Balai Wartawan PWI Jatim di Surabaya Pindah Tiga kali

Riwayat Balai Wartawan 

PWI Jawa Timur

Oleh: Yousri Nur Raja Agam  *)

 

Yousri Nur RA,MH

Pada saat PWI dideklarasikan dan berdiri pada Kongres I di Sala, 9 Februari 1946, di Jawa Timur, yang pertama lahir adalah PWI di Kediri, disebut Kring Kediri. Menyusul PWI di Mojokerto, Malang dan Madiun. Di Surabaya sendiri, belum ada PWI, karena wartawannya ikut mengungsi, bersama pindahnya ibukota Jawa Timur ke luar kota, karena berperang melawan tentara Sekutu dan Belanda. Semula Gubernur Jawa Timur bersama staf sebagai pengendali Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tergusur ke Sepanjang Sidoarjo, lalu menyingkir ke Mojokerto, serta pindah ke Kediri. Bahkan kemudian berpindah-pindah lagi ke Malang, Blitar, Gunung Wilis, Lodoyo Blitar Selatan, Madiun dan kemudian baru kembali ke Surabaya.

            Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, akhirnya terwujud dengan adanya Perjanjian KMB (Komisi Meja Bundar) di Denhaag Negeri Belanda akhir tahun 1949. Gubernur beserta staf, juga kembali ke Surabaya dan ibukota Jawa Timur yang sempat mengungsi empat tahun ke luar kota, juga kembali ke tempat asalnya di Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

Balai Wartawan PWI Pertama

Di Jalan Pahlawan Surabaya

 

            Bersamaan dengan kembalinya Ibukota Jawa Timur ke Surabaya, para wartawan dari Surabaya yang juga ikut melakukan aktivitas jurnalistik di wilayah pengungsian, juga pulang ke Surabaya. Kegiatan organisasi PWI yang sudah berjalan di Kediri, Mojokerto, Malang dan Madiun, juga diaktifkan di Kota Surabaya. Awal tahun 1950, secara resmi PWI Kring Surabaya terbentuk dan mendapat tempat sebagai sekretariat di Jalan Alun-Alun 16-18, kemudian berubah menjadi Jalan Pahlawan 16-18. Saat Jalan Pasar Besar dari arah Baliwerti sampai persimpangan Jalan Tembaan dijadikan Jalan Pahlawan, maka dialakukan penertiban Nomor Jalan Pahlawan, sehingga Nomor 16-18 berubah menjadi Jalan Pahlawan 106-108. Demikian pula dengan Kantor Gubernur Jatim, nomornya berubah dari Jalan Pahlawan 20 menjadi Nomor 110 Surabaya sekarang. Bangunan lama beserta beberapa bangunan lain, termasuk Bioskop dan Restoran Bima sudah dibongkar. Kini di atas lahan itu berdiri bangunan gedung baru, kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi (Bapepprov) Jatim.

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

Para wartawan di Balai Wartawan PWI Surabaya yang pertama di Jalan Pahlawan 16-18 (sekarang sudah dibongkar dan dibangun Gedung Bapeprov Jatim)

            Sekretarian PWI Kring Surabaya, yang kemudian istilahnya berubah menjadi PWI Cabang Surabaya itu satu bangunan dengan KUP (Kantor Urusan Perumahan) Surabaya. Kantor PWI Surabaya yang sekaligus berfungsi sebagai “Balai Wartawan” Surabaya itu menempati bangunan bawah dari dua lantai bangunan. Bangunan lantai dua ditempati oleh KUP Surabaya.

Balai Wartawan PWI Kedua

Di Jalan Pemuda 42 Surabaya

 

            Tahun 1952, PWI Surabaya mendapat tempat di lantai bawah gedung Bioskop Indra, di Jalan Pemuda 42 (sekarang bernama Jalan Gubernur Suryo 42). Pindahnya kantor PWI atau Balai Wartawan Surabaya ke Jalan Pemuda ini, dibuka secara resmi dengan suatu upacara tanggal 11 November 1952. Acaranya cukup meriah, dihadiri banyak pejabat, karena sehari sebelumnya, 10 November 1952, Presiden Sukarno meresmikan Tugu Pahlawan di Surabaya. Mewakili Pemerintah Pusat, hadir Sekjen Kementerian Penerangan RI, Roeslan Abdulgani.

         

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

Balai wartawan PWI Surabaya di Jalan Pemuda 42 Surabaya tahun 1952-1958

   Di samping sebagai Kantor PWI Cabang Surabaya, bangunan ini juga digunakan sebagai Balai Wartawan  Surabaya, sekaligus sebagai Perpustakaan Pers. Saat persemian Balai Wartawan itu, di salah satu ruangan sudah lengkap Perpustakaan Pers yang berisi lebih 200 buku, Buku-buku itu diserahkan tanggal 7 November 1952 oleh Kepala LPPU (Lembaga Pers dan Pendapat Umum) Pusat, WA van Goudoever dari Jakarta.

         

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

Para wartawan berdiri di depan Balai Wartawan PWI Surabaya tahun 1953

   Cukup lama para wartawan menggunakan ruangan yang satu bangunan dengan Bioskop Indra yang berlokasi di seberang Balai Pemuda yang terletak di Jalan Pemuda 15 Surabaya. Namun, karena letak Balai Wartawan ini di pinggir jalan raya, apalagi waktu itu trem (kereta api listrik) masih melewati depan gedung itu, suasananya memang ramai. Suara bising saat trem lewat sering mengganggu saat berlangsung acara jumpa pers.

 

Balai Wartawan PWI Ketiga

(Sampai Sekarang)

Di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya

 

            Nah, berdasarkan ketidaknyamanan karena lalulintas waktu itu masih “double way trafic” dan trem yang hilir mudik itu, beberapa wartawan mengusulkan Balai wartawan dipindah ke tempat lain. Pada suatu hari, Singgih, Sekretaris I PWI Surabaya memberitahu kepada pengurus PWI, bahwa ada sebuah bangunan rumah “kosong” di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya. Letaknya dekat arca Joko Dolok. Jadi, tidak terlalu jauh dari Balai Wartawan di Jalan Pemuda itu.

            Ketua PWI Surabaya waktu itu, Ny.Soewarni Moeljono (Pemimpin Redaksi Harian Umum) menugaskan Wakil Ketua PWI Surabaya waktu itu Stefanus RM Moestopo (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Java Post) untuk mengurus bagaimana cara mendapatkan gedung itu. Diperoleh informasi, bahwa gedung itu berada di bawah kekuasaan NV Intern Cred & Hvg Rotterdam, sebuah perusahaan Belanda yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan di  Gedung Internatio, Jalan Taman Jayengrono 1, kawasan Jembatan Merah Surabaya..

            Sesuai dengan prosedur di masa itu, semua bangunan milik Belanda berada di bawah penguasaan militer yang disebut KMKB (Komando Militer Kota Besar) Surabaya — sekarang disebut Korem (Komanando Resimen Militer). Ny.Soewarni bersama Moestopo menemui Komanda KMKB Surabaya Letkol Soenjoto. Dari pertemuan itu, dinyatakan oleh Soenjoto bahwa bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 boleh digunakan untuk Balai Wartawan PWI Cabang Surabaya dengan cara ruilslag atau tukar-menukar. Kemudian disepakati, PWI menyerahkan Balai Wartawan di Jalan Pemuda 42 kepada KMKB Surabaya dan KMKB Surabaya menyerahkan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya kepada PWI Cabang Surabaya.

