3 April 1950 Hari NKRI

Sejarah yang Terlupakan 3 April 1950
Kembali ke NKRI dan Berakhirnya RIS

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

TERNYATA ada suatu peristiwa sejarah yang dilupakan. Para petinggi negeri inipun belum mengabadikan tanggal 3 April 1950, sebagai hari besar nasional yang layak diperingati setiap tahun. Betapa tidak, karena tanggal 3 April 1950 itulah sesungguhnya terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pada saat itu, negara kita masih terpecah. Negara Republik Indonesia belum bersatu. Kita berada di dalam pemerintahan federal. Negara RIS (Republik Indonesia Serikat). Bukan NKRI (Negara  Kesatuan Republik Indonesia).

Sebuah tonggak sejarah ditagakkan di bumi pertiwi.  Dari mulut seorang pendekar bangsa, yang juga dikenal sebagai ulama internasional, Haji Muhammad Natsir, bergema suara lantang. Bak menghunjam bumi Nusantara ini. Pada tanggal 3 April 1950, putera Minangkabau itu menyampaikan “Mosi Integral” di sidang paripurna Parlemen RIS.

Tanggal 3 April 1950, layak diabadikan sebagai “Hari NKRI” yang diperingati dan dirayakan tiap tahun. Sebagaimana hari bersejarah lainnya, tanggal 3 April, dijadikan hari besar nasional dengan suatu upacara kenegaraan.

“Hari NKRI”, demikian kira-kira yang terpendam di hati Dr. Adian Husaini,  Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Semoga harapan dan gagasan itu terwujud.

Jangan lupakan tanggal 3 April! Itulah tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia!

Pada 3 April 1950, Haji Muhammad Natsir, ketua Fraksi Partai Masyumi mengajukan ”Mosi Integral” di Parlemen  RIS (Republik Indonesia Serikat).

Peristiwa itu dikenal sebagai pengajuan ”Mosi Integral Natsir”, yang memungkinkan bersatunya Negara-negara Bagian RIS ke dalam NKRI. 

Mosi Integral Natsir  pada 3 April 1950 itulah yang kemudian mengantarkan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bung Hatta menyebutkan, bahwa Proklamasi Kedua secara resmi diumumkan pada 17 Agustus 1950. Proklamasi pertama, tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan Mosi Integral Natsir itu, maka bubarlah Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan hasil konferensi Inter Indonesia – antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO – di Yogyakarta 19-22 Juli 1949.

Pembentukan BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) yaitu Badan Permusyawaratan Federal, merupakan badan yang beranggotakan negara bagian dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia. Tujuannya adalah upaya Belanda untuk ”mengepung” Republik Indonesia.

Negara-negara BFO adalah: Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah.

Dengan demikian, Belanda berhasil menunjukkan, bahwa wilayah negara Republik Indonesia hanyalah di sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. (Lihat, Anwar Harjono dkk., Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, (Jakarta:  Pustaka Antara, 1978).

Prof. Dr. Din Syamsuddin menyatakan, bahwa Mosi Integral Mohammad Natsir merupakan tonggak sejarah penting dan menentukan dalam sejarah kehidupan bangsa.

Mosi Integral itu menyatukan dan menyelamatkan Indonesia dari upaya perpecahan.

Mosi itu juga merupakan bukti komitmen tokoh-tokoh Islam terhadap NKRI. (Lihat, buku Mosi Integral Natsir 1950, karya Ahmad Murjoko (Bandung: PersispRes, 2020).

Ketua MPR-RI (2004-2009) Dr. Hidayat Nurwahid menyampaikan bahwa Fraksi PKS DPR-RI beberapa kali menggelar peringatan Mosi Integral Natsir tersebut.

Ia pun sudah ikut menandatangani usulan agar tanggal 3 Arpil ditetapkan sebagai nasional, yaitu Hari NKRI. Bung Hatta memang menyebut peringatan Proklamasi 17 Agustus 1950 merupakan Proklamasi Kedua.

