Soekarwo-Saifullah Dilantik Mendagri

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Dilantik Menjadi

Gubernur Jawa Timur

2009-2014

Oleh: Yousri Nur Raja Agam *)

PERJALANAN panjang berliku dan cukup melelahkah yang ditapaki Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum, sampai juga di garis finish. Pria berkumis yang mempopularkan dirinya Pakde Karwo, dengan tertatih-tatih berhasil meraih juara dalam perebutan takhta kepemimpinan tertinggi di Jawa Timur.

Setelah dinyatakan menang tipis pada “tanding pamungkas” di Pulau Madura, Soekarwo akhirnya dinobatkan menjadi “imam utama” Jawa Timur. Soekarwo yang berpasangan dengan Drs.H.Saifullah Yusuf, dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masabakti 2009-2014. Pelantikan dilaksanakan, hari ini Kamis, 12 Februari 2009 di depan seidang Paripurna DPRD Jatim oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto.

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Inilah sejarah baru dalam prosesi kepemimpinan daerah di Indonesia. Jejak hukum yang dilewati dapat dijadikan jurisprodensi apabila terjadi hal yang sama di daerah lain. Betapa tidak, beragam aturan hukum dan perundang-undangan harus dijadikan bekal untuk mengantarkan Soekarwo menduduki kursi Gubernur Jawa Timur.

Perjuangan Soekarwo sangat panjang, mulai mencari kendaraan politik untuk ditumpangi menuju tangga gedung Grahadi, kemudian menang dan menang, tetapi masih terkendala. Pertama kali ia menang bertarung di kandang banteng moncong putih PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jawa Timur. Tetapi pria kelahiran 6 Juni 1950 di Dusun Pinggit, Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun itu tidak direstui sing bahurekso.

Drs.H.Saifullah Yusuf

Drs.H.Saifullah Yusuf

Alhamdulillah, Magistter Humaniora (M.Hum) dan Doktor HukumUniversitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, mendapat kendaraan baru, koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Demokrat (PD). Akhirnya alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surabaya 1978 ini diusung ke gelanggang Pilgub Jatim. Berpasangan dengan Saifullah Yusuf, mereka menghadapi empat pasangan lainnya. Ternyata, Allah bersama mereka, menang menuju ke babak kedua bersama pasangan KaJi (Khofifah Indarparawansa-Mudjiono).

Pertandingan babak kedua melawan pasangan KaJi, juga dimenangkan. Tetapi, mereka dihadang dengan protes pelaksanaan Pilkada di Madura. KaJi menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Gugatan KaJi diterima, sehingga diadakan Pilkada ulang di dua kabupaten Pulau Garam itu.

Keberuntungan masih berpihak kepada pasangan KarSa. Dari hasil hitung ulang final, pasangan KarSa lagi-lagi dinyatakan menang.

 

Kandang Banteng

Sebelum berpasangan dengan Gus Ipul – panggilan akrab Saifullah Yusuf –. Pakde yang tidak mempunyai “kendaraan” terpaksa mencari tumpangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuka pertarungan perebutan sabuk untuk maju menjadi calon gubernur (Cagub) Jatim diikuti Soekarwo.

Tanpa ragu, Soekarwo yang menduduki jabatan Ketua Umum IPSI (Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia) Jatim itu menghadapi banteng-banteng pada babak penyisihan. Tidak tanggung-tanggung, Soekarwo menang mutlak pada babak penyisihan itu. Ia mengalahkan Ir.Sutjipto sebagai lawannya pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang diikuti 38 DPC PDIP se Jatim.

Pada Rakercabsus yang digelar tanggal 17 hingga 21 Februari 2008 itu, Soekarwo berhasil meraih 22 suara dari 38 DPC PDIP se Jatim. Sutjipto hanya mampu meraih 11 suara. Sedangkan lima daerah di Jatim sepakat sama-sama mencalonkan ke dua kandidat itu. Dengan demikian jalan semakin mulus bagi Soekarwo mendapatkan tiket Cagub Jatim pada Pilkada tahun 2008.

Seluruh hasil Rakercabsus itu dijadikan bahan Rakerdasus (Rapat Kerja Daerah Khusus) PDIP Jatim yang digelar Sabtu, 24 Februari 2008. Hasil Rakerdasus itu pun tidak beda dengan hasil Rakercabsus. Itulah yang diserahkan kepada DPP PDIP di Jakarta.

Tetapi apa yang terjadi? DPP PDIP di Jakarta mengambil keputusan yang berbeda. Kemenangan mutlak Soekarwo yang berhadapan dengan Sutjipto dianulir. Justru, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menetapkan Ir.Sutjipto sebagai bakal Cagub Jatim dari PDIP.

Makin Popular

Kemanangan Pakde Karwo pada babak penyisihan awal di kandang PDIP Jatim itu membuat nama Soekarwo makin popular. Berbagai kelompok survai melakukan sigi lapangan. Misalnya Komunitas Tabayyun Surabaya. Dari hasil penelitian mereka, Pakde memang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan popularitas tokoh masyarakat Jatim kala itu, di antaranya: Dr.H.Soenarjo (wakil gubernur Jatim) dan Dr.KH.Ali Maschan Moesa (ketua PW NU Jatim). Ia mengumpulkan nilai 54,7% dari hasil penelitian tentang popularitasnya di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jatim.

Hasil penelitian Komunitas Tabayun Surabaya pimpinan Prof.Dr. H. Nur Syam,MSi selama Juni dan Juli 2007 lalu menempatkan Soekarwo di peringkat pertama. Nama-nama lain “kalah”. Itulah kesimpulan penelitian yang dilaksanakan di 13 Ponpes besar yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jatim. Ada delapan nama yang akhirnya terserap menempati urutan teratas.

Selengkapnya waktu itu, hasil penelitian berjudul “Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur 2008” oleh Komunitas Tabayun itu menempatkan nama Soekarwo pada urutan pertama dengan peroleh suara dari santri 54,7 persen. Disusul pada urtan di bawahnya Dr.H.Soenarjo (17,4%), Dr.KH.Ali Maschan Moesa (9,9%), Ketua DPP PDIP Ir.Sutjipto (9,3%), Bupati Lamongan Drs.H.Masfuk (3,5%), Ketua DPW PPP Jatim Drs.H.Farid Al-Fauzi (2,3%), Gubernur Jatim saat ini H.Imam Utomo (1,2%) dan Ketua Umum DPP Ansor Drs.Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (0,6%).

Menurut Nur Sjam, sebagai direktur riset Komunitas Tabayun Surabaya ini, ke 13 Ponpes yang ditelitinya adalah: Ponpes Sidosermo Surabaya, Nurul Jadid Probolinggo, An Nuqoyah Sumenep, Syaichona Kholil Bangkalan, Darul Ulum Jombang, Tebu Ireng Jombang, Lirboyo Kediri, Sunan Drajat Lamongan, Langitan Tuban, Syafi’iyah Situbondo, At Taqwa Pasuruan, Raudhatul Ulum Jember dan Darussalam Banyuwangi.

Hasil survai tahun 2007 itu, merupakan laporan awal popularitas Soekarwo di kalangan politisi maupun masyarakat awam. Betapa sebenarnya jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilkada Jatim 2008 yang berlanjut dengan Pilkada Jatim tahap ke-2 dan tahap ke-2 plus di Madura, tahun 2009 ini, nama Soekarwo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Timur.