            Setelah melalui proses yang cukup rumit, karena waktu itu gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 itu masih ditempati oleh tiga keluarga. Dua keluarga adalah karyawan NV.Internatio dan satu keluarga karyawan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Ke tiga keluarga itu kemudian memperoleh ganti rumah yang yang lain melalui KUP (Kantor Urusan Perumahaan) Surabaya.

            Akhirnya, berdasarkan Surat Keterangan Penempatan dari KMKB No.632/VIII/1958 tanggal 25 Agustus 1958, keluarlah Surat Izin Penempatan (SIP)  dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya No, K.1476 tanggal 12 Desember 1958 yang ditandatangani Kepala KUP Surabaya M.Oeripan Soetopo.

            Sejak diterimanya SIP dari KUP Surabaya itu, maka resmilah gedung di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya dikuasai PWI Cabang Surabaya (sekarang PWI Jawa Timur) yang digunakan sebagai Sekretariat PWI dan Balai Wartawan Surabaya. Sampai sekarang, gedung ini masih dikelola oleh PWI Jawa Timur dan sejak tanggal 9 Februari 1985 diberi nama Gedung Pers A.Azis.

Status Bangunan

            Untuk diketahui oleh para wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur saat ini dan masa yang akan datang, bahwa tahun 1992, penggunaan gedung PWI Jawa Timur ssebagai Balai Wartawan pernah “diungkit-ungkit” sebagai aset PT (Persero) Aneka Gas Industri Cabang Surabaya.

            Dengan surat No.460/CSb-Um/VII/92 tanggal 15 Juli 1992, Kepala PT Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Ir.Iskandar Yuwono mengirim surat kepada Pengurus Balai Wartawan Cabang Surabaya (diterima oleh Pengurus PWI Cabang Jawa Timur). Pada pokok surat itu, PT Aneka Gas Industri “menagih” sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, terhitung sejak tahun 1958 dengan pembayaran Rp 500,- per bulan sampai tahun 1992 (waktu itu). Waktu itu, sewa yang ditagih sebesar Rp 217 juta.

            Dalam lampiran surat itu disebutkan, dasar penarikan sewa rumah di Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya itu, karena bangunan itu tercatat sebagai aset PT.Aneka Gas Industri. Dinyatakan, bahwa PT.Aneka Gas Industri adalah pengalihan dari PN Asam Arang,  yang di zaman Belanda bernama NV.Javasche Koolzuurfabriek. Juga ada lampiran yang menyebutkan beberapa surat tentang SIP (Surat Izin Penempatan) dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Surat dari Dinas Perumahan Daerah Surabaya.

            Nah, setelah menerima surat itu, Ketua PWI Jatim waktu itu Dahlan Iskan  mengadakan rapat pengurus PWI Jatim. Diputuskan untuk mengurus masalah yang disebutkan pada surat dari PT.Aneka Gas Industri, diserahkan kepada dua wakil ketua, yaitu: Hadiaman Santoso (Wk,Ketua Bid.Organisasi) dan Yousri Nur Raja Agam (Wk.Ketua bid.Pendidikan). Saat itu memang PWI tidak mempunyai satu lembar pun bukti tentang status gedung Balai Wartawan. Mungkin karena peralihan kepengurusan yang lama dan situasi administrasi yang belum baik, maka dokumen penting itu tidak ditemukan di dalam arsip inventaris PWI Jawa Timur.

            Hadiaman dan Yousri mempelajari surat itu. Kemudian Hadiaman menugaskan Yousri melakukan konfirmasi kepada Kepala PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya, Iskandar Yuwono. Dari hasil konfirmasi itu, kemudian dilanjut dengan menghubungi Kepala Dinas Perumahan Daerah Surabaya. Diperoleh penjelasan, bahwa PWI merupakan pemegang SIP yang sah dari Kantor Urusan Perumahan yang berubah namanya menjadi Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Surabaya. Dalam catatan yang ada di Dinas Perumahan, tanah dan bangunan di Jalan Taman Apsari 15-17 itu dulu pemiliknya perusahaan Belanda bernama NV.Javasche Kuulzuur Fabriek.

            Ada hikmah yang luar biasa bagi PWI Cabang Jawa Timur dari kasus ini. Memang, sebelumnya pengurus PWI Jawa Timur sama sekali tidak tahu status tanah dan bangunan Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya yang digunakan sebagai Sekretariat dan Balai Wartawan PWI Jawa Timur. Betapa tidak, sebab dengan adanya “kasus” ini, Yousri berhasil memperoleh berkas berupa fotokopi dari Dinas Perumahan Kota Surabaya.

            Dalam berkas itu, ditemukan nama seorang wartawan senior Moestopo (Wartawan Buana Minggu) yang masih aktif. Pada tahun 1958 itu Moestopo adalah Wakil Ketua PWI Cabang Surabaya (Jawa Timur). Setelah diperlihatkan berkas fotokopi itu, Moestopo merasa senang, sebab selama ini berkas tentang status tanah dan bangunan gedung Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya hilang. Mengacu kepada berkas berupa fotokopi itu, Moestopo bernostalgia dan b ersedia memberi kesaksian tentang Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini.

            Ketua PWI Jawa Timur Dahlan Iskan menugaskan kepada Hadiaman dan Yousri untuk memberikan informasi tentang surat dari PT.Aneka Gas Industri dan temuan berkas dari Dinas Perumahan Kota Surabaya itu kepada para wartawan. Beberapa mediamassa memberitakan tentang Balai Wartawan PWI Jatim ditagih sewa oleh PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya. Pengurus PWI Jawa Timur sepakat untuk tidak mananggapi surat dari PT.Aneka Gas Industri itu. Berbagai reaksi muncul, sampai akhirnya Gubernur Jawa Timur (waktu itu) H.Soelarso, memberi jaminan dan minta agar PWI Jatim “mengabaikan” penagihan sewa yang dilakukan PT.Aneka Gas Industri Cabang Surabaya tersebut.

            Dengan adanya ketegasan pengurus PWI Jawa Timur dan jaminan Gubernur Jawa Timur H.Soelarso itu, persoalan surat tagihan sewa dari PT.Aneka Gas Industri itu mereda.

            Tahun 2013 lalu, pengurus melaporkan keadaan dan kondisi bangunan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur ini kepada Gubernujr Jatim Dr.H.Soekarwo. Pengurus yang dipimpin ketua Akhmad Munir, mengharapkan kepada Pemprov Jatim untuk membantu perbaikan dan renovasi bangunan yang beberapa bagian sudah mulai rusak. Setelah dilakukan penelitian dan penilaian kondisi gedung yang sudah berusia tua, yang diperkirakan dibangun tahun 1930-an,  akhirnya disetujui untuk dilakukan perbaikan dan renovasi. Maka dibuatlah perencanaan dan penyusunan anggaran. Tahun 2014 ini, bangunan Balai Wartawan PWI Jawa Timur diperbaiki dan direnovasi.

            Pesan kami, jangan sampai lahan dan gedung Balai Wartawan PWI Jawa Timur di Jalan Taman Apsari 15-17 yang bernama “Gedung Pers A.Azis” sampai beralih fungsi, apalagi beralih penguasaan dan kepemilikan ke pihak lain. (**)

*) Wartawan Penulis Buku Riwayat Surabaya Rek (2013)

Apa Itu Green City dan Green Building? Surabaya Kota Ramah Lingkungan

 

Surabaya Kota Ramah Lingkungan

Bukan Wacana, Tetapi Kenyataan

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam

 

GREEN City dan green building, apa itu? Inilah pertanyaan yang perlu dijawab dan dijelaskan kepada masyarakat. Jawaban  singkat dan  padat, bisa diartikan “kawasan ramah lingkungan”. Jadi pembangunan sebuah kota dengan program green city maupun green building, adalah kota yang berwawasan ramah lingkungan.

