Pada era Orde Baru pembangunan direncanakan secara terpadu dalam tahap-tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) demi Pelita. Kota Surabaya berperan sebagai Pusat Pengembangan Wilayah V dan kemudian disebut pusat Satuan Wilayah Pembangunan Utama  (SWPU) C yang terdiri dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan, Selatan dan Kalimantan Timur.

Masa pemerintahan Orde Baru itu, kegiatan pembangunan nasional berencana juga dirancang secara regional di Jawa Timur. Surabaya ditetapkan sebagai pusat pengembangan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbang Kertosusila singkatan dari Gresik (Ger), Bangkalan (bang), Mojokerto (kerto), Surabaya (su), Sidoarjo (si), Lamongan (la).

Surabaya sebagai adalah kota yang strategis juga mendapat pengakuan dengan julukan “Kota Terbesar Kedua di Indonesia setelah Jakarta” atau “Kota Raya kedua setelah Jakarta”. Dalam penilaian dan kategori, misalnya dalam penilaian bidang kebersihan, lalulintas, keamanan, pembangunan dan sebagainya, Surabaya disebut sebagai Kota Raya.

Nah, tentu masih ada julukan yang lain. Baik yang pernah diberikan sebelumnya, maupun julukan yang bakal diterima di kemudian hari.

Kendati sebelumnya sudah dijabarkan julukan Surabaya kebanggan bagi Arek-arek Suroboyo itu sesuai dengan peran dan keberadaannya, namun pada tahun 2006, semua julukan yang memberikan kekhasan Surabaya itu menjadi sirna. Pemerintah Kota Surabaya  mempromosikan Surabaya ke dunia luar “hanya” sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Kemudian entah dengan makna apa, Surabaya diberi lebel asing “Sparkling”.

Kata Sparkling ini dalam kamus Inggris-Indonesia, berasal dari kata dasar sparkle (dibaca: spa:kel) artinya kilau. Untuk kata kilau ini juga ada bahasa Inggris lainnya, yakni: glitter atau glite dan glisten, serta gleaming dan splendour. Pokoknya persamaannya cukup banyak.

Nah, kira-kira secara harfiah, Sparkling Surabaya itu artinya: Surabaya Berkilau, Surabaya Berkilau-kilau, Surabaya Berkilau-kilauan, Surabaya Kemilau, Surabaya Cemerlang, Surabaya Gemerlap, Surabaya Gemerlapan, Surabaya Berkilap atau gampangnya orang Surabaya menyebut artinya “Surabaya Cingklong”.

Kota Pahlawan

Apabila digali aktivitas yang ada di Kota Surabaya ini, tidak terlepas dari semua julukan itu. Namun, julukan sebagai “Kota Pahlawan” dinilai paling istimewa. Sebab, tidak ada kota di Indonesia ini yang dijuluki “Kota Pahlawan”, kendati hampir seluruh kota di Indonesia mempunyai semangat heroik dan perjuangan kepahlawanan.

Untuk itulah, seyogyanya para petinggi dan masyarakat Kota Pahlawan ini benar-benar menghayati arti dari julukan itu. Pengertian kepahlawanan di Kota Pahlawan Surabaya ini seharusnya tercermin dalam berbagai hal. Baik ciri, penampilan yang khas, serta watak dan wujud nyata dari kota ini. Artinya, saat memasuki Kota Surabaya, kesan pertama bagi orang yang belum pernah ke Surabaya, adalah adanya rasa atau  nuansa kepahlawanan itu.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa predikat Kota Pahlawan dianugerahkan kepada Kota Surabaya, untuk mengabadikan “Semangat Juang Arek-Arek Suroboyo”. Tidak hanya berawal dari peristiwa heroik sekitar 10 November 1945 saja, tetapi dikaitkan dengan sejarah terbentuknya ranah perkampungan  Surabaya, hingga masa perjuangan dan mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Artinya, semangat juang Arek Suroboyo itu dipertahankan sepanjang masa, sejak dari dulu, hingga  kini dan sampai nanti.