Pasangan Baru KarSa

Kendati kecewa berat atas “perlakuan” pemilik kendaraan yang ditumpangi Soekarwo, namun suami Nina Kirana ini tetap tabah. Hiruk-pikuk persiapan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur semakin riuh.

Perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur Jatim masabakti 2008-2013 semakin ramai. Suhu politik juga semakin panas. Partai politik (Parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Jatim semakin mengukuhkan diri sebagai yang paling berhak untuk mengusung pasangan cagub-cawagub Jatim tersebut.

Untuk pertamakalinya, hari Minggu, 17 Februari 2008, terlaksana deklarasi pasangan cagub-cawagub Jatim di Surabaya. Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Partai Demokrat (PD) mengusung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jatim Dr.H.Soekarwo,SH,MHum berpasangan dengan mantan Menteri Pengembangan Daerah Tertinggal Drs.H.Saifullah Yusuf. Deklarasi pasangan cagub-cawagub koalisi PAN dengan PD ini berlangsung meriah dan semarak di gedung Gelora Pantjasila, Surabaya.

Tidak tanggung-tanggung, deklarasi pasangan Soekarwo alias Pak De dengan Saifullah yang akrab dipanggil Gus Ipul itu, dihadiri pimpinan tertinggi kedua parpol yang sama-sama mengidolakan warna biru itu. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir bergandengan tangan dengan Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo mengiringi pasangan Pak De dengan Gus Ipul.

Sorak-sorai dan sambutan luar biasa pendukung pasangan ini membahana di gedung olahraga yang mampu menampung 25 ribu massa. “Hidup Pak De”, “Hidup Gus Ipul”, demikian teriakan massa pendukung silih berganti. Suasana tambah semarak saat dua artis ibukota, Eko Patrio dan Franky Sahilatua yang diboyong ke kota Pahlawan itu berhasil menggoyang panggung.

Sambutan masyarakat sekitar juga luar biasa. Sebelum memasuki gedung Gelora Pantjasila, pasangan yang sama-sama berkumis lebat ini diarak dengan menumpang becak dari halaman masjid Rahmat di Kembang Kuning. Sepanjang jalan melewati perkampungan sekitar dua kilometer itu, pasangan yang sama-sama memakai busana muslim itu tak henti-hentinya mandapat sambutan belaian tangan warga yang berada di kira-kanan jalan.

Tidak hanya sebutan Pak De dan Gus Ipul yang dipopularkan, tetapi juga singkatan nama kedua pasangan itu, “Karsa” atau Karwo-Saiful. Yel-yel dan jargon lain juga terlihat dari spanduk, baliho dan umbul-umbul yang menghiasi sepanjang jalan utama Kota Surabaya, Minggu itu.

Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir memberi instruksi kepada keluarga besar parpol berlambang matahari bersinar itu untuk memenangkan pasangan Karwo-Ipul pada pilkada yang bakal digelar 23 Juli 2008. Hukumnya wajib, fardhu ‘ain, kata SB – panggilan akrab ketua umum DPP PAN itu.

Tidak hanya kepada keluarga PAN yang banyak berasal dari ormas Islam Muhammadiyah itu saja SB berpesan, tetapi ia juga berseru kepada semua kader Gerakan Pemuda (GP) Anshor yang merupakan keluarga besar Nahdliyin untuk mendukung pasangan Pak De Karwo dan Gus Ipul itu.

Bak ‘kata berjawab dan gayung bersambut’, harapan SB itu didukung sepenuhnya oleh Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo. Ia merasa yakin, Soekarwo dengan Saiful bisa bekerjasama dengan baik. Sebab, katanya, Gus Ipul bukan orang asing bagi masyarakat Jawa Timur. Selain sebagai ketua umum GP Anshor, Gus Ipul yang berasal dari Jatim itu merupakan idola kaum muda. Demikian pula dengan Pak De Karwo, birokrat senior yang sudah merakyat.

APBD untuk Rakyat

Dr.H.Soekarwo yang mendapat kesempatan menyampaikan visi dan misinya sebagai bacagub dari koalisi PAN-PD itu mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama memperbaiki Jawa Timur. “Kemiskinan harus diperangi bersama-sama”, ujar Soekarwo.

Dengan selogan “APBD untuk rakyat”, Pak De mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan.

Apa yang diharapkan Soekarwo itu, diamini oleh Gus Ipul. Bahkan Saiful yang mendapat kesempatan berbicara menyatakan akan mendukung sepenuhnya rencana yang sudah lama dipersiapkan oleh Pak De Karwo.

Usai deklarasi, Soekarwo menjawab todongan pertanyaan dari wartawan. Tanpa ragu-ragu semua pertanyaan dijawab dengan mantap dan tenang. Bahkan, Karwo sempat berandai-andai tentang masa kampanye.

Menurut Soekarwo, sebenarnya ketentuan masa kampanye yang ada pada Undang-undang (UU) tentang Pilkada sekarang ini terlalu pendek. Hanya 18 hari. Itu tidak mungkin dapat dilaksanakan secara nyata. Olah sebab itu, andaikan ia boleh mengusulkan, masa kampanye untuk pulkada itu sekurang-kurangnya satu tahun, atau diperpanjang dari waktu yang ditetapkan sekarang ini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu seminggu, dua minggu rakyar bisa mengenal calon pemimpinnya.

Adanya tuduhan ia “curi start” kampanye, Soekarwo tidak begitu peduli. Silakan bicara apa saja. Buktinya, hampir semua yang “berkeinginan” menjadi cagub atau cawagub sudah jauh-jauh hari memperkenalkan dirinya.

Wong kepingin saja masak nggak oleh”, gurau Soekarwo ketika itu.

Lawan Menyusul

Setelah koalisi PAN-PD mendeklarasikan pasangan cagub-cawagubnya Dr.H.Soekarwo dengan Drs.H.Saifullah Yusuf (KarSa), menyusul pasangan yang diusung Partai Golkar, maupun PDIP mendeklarasikan cagub-cawagub Jatim-nya.

Partai Golkar telah memutuskan Ketua DPD PG Jatim, Dr.HM.Soenarjo,MSi sebagai cagub Jatim berpasangan dengan Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Jatim, Dr.KH.Ali Maschan Moesa. Partai berlambang beringin ini menggunakan jargon “Salam”.

DPP PDIP menetapkan Ir.H.Sutjipto sebagai cagub berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Jatim Ir.H.Ridwan Hisjam. Pasangan ini menyebut dirinya SR (Sutjipto-Ridwan).

Berikut muncul Chofifah Indarparawangsa mantan Menteri Peranan Wanita dalam kabinet Presiden Gus Dur yang berpasangan dengan mantan Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI (Purn) Mudjiono. Nama panggilannya “KaJi”..

Terakhir PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menetapkan nama Aksan, pasangan Dr.H.Achmady dengan Suhartono,

Dari lima pasangan yang sudah mendeklarasikan untuk maju ke gelanggang Pilgub Jatim 2008, ditetapkan nomor urutnya. Pasangan KaJi memperoleh nomor undian 1, SR nomor 2, Salam nomor 3, Aksan nomor 4 dan KarSa nomor 5.

Pakde dan Gus Ipul

Ikon Pakde Karwo, sosok pria berwajah bulat, berkopiah, dengan kumis tebal sudah muncul pada pertengahan 2005. Wajah Pakde merujuk langsung pada Soekarwo. Memang, sudah sejak lama Soekarwo getol mengenalkan namanya sebagai Pakde itu.