”Bangsa dan Umat perlu diingatkan bahwa tanpa karunia Allah dan kenegarawanan M. Natsir dengan Mosi Integralnya itu, mungkin RIS (Republik Indonesia Serikat) akan berlanjut, dan kita tidak mengenal lagi NKRI yang sudah ”dikubur” oleh kolonialis Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949,” tulis Hidayat Nurwahid dalam pengantarnya untuk buku karya Ahmad Murjoko.

Dr. Hidayat mengajak kaum muslim Indonesia tidak terpengaruh paham sekulerisme, Islamofobia, dan juga Indonesia-fobia.

Paham Sekulerisme menganggap bahwa keberadaan Islam di Indonesia dianggap sebagai biang masalah dan tidak ada jasanya bagi bangsa Indonesia.

Sebaliknya, Indonesia-fobia menganggap Indonesia sebagai negara kafir yang tidak ada kaitannya dengan Islam dan para ulama.

Itulah pentingnya memahami dan mengingat peristiwa Mosi Integral Natsir, pada 3 April 1950.  Pemerintah RI pun telah mengakui jasa besar Mohammad Natsir untuk bangsa Indonesia.

Pada tahun 2008, Mohammad Natsir, pendiri dan Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang pertama, mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.  Salah satu jasa besarnya adalah mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

*****

Perjuangan Mohammad Natsir dalam menyelamatkan NKRI memang sangat fenomenal.

Natsir bukan hanya merumuskan gagasannya dengan cerdas, tetapi juga berhasil meyakinkan para tokoh Indonesia ketika itu yang berasal dari seluruh faksi dan aliran ideologis. Natsir memerlukan waktu dua setengah bulan untuk melakukan lobi.

Keberhasilan Mohammad Natsir dalam menggolkan ”Mosi Integral” itu menunjukkan kepiawaiannya dalam berpolitik.

Ia memiliki integritas pribadi yang tinggi, ilmu yang kuas, kemampuan komunikasi yang piawai, dan juga lobi.

Dan tentu saja, Mohammad Natsir telah diberikan hikmah oleh Allah, sehingga bisa mengambil langkah yang tepat. 

Kepada Majalah Tempo (edisi 2 Desember 1989), Natsir menceritakan kisah perjuangan  Mosi Integral tersebut:

Meskipun Yogya menjadi negara bagian, sesudah KMB, kita bertekad mengembalikan RI seperti semula.

Saya bicara dengan fraksi-fraksi. Dengan Kasimo dari Partai Katolik, dengan Tambunan dari Partai Kristen, dengan PKI, dan sebagainya.

Dari situ saya mendapat kesimpulan: mereka itu, negara-negara bagian itu, semuanya mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya, asal jangan disuruh bubar sendiri.

Dua bulan setengah saya melakukan lobby. Tidak mudah, lebih- lebih dengan negara-negara bagian di luar Jawa. Umpamanya negara bagian di Sumatra dan Madura.

Setelah selesai semua, lantas saya adakan “mosi integral” yang kabur-kabur. Ha-ha-ha… kabur, sebab kita menghadapi Belanda. Jangan sampai nanti Belanda bikin kacau lagi. Belanda tidak boleh tahu ke mana perginya rencana itu.

Sesudah itu saya perlu datang ke Yogya. Tapi Yogya tidak mau membubarkan diri.

Lantas saya katakan: Kita punya program menyatukan kembali semuanya, jadi kita bayar ini dengan sama-sama membubarkan diri. Walaupun beberapa pemimpin sudah setuju, masyarakatnya belum mau, karena harga dirinya tersinggung.

Sampai pukul 3 dini hari kami membicarakan soal itu dengan jurnalis-jurnalis, orang-orang penting, dan pemimpin-pemimpin di Yogya.”

*****
Bung Karno mengakui kehebatan perjuangan Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya.

Setelah “Mosi Integral” berhasil, Natsir dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Manteri.