Sebenarnya itulah hakekat yang diinginkan oleh Dwitunggal Proklamator Kemerdekaan Republik Indo-nesia, Soekarno-Hatta. Mereka berdua, sebagai saksi sejarah tentang semangat kepahlawanan Arek-arek Suroboyo (Putra-Putra Surabaya) dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.

Bung Karno juga terkesan dengan peristiwa perobekan bendera di Hotel Orange atau Hotel Yamato di Jalan Tunjungan yang dikenal dengan “insiden bendera” tanggal 19 September 1945. Apalagi sejak saat itu, kegiatan perlawanan masyarakat Surabaya terhadap penjajah dan kaum kolonial semakin hebat dan gigih, maka tak pelak lagi Bung Karno dan Bung Hatta, langsung datang ke Surabaya. Hingga terjadi puncak perjuangan Arek Suroboyo, tanggal 10 November 1945.

Lima tahun kemudian, kesan Bung Karno terhadap Surabaya semakin mendalam. Ide pembangunan Tugu Pahlawan di Kota Surabaya, langsung mendapat perhatian Bung Karno. Untuk pertama kali di tahun 1950, Bung Karno menetapkan tanggal 10 November sebagai “Hari Pahlawan”. Sekaligus, Surabaya mendapat predikat “Kota Pahlawan”.

Kamus Kepahlawanan

Julukan sebagai Kota Pahlawan, juga dikaitkan dengan sejarah Surabaya. Sewaktu tahun 1293, lebih 716 tahun atau tujuh abad yang silam, Raden Wijaya pendiri  Kerajaan Majapahit berjuang mengusir Tentara Tartar yang dipimpin Khu Bilai Khan, tidak lepas dari peranserta rakyat Surabaya yang waktu itu masih bernama Hujunggaluh atau Junggaluh.

Nah, karena semangat kepahlawanan sudah menjadi ciri Kota Surabaya, perlu dilakukan koreksi total, sehingga julukan Kota Pahlawan bagi Surabaya tidak ditelan oleh kehidupan masyarakat modern. Peninggalan sejarah tentang kepahlawanan Arek Suroboyo ini patut dilestarikan.

Untuk itulah, layak pula Kota Surabaya dijadikan “kamus kepahlawanan”. Dengan berjuluk Kota Pahlawan, maka dunia dapat merujuk arti dan makna kepahlawanan dari Surabaya secara utuh. Misalnya, jika kita ingin mengetahui siapa-siapa saja Pahlawan Nasional, bahkan “pahlawan dunia”, maupun pahlawan lokal dan orang-orang yang berjasa, serta tokoh terkenal, maka nama itu ada dan diabadikan di Surabaya.

Museum pahlawan yang terdapat di Taman Tugu Pahlawan, maupun Museum Mpu Tantular di Surabaya yang sekarang dipindahkan ke Sidoarjo belum banyak berbicara tentang sejarah kepahlawanan Surabaya sebagai Kota Pahlawan. Untuk itu, perlu disempurnakan dan lebih dilengkapi dengan berbagai koleksi sejarah.

Tidak ada salahnya, Kota pahlawan Surabaya ini membudayakan “Wisata Pahlawan”, ke Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam bentuk ziarah (wisata reliji), sebagaimana juga kita melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel dan makam leluhur. ***

*)  Yousri Nur Raja Agam  MH –  Ketua  Yayasan Peduli Surabaya

Hari Bhayangkara dan Proklamasi Polisi di Surabaya

Proklamasi Polisi di Surabaya

Mendahului Hari Bhayangkara

Yousri Nur RA_Hitam_Merah

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH  *)

 

HARI ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara. Hari Bhayangkara, bukanlah ”hari lahir” Polri. Sebab Polri atau Polisi, sudah ada sebelum Hari Bhayangkara 1 Juli 1946. Lebih unik lagi, Kota Surabaya punya “sejarah khusus tentang kepolisian”. Di Kota Pahlawan ini, Polisi pernah melaksanakan “Proklamasi Polisi”.

Dalam ejaan lama, Proklamasi Polisi itu tertulis:

Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.

Soerabaja, 21 Agoestoes 1945.

 Atas Nama Seloeroeh Warga Polisi:

Moehammad Jasin – Inspektoer Polisi Kelas I.