Si Pakde pun lantas muncul di mana saja. Di kecap ada, di kacang ada. Bahkan, dalam beberapa even, sosok berkumis itu terlihat muncul. Pakde tak hanya terkenal. Namanya sudah dipatenkan tim sukses Soekarwo melalui Direktorat Jenderal Hak Paten Depkum HAM. Nama Pakde pun ”dikunci”. Apabila ada yang memakainya bisa kena pelanggaran hak cipta.

Soekarwo yang mendapat nomor urut 5 maju bersama Saifullah Yusuf. Duet KarSa alias Karwo-Saiful melangkah dengan mantap. Di antara beberapa ciri khas tersebut, yang dianggap paling mewakili brand Pakde bersama Gus Ipul adalah kumis. Tim suksenya lantas menemukan slogan baru untuk KarSa. Coblos Brengose. ”Makanya, Pak Karwo dan Gus Ipul dilarang mencukur kumisnya sampai saat Pilkada Jatim selesai. Sebab, brand itu sudah terbentuk. Selain berengos, KarSa berpenampilan rapi. berbaju putih dan memakai songkok atau kopiah.

KarSa dan KaJi

Pasangan KarSa dan KaJi berhasil menyisihkan tiga pasangan lain dari lima pasangan yang maju pada Pilgub jatim tahap pertama, 23 Juli 2008 lalu. Ke dua pasangan ini berhadapan pada Pilgub tahap kedua, 4 November 2008.

Dari Pilgub putaran pertama, pasangan KarSa dan KaJi itu, berhasil meraih suara terbanyak. Kedua pasangaan ini berusaha untuk meraih simpati dan suara dari konstituen. Kampanye pun berlangsung cukup melelahkan. Tiada hari yang tidak dimanfaatkan oleh kedua pasangan ini untuk mendulang suara.

Berbagai taktik dan strategi dilaksanakan. Sehingga, sampai di pemungutan suara 4 November 2008. Hasilnya, pasangan KarSa “menang”.

Ternyata, kemenangan KarSa ini diprotes oleh pasangan KaJi. Mereka menggugat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim sebagai penyelenggara Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya, mempermasalahkan hasil pelaksanaan Pilkada di tiga kabupaten di Madura.

Keputusan MK, menetapkan dilaksanakan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan dan pencoblosan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Kedua acara itupun sudah dihelat. Lagi-lagi pasangan KarSa dinyatakan menang, walaupun “tipis”.

KPU Jatim menyampaikan hasil Pilakada tahap ke-2 “plus” itu ke MK. Bersamaan dengan itu, pasangan KaJi juga bearaksi untuk menyampaikan gugatan. Tetapi, MK dengan tegas menolak gugagatan MK dengan tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut.

Berdasarkan ketetapan MK itu, maka dengen finalnya proses Pilkada Jatim itu, Mendagri melangkah pasti untuk menetapkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim untuk masabakti 2009-2014.

Sekarang semua itu terwujud. Soekarwo dan Saifullah Yusuf dilantik menjadi orang pertama dan kedua di Provinsi Jawa Timur yang berpenduduk 38 juta jiwa ini.

Kiprah pasangan berkumis ini, lima tahun ke depan menjadi harapan masyarakat Jawa Timur. Mereka menunggu realisasi dari janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye. Selamat untuk Pakde dan Gus Ipul, menduduki jabatan tertinggi di Jawa Timur. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Wartawan di Surabaya.

 

Menyambut HPN 2009 (8)

Ketika Era Reformasi

Mediamassa Menjamur


Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

Yousri Nur RA MH

Yousri Nur RA MH

MEMASUKI era Reformasi, tahun 1998, sama dengan ibukota dan kota-kota lain di Indonesia, kota Surabaya juga menangguk banyak kesempatan. Kran demokrasi yang dibuka Presiden BJ Habibie, waktu itu, juga dimanfaatkan oleh mediamassa. Pers benar-benar bagaikan lepas dari belenggu Orde Baru melalui Deppen dan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).

Kebebasan pers semakin terasa saat Menpen Yunus Yosfiah, memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mengajukan permohonan SIUPP untuk menerbitkan suratkabar, majalah dan kantor berita. Bahkan, persyaratan untuk mendirikan stasiun pemancar radio dan televisi swasta juga tidak terlalu ketat.

Setelah pemerintahan beralih kepada Presiden KH.Abdurrahman Wahid, Deppen “dibubarkan” dan pers merasakan kebebasan mutlak tanpa kendali. Akibatnya, mengandung segi positif dan negatif. Siapa saja bisa menerbitkan media cetak tanpa harus berurusan dengan instansi pemerintahan. Tidak ada lagi perizinan. Sehingga, mediamassa tumbuh bak kecambah di musim hujan.

Saat itu, selain muncul mediamassa cetak yang ditangani para wartawan senior yang profesional, tidak sedikit koran dan majalah yang terbit secara amatiran oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kesempatan. Tetapi, bagaimanapun juga, yang profesional lebih lama bertahan dibandingkan dengan yang amatir.

Dalam dunia mediamassa elektronika, radio siaran milik swasta di masa Orde Baru seolah-olah “diharamkan” menyiarkan berita dan hanya boleh merelay dari radio milik pemerintah, yakni RRI (Radio Republik Indonesia). Tetapi, sekarang secara terang-terangan membuka kemasan terselubung dalam bentuk informasi, menjadi siaran berita atau warta berita. Hal yang sama juga berlaku televisi swasta. Kalau sebelumnya hanya boleh menyiarkan berita dengan bergabung ke TVRI (Televisi Republik Indonesia), namun kemudian TV swasta (waktu itu): TPI, RCTI, SCTV dan ANTV mulai menayangkan berita hasil liputan reporter, koresponden dan kontributornya sendiri, di samping menayangkan berita dari mediamassa asing.

Surabaya sebagai kota kedua terbesar setelah ibukota Jakarta, merasakan benar imbas perubahan kebijakan pemerintah pusat itu. Di Kota Pahlawan ini suratkabar dan majalah terbit dengan keanekaragaman model. Dari segi periode terbit, suratkabar harian masih tetap didominasi koran lama, yakni: Jawa Pos, Surya, Memorandum, Radar Surabaya, Bangsa, Duta dan Bhirawa. Sedangkan majalah lama yang tetap bertahan adalah: Jayabaya, Penyebar Semangat, Liberty, Mentari dan Fakta.

Balada Surabaya Post

Harian Surabaya Post yang diambang keruntuhannya, melahirkan beberapa embrio koran baru. Mantan Redaktur Surabaya Post Tatang Istiawan dkk, menerbitkan koran Surabaya Pagi dan beberapa redaktur lainnya. Sjamsul Arifin dkk mendirikan Surabaya News. Mantan wartawan yang berseteru dengan ahliwaris A.Azis dan Ny.Toety Azis yang dikuasakan kepada advokat Trimoelja D.Soerjadi itu memang tidak memanfaatkan gedung Surabaya Post di Jalan Panglima Sudirman dan percetakan di Jalan Sikatan. Harian Surabaya Pagi menyewa ruko di Jalan Kayun dan Surabaya News ruko di Jalan raya Gubeng – namun kemudian pindah ke ruko di dekat gerbang jalan tol Satelit Surabaya, tepatnya di Bukit Darmo Golf Regency Kav.31-32 Surabaya. Manajemen yang dipimpin Abdulrahman Bawazir, akhirnya menyerah. Di akhir tahun 2008 Harian Sore Surabaya Post beralih ke manajemen baru PT.Media Delta Espe di bawah Grup Bakri. Alamatnya pindah ke Jalan mayjen Sungkono 149-151 Surabaya. Komisaris Utamanya: Gesang Budiarso, Dirutnya: Poerwanto dan Pemimpin Umumnya diserahkan kepada Dhimam Abror Djuraid – mantan Pemred Jawa Pos, mantan Pemred Suara Indonesia dan mantan Pemred Surya.