         Gambar

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan tropi juara kepada Yousri Nur Raja Agam yang berhasil meraih Juara

Motto tentang ramah lingkungan ini sudah lama kita dengar. Saat lomba kebersihan antarkota di Indonesia untuk mendapatkan  penghargaan Adipura, setiap kota mempunyai motto tentang kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat. Ada yang menyingkat kalimat itu dengan kata  Kota Beriman (Bersih Indah dan Nyaman), Kota Berseri (Bersih Sehat dan Asri), Kota Bersehati (Bersih, Sehat, Aman, Tenteram dan Indah)  dan sebagainya.

            Kota Surabaya, sebagai kota yang menjadi pelopor kebersihan di Indonesia, juga punya jargon, yaitu “Green and Cleen” (hijau dan bersih). Sejak dicanangkan pemberian  penghargaan  nasional di bidang kebersihan, keindahan, sampai pelestarian lingkungan hidup, Kota Surabaya selalu memperolehnya. Piala Adipura setiap tahun, sampai Adipura Kencana, tak pernah lepas dari keberhasilan Kota Surabaya.

            Wacana menjadikan Surabaya sebagai green city atau  kota berwawasan  ramah lingkungan sebenarnya sudah terwujud. Apalagi saat digencarkannya gerakan penanaman pohon, Surabaya juga menjadi pelopor penghijauan dengan “Sejuta Pohon”.

            Tidak terbantahkan pula, Kota Surabaya memang sudah hijau dan rindang.  Pembangunan di Kota Pahlawan ini, sudah  lama merintis apa yang disebut green building (bangunan atau gedung hijau).  Bukan hanya gedung, tetapi juga taman, jembatan, sekolah, rumahsakit, perkantoran, pertokoan (mal dan plaza), hotel, apartemen, terminal dan tembok-tembok pun menjadi hijau dengan tanaman hidup.

Kota Metropolitan

            Surabaya dari dulu berjuluk Kota Adipura,  karena Kota Surabaya merupakan peraih Adipura yang pertama untuk kota-kota di Indonesia tahun 1992.  Penghargaan tingkat nasional itu, diterima tiap tahun, Sehingga tahun 1995, Surabaya mendapatkan Piala Adipura Kencana untuk kota raya terbersih di Indonesia. Berturut-turut kemudian, sampai 2013 ini, Surabaya masih tetap bertahan sebagai pemegang Adipura Kencana untuk kategori kota raya yang diubah menjadi Kota Metropolitan.

            Warga Kota Surabaya memang wajib bangga, saat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dipercayakan kepada Ir.Tri Rismaharini, MT,  Kota Surabaya mampu menjadi guru di bidang kebersihan, Bahkan Kota Surabaya  menjadi panutan di bidang pertamanan. Surabaya menjadi tempat studi banding kota-kota lain. Surabaya menjadi “Kota Sejuta Taman”, sebab tidak sejengkal tanah pun di Surabaya ini yang tidak hijau dan berbunga.

            Taman-taman kota tidak hanya di tanah lapang dan ruang terbuka hijau (RTH), tetapi juga jalur pemisah  dan pulau jalan di persimpangan jalan raya. Kalau  sebelumnya pembatas jalur terbuat dari batu, sekarang diubah menjadi taman.  Semua, kini menjadi hijau dan  indah dipandang.

            Tidak dapat dipungkiri, ini semua berkat kerja keras dan tangan dingin Tri Rismaharini, mantan kepala DKP Kota Surabaya yang sekarang menduduki jabatan Walikota Surabaya.  Sebagai walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi, maka impiannya menjadikan Surabaya sebagai green city, benar-benar sudah menjadi kenyataan.

            Memang, Green city, bukan hanya kota yang hijau berkat taman-taman kota yang indah di RTH, tatapi juga didukung oleh planning and design atau perencanaan dan rekayasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Bappeko Surabaya D Dwija Wardhana yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ir.Agus Imam Sonhadji kepada wartawan di ruang rapat  Sekda Kota Surabaya, Kamis (28/11) lalu.

            Surabaya sebagai green city dengan program  green building, akan  dilengkapi pula dengan green transportation, green waste, green water dan grfeen energy. Artinya, pembangunan kota Surabaya masa depan harus ditunjang dengan tarnsportasi, kebersihan, air dan enerji yang ramah lingkungan.

            Untuk itulah,  pembangunan gedung perkantoran, gedung pusat belanja, rumahsakit,  gedung sekolah, perguruan tinggi, terminal  dan gedung pemerintahan harus menerapkan green building.

Penghargaan Internasional

            Surabaya sebagai Kota Terbersih dan Terindah di Indonesia, sekarang sudah mendapat pengakuan internasional. Baru saja, salah satu yang tidak diduga dan direncanakan sama sekali sebelumnya, yakni Taman Bungkul, memperoleh penghargaan dari PBB sebagai  “taman terbaik” di tingkat Asia-Pasifik. Penghargaan itu, diterima langsung oleh Walikota Surabaya, Ir.Tri Rismaharini di Fokuoda, Jepang, Selasa (26/11) lalu.

            Prof.Dr.Johan Silas, pakar pembangunan perkotaan dari ITS (Isntitut Teknologi Sepuluh November) Surabaya, menyebut kriteria green building itu mempunyai pandangan dari sisi keras dan lunak. Hal ini ditentukan GBC (Green Building Council) Indonesia.  Untuk sisi keras terkait aksesoris pendukung seperti penggunaan solar cell dan lain sebagainya. Sedangkan sisi lunak terkait konsep green building itu sendiri, termasuk gedung yang sudah memberlakukan hemat energi. Jadi, kita perlu melakukan penghematan listrik dan melakukan pengurangan panas global (global energy), ujarnya.

 

            Johan Silas, mengakui, untuk mengubah lingkungan ke konsep green building ini, awalnya sangat mahal, tetapi apabila sudah terlaksana sangat menguntungkan. Untuk mewujudkan  green city, tidak hanya menata bangunan, tetapi juga menyediakan green infrastructure.Untuk tahun 2014 bisa dipastikan kota ini harus berkonsep kota hijau. Dengan begitu, tidak saja mengatur atau menata bangunan menuju green building, tetapi harus didukung dengan akses jalan. Ini terkait dengan efisiensi penggunaan lahannya.

            Ada catatan dari Johan Silas, sebagai warga kota Surabaya, ia merasa bangga karena Kota  Surabaya tidak mengikuti Jakarta. Di Surabaya tetap memertahankan jalan kampung  dengan jalan setapak. Ini yang membuat kampung-kampung di Surabaya masih bertahan. Beda dengan Jakarta yang mengutamakan jalan di kampung dengan ukuran mobil. Lambat laun, kampung itu pun kalah dengan lahan jalan.

            Sudah saatnya bangunan-bangunan di Kota Surabaya berciri green building. Salah satu parameternya adalah gedung tersebut hemat energi. Di samping itu, kita melihat perkampungan yang tumbuh di dalam kota Surabaya, mampu  mempertahankan Surabaya sebagai kota yang bersih dan hijau.

            Pernah dalam  suatu wawancara, Agus Imam Sonhadji yang mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Surabaya,  mengatakan, ke depan, Kota Surabaya membutuhkan lebih banyak energi listrik. Salah satu di antaranya untuk kepentingan energi listrik monorail dan trem.