Wartawan Harian Merdeka Asa Bafagih bertanya kepada Soekarno tentang siapa yang akan jadi perdana menteri setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan, maka Soekarno menjawab, “Ya, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi, mereka punya konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi”.

Kepahlawanan Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya,  melanjutkan tradisi para tokoh Islam dalam menjaga dan mengokohkan NKRI.

Kini, setelah 75 tahun merdeka, tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan kondisi persatuan kita, sebagai satu bangsa. 

Aneka konflik horisontal mulai bermunculan. Era disrupsi semakin mempercepat penyebaran berita-berita yang memudarkan kohesivitas sosial kita.

Dalam situasi seperti ini,  bangsa Indonesia memerlukan tokoh-tokoh integratif dan solutif, seperti Soekarno-Hatta, HOS Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy’ari, Ki Bagus Hadikoesoemo, Syafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo, Panglima Besar Soedirman, Mohammad Natsir, dan sebagainya.

Semoga Allah SWT menyelamatkan dan menjayakan negeri kita. Aamiin. (DDII, 1 April 2021).

Makalah singkat ini disampaikan dalam Webinar Nasional ”Sosialisasi 4 Pilar dan Memperingati Mosi Integral M. Natsir, yang diselenggarakan  MPR-RI dan FISIP UHAMKA, pada 1 April 2021. (**)

3 April 1950 Hari NKRI

Sejarah yang Terlupakan 3 April 1950
Kembali ke NKRI dan Berakhirnya RIS

Titik Nol Kilometer Surabaya

Titik Nol atau Kilometer Nol Surabaya ternyata sejajar dengan Monumen Tugu Pahlawan, terletak di halaman depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan 110 Surabaya,

Oleh: Yousri Nur Raja Agam

JARAK satu kota ke kota lain, ditandai dengan “titik nol” atau “kilometer nol”. Sehingga, ditetapkan misalnya, jarak Kota Surabaya ke Jakarta 808 km, Surabaya ke Bandung 765 km, Surabaya ke Semarang 462 km, Surabaya ke Malang 98 km dan Surabaya ke Sidoarjo 23 km.

Pernahkah anda tahu di mana titik nol atau kilometer nol Kota Surabaya? Titik Nol atau Km-0 Surabaya ditandai dengan S.BAYA-0.

Selama ini yang sering dipublikasikan di antaranya kilometer nol (Km-0) Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Bukittinggi, Semarang, Malang dan Sidoarjo, serta kota lainnya.

Bahkan Indonesia punya Titik Nol di ujung Barat di Sabang, Pulau We, Provinsi Aceh dan di Merauke, Papua di ujung Timur. Juga ada di pucuk bagian Utara di Pulau Miangas, Provinsi Sulawesi Utara dan Rote di NTT (Nusa Tenggara Timur).

Surabaya, Sejajar Tugu Pahlawan

Titik Nol Surabaya yang juga merupakan Titik Nol Jawa Timur di mana ya? Anda pasti menjawab “tugu pahlawan”. Ya, mendekati kebenaran, tetapi bukan tugu pahlawan. Memang sejajar dengan Tugu Pahlawan, terletak di seberang Taman Tugu Pahlawan. Tepatnya di halaman Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

Dulu bentuknya, hanyalah sebuah batu patok yang biasa kita lihat di pinggir jalan atau trotoar. Patok batu itu bertuliskan S.BAYA-0. Namun lama tak terawat.

Maaf, karena saya peduli terhadap Surabaya, sebagai ketua Yayasan Peduli Surabaya, maka pengamatan saya cukup tajam. Bahkan kadang-kadang kritis. Saya berusaha mencari instansi mana yang bertanggungjawab untuk merawat patok batu S.BAYA-0 ini.