Koran Surabaya Pagi tidak bertahan lama, lalu ganti manajemen dan ganti nama menjadi Bussines Surabaya di bawah pimpinan mantan wartawan Surabaya Post Bambang Hariawan. Sedangkan Tatang Istiawan, mendirikan koran Surabaya Sore di Jalan Darmo Baru, kemudian pindah ke Jalan Anjasmoro 56 D. Namun sejak Februari 2005, namanya diubah kembali menjadi Surabaya Pagi dan berkantor di Jalan Gunungsari 11 D Surabaya. Sejak tahun 2006, grup Surabaya Pagi ini melahirkan Harian Sore “Jatim Mandiri” yang juga dipimpin Tatang Istiawan.

Bersamaan dengan terbit kembali Harian Surabaya pagi di Jalan Gunungsari, tahun 2005 itu terbit pula Harian Suara Indonesia beralamat di Jalan Irian Barat 7 Surabaya, dipimpin oleh Dhimam Abror Djurait. Kehadiran Suara Indonesia ini didorong oleh ahli waris “pemilik lama” alm.Soegiono, yakni Edi Rumpoko – tahun 2008 terpilih sebagai Walikota Batu – bersama Haruna Sumitro. Tetapi, koran Suara Indonesia ini, tidak berumur panjang dan kembali “mati” di tahun 2007. Dhimam Abror hijrah ke harian Surya sebelum pindah ke Surabaya Post.

Benar-benar Menjamur

Koran mingguan cukup banyak, terbit dalam ukuran besar dan tabloid. Di antara koran itu, sebagian besar diterbitkan grup Jawa Pos, seperti: Nyata, Gugat, Agrobis, Komputek, X-File, Nurani, Taubat dan lain-lain. Penerbitan yang berdiri sendiri adalah: Jatim Pos, Radar Jatim, Metropolis, Teduh, Sapujagat, Teropong, Bidik, DOR (majalah dan koran), Suara Nasional, Posko, Jalur, Hobi, Mania, Palapa Post, Tanjungperak Post, Indomaritim, Lintas Kota, Wahana, Soerabaia News Week. Timur Pos, majalah Kirana, Suara Publik, Fokus, Investigasi, dan masih banyak lagi yang lain.

Kecuali itu, ada satu grup baru “TOP Media” pimpinan Singgih Sutojo. Grup yang awalnya menerbitkan majalah TOP itu, berkembang dengan beberapa penerbitan majalah dan tabloid yang umumnya menyajikan tulisan dan foto “panas” dan pantas sebagai bacaan orang dewasa. Namun, pada tahun 2006 lalu, berurusan dengan Polda Jatim. Majalah grup TOP Media itu pun tidak terbit lalgi.

Kota Surabaya juga merupakan daerah pemasaran dan distribusi berbagai meediamassa dari kota lain, terutama terbitan ibukota Jakarta. Di sinipun tersebar wartawan dan koresponden mediamassa dari daerah lain yang setiap saat menyampaikan informasi tentang Surabaya dan Jawa Timur ke pusat penerbitannya.

Radio tanpa Kendali

Radio-radio swasta yang tergabung dalam organisasi PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) di Kota Surabaya juga tumbuh menjamur. Tidak ada lagi frekuensi yang kosong di pesawat radio, terutama pada gelombang FM (Frequency Modulation). Radio dengan gelombang FM memang menjadi favorit dengan jangkauan siaran yang jernih dibandingkan dengan gelombang AM dan MW.

Kehadiran radio-radio swasta di Surabaya mengalahkan peran RRI dan RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Kota Surabaya yang bernama RGS (Radio Gelora Surabaya) dan RKPD Jatim yang sekarang beralih ke FM dengan nama JTFM.

Radio Suara Surabaya (SS) yang dipimpin mantan wartawan Pos Kota, Erol Jonatan, lebih dulu berinisiatif menyiarkan berita. Stasiun radio yang bermarkas di “puncak bukit” Wonokitri ini mengemas berita dengan siaran kelana kota dan menyebarkan reporternya untuk berwawancara dengan narasumber. Tidak ketinggalan, menginformasikan keadaan lalulintas yang dipantau oleh pendengar dan memberi kesempatan kepada pendengar untuk memancarluaskan ke udara secara langsung. Kiat SS ini kemudian diikuti radio SCFM, Rajawali, Merdeka, El Victor, MTB, Mercury, Colour dan lain-lain.

Televisi

Selain TVRI stasiun Surabaya, televisi swasta pertama di Kota Surabaya, adalah: SCTV (Surya Citra Televisi). TV yang bermarkas di Jalan Raya Darmo Permai, kota Satelit ini memancarluaskan siaran nasional dan internasional dari Kota Surabaya. Dengan alasan manajemen, kemudian SCTV terpaksa memindahkan aktivitasnya ke Jakarta. Kantor dan pemancarnya dipindahkan ke ibukota.

Undang-undang penyiaran kemudian berubah. Kebijakan politik dan situasi di era reformasi membuat pengelola media televisi makin bersemangat. Di Jakarta jumlah pusat penyiaran televisi bertambah. Setelah TVRI, TPI, RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, Latifi, Metro-TV, Trans TV, TV-7, TV Global dan MTV Indonesia, juga muncul siaran TV kabel.

Tidak hanya di ibukota, kebijakan baru sesuai dengan Undang-undang siaran, telah membuka cakrawala baru dengan adanya siaran televisi di daerah. Untuk wilayah Jawa Timur, lahir JTV (Jawapos Televisi) yang merupakan grup Jawa Pos yang bermarkas di gedung “pencakar langit” Graha Pena Jalan A.Yani Surabaya.

Kalau sebelumnya SCTV yang berpusat di Surabaya pindah ke Jakarta, sejak tahun 2004 aktivitas di studio SCTV Surabaya mulai hidup kembali. Di studio yang terletak di Jalan Darmo Permai Timur III itu kembali mengudara para penyiar lokal Surabaya menyampaikan berita-berita Jawa Timur. Hal yang sama juga dilakukan RCTI yang membuka perwakilan di Surabaya. Melalui studio di Jalan Kertajaya Indah, RCTI juga menyiarkan secara langsung berita-berita seputar Jawa Timur.

TV lokal di Surabaya pun bertambah lagi dengan nama SBO (Suroboyo). Ternyata masalah nama TV lokal ini ada ceritanya. Konon, nama-nama kota besar di Indonesia sudah dipatenkan oleh suatu grup perusahaan di Bali. Mereka sudah mematenkan nama Surabaya TV, Jakarta TV, Bandung TV, Makassar TV, Medan TV, Jogya TV dan lain-lain.

Nah, ternyata pengusaha di kota-kota yang namanya sudah dipatenkan itu, “terpaksa” menyerah dan mencari nama lain. Karena Surabaya TV sudah ada pemiliknya, maka anak perusahaan JTV khusus untuk Surabaya Raya mencari nama baru. Jadilah SBO tersebut. Pengusaha Jakarta yang keduluan Jakarta TV (walaupun belum siaran) akhirnya membuat nama baru Jack TV, di Bandung lahir Parahyangan TV.