            Dengan  berseloroh, Agus menyatakan, tentu lucu jika trem berhenti di tengah jalan karena kekurangan tenaga listrik. Makanya, harus dimulai sekarang. Jika tidak, efeknya akan terasa pada tahun-tahun mendatang.

            Pengertian green building, juga berbentuk nilai estetika, kata Ir.Harry Sunarto, Ketua   IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) Jawa Timur. Ada fungsi yang jelas dari tata ruang dan gerak manusia di dalam gedung atau bangunan. Sekarang, kita sudah jarang melihat rumah memakai teras yang biasanya digunakan untuk duduk-duduk keluarga. Saat yang demikian itu dapat digunakan untuk bertegur sapa dengan tetangga, katanya.

            Menurut Harry Sunarto, tema bangunan perlu kita kaji satu per-satu dan saling mendukung. Untuk mewujudkan green building, tentu harus seimbang, jangan sampai menghilangkan fungsi gedungnya. Kaidah atau persyaratan arsitekturnya juga jangan dihilangkan. Jadi, green building bukan merupakan satu  tema, tetapi sudah menjadi persyarartan bangunan.

            Harry Sunarto mengingatkan, green building  jangan hanya berfokus pada masalah ekologi, tapi juga memperhatikan masalah keindahan dan keharmonisan antara struktur bangunan dan lingkungan alamiah di sekitarnya. Kecuali itu, hendaknya tidak melupakan pula perbaikan lingkungan. Memang, secara penampakan mungkin bangunan ini tidak berbeda dari bangunan-bangunan lainnya. Konsep yang mendukung green building, juga harus  pula memperhatikan penggunaan material alam yang tersedia secara lokal

            Lain lagi pendapat Dr. Maria Anityasari, ST,ME  pakar lingkungan dari ITS, yang menyatakan green building di Kota Surabaya ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang. Ini sebuah perjuangan guna mewujudkan green city dan eco city.

            Menurut Maria, bangunan gedung itu berumur panjang sekitar 20-30 tahun. Jika bangunan tidak didesain dengan konsep green building, maka akan menyumbang pemanasan global. Apalagi, berdasarkan data dari Leadership in Enviromental Design (LEED), bangunan gedung menyumbang sampai 50 persen karbon.

            Jadi, untuk bisa seperti itu, yang harus dilakukan yakni memberikan pengetahuan, acuan dan pedoman, memberikan pendampingan teknis, serta memberikan reward dan punishment. Bahkan, yang tidak kalah penting, kegiatan ini bukan upaya sporadis, tetapi masyarakat diberi kesadaran, ujar Maria.

            Ada enam kriteria yang diukur dalam green building itu. Yakni pengolahan lahan sekitar, penggunaan air, penggunaan energi, material dan dari mana sumber material itu, kualitas di dalam ruangan, dan inovasi. Untuk menunjang menjadi Green City, kata Maria, perlu menjalankan konsep Green Planning and Design, Green Open Space, Green Building, Green Transport, Green Community, Green Waste, Green Water, dan Green Energy.

            Setelah melakukan kampanye green building, Pemkot Surabaya akan menyelenggarakan Green Building Award. Nantinya, akan dilakukan evaluasi greenship pada bangunan-bangunan yang ada di Kota Surabaya.

            Setelah lomba,  akan diadakan  evaluasi, berlanjut penerapan green building, persiapan pembuatan Perda (Peraturan Daerah), pelaksanaan Perda. 

            Nah, apabila landasan hukumnya sudah ada dan kuat sebagai pijakan, maka masyarakat benar-benar dapat menerapkan hidup dengan ramah lingkungan dan rendah emisi.(*)

 

Pisang Mas Kirana dan Pisang Agung Semeru Primadona Lumajang

 

 

Oleh: Yousri Nur Raja Agam

GambarYousri Nur RA  MH

KEBIJAKAN Gubernur Jawa Timur, Dr.H.Soekarwo “melawan” produk asing masuk ke Indonesia sungguh luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, Soekarwo dengan tegas, berani menolak beberapa komoditas impor masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di antaranya, buah-buahan dari manacanegara. Ini dilakukan untuk menjaga produk dalam negeri, khususnya buah-buahan dan hortikultura.

Gebrakan Soekarwo ini, mendapat acungan jempol dari masyarakat petani Indonesia. Mereka merasa terlindungi, sehingga produksi pertanian dan hortikultura dapat bersaing di pasaran. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai-sampai menyediakan waktu untuk berkunjung ke Jawa Timur, khusus melihat dari dekat aktivitas produksi buah-buahan dan hortikultura.

DSC03117

Jawa Timur, memang sudah lama menyandang predikat sebagai lumbung pangan nasional. Sebab, berbagai produksi pertanian melimpah dan surplus, sehingga mampu memberikan pasokan untuk wilayah lain di Indonesia. Selain penghasil tanaman pangan, yakni beras, jagung dan kedelai, beberapa wilayah di Jawa Timur juga terkenal sebagai penghasil buah-buahan dan hortikultura.

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Ir.Wibowo Eko Putro, sebagai pejabat yang mendapat kepercayaan gubernur Jatim, mengaku, mendukung sepenuhnya program yang disampaikan Pakde — begitu sapaan akrab untuk Gubernur Jatim H.Soekarwo.

Pangan utama yang pengadaannya dibebankan kepada wilayah Jatim, adalah tanaman  padi, jagung dan kedelai.  Tahun 2012 lalu, kebutuhan padi secara nasional lebih 69, 05 juta ton gabah kering giling (GKG). Dari jumlah itu, Jatim mampu menyangga hampir 18 persen, yakni 12, 20 juta ton GKG. Kabutuhan nasional untuk jagung pipilan kering 19,38 juta ton, yang dipasok dari Jatim mendekati 33 persen, yaitu 6,3 juta ton. Untuk kedelai, dari 851.577 ton yang dihasilkan dari seluruh Indonesia, Jatim menyumbang 42,51 persen atau 361.986 ton.

Sudah sejak lama, dua wilayah di Jawa Timur, terkenal sebagai penghasil buah-buahan. Kota Batu sebagai penghasil buah apel dan Probolinggo penghasil mangga. Namun, belakangan ini Kabupaten Lumajang menjadi topik pembicaraan yang menarik. Dua jenis tanaman buah pisang menjadi primadona, gara-gara didatangi Presiden SBY dan rombongan. Dampak positif yang dirasakan langsung, memantapkan Kabupaten Lumajang memperoleh predikat atau julukan sebagai “Kota Pisang”.

Presiden SBY bersama rombongan memang sengaja menginap di Lumajang, 31 Juli 2013 lalu. Di kabupaten yang terletak di kaki Gunung Semeru ini, SBY melakukan kunjungan ke Perkebunan Pisang di Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro, 1 Agustus 2013. SBY melihat sang primadona itu dari dekat. Dua primadona itu, adalah Pisang Mas Kirana dan Pisang Agung Semeru. Pisang mas Kirana, bentuknya kecil. Sedangkan Pisang Agung Semeru, ukurannya besar dan bahkan satu tandan hanya ada satu sisir. Ke dua jenis pisang ini, rasanya enak dan manis. Tidak hanya itu, daya tahan ke dua jenis pisang ini cukup lama, di samping tampilannya yang menarik.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, memang memberikan perhatian istimewa terhadap Pisang Mas Kirana. Ini ditunjukkan oleh Bupati Lumajang, Dr.H.Sjahrazad Masdar. Bupati yang terpilih kembali untuk masabakti yang kedua ini, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/406/427.12/2006 yang menyatakan Pisang Mas Kirana sebagai produk andalan Kabupaten Lumajang. Bahkan sebelumnya, Pisang Mas Kirana sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui SK Nomor: 516/Kpts/SR/120/12/2005, sebagai Varietas Unggulan

Begitu istimewanya Pisang Mas Kirana ini, sampai-sampai 40 Kelompok Tani (Gapoktan) banyak yang beralih menanam Pisang Mas Kirana. Ternyata, daya pikat Pisang Mas Kirana ini tidak terbantahkan. Hasil yang diperoleh petani dari penjualan pisang ini cukup besar, mencapai Rp 1,89 miliar per-bulan. Wilayah pemasarannya, tidak hanya wilayah Jawa Timur, tetapi juga ke Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Ada 10 perusahaan yang secara rutin memasok dan mendistribusikan pisang yang juga menjadi ikon Kabupaten Lumajang.