Dari informasi yang saya terima, sebenarnya “pemilik” patok S BAYA-0 itu adalah Pemkot Surabaya, yang pengelolanya Dinas PU Binamarga. Nah, karena patok ini tertancap di lahan kantor gubernur Jawa Timur, dengan sendirinya kewenangan merawat patok yang dipasang sejak zaman Daendels ini adalah Pemprov Jawa Timur. Tetapi bukan Dinas PU Binamarga Jatim.

Tanpa banyak pertimbangannya, tahun 2015 saya sampaikan “uneg-uneg” saya ini kepada salah seorang staf di Biro Umum Setda Prov Jatim. Staf yang biasa mengawasi taman di halaman kantor gubernur Jatim itu tanggap. Ia pun sertamerta datang melihat patok S.BAYA.0 yang tersembunyi di bawah pohon taman yang menghadap ke Jalan Pahlawan itu.

Kebetulan saat itu keluhan saya ini didengar oleh teman-teman di ruang wartawan kantor gubernur Jatim di Surabaya. Setelah bicara tentang “titik nol” beberapa kota, maka ada teman saya yang akhirnya tertarik. Lalu minta pendapat saya, kemudian besoknya dimuat di beberapa media, di antaranya Harian Surya dan Tribunnews. (baca: http://surabaya.tribunnews.com/…/sudah-tak-terawat-patok-no… http://surabaya.tri. dan juga di http://www.ragamnews.com/2018/11/titik-nol-atau-kilometer-nol-surabaya.html

Kemudian ada staf yang berinisiatif membersihkan dan mencat batu patok itu. Dua bulan setelah patok S.BAYA.0 ini tersiar di mediamassa dan fotonya dikomentari di media sosial, ada upaya menampilkan patok Km-0 atau titik nol Surabaya itu. Di samping patok S.BAYA-0 dibuat patok batu yang lebih besar setinggi 2 meter, berupa tugu mini berbentuk: “angka 0”.

Rupanya upaya perawatan patok titik nol ini sampai ke telinga Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo. Setelah melihat dan kemudian melihat berbagai Km-0 atau titik nol di kota lain melalui berbagai sumber. Dari situ, terbitlah gagasan Pakde Karwo — panggilan akrab Soekarwo untuk membangun “monumen” titik nol.

Sebenarnya status patok Km-0 itu adalah “cagar budaya”. Sebab patok titik nol atau Km-0 ini peninggalan zaman dahulu. Umumnya sejak zaman VOC dan masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal Daendels.

Sekarang bangunan monumen titik nol atau Km-0 Jawa Timur di halaman kantor gubernur Jatim Surabaya hampir selesai. Nanti, kata Pakde Karwo, monumen ini akan dilengkapi dengan prasasti Parasamya Purnakarya Nugraha.

Ternyata monumen titik nol Surabaya yang sedang dikerjakan ini kurang memperhatikan segi dokumentasi dan fotografi. Apalagi untuk dijadikan distenasi kepariwisataan. Lokasi untuk mengabadikan Titik Nol S.BAYA-0 atau Titik Nol Jawa Timur di pojok utara Kantor Gubernur Jatim ini, “maaf kurang pas”.

Seharusnya huruf TITIK NOL itu berdampingan dengan SURABAYA atau JAWA TIMUR sebagai latar belakang berfoto bagi wisatawan. Di samping itu, warna huruf TITIK NOL putih dan mengkilap, serta latar belakangnya cat dinding gedung kantor gubernur juga putih. Seharusnya huruf TITIK NOL atau KILOMETER NOL (KM-0) “kontras” dengan warna latar belakangnya. Sehingga, terbaca dengan jelas.

Nah seharusnya sang perencana atau konsultan pembangunan monumen ini mengerti seni fotografi dan dokumentasi. Sebab, fungsi da kegunaan monumen ini berhubungan dekat dengan kesan-kesan kunjungan wisatawan ke Kota Pahlawan ini. Kita bisa membuat selogan misalnya: “Belumlah anda dinyatakan berkunjung ke Surabaya, jika belum mengabadikan diri anda di Tugu Pahlawan dan Titik Nol Surabaya.” Atau selogan lainnya.