Masih ada lagi TV baru di Surabaya, Arek TV yang menjadi satu grup dengan TV One (perubahan nama dan manajemen) dari Latifi. Ada pula TV anak, TV-E (Education), TV Kesehatan dan lain-lain yang merupakan TV lokal di Surabaya.

Koran Langit On-Line

Selain Suratkabar, majalah, radio dan televisi, sekarang ada multi media lain yang menggunakan dunia maya. Penerbitan elektronik menggunakan internet yang dikenal dengan dot-com atau dot-net. Ada yang berdiri sendiri, seperti Detik Surabaya.Com (anak perusahaan Detik.Com), Berita Jatim.Com, Suara Surabaya.Net (bagian dari Radio Suara Surabaya) dan masih banyak lagi “koran langit” sebagai koran on-line dari penerbitan suratkabar edisi cetak.

Perkembangan mediamassa dari dari masa ke masa di Kota Surabaya yang kami sajikan ini, memberi gambaran bahwa Kota Pahlawan ikut mewarnai opini yang berkembang di tengah masyarakat. Mediamassa dengan masyarakat persnya berperan memberi dorongan dan semangat kejuangan, pendidikan dan pembangunan. Kecuali itu, kemajuan dan kemundurannya, sekaligus mengungkap dinamika industri mediamassa di kota Budi Pamarinda (Budaya, Pendidikan, Pariwisata, Maritim, Industri dan Perdagangan) Surabaya ini. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – mantan Wk.Ketua Pwi Jatim

Menyambut HPN 2009 (7)

Masa Jaya Surabaya Post

Ke Era Gurita Jawa Pos


Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

PENATAAN mediamassa di Surabaya pada awal tahun 1970-an, tidak lepas dari pengaruh politik Pemerintahan Presiden Soeharto. Saat ini pemerintah Orde Baru mulai memperlihatkan kekuasaannya. Penerbitan pers kembali jadi ajang “pembelengguan”.

Situasi politik menjelang dan sesudah peristiwa 15 Januari 1974 yang dikenal dengan Malari (Malapetaka 15 Januari) di Jakarta cukup panas. Surabaya juga merasakan kehangatan suhu politik itu. Gejolak yang terjadi di ibukota berdampak langsung ke seluruh wilayah di Indonesia. Dunia pers dan jurnalistik yang selalu terlibat dalam berbagai kegiatan opini, tidak lepas dari pengaruh kekuasaan.

Salah satu arogansi kekuasaan yang diperlihatkan pemerintahan Orde Baru ini adalah melakukan pembredeilan atau memerintahkan pemberhentian penerbitan beberapa suratkabar di Jakarta. Di antaranya, tiga, yakni “Indonesia Raya” yang dipimpin H.Muchtar Lubis, “Pedoman” yang dipimpin H.Rosihan Anwar dan Harian KAMI yang dipimpin oleh H.Nono Anwar Makarim. Ke tiga SKH ini dilarang terbit, karena pemberitaannya menyudutkan pemerintahan.

Di Surabaya juga ada Harian Kami edisi Jatim yang dipimpin Sunansari Ecip (sekarang sebagai doktor komunikasi yang jadi staf pengajar di UI Jakarta dan Unhas Makasar) yang berafiliasi ke Harian Kami Jakarta. Dengan dibreidelnya Harian Kami di Jakarta, yang di Surabaya juga ikut dihentikan. Waktu itu, Harian Berita Yudha dan Harian Angkatan Bersenjata juga menerbitkan edisi Jatim. Kemudian Berita Yudha mengganti namanya mejadi Harian Bhirawa yang dipimpin Kolonel (TNI-AD) H.Moh Said (alm) dan Angkatan Bersenjata menjadi Indonesia Bangun yang dipimpin oleh dr. Abdul Gafur (waktu itu Mayor TNI-AU dan terakhir dikenal sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga). Semuanya sudah terbit kecuali Harian Bhirawa.

Tahun 1970-an ini memang masa kritis berbagai suratkabar. Beberapa koran harian berhenti terbit akibat krisis pendanaan dan tekanan politik penguasa. Harian Perdamaian setelah 20 tahun berkiprah di Surabaya, tidak mampu mempertahankan manajemennya. Begitu pula dengan harian suluh Berita dan harian La Patria. Nasib yang sama juga dialami harian Sinar Kota, Bintang Baru, Suara Rakyat dan Pewarta Surabaya.

Koran-koran harian yang bertahan di awal tahun 1970-an hingga tahun 1980-an ini di samping Jawa Pos dan Surabaya Post, adalah Bhirawa, Karya Darma dan Memorandum (sebelumnya bernama Mingguan Mahasiswa). Koran Mingguan, adalah: Pelita Kota yang kemudian menjadi Harian Radar Kota, Mingguan Surabaya Ekspres, Mingguan Tri Brata (ganti nama menjadi Ajibrata, kemudian berubah menjadi majalah Fakta hingga sekarang), Mingguan Asas dan Surabaya Minggu. Sedangkan majalahnya adalah: Jaya Baya, Penyebar Semangat, Liberty, Semesta dan Mentari (Putera Harapan).

Timbul-tenggelamnya penerbitan pers di Surabaya, memang tidak lepas dari pengaruh Undang-undang Pokok Pers atau UU No.11 tahun 1966 yang kemudian diubah menjadi UU No.4 tahun 1967, pemerintah menerapkan ketentuan-ketentuan tentang pers. Pengetatan terhadap dunia jurnalistik dilakukan pula dengan penerapan sistem wadah tunggal. Menteri Penerangan dengan SK No.47 tahun 1975, menetapkan bahwa PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan SPS (Serikat Penerbitan Suratkabar) sebagai satu-satunya organisasi penerbitan pers di Indonesia. Dengan demikian, organisasi wartawan kampus yang bernama IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) dan beberapa organisasi wartawan lainnya tidak diakui pemerintah.

Akibat berbagai ekses yang terjadi, UU Pokok Pers mengalami perubahan menjadi UU No.21 tahun 1982. Dalam UU ini ditetapkan pula ketentuan tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sebagai pengganti SIT (Surat Izin Terbit). Peralihan izin terbit dari SIT menjadi SIUP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Penerangan No.1 tahun 1984. Sejak saat itu, terjadi seleksi alam dalam dunia penerbitan. Hanya penerbitan yang mempunyai modal besar yang mampu terbit dengan baik, sedangkan yang pas-pasan banyak yang bangkrut dan hilang dari peredaran.

Bagi masyarakat pers, boleh dikatakan zaman pemerintahan Orde Baru di Kota Surabaya adalah era kejayaan suratkabar harian (SKH) Surabaya Post. Namun, setelah ditinggal pendirinya A.Azis dan Ny.Toety Azis, koran yang terbit sore hari ini, akhirnya gulung tikar.

Sekarang ada koran baru bernama “Surabaya Post”, sama sekali tidak punya hubungan manajemen dengan keluarga A.Azis. Namun para pendiri dan pengasuhnya berasal dari mantan wartawan dan karyawan Surabaya Post. Saat pertama terbit, mantan wartawan dan karyawan Surabaya Post mendirikan penerbitan bernama “Surabaya Pos” tanpa “t”. Tidak lama kemudian “Surabaya Pos” berganti nama menjadi “Surabaya News”. Koran yang berkantor di ruko di Jalan Raya Gubeng ini kemudian pindah ke ruko di Jalan Bukit Darmo Golf Regency Kav.31-32 Surabaya.