Satu hal yang luar biasa, adalah penghargaan khusus yang diberikan oleh Presiden SBY yang menetapkan Pisang Mas Kirana, sebagai pisang yang diperuntukkan sebagai hidangan meja di istana negara, Jakarta.

Pisang Mas Kirana

Memang wilayah Kabupaten Lumajang merupakan daerah subur. Selain berada di kaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru atau Mahameru, Lumajang juga diapit dua gunung berapi lainnya, yaitu gunung Bromo dan gunung Lamongan.

Saat rombongan wartawan dari Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Pemprov Jatim melakukan pengamatan langsung ke wilayah ini, Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar sangat antusias menginformasikan keunggulan Lumajang dari segi pertanian. Wilayah seluas 1790,90 km² ini memiliki iklim tropis dan sebagian besar berada pada dataran tinggi,  sehingga cocok untuk mengembangakan pertanian dan perkebunan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Ir.Paiman, menyatakan, 60 persen dari satu juta lebih penduduk Lumajang bermatapencaharian sebagai petani. Produksi pertanian tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Di samping itu, menyusul kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan, tanaman buah atau hortikultura, memang didominasi oleh pisang. Kemudian, baru manggis, durian, rambutan, apukat, nangka, jeruk keprok, kentang, kubis, cabe rawit dan bawang daun.

Pisang merupakan tanaman favorit dengan luas lahan mencapai 5.700 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan. Lahan subur ini mampu memproduksi sekitar 113.298 ton pisang per tahun. Kendati pisang mas Kirana dan pisang Agung Semeru menjadi buah bibir, bukan berarti tidak ada jenis pisang lain di Lumajang. Sebenarnya  jenis pisang yang ditanam di Lumajang cukup banyak, di antaranya: pisang susu, pisang kepok, pisang Ambon, pisang raja dan pisang agung, serta Pisang Mas Kirana.

Dari berbagai jenis pisang itu, kontribusi terbanyak adalah pisang susu (38,24%). Baru pisang Mas Kirana (29,05%), pisang Agung Semeru (10,85%), pisang kepok (10,27%), pisang raja (7,42% dan pisang Ambon (4,17%). Masyarakat petani pisang di Lumajang bisa

menghasilkan keuangan sekitar Rp 474,925 juta per-minggu atau Rp 22 miliar per-tahun, ujar Sjahrazad Masdar.

Satu hal lagi yang membanggakan rakyat Lumajang, ternyata pisang mas Kirana juga merupakan komoditas ekspor ke mancanegara, di antaranya ke Singapura dan Malaysia. Bahkan, yang lebih membanggakan dan mengejutkan lagi, kabar terbaru dari Gubernur Jawa Timur, Dr.H.Soekarwo, pisang mas Kirana menjadi hidangan untuk peserta KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Kerjasama Ekononi Asia Pasifik (APEC) di Bali, awal Oktober 2013 ini.

Sigarpun Bulat

Untuk menunjang produktivitas petani pisang, Pemerintah Kabupaten Lumajang mempopularkan sebuah semoboyan berbunyi: “Sigarpun Bulat”.  Dua kata ini merupakan singkatan dari: Aksi gerakan pemupukan organik dan bibit unggul bersertifikat. Yel-yel dan logo “Sigarpun Bulat” ini diresmikan pada 2011 lalu. Dengan selogan itu, masyarakat Lumajang termotivasi dan semakin optimis untuk meraih kesuksesan dalam bidang Pertanian dan Perkebunan.

Ir.Paiman yang bersemangat menjelaskan pola pertanian yang dikembangkannya, mengatakan, dengan penggunaan bibit dan pupuk organik, diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan sekaligus kualitas produksi.

Khusus pisang mas Kirana, ujar Paiman, sudah mendapat Sertifikat “Prima-3″ produk buah segar tahun 2009. Buah pisang mas Kirana, aman dikonsumsi, karena penggunaan pestisida dan pupuk buatan masih dalam batas ambang toleransi.

Tidak hanya itu, cara bercocok tanam pisang mas Kirana ini juga sudah mendapat pengakuan internasional, yakni dari Negeri Belanda. Asosiasi Petani Pisang Seroja dari Desa Kandang Tepus, telah mendapat sertifikat Global GAP (Good Agrcultural Practices) dari Control Union Certification dari Belanda.

Keseriusan Pemkab Lumajang membina petani pisang mas Kirana, juga menyangkut administrasi dan pendanaan. Sejak tahun 2009, Bank BNI melakukan kemitraan dengan Poktan (Kelompok Tani) di berbagai desa dan kecamatan. Bank BNI memberikan kredit modal usaha. Salah satu contoh, suatu realisasi yang dilakukan Bank BNI adalah memberikan kredit untuk petani di Kecamatan Senduro, Pasrujambe dan Gucialit. Bank BNI tahun 2013 ini memberi pinjaman lebih dari Rp 1,55 miliar dengan bunga 0,5% per bulan atau 6% per-tahun. Masing-masing petani mendapat pinjaman antara Rp 10 juta sampai Rp 30 juta dengan jangka  waktu tiga tahun.

Pisang Agung di Klakah

Hampir tak terbantahkan, selama ini para pengguna jalan raya dari arah Probolinggo menuju Jember lewat Lumajang, selalu melihat pisang besar dan panjang dijajakan di pinggir jalan. Itulah pasar Klakah, Ranuyoso di Kabupaten Lumajang. Pisang besar dan penjang itulah yang disebut pisang Agung Semeru.

Sebelum pisang mas Kirana “naik daun”, pisang Agung Semeru sejak lama sudah menjadi ikon Kabupaten Lumajang. Pisang ini termasuk jenis buah pisang langka. Bentuknya unik. Selain besar dan panjang, bentuknya melengkung. Panjangnya antara 33 hingga 40 cm, dengan lingkar buah rata-rata19 cm. Tidak itu saja, pisang unik ini mempunyai  daya tahan simpan yang cukup lama. Walaupun warna kulitnya berubah dari kuning menjadi hitam, ternyata buah pisang Agung ini tetap baik dan tidak busuk seperti pisang pada umumnya. Keunikan lain dari pisang Agung ini adalah dari jumlah sisir yang terdapat dalam satu tandan, hanya satu atau dua sisir.

Di balik nama besar dan keunikan pisang Agung Semeru itu, ternyata berdasarkan sigi lapangan yang dilakukan Kementerian Pertanian tahun 2005, keberadaan pisang Agung Semeru yang langka ini terancam punah. Masyarakat tidak lagi begitu antusias menanam pisang Agung. Mereka banyak yang beralih menanam pisang mas Kirana dan pisang susu. Salah satu contoh, dari pengamatan lapangan di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Seduro, Kabupaten Lumajang. Juga di beberapa desa tetangga di lereng Gunung Semeru. Daerah yang dulunya dikenal debagai penghasil pisang Agung, belakangan ini banyak yang meninggalkan budidaya pisang Agung. Kebun pisang Agung beralihfungsi menjadi lahan perkebunan pisang mas Kirana.