Ceritanya: Menjelang pendaratan armada kapal perang Sekutu di Tanjung Perak Surabaya, 25 Oktober 1945, situasi di kota Surabaya semakin mencekam. Kemarahan rakyat terhadap Indo-Belanda yang membonceng rombongan Palang Merah Internasional (Intercross) dan RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Interneers) makin menjadi-jadi.

Selain pemuda yang bergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat), polisi juga mempunyai peran yang cukup menentukan menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Ketika terjadi insiden bendera, 19 September 1945, polisi bergerak cepat, mereka menyatu dengan massa.

Bahkan di Surabaya, selain polisi umum ada pasukan PI (Polisi Istimewa) yang sangat disegani. PI adalah jelmaan dari CSP (Central Special Police). Apalagi saat bulan Agustus 1945 itu, hanya polisi yang masih memegang senjata. Sebab setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan tentara PETA dan Heiho. Jepang memulangkan para pemuda yang dilatih dalam pasukan PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho dan senjata mereka dilucuti.

Karena polisi mempunyai peran yang istimewa dalam masyarakat, maka kondisi itu dimanfaatkan untuk melakukan pemantapan. Dalam buku “Sejarah Kepolisian di Indonesia”, disebutkan: di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas I (Iptu) Moehammad Jasin, memproklamasikan kedudukan kepolisian pada tanggal 21 Agustus 1945.

Proklamasi polisi itu merupakan suatu tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi polisi juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat, bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat dapat melihat bahwa polisi bukanlah alat penjajah.

Jadi, di Surabaya, Kepolisian Republik Indonesia lahir mendahului keberadaan polisi secara resmi di Indonesia yang ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara, 1 Juli 1946.

Dalam waktu singkat, polisi melakukan koordinasi dengan pejuang yang tergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang kemudian berubah nama menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), serta BPRI (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia) pimpinan Sutomo (Bung Tomo). Mereka bahu-membahu dan menyatu dalam berbagai kegiatan pengamanan dan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan serdadu Jepang dan anak-anak muda Indo-Belanda.

Selama bulan September dan Oktober 1945, situasi bercampur antara semangat kemerdekaan oleh rakyat dan sikap Jepang “yang kalah perang” tetapi masih bersenjata. Di samping itu, utusan yang mempersiapkan kedatangan pasukan Sekutu juga sudah terlihat. Jepang tidak begitu saja menyerahkan senjatanya kepada para pemuda yang berusaha merampas senjata yang dipegangnya. Namun dalam beberapa kasus, pihak Jepang hanya bersedia menyerahkan senjatanya kepada polisi, seraya minta jaminan keselamatan.

Perebutan Senjata

Situasi ekplosif yang berjalan hampir dua minggu sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, di Surabaya berubah dengan cepat. Dalam buku “Pertempuran Surabaya” yang diedit Prof.Dr.Nugroho Notosusanto disebutkan tanggal 2 September 1945 tersusun kepemimpinan BKR (Badan Keamanan Rakyat) di Surabaya. Para pemuda di kampung-kampung dan pabrik-pabrik menyusun kekuatan dan penjagaan keamanan.

Tentara Peta dilucuti senjatanya sebelum dibubarkan. Hanya polisi yang masih memiliki senjata. Sekalipun polisi masih memiliki senjata, bukan tidak mungkin Jepang akan melucuti mereka. Karena peristiwa pelucutan senjata Peta secara licik itu, seorang bekas daidanco Gresik, bernama drg.Moestopo memerintahkan kepada bekas shodanco Abdurahman untuk menghubungi kepala polisi M.Jasin.

Drg.Moestopo berpesan melalui suratnya yang mengingatkan polisi jangan sampai ditipu oleh Jepang, seperti Peta. Abdurahman pergi ke SMT (Sekolah Menengah Tinggi) menghubungi Isman. Bersama Isman ia menghadap M.Jasin. Adanya pesan itu, menjadikan polisi waspada terhadap kemungkinan atau usaha melucuti dirinya.