Tidak ada salahnya jika si perencana monumen Titik Nol atau Km-0 ini melihat dan belajar dari yang sudah ada di tempat lain. Nah, mari kita lihat dan 
bandingkan dengan kota-kota lain, termasuk dengan Titik Nol atau Kilometer Nol (KM-0) Indonesia di Kota Sabang dan Kota Merauke.

Ayo mari kita lihat di Batavia atau Jakarta sekarang. Titik nolnya sudah menjadi barang antik, karena monumen ini sudah afa sejak zaman Belanda atau VOC. Titik nolnya berada di gedung Syahbandar Tanjung Priok, kemudian di zaman Orde Baru dipindahkan ke Monas (Monumen Nasional). Pada umumnya penetapan titik nol kota-kota di Indonesia ini sudah sejak zaman Kolonial Belanda. Kota Bandung Km-0 ditandai dengan patok batu di pinggir jalan di depan Kantor Binamarga Jawa Barat di Jalan Asia Afrika.

Lain lagi dengan Kota Medan, Sumatera Utara Km-0 nya persis di depan Balaikota Medan yang lama. Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, titik nol Km adalah maskot kota itu sendiri yaitu monumen Jam Gadang. Kemudian, Semarang menetapkan Km-0 nya di ujung Jalan Pemuda dekat GKN (Gedung Keuangan Negara). Jadi bukan di Tugu Muda atau simpang lima yang menjadi ikon ibukota Jawa Tengah itu.

Sekarang kota tetangga Surabaya yang dinyatakan jaraknya 23 km itu, yakni Sidoarjo, di mana titik nol nya? Ada satu patok batu di trotoar di depan Plaza Telkom yang berbatasan dengan Bank Delta Artha. Di batu itu tertulis di bagian atas S.BAYA 23 di bagian bawah arah Utara tertulis SIDOH-0, artinya Km-0 Sidoarjo, sedangkan arah Selatan tertulis GM.POL 11 artinya Gempol 11 km.(**)

Artikel ini juga dimuat di:
www.ragamnews.com
www.beritalima.com
www.rajaagam.wordpress.com

Hari Jadi Surabaya Memang Masih Bisa Diubah

Buku_03

Tajuk DOR 580

Hari Jadi “Kota” Surabaya
Memang Masih Bisa Diubah

Oleh: Yousri Nur Raja Agam

TAHUN 2016 ini, Kota Surabaya, dinyatakan berusia 723 tahun. Tujuh abad lebih 23 tahun. Tepatnya tanggal yang dikeramatkan sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) atau kelahiran Kota Surabaya, adalah tanggal 31 Mei 1293

Sebenarnya, Kota Surabaya belum berusia 723 tahun. Sebab, secara resmi sesuai dengan perundang-undangan, Kota Surabaya baru dibentuk tanggal 1 April 1906. Sebelum tanggal 1 April 1906 itu, Surabaya merupakan sebuah “kabupaten”. Jauh sebelumnya, Surabaya adalah “kadipaten” atau keadipatian. Nah, kabupaten dipimpin oleh bupati dan kadipaten dipimpin oleh adipati.

Untuk diketahui oleh generasi sekarang dan yang akan datang, dulu sebelum tahun 1975, Kota Surabaya itu memperingati HUT nya, setiap tanggal 1 April. Mengapa? Karena tanggal 1 April 1906, Pemerintahan Hindia Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia mendirikan Pemerintahan Kota Surabaya yang disebut Gemeente Surabaya.

Dengan dibentuknya Gemeente Surabaya, 1 April 1906, maka ada tiga Pemerintahan di Jawa Timur ini yang bernama Surabaya. Yang pertama: Keresidenan Surabaya, kedua: Kabupaten Surabaya dan yang ketiga: Gemeente (Pemerintah Kota) Surabaya.
Yang tertua adalah Kadipaten Surabaya. Kepala Pemeritahannya: Adipati, yang pusat pemeritahannya di Surakarta atau Solo (Jawa Tengah). Wilayah kekuasaan Kadipaten Surabaya, mulai dari Mojokerto, Sidoarjo, Gresik atau Sidayu dan Lamongan.