Pengelola baru Surabaya Post, mengajukan hak paten ke Departemen Hukum dan HAM di Jakarta. Ternyata berhasil, sehingga pengelola Surabaya Post yang sekarang memperoleh “hak cipta”. Surabaya Post sebagai merek yang dikelola keluarga A.Azis belum terdaftar sebagai sebuah badan hukum dan merek dagang. Konon yang terdaftar di Departemen Kehakiman adalah “PT.Surabaya Post Printing”.

Berbeda dengan “kerajaan” Jawa Pos yang sudah meninggalkan kawasan Kembang Jepun dan bersinggasana di Graha Pena Jalan A.Yani Surabaya, semakin menggurita. Semula Jawa Pos mulai mengambilalih pengelolaan beberapa suratkabar yang terbit di Surabaya dengan sistem kerjasama. Koran dan majalah yang terbitnya mengalami kesulitan dana mendapat subsidi dari Jawa Pos. Dimulai dari SKH Suara Indonesia, kemudian SKH Karya Dharma, SKM Surabaya Minggu dan Majalah Liberty. Setelah itu, di bawah komando Dahlan Iskan, pengambilalihan manajemen SKH meluas ke luar Jawa Timur.

Suratkabar yang pernah berjaya di suatu daerah di berbegai provinsi di Indonesia disuntik dana segar. Tenaga menejemen dan tenaga wartawan yang profesional oleh Jawa Pos yang berada di bawah payung Majalah Tempo dikirim untuk “melatih” tenaga setempat. Koran-koran di daerah yang semula terpuruk, kembali bangkit. Pada awalnya antara lain: Fajar di Makassar, Cahaya Siang di Manado, Semarak Bengkulu di Bengkulu, Suara Maluku di Ambon, Riau Pos di Pekanbaru, Suara Nusa di Mataram, Manungtung di Balikpapan dan Sumatera Ekspress di Palembang.

Sekarang koran-koran itu sudah banyak yang berganti nama dan jumlahnya sudah 100 penerbitan lebih di seluruh ibukota provinsi dan beberapa kota kabupaten di Indonesia. Di bawah manajemen Grup Jawa Pos ini penerbitannya memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir, yang dikenal dengan JPNN (Jawa Pos News Network). Dengan menggunakan sistem ini, Jawa Pos melakukan pula proses cetak jarak jauh. Selain menggunakan nama lama, kini salah satu di antara ciri suratkabar yang bernaung dalam grup Jawa Pos menggunakan nama “Radar”, misalnya: Radar Surabaya, Radar Bogor dan lain-lain disuaikan dengan nama kota aeau daerah koran itu diedarkan. Pengelola “Radar-Radar” ini dikordinasikan oleh sebuah perusahaan, di antaranya: PT.Radar Timur yang mengelola suplemen dalam Radar yang berada di dalam tiras Jawa Pos. Ada Radar Malang, Radar Bojonegoro, Radar Kediri, Radar Bromo, Radar Madiun dan sebagainya.

Melihat kekuatan Jawa Pos yang dulu mempopularkan motto “Koran nasional yang terbit dari Surabaya” semakin menggurita, maka penerbitan besar di Jakarta Grup Kompas Gramedia bersama Grup Pos Kota melakukan kerjasama meningkatkan manajemen Mingguan Surya menjadi Harian Surya. Dalam perjalanannya, Grup Pos Kota menarik diri, sehingga Harian Surya kini hanya dikelola oleh Grup Kompas.

Di akhir masa Orde Baru dan memasuki era Reformasi, Surabaya Post benar-benar kehilangan pamor dan bangkrut, sementara Grup Jawa Pos semakin berjaya dan Harian Surya, tetap eksis. Kendati sempat menjadi grup Jawa Pos, harian Bhirawa akhirnya mampu mandiri.

Majalah yang bertahan dengan manajemen sendiri adalah: Jayabaya, Penyebar Semangat dan Fakta. Sedangkan yang lain melakukan kerjasama manajemen dan diambilalih oleh Grup Jawa Pos, seperti: Suara Indonesia yang berganti nama jadi Radar Surabaya, Harian Memorandum, Harian Karya Darma, Surabaya Minggu, Mingguan Asas, Majalah Mentari dan Majalah Liberty. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Wartawan berdomisili di Surabaya.

Menyambut HPN 2009 (6)

 Pers di Surabaya

Selalu Jadi Pelopor


 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)

 

WARGA Kota Surabaya dan Jawa Timur layak bangga di bidang pers. Sebab, di kota perjuangan ini pulalah para wartawan melakukan perjuangannya melalui mediamassa atau pers. Kecuali itu, berbagai gebrakan yang dilakukan para “kuli tinta” – begitu sebutan untuk wartawan – di Surabaya ini banyak memberi warna terhadap perkembangan pers di Indonesia.

 Di awal kemerdekaan RI, menjelang peristiwa bersejarah Hari Pahlawan 10 November, peran wartawan mengobarkan semangat juang tidak hanya melalui media cetak atau suratkabar, tetapi juga menggunakan siaran radio. Kendati Sutomo alias Bung Tomo berkedudukan sebagai redaktur di Kantor Berita (KB) Indonesia yang kemudian ganti nama menjadi LKBN Antara, ia juga “galak” di depan corong radio. Pidatonya yang berapi-api mampu membakar hati arek-arek Suroboyo melalui radio BPRI (Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia).

 Selain suratkabar Soeara Rakjat dan buletin Siaran Kilat, saat Belanda bersama Sekutu kembali menduduki Indonesia, beberapa suratkabar yang terbit bersama wartawannya dalam pengungsian. Ada Djojobojo (baca: Joyoboyo) terbit di Kediri, Api Rakyat di Madiun, Perdjoeangan, Repoeblik dan Bhakti di Mojokerto, Djiwa Repoeblik dan Berdjoeang di Malang, kemudian ada suratkabart Peladjar Berdjoeang di Blitar, serta beberapa penerbitan dengan tiras terbatas.

Setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia, 27 Desember 1949 keadaan di dalam negeri mulai terkendali. Pemerintahan mulai menata diri, demikian pula dengan masyarakat persnya. Era tahun 1950 hingga 1959 disebut juga sebagai era “Demokrasi Liberal”. Suasananya, hampir sama dengan era Reformasi tahun 1999 hingga 2004 sekarang ini. Penerbitan pers dan siaran radio muncul bagaikan jamur di musim hujan. Begitu pula di Surabaya.

Siapa saja yang merasa punya modal dan berkeinginan melakukan penerbitan, menerbitkan majalah dan suratkabar. Namun, para penerbit dan wartawan profesional jugalah yang mampu bertahan, sedangkan yang amatiran satu per-satu bangkrut dan gulung tikar.

Suratkabar yang cukup lama bertahan di era ini adalah koran Berita, Trompet Masjarakat, Pewarta Soerabaia, Perdamaian dan Java Post. Harian Berita yang dipimpin A.Azis kemudian menghentikan penerbitannya dan bergabung ke Suara Rakyat yang terbit kembali setelah terhenti beberapa saat. Namun, pada tanggal 1 April 1953, A.Azis menerbitkan suratkabar berbentuk tabloid bernama Surabaya Post.

Koran Surabaya Post benar-benar mampu menjadi raksasa di Surabaya, tidak hanya di era Demokrasi Liberal (1950-1959) dan era Demokrasi Terpimpin (1959-1966), tetapi lebih berjaya lagi di era Demokrasi Pancasila (1966-1999). Namun masa jaya Surabaya Post menjadi pudar, tatkala Ny.Toety Azis sebagai penerus manajemen yang menggantikan suaminya A.Azis, tidak berhasil menghadapi tantangan di era Reformasi ini.