Pemandangan lain juga terlihat di wilayah Kecamatan Senduro dan Kecamatan Pasrujambe. Lahan pengembangan di wilayah ini meliputi 1.323 hektar dengan jumlah populasi tanaman 1,20 juta rumpun. Ada dua varietas tanaman yang dibudidayakan petani di sini, yakni pisang Agung dan pisang Talun. Pisang Talun adalah sejenis pisang Agung, tetapi jumlah sisirnya melebih dua sisir dalam satu tandan.

K.Sulaiman yang menjadi petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di Dinas Pertanian Lumajang, mengungkapkan data, tahun 2012 lalu, jumlah produksi pisang Agung di Kab Lumajang mencapai 12.041 ton dari 544,49 hektar lahan. Produksi itu berasal dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Pasrujambe, Senduro, Gucialit, Candipuro dan Randuagung. Selama ini pisang Agung dimakan setelah matang dan direbus. Bahkan, sekarang ini banyak dijadikan camilan berupa keripik pisang dan dodol. Keripik pisang Agung Semeru dan dodol yang sudah dikemas itu,  menjadi cinderamata khas dari Lumajang.

Salak Pronojiwo

Kecuali pisang mas Kirana dan pisang Agung Semeru, Lumajang juga sedang melakukan uji-coba komoditas buah-buahan baru, yakni buah salak. Awalnya, salak tidak begitu menarik bagi masyarakat Lumajang. Namun ketika ada penduduk merncoba menanam salah di lahannya, ternyata hasilnya bagus. Bahkan bibit salak yang dibawa dari Sleman, Jawa Tengah yang dibudidayakan di Kecamatan Pronojiwo itu rasanya lebih enak dari tempat asalnya.

Salak Pronojiwo ini, sekarang juga disebarkan pembudidayaannya ke 13 kecamatan di Lumajang. Selain di Pronojiwo yang sudah mencapai 481,95 hektar dan Tempursari 101,50 hektar, di 12 kecamatan lainnya masing-masing masih di bawah dua hektar.

Sejak tiga tahun lalu di Kecamatan Pronojiwo sudah 648 hektar lahan yang ditanami salak. Dari lahan tersebut, mampu memproduksi 12 ton salak per-hektarnya per-tahun, Jadi dengan luas lahan yang sudah ada itu, produksi salak Pronojiwo Lumajang mencapai 7.776 ton. Salak Pronojiwo itu, sekarang juga sudah diolah menjadi bahan makanan lain. Ada yang dibuat camilan kering dan minuman berasa salak. (**)

Rumah Bahasa di Surabaya Menghadapi AFTA 2015

Rumah Bahasa di Surabaya

Siap Menghadapi AFTA 2015

Catatan: Yousri Nur Raja Agam

 Gambar

AFTA (ASEAN Free Trade Agreement). atau kesepakatan zona perdagangan bebas, tahun 2015 mendatang diberlakukan di seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, geliat dunia usaha antar negara dipastikan semakin bebas. Dengan demikian kebijakan pembatasan makin longgar.

Kondisi tersebut membuat para pengusaha dari negara lain makin leluasa membuka usaha di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Nah, guna mempersiapkan diri menghadapi AFTA 2015, Walikota Surabaya Tri Rismaharini meresmikan “rumah bahasa” bertempat di gedung Balai Budaya di komplek Balai Pemuda Surabaya, pekan lalu.

Ide membuat rumah bahasa, kata Tri Rismaharini sejatinya baru muncul beberapa bulan belakangan. Kala itu, dia melihat persiapan beberapa negara ASEAN menyambut AFTA dengan memantapkan bahasa asing. Bahkan, Risma — sapaan akrab walikota perempuan pertama di Surabaya itu — mengaku pernah mendengar bahwa bahasa Indonesia mulai diajarkan di Thailand.

Risma mengaku, tidak ingin ketinggalan langkah. Untuk itulah, walikota Surabaya ini  akhirnya memutuskan membuat suatu wadah bagi masyarakat untuk belajar dan mengasah kemampuan berbahasa asing. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari negara lain saat era AFTA tersebut resmi berlaku.

Salah satu nominator walikota terbaik dunia ini mengaku tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan rumah bahasa ini. Pasalnya, semua pengajar berstatus volunteer (sukarela). Kendati tidak mendapat bayaran sepeser pun, tetap saja antusiasme mereka yang ingin menjadi pengajar sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari membludaknya jumlah pengajar yang telah mendaftar, yakni mencapai 200 orang.

Meskipun respon pengajar sukarela sangat tinggi, Pemkot Suarabaya tetap memberlakukan kualifikasi. Kabag Kerjasama Pemkot Surabaya Ifron Hady Susanto menyatakan, pihaknya tak ingin para tutor tersebut mengajarkan teori yang salah kepada masyarakat. Untuk itu, saat mendaftar calon pengajar wajib mengisi formulir pemantauan kapabilitas. Serta simulasi singkat untuk memonitor apakah calon pengajar tersebut benar-benar layak memberi materi.

Konsep rumah bahasa ini berbeda dengan tempat kursus bahasa pada umumnya. Yakni, peserta diberikan materi bahasa asing praktis secara sederhana yang berhubungan langsung dengan profesi masing-masing. Teknisnya, para peserta terlibat percakapan dalam grup kecil yang berisi 3-4 orang, plus 1 tutor. Jumlah peserta dalam 1 grup sengaja dibatasi dengan harapan materi lebih cepat diserap.

Sasaran rumah bahasa ini seluruh lapisan masyarakat, utamanya para pelaku usaha kecil menengah (UKM), sopir taksi, pedagang serta profesi lainnya yang berhubungan dengan jasa dan perdagangan,” tutur alumnus Monash University, Melbourne, Australia ini.

Adapun jenis bahasa asing yang diajarkan dalam rumah bahasa sementara ini meliputi bahasa Inggris dan Mandarin. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan dengan mempertimbangkan animo masyarakat ragam bahasa akan ditambah. Untuk jam operasional, Ifron menjelaskan, setiap harinya akan dimulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Rentang waktu tersebut terbagi dalam beberapa sesi dimana per sesinya berlangsung selama satu setengah jam. Khusus bahasa Mandarin hanya tersedia pada Senin dan Kamis. Hal itu seiring masih terbatasnya tenaga pengajar.

Masyarakat dapat mendaftar dengan cara datang langsung maupun secara online, yakni dengan mengakses website www.surabaya.go.id. Di situ, warga bisa mendapat informasi sejelas-jelasnya tentang rumah bahasa, sekaligus juga bisa melakukan registrasi. Syarat pendaftaran cukup menunjukkan kartu identitas (KTP) di rumah bahasa dan seluruh peserta tidak dipungut biaya alias gratis.

Adityo Pramono, salah seorang pengemudi taksi yang berkesempatan mengikuti 1 sesi di rumah bahasa mengaku sangat terbantu. Menurut dia, tujuan adanya rumah bahasa sangat baik dan berguna bagi dirinya dan rekan-rekan seprofesi. Pria 34 tahun ini mengakui sopir taksi yang mampu berbahasa Inggris masih sangat sedikit. Perbandingannya, dari 20 orang hanya 1 yang menguasai bahasa Inggris.