Pemuda-pemuda sebagian besar tidak memiliki senjata apai. Yang digunakan hanya senjata tradisional, seperti bambu runcing (takeyari), kelewang, pedang, clurit dan lain-lain. Mereka memerlukan senjata api.

Tentunya untuk mendapatkan senjata itu tidak gratis dari Jepang, tetapi harus direbut. Nah, api pembakarnya telah dinyalakan oleh KNI dan membuat maklumat pemerintah daerah yang tertuang di dalam Proklamasi RI daerah Surabaya tanggal 3 September 1945. Mulai saat itulah Surabaya memulai revolusi. Sasaran pokoknya adalah gudang-gudang penyimpanan senjata Jepang. Tindakan pertama yang dilakukan adalah melucuti pasukan-pasukan Jepang yang menjaga dan menguasai senjata.

Pada waktu itu gudang senjata Jepang yang terbesar terletak di Sawahan di gedung sekolah Don Bosco. Gudang senjata ini dikuasai oleh Dai 10360 Butai Kaisutiro Butai yang dipimpin oleh Mayor Hazimoto, dengan personil Jepang 16 orang dan heiho satu peleton. Sebelumnya di sana ada 150 orang karyawan sipil, tetapi mereka sudah diberhentikan sejak bulan Agustus 1945. Namun mereka masih dipekerjakan untuk menginventarisasi senjata yang akan diserahkan kepada Serikat (Sekutu).

Dari karyawan yang masih ada di gudang itulah diperoleh keterangan tentang keadaan arsenal Don Bosco. Informasi itu disebarluaskan dan kemudian tempat inilah yang menjadi sasaran pertama para pemuda. Tanggal 16 September 1945, gudang mesiu Don Bosco dikepung pemuda, pelajar dan massa rakyat. Beberapa orang maju menemui pimpinannya. Mereka adalah Subianto Notowardojo dan Mamahit guru Sekolah Teknik Don Bosco, serta seorang wartawan bernama Sutomo (dikenal dengan panggilan: Bung Tomo).

Ketiga orang ini berdiplomasi agar kekuasaan arsenal diserahkan kepada mereka. Mayor Hazimoto setuju dengan penyerahan itu, tetapi yang menerima harus polisi. M.Jasin beserta anak buahnya dari Polisi Istimewa, maju dan menandatangani naskah serah terima penguasaan arsenal. Sutomo dengan segenap yang hadir menjadi saksi penyerahan. Jumlah senjata di arsenal Don Bosco tidak terhitung. Bahkan Bung Tomo pernah mengirim senjata ke Jakarta sebanyak empat gerbong kereta api yang diambil dari arsenal ini.

Para bekas tentara Peta yang dilucuti senjatanya tanggal 18 Agustus 1945 tidak tinggal diam. Bekas Cudanco Suryo bersama Syudanco Isa Edris pegi menemui Kohara Butai di Gunungsari. Di sana mereka diterima Kolonel Kohara Jingo. Kepada Jingo mereka meminta agar senjata yang ada di markas itu diserahkan. Sebagai tentara yang “kalah perang”, Kolonel Kohara Jingo tidak keberatan menyerahkan semua senjatanya. Hanya satu permintaannya, agar pedang pribadinya dikecualikan. Permintaan itu diluluskan. Berkat diplomasi ini berhasil diangkut senjata ringan dan berat yang jumlahnya mencapai 100 pucuk. Senjata itu sebagian besar diserahkan kepada pasukan Tentara Pelajar di HBS (Hogere Burgere School) dan kepada BKR Laut.

Usaha mendapatkan senjata terus berlanjut. Samekto Kardi bersama Isa Edris dan rombongan menuju ke bekas Daidan tentara Peta di Gunungsari. Di sana mereka langsung menuju gudang senjata dan mengambil 514 pucuk senjata yang terdiri dari 400 pucuk karaben, 14 pucuk pistol Vickers, 50 mortir, 50 tekidanto dan 30 pucuk senapan mesin ringan dan berat.

Pangkalan udara Morokrembangan juga diambil alih oleh pemuda dan polisi. Ali Jayengrono berdiplomasi dengan pimpinan pangkalan dan behasil mendapatkan beberapa pucuk senjata.