Kemudian nama Kadipaten berubah menjadi Kabupaten Surabaya dengan pejabat tertinggi: Bupati. Wilayah kekuasaan Bupati Surabaya mengecil, hanya mencakup Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Ada lagi yang disebut Keresidenan Surabaya. Ini merupakan pemerintahan yang langsung berada di bawah Gubernur Jawa Timur. Keresidenan dipimpin pejabat yang disebut Residen. Residen Surabaya, membawahi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.
Nah, mengapa kemudian tanggal lahir Kota Surabaya tanggal 1 April diubah menjadi tanggal 31 Mei 1293?

Kendati, tanggal lahir Surabaya sudah diubah dari tanggal 1 April menjadi 31 Mei, ternyata tanggal itu, memang “belum permanen”. Seandainya ada ahli sejarah di masa yang akan datang mempunyai argumentasi yang lebih akurat, maka HUT Surabaya masih dapat diubah lagi. Hal ini dinyatakan dalam persetujuan resmi DPRD Kotamadya Surabaya melalui Surat Keputusan DPRD Kotamadya Surabaya Nomor 02/DPRD/Kep/75 tanggal 6 Maret 1975. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya No.64/WK/75 tanggal 18 Maret 1975.

Pada pertimbangan SK Walikota Surabaya tersebut, dinyatakan Hari Jadi Kota Surabaya yang diperingati setiap tanggal 1 April, saat diresmikannya Gemeente Surabaya tahun 1906 oleh Pemerintah Belanda pada saat itu, tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, selain penetapan tanggal tersebut berbau kolonial, Surabaya sebenarnya sudah ada jauh sebelum tanggal tersebut, yaitu sekitar abad XIII.

Berdasarkan pertimbangan itu, dirasa perlu untuk menetapkan tanggal Hari Jadi Kota Surabaya yang sesuai dengan data faktual yang diperoleh dari hasil penelitian, sejarah dan ciri khas Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Pada bagian akhir SK Walikota Surabaya yang ditandatangani Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, H.Soeparno, tertanggal 18 Maret 1975, diputuskan tanggal 31 Mei 1293 sebagai Hari Jadi Kota Surabaya – walaupun bentuk pemerintahan saat itu belum sebagai “kota”. Hanya merupakan “ranah” tempat bermukim warga.
Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya sampai sekarang tetap dilaksanakan setiap tanggal 31 Mei. Belum ada pihak yang secara tegas ingin mengubahnya, walaupun sebenarnya ada protes-protes “ringan” dari ahli sajarah dalam beberapa kali seminar. Dalam persetujuan Pansus DPRD Kota Surabaya tanggal 6 Maret 1975 ada klausal yang berbunyi “bahwa penetapan Hari Jadi Kota Surabaya tanggal 31 Mei 1293 ini masih dimungkinkan untuk ditinjau kembali, bilamana di kemudian hari berdasarkan fakta-fakta sejarah yang lebih kuat ditemukan tanggal yang pasti”.

Jika dibaca pendapat dan tanggapan, serta kesimpulan tentang penetapan tanggal Hari Jadi Kota Surabaya itu, memang masih lemah. Diakui secara faktual bahwa tanggal yang pasti dengan pembuktian data sejarah belum ditemukan.

Bagi generasi sekarang, mari kita ikuti saja keputusan yang sudah ada. Mari kita rayakan Hari Jadi ke 723 Surabaya – bukan Kota Surabaya, 31 Mei 2016.

“Dirgahayu Surabaya” (***)

Kumpulan Tajuk Rencana Koran DOR

Tajuk DOR 578

Menyebarkan Ilmu Bermanfaat
Membentuk Insan Bermartabat

Baca lebih lanjut