Tidak salah, kalau Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser berharap rumah bahasa ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, ini hanya salah satu inisiatif pemkot dalam menghadapi AFTA. Nah, untuk langkah lain yang sifatnya lebih lengkap dan holistik dari beberapa sektor, pemkot juga akan mengadakan workshop dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan serta sekretariat ASEAN.

Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Tentu kita berharap dari Rumah Bahasa ini akan lahir “tuan rumah” yang akan menjamu masyarakat mancanegara untuk lebih melayani dan bukan menggurui. **

Hormatilah mereka yang berpuasa!

Hormatilah mereka yang berpuasa!

http://www.widgipedia.com/widgets/orido/Jam-Garuda-Indonesia-4639-8192_134217728.widget?__install_id=1248336094072&__view=expanded

Melancong ke Australia

Abadilah Sang Merah Putih

Abadilah Sang Merah Putih

Oleh-Oleh: Yousri Nur Raja Agam  MH

Perjalanan akhir tahun 2012 ke Melbourne, Australia sungguh menarik. Di sana saya menyaksikan Festival Indonesia di Kota Melbourne, Negara Bagian Victoria.  Berbagai acara kesenian Nusantara digelar pada acara bertopik “Indonesia Night”. Jawa Timur menjadi ruan rumah Festival Indonesia, sehingga 60 persen acara didominasi oleh delegasi Jawa Timur. Sedangkan daerah lain di Indoneszia diwkili para mahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan di Benua Kanguru itu. Kesempatan itu juga dimanfaatkan delegasi Jawa Timur bekerjasama dengan pengusaha di Australia. Salah satu kegiatan bisnis itu adalah penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo yang mendampingi Ketua Koperasi Peternak Sapi Perah Jatim, Koesnan dengan pengusaha peternakan di Australia.

Foto-foto dokumentasi berikut akan berbicara tentang perjalanan saya bersama kawan-kawan di Australia.

Nendera Australia dan Bendera Indonesia

Bendera Australia dan Bendera Indonesia

IMG_0291

Indonesia Night

IMG_0164IMG_0373Tari Pasambahan menyambut tamuIMG_0344Melancong ke Australia

Surabaya Juga Punya Sister City di Dalam Negeri

Oleh: Yousri Nur Raja Agam

Gambar

SELAMA ini yang kota kembar atau sister city Kota Surabaya yang diberitakan, lebih banyak yang berada di luar negeri. Jarang sekali mediamassa memberitakan adanya kota kembar Surabaya dengan kota0kota lain di dalam negeri Indonesia.

Memang, sister city Kota Surabaya di mancanegera, bukup banyak. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Kota Seattle di Amerika Serikat, Kota Busan di Korea Selatan dan Kota Kochi di Jepang.

Setelah itu menyusul: Kota Kitakyushu (Jepang), Kota Izmir (Turki), Kota Guangzhou (Cina), Kota Xiamen (Cina), Kota Kunming (Cina), Kota Shah Alam (Malaysia), Kota Cebu (Filipina), Kota Rotterdam (Belanda), Kota Monterry (Meksiko), Kota Perth (Australia Barat). Kota Marsielle (Prancis) dan Kota Varna (Bulgaria).

Sedangkan hubungan kerjasama atau sister city dalam negeri adalah:

Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan,

Kota  Batam di Provinsi Kepulauan Riau,

Kota Jogjakarta di DI Jogjakarta,

Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat,

Kota Denpasar di Bali,

Kabupaten Gresik di Jawa Timur,

Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalteng.

Kota Jogjakarta

Pemerintah Kota Surabaya mengikat kerjasama dengan Jogjakarta. Kerjasama itu dalam bentuk kerjasama pembangunan Daerah Kota Surabaya dengan Kota Jogjakarta. Sebagai kota kembar atau sister city dalam negeri pertamakali diadakan tanggal 2 Juli 2003. Kerjasama lima tahunan itu dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan pada tanggal 6 Juli 2008 oleh Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dengan Walikota Jogjakarta H.Herry Zudianto di Surabaya.

Surabaya dan Jogjakarta menyepakati kerjasama meliputi bidang kebudayaan dan pariwisata, promosi dan pengembangan perdagangan, industri dan investasi, pendidikan, teknologi informasi, serta bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Dipilih Jogjakarta sebagai salah satu kota kembar Surabaya, memang kelihatan saling menguntungkan. Jogja terkenal sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata, sedangkan Surabaya lebih banyak berperan di bidang pemasaran, atau jasa dan perdagangan.

Kerjasama lebih berfokus kepada kepentingan warga dan pemerintahan. Sehingga berebagai aktivitas bisnis dan dunia usaha banyak dimanfaatkan oleh warga. Namun, bagi pemerintah kota, hal ini tentu bermakna sebagai bagian kerjasama jaringan lintas kota.

Kota Padang

Kerjasama antarkota dalam negeri lainnya dengan Kota Padang di  Sumatera Barat. Kesepakatan kerjasama dua kota sebagai Kota Kembar atau Sister City ditandai dengan penandatangan  naskah kerja sama oleh Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono  dan Walikota Padang Fauzi Bahar.

Yousri Nur Raja Agam bersama Walikota Padang Fauzi Bahar saat berkunjung ke Kota Surabaya

Yousri Nur Raja Agam bersama Walikota Padang Fauzi Bahar saat berkunjung ke Kota Surabaya

Kesepakatan itu ditandatangani pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009, bertempat di balaikota Surabaya, Jalan Taman Surya Surabaya.  Tujuan kerjasama itu  di antaranya, melaksanakan kegiatan guna  meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, di Kota Surabaya dan Kota Padang.

Dalam kesepakatan lima pasal itu, ditetapkan kerjasama jaringan lintas perkotaan meliputi objek  penataan ruang, industri,  perdagangan dan Investasi, teknologi Informasi, kebudayaan dan pariwisata, lingkungan hidup dan kebersihan, industri maritim dan perikanan, pendidikan, serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pelaksanaan kerjasama, anggarannya  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  masing-masing kota. yang tidak mengikat. Pelaksanaan kerjasama menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing kota. Kesepakatan bersama  itu berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kjedua belah pihak. Setiap enam bulan sekali kedua belah pihak dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan kesepakatan bersama.

Kota Padang  banyak kemiripan dengan Kota Surabaya, di antaranya, sama-sama kota yang berada di pinggir laut dan mempunyai pelabuhan laut. Surabaya punya pelabuhan Tanjung Perak dan Padang punya pelabuhan Teluk Bayur. Bandar Udara (Bandara) ke dua kota ini juga sama, terletak di kabvupaten tetangga. Bandara  Internasional Juanda Surabaya, berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Demikian pula dengan Kota Padang, Bandara Internasional Minangkabau, Padang, lokasinya berada di Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman.

Menindaklanjuti program Kota Kembar atau  Sister City  Surabaya dengan Padang, kerjasama lintas perkotaan  di sudah dilakukan kegiatan pelaku usaha. Delegasi kedua kota tersebut mengadakan acara Temu Usaha di Hotel Pangeran, di Pangeran Beach Hotel, Padang. Kegiatan ini seiring dengan tekad Walikota Padang Fauzi Bahar, yang ingin memperluas kemitraan usaha ke wilayah Pulau Jawa dan tanah air.