Jumlah senjata terbanyak diperoleh dari markas Jepang Tobu Jawa Boetai yang dipimpin Jenderal Iwabe. Caranya cukup unik. Pagi-pagi sejumlah pemuda mengepung markas itu. Kemudian, Moestopo bersama Wahab, Suyono, Mudjoko, M.Jasin dan Rahman dengan seragam daidanco menghadap Jenderal Iwabe. Kepada Iwabe, Moestopo atas nama pimpinan BKR, atas nama Gubernur Jatim dan atas nama Presiden Republik Indonesia, serta atas nama rakyat, meminta agar senjata diserahkan kepada mereka. Permintaan itu ditolak oleh Iwabe. Moestopo mengancam, kalau tidak berhasil, maka pukul 10.00 terjadi tembak-menembak. Ancaman itu benar-benar terjadi pada pukul 10.00. Masrkas Iwabe dikepung dan ditembaki. Anak buah Iwabe membalas, sehingga terjadilah pertempuran.

Jenderal Iwabe dengan perantaraan seorang kolonel meminta agar Moestopo menghentikan tembakan. Namun tidak mudah. Akhirnya, Iwabe mengumpulkan stafnya. Moestopo juga memanggil M.Jasin, Suyono, Mudjoko, Wahab dan Rahman. Maka terjadilah perundingan. Namun Iwabe tetap menyatakan tidak akan menyerahkan senjata tanpa ada orang yang bertanggungjawab. Moestopo menanyakan bertanggungjawab kepada siapa. Iwabe mengatakan kepada Serikat (Sekutu), sebab sewaktu-waktu mereka datang. Moestopo langsung menjawab dan menunjuk dirinya.

“Ya ini, pemimpin Jawa Timur, yang mewakili Gubernur, yang bernama Moetopo mantan Daidanco, ini yang bertanggungjawab”, kata Moestopo menunjuk ke arah dirinya.

Oleh staf Jenderal Iwabe, Moestopo disodori naskah dalam bahasa Jepang. Tanpa menunggu lebih lama naskah itu ditandatangani berganti-ganti, mulai dari Moestopo disusul Suyono, Mudjoko, M.Jasin, Abdul Wahab dan Rahman.

Setelah penandatanganan, gudang senjata di tingkat bawah dibuka. Pemuda-pemuda berhamburan memasuki gudang senjata dan dibagi-bagikan. Markas pimpinan Iwabe itupun kemudian diambilalih, dijadikan markas BKR Jawa Timur dan “Kementerian Pertahanan” di bawah komando Drg.Moestopo. Sejata-senjata itu dibawa ke markas BKR Kota, Markas PRI, markas BKR Keresidenan dan gedung HBS untuk dbagi-bagikan kepada pemuda.

Perjalanan perebutan senjata belum selesai. Sasaran selanjutnya Kitahama Butai yang semula menjadi kantor Lindeteves. Dari sini berhasil direbut 23 tank, 18 senjata pengkis udara, enam pucuk watermantel. Perebutan senjata ini dipimpin Isa Edris dan Suprapto.

Bendera Putih

Sutjipto Danukusumo dalam bukunya “Hari-hari Bahagia Bersama Rakyat” mengisahkan peristiwa dari hari ke hari di Surabaya. Di antaranya juga bercerita tentang pelucutan senjata Jepang di Wonokromo, di sekolah Don Bosco Jalan Tidar dan di gedung GE (General Electronics) di Kaliasin, serta di berbagai tempat lainnya.

Salah satu peristiwa berdarah terjadi di depan markas Kempetai di depan kantor gubernur Jatim (sekarang menjadi taman Tugu Pahlawan Surabaya). Di sini rakyat bergerak untuk merebut senjata yang berada di tangan tentara Jepang, namun mereka melakukan perlawanan. Dalam tembak-menembak ini puluhan pemuda gugur dan beberapa tentara Jepang terluka.