Harian Java Post yang dipimpin Goh Tjing Hok dikenal sebagai koran berani. Selain Goh Tjing Hok sendiri yang penulisannya cukup tajam dan kritis. Ditambah lagi dengan keberanian penulisan opini oleh redakturnya RM Moestopo (wartawan yang aktif hingga usianya menjelang 80-an sekarang ini). Kemudian Goh Tjing Hok ke luar dari Java Post dan mendirikan majalah Liberal (kemudian ganti nama menjadi Liberty).

Java Post kemudian ditangani oleh The Chung Sen (Suseno Tedjo) sebagai pemimpin umum dan Thio Oen Sik (Setyono) sebagai pemimpin redaksi. Koran inipun mampu bertahan dalam persaingan antarsuratkabar waktu itu. Dan kemudian, suratkabar yang berkantor di Jalan Kembang Jepun ini ganti nama menjadi Jawa Pos. Sejak om Te – begitu almarhum Suseno Tedjo akrab disapa — menyerahkan pengelolaan Jawa Pos kepada Dahlan Iskan yang waktu itu sebagai kepala perwakilan Majalah Tempo di Surabaya tahun 1983, terjadi perubahan yang sangat pesat. Jawa Pos berhasil menjadi sebuah grup mediamassa yang menggurita di Nusantara.

Ada lagi Koran Pewarta Soerabaia yang kemudian berubah menjadi Pewarta Surabaya dan Harian Umum. Pada era Demokrasi Liberal sampai Demokrasi Terpimpin atau juga disebut masa Orde Lama, koran ini mempunyai pelanggan khusus di kota Surabaya. Selain berita-berita umum, koran ini lebih mengarahkan pemberitaannya ke dunia niaga. Sehingga, koran ini menjadi “koran wajib” para pejabat pemerintahan dan pengusaha yang waktu itu terpusat di sekitar Kembang Jepun.

Selain ada majalah Panyebar Semangat dan Joyoboyo yang berbahasa Jawa, juga ada majalah Duta yang juga berbahasa Jawa. Sedangkan majalah lainnya di samping Liberty, di Surabaya pada masa Orde Lama itu, di kota Surabaya terbit majalah Skets Masa yang berskala nasional, bertiras besar dan beredar di seluruh Indonesia. Dan satu majalah hiburan bernama Tjermin.

Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959, terjadi berbagai pembatasan dalam penerbitan pers. Penerbitan tidak sebebas di masa Demokrasi Liberal. Di era Demokrasi Terpimpin itu, keluarlah ketentuan tentang SIT (Surat Izin Terbit). SIT dikeluarkan secara ketat dengan persyaratan yang yang cukup berat oleh Departemen Penerangan. Tidak hanya SIT, bahkan kemudian pemerintah mengeluarkan ketentuan SIC (Surat Izin Cetak).

Situasi perpolitikan nasional waktu itu semakin panas. Hal ini berimbas terhadap dunia pers, termasuk penerbitan pers di Surabaya. Suratkabar dianjurkan untuk bernaung di bawah payung atau underbuow partai politik dan organisasi kemasyarakatan (parpol dan ormas) yang diakui pemerintah. Akibatnya, wartawan terpengaruh oleh misi suratkabarnya, walaupun ada yang tetap berusaha untuk independen.

Gambaran yang diperlihatkan pada era Demokrasi Terpimpin itu, adalah pada pengaruh parpol dan ormas besar terhadap pers. Suratkabar Suluh Indonesia (di bawah PNI), Duta Masyarakat (milik NU), Harian Rakyat (PKI), Bintang Timur (Partindo), Api Pantjasila (IPKI), Nusa Putera (PSII), Kompas (Partai Katholik), Sinar Harapan (Parkindo), Mertju Suar (Muhammadiyah) dan Fadjar Baru (Perti).

Runtuhnya pemerintahan Orde Lama dan munculnya Orde baru, mengubah wajah penerbitan pers di Indonesia. Para wartawan di akhir zaman Orde Lama seolah-olah berada di bawah cengkeraman PKI (Partai Komunis Indonesia), bagaikan “merdeka”. Mereka seolah-olah lepas dari belenggu Demokrasi Terpimpin. Walaupun demikian, di masa Orde baru bukanlah surga bagi para jurnalis atau wartawan. Di masa ini, wartawan dikenakan ketentuan yang seirama dengan Demokrasi Pancasila.

Pemerintahan Orde baru melalui Deppen memberlakukan berbagai aturan hukum yang membatasi gerak pers. Selain penerbitan harus mempunyai SIT yang kemudian diubah menjadi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), juga ada ketentuan yang cukup popular, yakni: “Kebebasan Pers yang bebas dan bertanggungjawab”. ***

 

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Wartawan berdomisili di Surabaya

 

Monumen Pers Perjuangan di Surabaya

Munumen Pers

Perjuangan Surabaya

Di Jalan Tunjungan 100


(Riwayat LKBN Antara Surabaya)


Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH *)


TULISAN “Munumen Pers Perjuangan Surabaya” terpampang di dinding gedung di Jalan Tunjungan nomor 100 Surabaya. Apabila kita dari arah Jalan Basuki Rachmat menuju Jalan Embong Malang, tulisan itu sangat jelas. Tentu akan menjadi tanda tanya masyarakat, terutama generasi muda, apa sebabnya gedung yang terletak di pojok Jalan Tunjungan dan dan juga disebut Jalan Embong Malang No.2 itu ditempeli tulisan Munumen Pers Perjuangan Surabaya.

Padahal, gedung itu dipergunakan untuk kegiatan penjualan arloji merek SEIKO dan ALBA. Memang, dulu gedung itu merupakan tempat bersejarah bagi pers nasional di Surabaya dan Indonesia. Di masa perjuangan kemerdekaan tempat itu mempunyai peran penting. Gedung ini dulu digunakan sebagai pusat kegiatan Kantor Berita Indonesia. Sekaligus markas pers pejuang di tahun 1945. Itulah sebabnya gedung ini dimasukkan ke dalam cagar budaya Kota Surabaya sebagai gedung bersejarah. Gedung ini dinamakan “Munumen Pers Perjuangan Surabaya”.

Sangat disayangkan, monumen ini belum diisi dengan alat peraga dan benda bersejarah, khususnya perangkat yang digunakan wartawan masa perjuangan atau foto-foto hasil liputan wartawan di masa itu. Bahkan, siapa yang mengelola monumen inipun hingga kini belum jelas.

LKBN Antara

Kantor Berita Indonesia (KB Indonesia) ini berdiri secara resmi 1 September 1945 yang didirikan oleh mantan wartawan dan karyawan kantor berita Domei Cabang Surabaya. Sejak jatuhnya pemerintahan balatentara Jepang, kantor berita Domei Cabang Surabaya, bagaikan “kantor tak bertuan”. Karena tidak ada kegiatan, sebagian karyawan membawa peralatan kantor pulang ke rumah masing-masing. Alat-lat itu antara lain pesawat radio, pemancar dan penerima (transmitter dan receiver).

Selain pengiriman dan penerimaan berita melalui perangkat telekomunikasi dan morse, KB Indonesia juga menerbitkan bulletin berita bernama “Siaran Kilat”. Kantor berita ini, merupakan kantor cabang pertama yang melepaskan dirinya dari kantor pusat Domei di Jakarta. Kecuali itu dengan menerbitkan sendiri bulletin berita, para wartawannya menggunakan gedung ini sebagai markas wartawan dan pers pejuang.