Dari Kota Padang, temu usaha ini diikuti kepala  Dinas Perindagtamben  Kota Padang Zabendri, SH, Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar,SE., Ketua REI Sumbar, Ir. Alkudri, Ketua Kadin Padang Rahim Mordanis, dan beberapa orang pengusaha di bidang perkebunan, kelautan, dan properti. Sedangkan dari Kota Surabaya dihadiri Kepala Dinas Perindag Kota Surabaya Endang Caturrahwati, didampingi 10 orang pengusaha di bidang perdagangan umum, mebel, tours dan travel, eksportir kopi, hasil pertanian, hasil laut, real estate, keramik hias dan batik.

Zabendri menjelaskan, bahwa acara Temu Usaha ini bertujuan untuk memperluas pasar bagi pelaku usaha Kota Surabaya dan Kota Padang. Agar kedua para pengusaha dari kedua kota ini dapat bekerjasama atau bermitra dengan semangat saling menghargai dan saling menguntungkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan saling memberikan informasi tentang potensi masing-masing daerah, sehingga terjadi kontak dagang yang berkesinambungan, ujar Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos menambahkan.

“Kiranya kegiatan seperti ini perlu kita galang dan kita lanjutkan, selaku Dinas Perindagtamben Kota Padang, kita akan menghimpun seluruh peluang bisnis perdagangan, dan memfasilitasi para pengusaha, dengan informasi tentang peluang-peluang bisnis perdagangan dan jasa di kedua kota”, ujar Zabendri.Hal tersebut dipertegas Endang, peluang bisnis perdagangan antar Kota Surabaya dan Kota Padang sangat besar, dilihat dari potensi hasil bumi dan hasil laut yang dimiliki Kota Padang dan Sumbar sangatlah besar, dan Kota Surabaya memiliki Pasar Induk untuk pemasaran hasil bumi dan hasil laut tersebut.

“Kita akan terus membangun mitra usaha antar pengusaha dan pelaku bisnis UKM Kota Surabaya dan Kota Padang, dengan terus berbagi informasi dan meningkatkan kerjasama antar Dinas Perindagtamben Kota Padang dan Dinas Perindag Kota Surabaya, hal tersebut sangat mudah untuk direalisasikan”, terang Endang.

Pada kesempatan tersebut Zabendri juga mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan Kota Surabaya pada kegiatan Padang Fair dan kunjungan Kepala Dinas Perindag Kota Surabaya beserta rombongan pada kegiatan tersebut.

Tidak hanya itu, di bidang sosial saat terjadi gempa bumi yang memorakporandakan sebagian kota Padang, warga Kota Surabaya ikut memberi bantuan. Masyarakat Surabaya yang bekerjasama dengan para perantau Minang di Jawa Timur, berhasil menghimpun bantuan berupa sumbangan untuk kepentingan pembangunan kembali bangunan yang rusak.

Kota Batam

Kesepakatan antara Kota Surabaya dengan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pertamakali, 23 Juli 2007. Saat itu di Surabaya sedang ramai-ramainya persiapan pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya Madura). Di Batam sudah ada jembatan yang menghubungkan antarpulau Jembatan Barelang (Batam-Rempang-Gelang). Penandatanganan kesepakatan ditandatangani Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono dengan Walikota Batam, Ahmad Dahlan.

Kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kota Batam meliputi bidang manajemen Perkotaan, promosi perdagangan, industri dan investasi, kebudayaan dan pariwisata, kebersihan dan Pertamanan, pengelolaan potensi pangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, serta bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Kabupaten Gresik

            Kota Surabaya juga membuat kesepakatan kerjasama dengan tetangganya Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Naskah kerjasama ditandatangani di balaikota Surabaya tanggal 29 Juli 2009. Kesepakatan itu ditandatangani Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dan Bupati Gresik KH Robbach Ma’sum.

Objek kerjasama meliputi penataan ruang wilayah, jaringan jalan dan tansportasi, pelestarian lingkungan hidup, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, pelayanan air bersih, jaringan air hujan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta bidang lain sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Kota Denpasar

Kerjasama Kota Surabaya juga diadakan dengan Kota Denpasar, Bali. Pernyataan kerjasama itu dilaksanakan dengan penandatanganan naskah Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra di Balai Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2011.

Kesepakatan kerjasama Surabaya dan Denpasar meliputi sejumlah sektor pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, promosi dan pengembangan industri, perdagangan dan investasi, teknologi informasi, kebersihan dan lingkungan hidup, serta bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, baik Surabaya maupun Denpasar memiliki keunggulan masing-masing. Dengan adanya kerjasama ini, kedua kota dapat memanfaatkannya untuk saling belajar. Sementara di bidang perdagangan, Risma sangat antusias mempromosikan UMKM (usaha mikro, kecil & menengah) Surabaya. “Kami ingin lebih mengembangkan UMKM Surabaya dan memasarkan produknya di Denpasar,” ujarnya.

Sedangkan Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra tertarik dengan konsep transformasi birokrasi yang diterapkan Pemkot Surabaya, khususnya program e-Gov. Menurutnya, Surabaya berhasil membuktikan diri sebagai kota yang mampu menerapkan sistem manajemen pemerintahan dengan baik. “Sebuah pembangunan yang baik harus direncanakan dengan sistem manajemen yang tersistem, seperti di Surabaya, manajemen pemerintahannya sudah terkomuperisasi semua,” tuturnya.

Ida Bagus Rai Dharma juga mengatakan bahwa dirinya dan Walikota Surabaya memiliki visi yang sama, yakni memaksimalkan kerjasama yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik serta pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan, kesepakatan bersama ini berlaku selama dua belas bulan terhitung sejak penandatanganan, namun sifatnya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

 

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kerjasama Jaringan Lintas untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai kegiatan pembangunan, sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi yang dimiliki, saling membutuhkan sumber daya serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal

Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2011. Penandatangan dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di Balaikota Surabaya.

Objek kerjasama ini meliputi bidang kebudayaan dan pariwisata, promosi dan pengembangan Perdagangan, industri dan investasi, pendidikan, kesehatan, teknologi Informasi, pelayanan publik (kependudukan dan perizinan), serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Kota Banjarmasin

                Top of Form

Sehubungan dengan akan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Kota Surabaya dengan Banjarmasin pada 23 Juli 2012, Pemkot Surabaya melakukan penandatanganan pembaharuan kesepakatan kerjasama dengan Pemkot Banjarmasin. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Banjarmasin H. Muhidin membubuhkan tanda tangan dalam kesepakatan Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan di Balai Kota Surabaya, tanggal 15 Februari 2012.

Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan, ruang lingkup kerjasama Surabaya-Banjarmasin meliputi manajemen perkotaan, promosi dan pengembangan perdagangan, industri, investasi serta koperasi dan UMKM. Selain itu, juga menyangkut sektor kebudayaan dan pariwisata, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan lingkungan hidup dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama dua belas bulan sejak ditandatangani. Setiap enam bulan, masing-masing pihak dapat mengadakan evaluasi kinerja,” ujarnya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik diperbaharuinya kerjasama tersebut. Menurutnya, kerjasama ini merupakan wadah bagi kedua kota untuk saling bertukar pengetahuan tentang perkembangan masing-masing kota. “Tentunya kita saling sharing demi kemajuan kota. Kalau semua kota maju maka urbanisasi bisa ditekan,” ungkapnya.

Risma menambahkan, kerjasama antar kota harus dilandasi dengan win win solution, artinya tidak ada saling ingin menang sehingga terjadi hubungan saling menguntungkan dan tercipta keseimbangan antar kota.

Sementara Walikota Banjarmasin H. Muhidin menganggap Surabaya sebagai kota juara di segala bidang. Oleh karenanya, Muhidin merasa sangat perlu untuk belajar dari Kota Pahlawan utamanya terkait penanggulangan masalah sosial. **

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.