Tembak menembak baru berhenti setelah Iptu M.Jasin datang bersama beberapa polisi dengan membawa bendera putih ke dalam markas Kempetai. Di dalam berlangsung perundingan yang cukup alot dan gagal. Tembak menembak terjadi lagi, namun Komandan Polisi Paiman dengan naik Bren Carier yang dikemudikan Pelamonia menerobos masuk ke gedung Kempetai. Tembak menembak terhenti dan kemudian dilakukan perundingan ulang.

Akhirnya, pasukan Kempetai bersedia menghentikan tembak-menembak dengan syarat jaminan keselamatan jiwa bagi seluruh pasukannya yang ada dalam gedung Kempetai itu. Komandan polisi itu mengiyakan, kontak senjatapun betul-betul berhenti. Seluruh pasukan Kempetai yang sudah menyerahkan diri dan senjatanya diamankan di Yarmark (THR atau Taman Hiburan Rakyat di Jalan Kusumabangsa sekarang).

Setelah terjadi pertempuran dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang, maka pemuda-pemuda mendapat pembagian senjata bersama amunisinya. Pembagian senjata ini dilakukan di berbagai tempat. Polisi, PRI dan TKR selain mendapat senjata juga menguasai beberapa kendaraan tempur milik tentara Jepang. Dengan adanya senjata di tangan itu semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan semakin berkobar.

Hari Kamis, 25 Oktober 1945, armada kapal transport dan kapal perang pasukan Sekutu pimpinan Brigjen Mallaby, sandar di dermaga pelabuhan Tanjung Perak. Dua perwira: Kapten Mc.Donald dan Letnan Gordon Smith diutus menghadap Gubernur Jawa Timur, Soeryo. Kedatangan utusan ini menyampaikan undangan lisan Brigjen Mallaby kepada Pak Suryo untuk datang ke atas kapal perang milik Inggris. Namun, Pak Suryo tidak dapat memenuhi undangan itu karena sedang memimpin konferensi para residen se Jawa Timur.

Dua perwira ini bersikeras mendesak, tetapi Gubernur Suryo tetap menolak. Dengan gerakan kurang sopan, tanpa pamit mereka meninggalkan ruangan. Pak Suryo terlihat marah terhadap sikap dua perwira itu.

Kabar pendaratan tentara Sekutu ini menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat Indonesia di Surabaya tidak rela “tentara asing” kembali menguasai tanahairnya. Tekad perlawanan rakyat ini membuat Mallaby bersikap hati-hati. Apalagi, informasi yang sudah diterima dari mata-matanya, seluruh senjata Jepang sudah dilucuti dan rakyat sudah dipersenjatai.

Malam harinya, berlangsung perundingan antara Drg.Moestopo dengan Kolonel Pugh, utusan Mallaby. Dalam perundingan di markas TKR Jawa Timur, disepakati pasukan dari armada kapal Sekutu (Inggris) mendarat di Tanjung Perak dan berhenti 800 meter dari pantai. Dengan adanya pembatasan ini, konflik bersenjata dengan rakyat dapat dicegah.

Besoknya, 26 Oktober 1945, perundingan dilanjutkan antara wakil Indonesia dengan wakil Sekutu di gedung Jalan Kayun 42 Surabaya. Dari Indonesia dihadiri Residen Sudirman, Walikota Surabaya Radjamin Nasution, Ketua KNID Doel Arnowo, Muhammad dan Moestopo. Selain itu juga hadir beberapa orang dari PRI, TKR dan Poliri, yakni: Roeslan, Ronokoesoemo, Ronopradopo, Soehoed Prawirodidjo, Paiman, Soejono dan Soejanto. Pihak Sekutu dipimpin langsung oleh Brigjen Mallaby yang membawa sepuluh orang stafnya..

Ada tiga kesepakatan yang disimpulkan dalam perundingan itu.

Pertama: Yang dilucuti senjatanya hanya tentara Jepang, bukan TKR dan juga badan perjuangan rakyat lainnya.

Kedua: Tentara Inggris selaku wakil Sekutu akan membantu Indonesia dalam pemulihan keamanan, ketertiban dan perdamaian.

Ketiga: Setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka mereka akan diangkut melalui laut.

 *) Yousri Nur Raja Agam MH — tulisan ini juga dimuat pada http://www.wikimu.com. – 1 Juli 2009)