Menurut Wiwiek Hidayat, mantan kepala cabang LKBN Antara Surabaya, yang merupakan salah seorang di antara wartawan KB Indonesia itu, sewaktu masih hidup kepada penulis bercerita tentang berbagai aktivitas di gedung itu. Salah satu yang berkesan, kata almarhum Wiwiek Hidayat, adalah kesempatan memotret dan memberitakan peristiwa perobekan bendera merah-putih-biru (bendera Belanda) di atas gedung hotel Orange (yang di zaman Jepang diganti namanya menjadi hotel Yamato). Para wartawan KB Indonesia merupakan saksi mata dan bahkan ada di antaranya menjadi pelaku aksi massa insiden perobekan bendera yang mengawali kisah perjuangan Arek Suroboyo pada tanggal 10 November 1945.

Ada yang berkesan bagi para wartawan pejuang ini, karena untuk kegiatan operasional KB Indonesia itu, modal kerjanya urunan di antara wartawan dan karyawan. Para wartawan yang bergabung pertama kali di KB Indonesia itu adalah: RM Bintarti, Amin Lubis dan Sjamsoel Arifin. Sedangkan yang mengolah pemberitaan di dapur redaksi adalah: Soetomo (Bung Tomo), Wiwiek Hidayat, Fakih Hassan, Mashoed, Ki Soemadji Adji Wongsokoesoemo, Lukitaningsih, Soetojo, Toety Agoestina Askaboel (yang kemudian dikenal sebagai Ny.Toety Azis – Surabaya Post), Abdoel Wahab dan Soekarsono. Di bagian redaksi asing, ada Gadio Atmosantoso, Soedjoko, Rachmat dan Karmadi.

Di bagian telekomunikasi ditangani Hidajat (salah seorang pemberontak di atas kapal ‘Zeven Provincien’), Yacob, Soedarno, Soemarsono, Koesnandar, Soewardi, Hasan Basri, Alimoen, Ali Oerip dan Anwar Idris. Di bagian administrasi ada Mohammad Sin, Soemardjo, Soeidjo, Moeljaningsih dan Giman.

Sebagai kantor berita di negara Indonesia yang sudah resmi merdeka itu, KB Indonesia berperan menyampaikan berita ke dunia internasional. Sumber informasi KB Indonesia ini berasal dari siaran radio dalam dan luar negeri.

Yang menarik, setiap hari kantor ini ramai dikunjungi warga Surabaya, untuk membeca berita yang ditempel di depan gedung ini.

Tanggal 1 Oktober 1945, Arek-arek Surabaya melucuti senjata tentara Jepang dan mengambil alih beberapa kantor yang sebelumnya dikuasai Jepang. Salah satu di antaranya adalah gedung KB Domei di Alun-alun straat 30 (Gedung PT.Pelni di Jalan Pahlawan 112 sekarang). Karena kantor ini mempunyai peralatan yang cukup lengkap, KB Indonesia dipindahkan ke sini. Tetapi, penerbitan bulletin “Siaran Kilat” tetap di Tunjungan 100.

Bung Tomo bersama Jacob berangkat ke Jakarta. Bung Tomo berhasil menemui Presiden Soekarno dan melaporkan tentang aksi arek Surabaya melucuti senjata tentara Jepang. Kesempatan berada di Jakarta itu digunakan pula oleh Jacob, menemui Adam Malik yang juga mendirikan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara 1 September 1945. Nah, karena KB Indonesia di Surabaya beridri sendiri, maka Jacob minta izin kepada Adam Malik untuk menggabungkan KB Indonesia Surabaya menjadi bagian LKBN Antara. Setelah mendapat persetujuan, resmilah berdiri LKBN Antara Cabang Surabaya.

Akibat peperangan dengan tentara Sekutu dalam peristiwa 10 November 1945, LKBN Antara terpaksa memboyong perangkat kerjanya dan alat komunikasinya ke rumah Wiwiek Hidayat di Mojokerto. Di sini Wiwiek Hidayat bersama RM Bintarti terus melakukan kegiatan LKBN Antara dan wartawan lainnya melakukan kegiatan dalam pengungsian yang terpencar di Sidoarjo, Bojonegoro dan Malang, serta ada pula yang bertahan di Surabaya.

Dalam pengungsian itu pula, beberapa wartawan menerbitkan suratkabar. Soedjono dengan beberapa wartawan tetap menerbitkan Siaran Kilat. Amartiwi dan A.Azis menerbitkan Soeara Rakjat (baca: Suara Rakyat) di Malang, kemudian bekerjasama dengan Moch.Sofwanhadi, koran Soeara Rakjat diboyong ke Surabaya. Dalam kancah pergolakan dalam peristiwa 10 November, koran ini kemudian dipimpin oleh R.Toekoel Soerohadinoto. Selain memberitakan pertempuran, koran ini juga memuat nama-nama pejuang dan arek-arek Surabaya yang gugur.

Akibat pemberitaan Soeara Rakjat yang cukup tajam dan dinilai menghasut rakyat, membuat penguasa dari pihak Inggris melakukan tekanan dan teror terhadap penerbit Soeara Rakjat.

Setelah suasana di Surabaya agak aman, kantor LKBN Antara melakukan kegiatan di rumah Wiwiek Hidayat di Jalan Raya Ketabang (sekarang Jalan Jaksa Agung Suprapto). Menurut Syahrul Bachtiar Hidayat, salah seorang putra almarhum Wiwiek Hidayat, rumah itu dipergunakan sampai tahun 1960-an sebagai kantor LKBN Antara Surabaya. Kemudian, kembali menempati kantor di Jalan Pahlawan 114 dan kemudian pindah ke kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110.

Setelah Wiwiek Hidayat pensiun tahun 1980, pimpinan LKBN Antara Surabaya diganti oleh Atmo Kurdi (1980-1992), kemudian Tukidjan (1992-1999). Pada tahun 1997, dilakukan pembenahan kantor gubernur dan kantor LKBN Antara pindah ke kantor sendiri di Jalan Darmo Baru Barat 58 Surabaya. Sejak tahun 1999, pimpinan LKBN Antara Surabaya dipercayakan kepada Indro Sulistyo yang juga menduduki jabatan Sekretaris PWI Cabang Jawa Timur. Indro mengakhiri tugasnya 20 Oktober 2005, kemudian menjadi pimpinan LKBN Antara di Ambon, Maluku. Jabatan yang ditinggal Indro digantikan oleh Ny.Farocha.

Pada awal 2007, kantor LKBN Antara Surabaya, pindah ke Jalan Kombespol M.Duriat 41 A Surabaya. Setelah tiga tahun mengendalikan Antara Surabaya, rotasi kepemimpinan di Surabaya kembali berputar. Ny.Farocha pada tanggal 1 Agustus 2008 menyerahkan jabatannya kepada Kliwantoro. Masa jabatan Kliwantoro berakhir  17 Maret 2010.

Jabatan Kepala LKBN Antara Jawa Timur dari Kliwantoro berpindah kepada Ahmad Munir. Acara pengukuhan Cak Moner — panggilan akran Ahmad Munir — yang menduduki jabatan Ketua SIWO (Seksi Wartawan Olahraga) PWI Jatim ini dilakukan  Gubernur Jawa Timur Dr.H.Soekarwo, di gedung Bina Loka Komplek Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan 110 Surabaya.***

 

*) Yousri Nur Raja Agam — mantan Wk.Ketua PWI Jatim.

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.